Pemprov Kaltim Genjot Pelatihan Masuk Akmil, Akpol, dan Sekolah Kedinasan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan kualitas putra-putri daerah melalui pelatihan intensif bagi calon peserta seleksi Akademi Militer (Akmil), Akademi Kepolisian (Akpol), IPDN, serta berbagai sekolah kedinasan. Program yang diikuti 50 peserta ini dinilai selaras dengan agenda Jaring Sosial dan Politik (Jospol) Kaltim, khususnya pada komponen pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas sektor pelayanan publik.

Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda, Rusmulyadi, mengatakan pelatihan ini merupakan strategi untuk memperkuat keterwakilan talenta asli Kaltim di institusi strategis nasional.

“Kami ingin memastikan anak-anak Kaltim punya kesempatan yang sama dan siap bersaing. Selama ini banyak kuota provinsi yang terisi bukan oleh putra daerah,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Pelatihan berlangsung selama 10 hari dan seluruh fasilitas diberikan secara gratis. Peserta mendapatkan akomodasi penuh, makan, seragam, hingga bimbingan materi seperti tes intelegensi umum (TIU), psikologi, dan pembahasan soal oleh penguji berpengalaman.

“Mereka mendapat fasilitas lengkap, termasuk tes jasmani untuk memetakan kemampuan. Targetnya, saat tes resmi Februari nanti mereka sudah benar-benar siap,” jelas Rusmulyadi.

Dispora mewajibkan seluruh peserta ber-KTP Kaltim untuk memastikan program ini fokus pada penguatan kualitas SDM lokal.

“Untuk Akmil dan Akpol memang ada jatah provinsi, tetapi sering kali tidak terisi anak Kaltim. Ini yang ingin kami perbaiki,” katanya.

Selain pelatihan teknis, peserta juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke lembaga pendidikan seperti STAN dan IPDN. Kunjungan ini bertujuan memberikan gambaran langsung tentang standar seleksi dan lingkungan akademik.

“Kami ingin mereka melihat sendiri atmosfer pendidikan di sana, agar semakin termotivasi,” tambahnya.

Rusmulyadi menegaskan program ini mendukung arahan Gubernur Kaltim yang mendorong pembinaan pemuda gratis, merata, dan berorientasi jangka panjang.

“Generasi emas Kaltim harus punya pemimpin dari sisi militer dan kedinasan. Ini langkah awal untuk mengarungi talenta-talenta itu,” tegasnya.

Ia memastikan pelatihan ini merupakan inisiatif penuh Dispora Kaltim sebagai komitmen membangun ekosistem pembinaan pemuda yang lebih sistematis.

“Ini bukan kegiatan seremonial. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan Kaltim,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemuda Kaltim Dilatih Kuasai Konten Digital

SAMARINDA – Upaya memperkuat kapasitas digital generasi muda terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim). Terbaru Dispora Kaltim menggelar Pelatihan Kecakapan Hidup berbasis Konten Digital di SMA Negeri 16 Samarinda.

Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kaltim, Rusmulyadi mengatakan kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 pemuda dengan materi meliputi produksi konten, literasi digital, keamanan informasi, hingga pemanfaatan platform digital untuk pengembangan diri dan kegiatan organisasi.

“Pemuda merupakan harapan bangsa yang harus dikawal dan terus dikembangkan kapasitasnya,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Rusmulyadi mengatakan Program yang dijalankan Dispora Kaltim juga selaras dengan salah satu poin dalam program unggulan Jospol yakni mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital.

Ia berujar pelatihan konten digital akan membuka ruang baru bagi pemuda untuk berdaya secara ekonomi, berkreasi, serta berpartisipasi dalam ekosistem digital yang semakin berkembang.

“Inisiatif ini juga mendukung semangat Gratispol, karena dilakukan tanpa biaya dari peserta,” jelasnya.

Rusmulyadi menegaskan, pemerataan menjadi prinsip utama, karenanya pelatihan dilakukan tidak hanya di kota besar, tetapi juga ke wilayah pedalaman.

“Terakhir kami ke pedalaman Mahulu. Kepala sukunya sampai menangis karena belum pernah disentuh pelatihan kecakapan hidup untuk pemuda di sekitarnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa semua pemuda Kaltim harus mendapatkan kesempatan yang sama.

“Semua pemuda harus merasakan hal yang sama, punya soft skill yang sama.” sebut Rusmulyadi.

Rusmulyadi optimistis pelatihan ini dapat memunculkan talenta digital baru dari berbagai daerah.

“Jangan heran nanti kalau kita punya konten kreator anak Mahulu asli yang bisa mempromosikan budaya Mahulu. Itu bentuk kecerdasan pemuda.” terang Rusmulyadi.

Pelatihan ini sekaligus menutup target tahunan Dispora Kaltim sebanyak 2.300 peserta untuk seluruh program pengembangan pemuda.

Dengan meningkatnya kecakapan digital, pemuda Kaltim diharapkan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah, memproduksi konten positif, serta menangkal disinformasi, Program ini menjadi bukti bahwa Jospol dan Gratispol benar-benar hadir dalam bentuk program nyata bagi seluruh pemuda Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Disdikbud Kaltim Genjot Penerapan Mulok Bahasa Daerah, IKIP PGRI Kaltim Siap Buat Mata Kuliah Muatan Lokal

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur terus mengakselerasi penerapan muatan lokal (Mulok) berbasis bahasa daerah, seni budaya, dan potensi sumber daya alam agar dapat diimplementasikan secara menyeluruh pada jenjang pendidikan lanjutan.

Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Disdikbud Kaltim, Atik Sulistiowati, mengatakan pengembangan Mulok bahasa daerah sudah berjalan sejak 2023 dan kini memasuki tahun ketiga.

“Kemarin baru selesai Uji Keterbacaan untuk Mulok kelas XII dan hasilnya sangat baik serta layak terbit,” ungkap Atik, Jumat (14/11/2025).

Namun, kata Atik, perjalanan implementasi Mulok tidak sepenuhnya mulus. Tantangan terbesar masih berkutat pada minimnya tenaga pendidik dan penulis yang benar-benar menguasai bahasa daerah.

Persoalan administratif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) turut memperumit situasi. Banyak guru yang fasih berbahasa daerah, tetapi karena bukan lulusan jurusan bahasa, jam mengajarnya tidak dapat diakui untuk pemenuhan sertifikasi.

“Ada guru yang bisa berbahasa daerah dengan baik, tapi karena bukan guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jamnya tidak diakui. Ini juga jadi persoalan nasional,” jelasnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Disdikbud Kaltim tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah kampus untuk memberikan pelatihan dan tambahan kompetensi bagi guru bahasa Indonesia agar memiliki kualifikasi mengajar bahasa daerah.

“Harapan kami, anak-anak Kaltim bisa tumbuh dengan rasa bangga pada bahasanya sendiri. Karena siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan mereka?” tegas Atik.

Bak gayung bersambut, rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Kaltim, Suriansyah memberi dukungan terhadap penguatan Mulok dan menyatakan pihaknya siap bersinergi untuk menyukseskan agenda ini.

“Di Kalimantan Timur ini mulok sudah jadi prioritas Dinas Pendidikan. Dan kami dari perguruan tinggi sangat mendukung, karena salah satu misi kampus kami adalah melestarikan nilai-nilai budaya lokal,” ujarnya.

Suriansyah berujar, tiga fokus pengembangan yang terkandung dalam Mulok baik bahasa daerah, seni budaya, dan sumber daya alam selaras dengan misi kampus sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Karena itu, Mulok akan dipersiapkan menjadi mata kuliah mandiri di kampus.

“Kalau sebelumnya mungkin diintegrasikan, nanti kami ingin menjadikannya mata kuliah berdiri sendiri. Mahasiswa bisa memilih, seperti mata kuliah pilihan lainnya,” jelasnya.

Disiinggung perihal kesiapan tenaga pengajar untuk nata kuliah tersebut, Suriansyah yang turut hadir dalam uji keterbacaan itu menyebut IKIP PGRI Kaltim tidak memiliki masalah berarti karena sejumlah dosen kampus yang dipimpinnya juga terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan program Mulok di Disdikbud Kaltim.

“Tadi saya lihat ada empat dosen kami yang terlibat, termasuk yang menjadi penulis materi Mulok. Jadi dari sisi pengajar, kami siap,” terangnya.

Untuk saat ini, kata Suriansyah, hal yang bisa dilakukan hanya memasukkan mulok sebagai mata kuliah. Untuk mendirikan program studi baru, pihaknya mengaku belum sanggup karena syarat akreditasi yang ketat, harus memiliki lima dosen dengan kualifikasi linier mulai dari S1 hingga S3.

“Prodi Mulok itu sulit didirikan, karena syaratnya ketat dan program studinya sendiri tidak tersedia. Maka solusinya kami inklusikan dalam satu mata kuliah agar guru tetap bisa menguasai kompetensi itu,” imbuhnya.

Menurutnya, integrasi Mulok juga dapat dikombinasikan dengan mata kuliah kewirausahaan. Contohnya, mahasiswa dapat mempelajari kerajinan khas Kaltim seperti anjat dan tikar anyaman sebagai bagian dari materi lokal.

Dengan keterlibatan kampus, Disdikbud Kaltim berharap penerapan Mulok tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tetapi juga melahirkan generasi pendidik yang kompeten menjaga kekayaan bahasa dan budaya Kaltim. (ain)

IKIP PGRI Kaltim Dapat Kuota 255 Mahasiswa Penerima Gratispol

SAMARINDA – IKIP PGRI Kaltim memastikan mendapatkan 255 kuota mahasiswa penerima Program Pendidikan Gratispol yang baru saja diumumkan realisasinya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kuota tersebut menjadi salah satu yang terbesar untuk perguruan tinggi swasta di Kaltim pada tahun ini.

Rektor IKIP PGRI Kaltim, Suriansyah, menyampaikan keseluruhan kuota itu terbagi ke tiga program studi.

“Tahun ini kami mendapatkan 255 kuota Gratispol. Rinciannya 125 untuk prodi olahraga, 80 untuk ekonomi, dan 50 untuk PVTO. Ada tiga prodi yang terakomodasi,” jelasnya, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan, program Gratispol sangat membantu mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Menurutnya, bantuan ini menjadi dorongan kuat bagi kampus untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

“Kebijakan ini sangat berarti bagi mahasiswa kami dan bagi keluarga mereka,” ujarnya.

Selain meringankan beban mahasiswa, Suriansyah menyebut bahwa dukungan Gratispol memberi dampak positif terhadap stabilitas operasional perguruan tinggi swasta. Dengan adanya jaminan bantuan UKT tersebut, kampus dapat merencanakan pengembangan akademik dan peningkatan mutu secara lebih terukur.

“Ketersediaan kuota seperti ini membuat kami bisa menjaga kontinuitas layanan pendidikan. Dampaknya bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi institusi,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran manfaat akan dilakukan transparan sesuai ketentuan Pemprov Kaltim.

“Kami pastikan setiap penerima sesuai kriteria dan benar-benar membutuhkan. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga amanah program Gratispol,” tutup Suriansyah. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pengembangan Desa Wisata Jadi Strategi Jospol

SAMARINDA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur menegaskan bahwa program pengembangan desa wisata yang akan dimulai pada 2026 dirancang selaras dengan arah kebijakan Jospol Pemprov Kaltim. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi lokal sekaligus sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan, pengembangan desa wisata dipilih karena efektivitasnya dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ia menyebut strategi ini sejalan dengan fokus Jospol yang menekankan optimalisasi sektor lokal sebagai basis pembangunan.

“Desa wisata bukan hanya soal alam dan budaya. Ketika desa tumbuh menjadi destinasi, UMKM bergerak dan ekonomi masyarakat meningkat,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Ririn juga menegaskan pariwisata memiliki potensi besar sebagai penyumbang PAD, terutama melalui aktivitas ekonomi seperti kuliner, kerajinan, homestay, dan layanan wisata.

Menurutnya, penguatan desa wisata akan memperluas sumber pendapatan daerah tanpa bergantung pada sektor ekstraktif.

“Pariwisata adalah sektor yang cepat menciptakan nilai ekonomi. Jika ekosistemnya ditata, kontribusinya terhadap PAD akan signifikan,” katanya.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Dispar Kaltim menekankan pentingnya kolaborasi dengan dinas pariwisata kabupaten/kota.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan daerah sangat penting agar pengembangan desa wisata berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Program desa wisata 2026 diharapkan menjadi pilar penguatan ekonomi kreatif Kaltim, sekaligus mendorong terwujudnya desa mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai mandat Jospol yang menempatkan potensi lokal sebagai motor utama pembangunan daerah. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »