Dinas Pariwisata Kaltim Gandeng UPN Yogyakarta Kembangkan SDM dan Desa Wisata Berkelanjutan

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) bersama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (29/10/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan UPN Yogyakarta yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha, kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata di Kalimantan Timur. Kolaborasi tersebut juga akan diarahkan pada pengembangan desa wisata tematik, termasuk wisata budaya dan kerajinan khas Dayak, serta pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur menyambut baik langkah strategis ini sebagai bentuk nyata penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kemajuan pariwisata daerah yang berbasis kearifan lokal dan berdaya saing tinggi. Ia menilai, pengembangan desa wisata yang terarah dan berkelanjutan akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sejalan dengan visi Kaltim sebagai gerbang utama pariwisata di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Usai audiensi, UPN Yogyakarta bersama Dinas Pariwisata Kaltim melanjutkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diskusi ini bertujuan memperkuat kolaborasi meningkatkan daya saing dan citra pariwisata Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebutkan terdapat 10 desa wisata prioritas yang menjadi fokus pembahasan dalam FGD tersebut. Antara lain Kampung Tenun Samarinda, Kampung Wisata Kang Bejo Balikpapan, Desa Wisata Bontang Baru Bersinar, Desa Wisata Klempang Sari (Kabupaten Paser), Kampung Wisata Nipah-Nipah (Penajam Paser Utara), Desa Wisata Kersik (Kutai Kartanegara), Desa Wisata Suka Maju (Kutai Timur), Kampung Wisata Linggang Melapeh (Kutai Barat), Kampung Wisata Batu Majang (Mahakam Ulu), dan Desa Wisata Tanjung Batu (Berau).

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap setiap desa wisata dapat mengembangkan potensi uniknya masing-masing dengan dukungan akademisi dan riset dari UPN,” ujar Ririn.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah  memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal yang autentik. (yud)

Dinas Pariwisata Kaltim Klarifikasi Isu Biaya Perjalanan Dinas

SAMARINDA – Unggahan sebuah akun media sosial yang menampilkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur membuat heboh jagat maya. Pada unggahan itu, disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas Dispar Kaltim mencapai hampir Rp1 miliar.

Informasi tersebut sontak menuai reaksi publik. Warganet mempertanyakan besarnya angka yang dinilai tidak masuk akal, terlebih di tengah upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

Namun, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi menegaskan, angka tersebut tidak benar. Ia menyebut unggahan itu menyesatkan dan tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang berlaku.

Ririn tidak mengetahui sumber yang ditampilkan di medsos tersebut. Nilainya juga tidak besar.

“Itu data tahun sebelumnya, sebelum kena rasionalisasi, dan itu pun masih tahap usulan. Bukan realisasi,” jelas Ririn saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/25).

Ririn menegaskan, selama ini Dispar Kaltim tidak pernah memiliki anggaran perjalanan dinas hingga Rp1 miliar, apalagi untuk satu kali keberangkatan seperti yang disebut dalam unggahan tersebut.

Menurutnya, setiap kegiatan perjalanan dinas rata-rata hanya sekitar Rp30 hingga Rp36 juta, tergantung kegiatan yang dilakukan. Jika diakumulasikan, total perjalanan dinas Dispar Kaltim selama satu tahun hanya sekitar Rp300 juta.

“Cuma sekali berangkat itu Rp30 juta aja. Itu pun untuk kegiatan seperti table meeting dan pendampingan pelaku usaha wisata. Total setahun juga cuma sekitar Rp300 jutaan,” ungkapnya.

Ririn menambahkan, angka yang muncul di media sosial kemungkinan berasal dari dokumen usulan awal tahun, yang belum melalui proses rasionalisasi. Dalam penyusunan APBD, kata dia, setiap usulan anggaran akan disesuaikan kembali dengan kebijakan efisiensi daerah dan arahan Gubernur Kaltim.

“Kami juga sudah tracking ke internal. Nilai-nilai itu enggak ada di sistem kami. Mungkin dia dapat dari dokumen usulan awal, tapi itu pun sudah berubah setelah penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa tidak ada pos perjalanan dinas senilai Rp900 juta atau Rp1 miliar di Dinas Pariwisata Kaltim untuk tahun anggaran 2025. Semua kegiatan, tegasnya, telah melalui proses efisiensi sejak awal.

Ririn menyampaikan bahwa pada tahun 2026 nanti, fokus Dispar Kaltim akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan pada perjalanan dinas besar-besaran.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, nanti kegiatan harus lebih banyak ke masyarakat. Jadi ya mungkin lebih banyak pakai Zoom Meeting, FGD, dan fasilitas yang sudah ada di pemda,” ucapnya.

Ririn juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi ke pihak terkait.

“Kami terbuka kok. Kalau mau data resmi, bisa minta ke kami. Jangan asal sebar, nanti malah menyesatkan,” tutupnya. (yud)

FISIP Unmul Perkuat Budaya Pelayanan Publik

SAMARINDA — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman terus berupaya memperkuat budaya pelayanan publik di lingkungan kampus. Melalui kegiatan Sosialisasi Nilai dan Budaya Pelayanan Unggul bertema “Melayani dengan Hati, Membangun dengan Nilai — Demi FISIP Unmul yang Unggul, Humanis, dan Berdaya”, jajaran tenaga kependidikan (tendik) diajak memperbarui semangat pengabdian dan profesionalisme mereka.

Dekan FISIP Unmul, Dr. Finnah Fourqoniah membuka kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 2 FISIP Unmul, Jumat (24/10/2025), dihadiri seluruh tenaga kependidikanFinnah menyampaikan rasa syukur dan haru atas dedikasi para tendik yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan fakultas.

“Setelah melalui proses panjang, akhirnya bapak-ibu bisa sampai di titik ini. Banyak di antara kita yang sudah belasan tahun mengabdi di FISIP, dan kini sebagian besar telah diterima sebagai P3K. Itu adalah hasil perjuangan panjang yang patut disyukuri,” ujarnya.

Finnah juga menyinggung tantangan yang dihadapi fakultas dalam mempertahankan kesejahteraan pegawai di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan, pihak fakultas berkomitmen agar hak-hak tenaga kependidikan tetap terpenuhi.

“Anggaran kami sempat turun dari Rp10 miliar menjadi hanya beberapa miliar. Tapi kami tetap berjuang agar bapak-ibu menerima hak gaji, tunjangan, dan kesejahteraan secara layak. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk terus upgrade diri dan menghadirkan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Sesi materi diisi oleh Ketua DPD Ikatan Penata Personalia Indonesia (IPPRISIA) Kaltim, Marliana Wahyuningrum, yang juga tenaga pendidik FISIP Unmul sejak 1999. Ia mengingatkan pelayanan bukan sekadar tugas administratif, melainkan wujud empati dan panggilan hati.

Menurutnya, pelayanan unggul tumbuh dari integritas, empati, komunikasi positif, ketepatan, dan kepedulian. “Pelayanan yang baik bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita membuat orang lain merasa. Dari hati yang tulus lahir budaya kerja yang berkelas,” tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi dan role play interaktif yang diikuti penuh antusias oleh peserta.

Bagi FISIP Unmul, kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah nyata menumbuhkan kesadaran bahwa pelayanan terbaik selalu dimulai dari hati—dari niat tulus menjadikan kampus sebagai ruang yang humanis, bermartabat, dan berdaya bagi semua. (nkh)

Dinas ESDM Kaltim Pastikan Tambang Tak Ganggu Kawasan Konservasi

SAMARINDA – Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Achmad Prannata menegaskan, berdasarkan regulasi terbaru, kegiatan eksplorasi pertambangan tidak lagi memerlukan persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Dalam PP 28 Tahun 2025, KKPR memang dibutuhkan, tapi untuk tahap survei dan eksplorasi itu dikecualikan. KKPR baru dipersyaratkan ketika masuk ijin usaha pertambangan (IUP) tahap operasi produksi (OP) dan izin lingkungan,” jelas Nata, sapaan akrabnya, Jumat (24/10/25).

Ia menjelaskan, sejak aturan tersebut diterbitkan pada Juni 2025, seluruh proses perizinan pertambangan di Kalimantan Timur telah disesuaikan melalui sistem daring INLINE, aplikasi perizinan online nasional yang dikelola pemerintah pusat. “Semua pemohon kini mengunggah dokumen secara online. Kami sudah menyesuaikan sejak 5 Maret 2025 dan memperbarui persyaratan seminggu setelah PP 28 keluar,” tambahnya.

Terkait perizinan tambang pasir silika, Ia menyebut sudah ada puluhan permohonan yang masuk dan sedang diproses. Hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 30 izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang telah diterbitkan di Kalimantan Timur, termasuk untuk komoditas pasir silika.

Menurutnya, sebaran potensi pasir silika di Kaltim cukup luas, mulai dari wilayah Marang Kayu, Badak, Sambera, Anggana, Kutai Lama, hingga Sebulu dan Muara Kaman. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi belum melakukan kajian ilmiah mendalam terhadap potensi pasir silika tersebut. “Selama ini baru berdasarkan data potensi regional, titik-titik indikatif saja. Kajian ilmiah terkait sumber daya dan cadangan terukur belum ada,” ujarnya.

Menanggapi kekhawatiran publik soal izin tambang di wilayah konservasi, Achmad memastikan Dinas ESDM Kaltim selalu melakukan mitigasi sejak awal. “Kalau lokasi permohonan berada di kawasan lindung atau konservasi, izin tidak akan diterbitkan. Saat proses izin lingkungan pun akan difilter kembali,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, pengawasan lingkungan dalam kegiatan tambang bukan hanya menjadi tanggung jawab ESDM, tetapi juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Inspektur Tambang. “Kami awasi sisi administratif. Secara teknis itu ranah inspektur tambang, sedangkan pengawasan lingkungan ada di DLH,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong hilirisasi industri pasir silika agar hasil tambang tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. “Potensi pasir silika di Kaltim bisa mendukung transisi energi lewat produksi panel surya. Karena itu, kita dorong agar ke depan ada pabrik pengolahannya di daerah,” jelasnya.

Beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara disebut sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan industri pengolahan pasir silika. “Sekarang tinggal menunggu investor yang mau masuk. Potensinya sudah ada, tinggal diolah di sini agar bernilai tambah dan mendukung energi bersih,” pungkasnya. (yud)

Hari Santri Momentum Meneguhkan Peran Santri dalam Menjaga Moral dan Kebangsaan

SAMARINDA – Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kalimantan Timur yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menghadiri upacara Hari Santri Nasional (HSN) 2025 yang digelar di halaman Pondok Pesantren Nabil Husein, Kota Samarinda, Selasa (22/10/2025).

Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, dihadiri ribuan santri dari berbagai pondok pesantren serta sejumlah pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.

Reza Fachlevi menegaskan, Hari Santri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran santri dalam menjaga nilai moral, keislaman, dan kebangsaan. Ia menyebut santri memiliki kontribusi besar sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga kini dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

“Santri telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan menjaga keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga bersama. Mari rayakan Hari Santri dengan semangat kebersamaan, saling menghormati, dan saling mendukung,” ujar Reza seusai upacara.

Reza juga mengingatkan pentingnya membangun karakter santri yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, santri masa kini memiliki tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana perjuangan kini terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta keteguhan akhlak di tengah arus globalisasi.

“Dulu santri berjuang dengan bambu runcing, sekarang santri berjuang dengan ilmu, kreativitas, dan akhlak mulia. Pemerintah dan masyarakat harus terus mendukung peran strategis pesantren dalam membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter,” katanya.

Upacara Hari Santri Nasional kali ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Seno Aji mengingatkan bahwa santri harus menjadi contoh dalam kedisiplinan dan menjaga lingkungan pesantren agar tetap aman serta kondusif.

“Santri harus disiplin. Laporkan setiap hal-hal negatif yang terjadi di pesantren. Kita harus bersatu padu menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman. Hanya dengan itu Kaltim bisa sukses menuju Generasi Emas,” ujar Seno Aji dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Drs. H. Abdul Khaliq, M.Pd., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Kaltim; AKBP Heri Rusyaman, Wakil Kepala Polresta Samarinda;  serta Nasikhin, Pimpinan Ponpes Nabil Husein selaku tuan rumah. Sejumlah perwakilan dari PWNU Kaltim dan RMI NU Kaltim juga turut hadir memeriahkan kegiatan.

Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.” Rangkaian kegiatan meliputi apel santri, pembacaan doa, lantunan shalawat, serta penampilan barisan santri dari berbagai pesantren di Samarinda.

Suasana kebersamaan dan semangat nasionalisme terlihat kuat di antara peserta yang datang dengan busana putih dan sorban khas santri.

Menutup kegiatan, Reza Fachlevi menegaskan komitmen BKPRMI Kaltim untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, dan pesantren dalam membina generasi muda. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan masjid dan pesantren sangat penting agar para santri dan remaja Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern.

“Kami di BKPRMI berkomitmen menjadi wadah pembinaan generasi muda Islam yang produktif, berakhlak, dan cinta tanah air. Santri hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa,” pungkasnya.

Upacara ditutup dengan doa bersama dan penegasan komitmen semua pihak untuk terus menjaga harmoni antara nilai keislaman dan kebangsaan di Bumi Etam. (esf)

« Previous Page — Next Page »