Gubernur Yakin Program Gratispol Pendidikan Semakin Baik

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi agar pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan ke depan dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan sepanjang tahun 2025.

Rudy menjelaskan, mengingat Program Gratispol Pendidikan masih tergolong baru, tentu terdapat kekurangan yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaannya ke depan menjadi lebih optimal.

“Kami akui, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan akan segera melakukan pembenahan,” kata Gubernur Harum usai briefing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2/2026).

Gubernur tidak menutup mata dari alokasi sekitar 32.000 mahasiswa yang disiapkan pada tahun lalu, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang belum dapat menikmati Program Gratispol Pendidikan karena berbagai alasan, termasuk kesalahan persepsi. Di antaranya terkait ketentuan syarat penerima, yakni anak-anak Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili di Kaltim selama tiga tahun. Selain itu, beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, bukan program eksekutif atau ekstensi.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya akan terus mengelola Program Gratispol Pendidikan agar semakin baik, termasuk memberikan beasiswa kepada para guru dan dosen yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan mereka.

“Guru-guru juga kami utamakan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jika gurunya hebat, maka kita akan dapat melahirkan siswa dan mahasiswa yang hebat pula,” tegasnya.

Gubernur berharap seluruh pemohon beasiswa dapat memperoleh pelayanan terbaik, mengingat pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat.

Kabar baiknya, jika pada tahun lalu kuota disiapkan untuk sekitar 32.000 penerima manfaat, maka pada tahun ini Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur Seno Aji menyiapkan kuota beasiswa untuk 159.006 mahasiswa dengan pagu anggaran mencapai Rp1,37 triliun. (ld)

Industri Galangan Kapal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat terbuka. Saat ini, Kaltim bahkan menempati urutan ketiga terbesar dalam industri galangan kapal di Indonesia, terutama untuk kapal-kapal handmade dan tugboat. Potensinya tersebar di Samarinda dan Balikpapan.

Selain berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, pengembangan industri galangan kapal juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja yang semakin luas serta menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum juga menyampaikan usulan agar industri galangan kapal dapat memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen.

Pemberian fasilitas pemerintah ini diharapkan mampu mendorong daya saing industri galangan kapal di seluruh Indonesia agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Gubernur juga berharap pemerintah memberikan kemudahan lain untuk mendorong industri galangan kapal di Indonesia meningkatkan standar, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga berstandar IMO (International Maritime Organization), sehingga produknya dapat diterima oleh konsumen dunia.

Gubernur berharap industri galangan kapal ini dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu keunggulan ekonomi Kalimantan Timur di masa depan.

“Yang jelas, galangan kapal dan industri perkapalan itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap akan lebih banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur, harapnya.

Menteri Keuangan Purbaya merespons usulan pembebasan PPN dari Gubernur Harum dengan sangat terbuka. Pada prinsipnya, Menteri Keuangan siap memberikan kemudahan, khususnya dalam persyaratan perizinan dan PPN, asalkan para pengusaha galangan kapal dan pelayaran berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” sebut Purbaya.

 

Misalnya, terkait 2.491 kapal di Indonesia yang diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Faktor pemilik kapal yang cenderung membeli kapal dari luar negeri terjadi karena harga kapal buatan dalam negeri justru lebih mahal. Hal yang sama juga terjadi pada bahan bakunya.

“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegas Purbaya.

Dukungan juga diberikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan Presiden Prabowo mengingatkan agar industri galangan kapal lebih banyak dikembangkan di Indonesia.

“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah, naik pitam karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.

Persoalannya, kata Hashim, kapal-kapal di Indonesia terlalu mahal. Bukan karena kehendak galangan kapal, melainkan akibat berbagai aturan.

“Pemerintah harus membantu pelaku usaha dengan regulasi dan kemudahan. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” harap Hashim.

“Saya tidak punya kepentingan, saya tidak punya galangan kapal. Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang meningkat pesat,” tandasnya.

Potensi Kaltim sangat strategis, sebab selain berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Il, Kaltim juga akan semakin menarik dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan yang distribusi logistiknya didominasi melalui jalur laut.

Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung perkapalan lainnya. (*)

Kolaborasi IPPRISIA Kaltim Buka Jalan Kedua bagi Warga Binaan

SAMARINDA – Kolaborasi lintas pihak kembali membuktikan perannya dalam membuka harapan baru bagi warga binaan. Melalui program pelatihan dan pembinaan yang terarah, warga binaan dibekali keterampilan, pendampingan, serta kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan pasca-pembinaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara IPPRISIA Kalimantan Timur dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Sempaja Samarinda. Penandatanganan berlangsung di Rutan Kelas I Sempaja Samarinda, Senin, (9/2/2026).

Ketua IPPRISIA Kalimantan Timur, Marliana Wahyuningrum, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan warga binaan.

“Kami percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Melalui pelatihan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, warga binaan dapat membangun kembali kepercayaan diri dan keterampilan untuk hidup mandiri setelah bebas,” ujarnya.

Program pembinaan yang disepakati tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter, etos kerja, serta kesiapan mental agar warga binaan mampu beradaptasi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Sempaja Samarinda, Rachmad Tri Raharjo, menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bagian dari penguatan program pembinaan di lingkungan rutan.

“Pembinaan tidak berhenti pada masa pidana. Kami ingin warga binaan keluar dari sini dengan bekal keterampilan, sikap, dan mental yang lebih baik sehingga mampu diterima kembali oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pembinaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi warga binaan.

Kolaborasi IPPRISIA Kaltim dan Rutan Sempaja ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong reintegrasi sosial. Melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan, warga binaan diharapkan mampu bertransformasi menjadi sumber daya manusia yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Semangat penguatan keterampilan dan reintegrasi sosial diharapkan tidak hanya membawa perubahan bagi warga binaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa. (esf)

PPRISIA Dukung Sekolah Rakyat 57 dengan SAPA

SAMARINDA – Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 57 Samarinda, Rabu (4/2/2026). Kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di Kota Samarinda. Kegiatan tersebut berlangsung di aula sekolah yang berlokasi di Jalan Untung Suropati No.43, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang saat ini memanfaatkan area Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.

Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Seluruh pembiayaan sekolah ini ditanggung oleh pemerintah, termasuk pendidikan, tempat tinggal di asrama, fasilitas makan, serta sarana belajar seperti seragam, perlengkapan sekolah, hingga laptop. Para murid berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

Ketua IPPRISIA Kalimantan Timur Marliana Wahyuningrum menyampaikan bahwa IPPRISIA menghadirkan Program SAPA (Sahabat Aksi Peduli Anak) untuk memperkuat proses pendidikan yang berjalan di Sekolah Rakyat. Program ini tidak menggantikan peran guru, melainkan menjadi penguat melalui pendampingan belajar, bimbingan tugas sekolah, serta penguatan karakter dan motivasi anak dengan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

Dalam kunjungan tersebut, IPPRISIA Kalimantan Timur juga menghadirkan Master Trainer IPPRISIA Endro S. Efendi yang menawarkan pendampingan mental dan penguatan kesadaran diri bagi para guru, wali asuh, penjaga sekolah, serta murid. Pendampingan ini menitikberatkan pada kesiapan mental pendidik, penguatan resiliensi, serta kesadaran penuh dalam mendidik anak-anak. Metode yang digunakan menggabungkan pembelajaran, pelatihan, dan permainan edukatif agar proses pendidikan berlangsung lebih menyenangkan dan bermakna.

Selain pendampingan mental dan karakter, IPPRISIA Kalimantan Timur juga menyiapkan program pendampingan kewirausahaan sebagai bekal masa depan bagi siswa maupun guru. Pendampingan ini bertujuan menumbuhkan jiwa usaha, kemandirian, serta keterampilan dasar berwirausaha yang aplikatif. Taufiq, selaku pendamping UMKM IPPRISIA Kalimantan Timur, menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2PA Kota Samarinda, Sahidin, serta Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, Ibu Violeta. Hadir pula perwakilan Unit PPA Polresta Samarinda, Okky, yang menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam mendukung keberadaan dan keberlanjutan Sekolah Rakyat, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan penciptaan lingkungan pendidikan yang aman.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda, Pahrijal menyambut baik kunjungan dan program yang ditawarkan IPPRISIA Kalimantan Timur. Ia menyatakan pihak sekolah akan menindaklanjuti inisiatif tersebut melalui kerja sama program yang saling mendukung, terutama dalam penguatan kapasitas pendidik, pendampingan murid, serta pembentukan karakter dan kemandirian anak.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda mulai beroperasi pada September 2025 dan diresmikan sebagai bagian dari 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada Januari 2026. Dengan konsep sekolah berasrama gratis yang didukung tujuh gedung, fasilitas laboratorium, serta perangkat pembelajaran berbasis teknologi, sekolah ini diharapkan mampu memberikan pendidikan berkualitas setara sekolah unggulan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. (esf)

Kajati Kaltim Tekankan Akselerasi dan Akurasi Kinerja

SAMARINDA – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi melantik dan mengambil sumpah jabatan Beni Putra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bontang. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung di Aula Kejati Kalimantan Timur, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Kamis (5/2/2026).

Beni Putra sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Ia menggantikan Pilipus Siahaan yang mendapat amanah baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kajati Kaltim dan dihadiri para Asisten Kejati Kaltim, Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator dan Kepala Seksi di lingkungan Kejati Kaltim, serta anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kajati Kaltim menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa para pejabat tersebut merupakan insan terpilih yang dinilai memiliki kualitas dan kompetensi untuk memimpin satuan kerja, guna mendukung terwujudnya visi dan misi institusi Kejaksaan.

“Kegiatan promosi dan mutasi ini merupakan hal yang lumrah. Penempatan dan alih tugas pejabat di lingkungan Kejaksaan adalah kebijakan organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, seiring dengan dinamika serta tuntutan tugas yang semakin kompleks, agar akselerasi kinerja Kejaksaan semakin baik dan adaptif,” ujar Supardi.

Kajati Kaltim juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, jabatan tidak boleh melahirkan sikap sombong, melainkan harus diiringi dengan kerendahan hati dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bontang yang baru dilantik, Supardi menekankan pentingnya segera mengidentifikasi, mempelajari, serta menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah tugas yang baru.

“Gunakan akselerasi dan akurasi dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Selain itu, pejabat baru diminta menciptakan suasana kerja yang produktif, inovatif, transparan, dan akuntabel, serta menumbuhkan etos kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kajati Kaltim juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.

“Wujudkan proses penegakan hukum yang adil, profesional, dan bermanfaat dengan senantiasa mengacu pada integritas luhur,” pesannya.

Ia berharap pelaksanaan tugas dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga penegakan hukum oleh Kejaksaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara.*

« Previous Page — Next Page »