Akses Jalan Mahulu Tetap Prioritas

SAMARINDA – Di tengah tekanan fiskal yang membuat anggaran infrastruktur Kalimantan Timur tahun 2026 dipangkas besar-besaran, satu proyek strategis tetap berdiri kokoh pada daftar prioritas pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan, proyek yang selama bertahun-tahun dinantikan masyarakat pedalaman Mahakam itu tidak akan tergeser meski ruang anggaran semakin menyempit.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan, keputusan mempertahankan proyek Mahulu merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada wilayah hulu yang selama ini bergantung pada jalur sungai dan udara. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh mengorbankan proyek yang berdampak langsung pada keterhubungan dan akses dasar masyarakat.

“Untuk Mahulu masih ada anggarannya tahun depan Rp100 miliar. Kemudian dari kementerian juga ada kurang lebih sekitar Rp420 miliar,” ujarnya, Jumat (5/12/25).

Pada pandangan pemerintah, jalan darat menuju Mahulu bukan sekadar proyek konstruksi. Kehadiran jalur itu akan menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi kebutuhan pokok, dan membuka ruang layanan publik yang lebih efektif, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga mobilitas ekonomi masyarakat lokal.

Ia mengatakan, jalan yang memadai hingga ke Ujoh Bilang, ibu kota Mahulu, akan menggerakkan sektor usaha kecil, perdagangan antarwilayah, hingga investasi yang selama ini tersendat karena tingginya biaya transportasi.

“Mulai dari perdagangan antarwilayah, pertumbuhan UMKM lokal, hingga peluang investasi yang selama ini terhambat oleh terbatasnya konektivitas,” paparnya.

Di tengah pemangkasan proyek infrastruktur lain, dipertahankannya akses jalan Mahulu menjadi sinyal bahwa Pemprov Kaltim tidak ingin pembangunan hanya berputar di kota besar. Pemerintah menilai, membuka isolasi wilayah pedalaman jauh lebih mendesak dibanding melanjutkan proyek yang manfaatnya tidak sebesar dampak jangka panjang Mahulu.

Dirinya optimistis pembangunan bisa selesai sesuai target.

“Insya Allah akhir 2026 jalan di Mahakam Ulu sudah mulus. Sampai Ujoh Bilang,” tegasnya.

Proyek jalan Mahulu kini menjadi ikon pemerataan pembangunan Kaltim, sebuah langkah memastikan, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara dari hilir hingga hulu Sungai Mahakam. (adv/diskominfokaltim/yud)

Wakil Gubernur Kaltim Minta Program PPM Tak Tumpang Tindih

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji meminta agar perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara melaporkan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) kepada Pemprov Kaltim. Demikian pula terkait program tanggung jawab sosia lingkungan (TJSL) dan community social responsibility (CSR).

Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih program antara perusahaan dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Kita perlu sinergi dengan perusahaan. Kami minta agar perusahaan melaporkan apa rencana PPM-nya ke depan. Kita sejalan dan tidak saling tumpang tindih,” kata Wagub Seno Aji saat memberi arahan pada Konsultasi Publik Blueprint PPM di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ketika perusahaan melakukan program ini secara mandiri, maka potensi tumpang tindih program dengan provinsi, kabupaten dan kota akan terbuka.

Contoh jika perusahaan memberikan beasiswa untuk anak-anak di sekitar tambang. Di sisi lain, Pemprov Kaltim untuk tahun 2026 saja akan mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan, mulai jenjang SMA/SMK hingga S3.

Perusahaan tidak harus selalu memberikan beasiswa, tapi juga bisa membangun sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak atau kurang layak di sekitar operasional tambang.

Dengan demikian, maka perusahaan secara langsung juga akan sangat membantu kebijakan daerah yang mungkin tidak seluruhnya bisa terbantu dari mandatory spending 20 persen APBD untuk pendidikan.

“Keperluan pendidikan salah satunya adalah sarana dan prasarana. Jadi, sekolah-sekolah rusak di ring 1, ring 2 dan ring 3, bisa jadi tanggung jawab perusahaan,” harap Wagub Seno Aji.

Wagub menegaskan sudah semestinya, kehadiran perusahaan bisa memberi manfaat besar bagi perusahaan sendiri, karyawan dan juga masyarakat sekitarnya.

Manfaat lain yang juga diharapkan dari perusahaan dan Forum PPM adalah dukungan untuk pembangunan rumah layak huni. Dimana di Kaltim masih terdapat sekitar 50 ribu rumah tidak layak huni.

Konsultasi Publik Blueprint PPM dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Arjuna, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto,
Ketua Forum PPM Sektor Minerba Kaltim Muslim Gunawan dan perwakilan pimpinan perusahaan batu bara di Kaltim. (sam/adv diskominfo kaltim)

Jelai Kaltim Dibidik Jadi Komoditas Ekspor Bernilai Tinggi

SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperluas sumber pangan lokal kembali mengerucut pada satu komoditas yang selama ini nyaris terpinggirkan, jelai atau jelay. Tanaman yang dulu lekat dengan ritual adat Dayak itu dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menjadi pangan unggulan baru, sejalan dengan dorongan hilirisasi pertanian dalam agenda Jospol.

Alih-alih hanya menjadi bahan upacara adat, jelai kini mendapat perhatian karena peluang ekspornya terbuka lebar. Harga jual di Jepang dapat mencapai Rp400-450 ribu per kilogram, jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah komoditas pangan lokal lainnya.

Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kosasih, mengatakan, jelai memiliki kandungan nutrisi yang kuat, terutama karbohidrat, sehingga layak diposisikan sebagai pangan alternatif bernilai komersial.

“Saya mengembangkan jelai itu sejak lama. Di kampung sering disebut hanjeli. Nutrisinya luar biasa, karbohidratnya tinggi, dan ini pangan lokal yang sebenarnya sudah lama ada,” ujarnya, Rabu (3/12/25).

Ia menambahkan, kebutuhan jelai di Jepang justru meningkat karena digunakan sebagai bahan sashimi dan sushi, membuat komoditas ini masuk kategori premium.

“Di Jepang harganya bisa Rp400.000 sampai Rp450.000 per kilogram. Di sana itu dipakai untuk menu premium,” jelasnya.

Kosasih menuturkan, ia pernah mengembangkan jelai di Bogor, Kaltim, hingga Kalteng, dan hasilnya selalu menunjukkan prospek yang baik. Bahkan, ia menyebut ada konsumen yang merasakan manfaat kesehatan dari konsumsi jelai.

“Dulu saya kemas seperempat kilo, jual Rp25.000 dan laku. Bahkan ada profesor yang rutin makan jelai dan gula darahnya membaik,” tambahnya.

Meski menjadi bagian dari tradisi Dayak, jelai mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, menurut Kosasih, tanaman ini bisa menjadi komoditas penting dalam ketahanan pangan daerah.

“Dulu acara-acara adat seperti Hudoq selalu pakai jelai. Sekarang generasi muda mulai lupa. Ini yang harus kita kenalkan lagi,” katanya.

Pada kerangka Jospol, hilirisasi pertanian menjadi salah satu prioritas utama. Jelai dinilai cocok dimasukan pada program diversifikasi pangan, pengembangan ekonomi desa, hingga industri olahan lokal.

Ia menegaskan, Kaltim memiliki banyak potensi yang bisa dikelola menjadi sumber pangan alternatif.

“Potensi kita banyak. Ada jelai, pisang kepok, singkong, jagung. Kalau dikelola serius, kita tidak perlu bergantung penuh pada beras. Jelai bisa jadi alternatif pangan unggulan,” ujarnya.

Dirinya berharap pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga kelompok tani dapat melihat peluang ini secara lebih serius dan memberikan ruang bagi jelai untuk berkembang bukan hanya sebagai komoditas adat, tetapi juga produk ekonomi strategis.

“Ini pangan lokal kita. Dan ini bisa jadi peluang ekonomi besar bagi petani,” pungkasnya. (yud)

Distribusi Bantuan Gratispol Dimulai di SMK Negeri 7 Samarinda

SAMARINDA – Program bantuan perlengkapan sekolah Gratispool resmi mulai didistribusikan kepada siswa SMK Negeri 7 Samarinda, Rabu (3/12/2025).  Distribusi perdana ini ditujukan untuk memperkuat pemerataan fasilitas belajar bagi siswa, khususnya peserta didik baru.

Pada tahap pertama, bantuan baru diberikan kepada tiga kelas atau sekitar 34 sampai 35 siswa per kelas. Sementara secara keseluruhan, terdapat 273 siswa yang tercatat sebagai penerima di SMK Negeri 7 Samarinda. Distribusi dilakukan bertahap untuk memastikan ketepatan data, kecocokan ukuran barang, dan kelengkapan item.

“Hari ini pembagian Gratispool di SMK 7 sudah berjalan. Total penerima ada 273 siswa, tapi karena pembagiannya bertahap, hari ini baru tiga kelas dulu,” jelas Ketua Unit Produksi (UP) SMK Negeri 7 Samarinda, Winarti.

Bantuan yang diterima siswa mencakup sejumlah perlengkapan sekolah, di antaranya sepatu, seragam putih abu, tas, topi, dasi, kaos kaki, hingga sabuk. Namun, beberapa item masih menunggu distribusi susulan karena kendala ukuran dan ketersediaan barang.

“Secara umum sudah terdistribusi, hanya saja beberapa item menyusul karena ukurannya belum tersedia, contohnya sepatu,” tambahnya.

Proses distribusi di lapangan sempat menghadapi tantangan teknis, terutama saat mengelompokkan seragam berdasarkan gender. Hal ini membuat panitia harus melakukan pengecekan ulang agar setiap siswa menerima perlengkapan sesuai kebutuhan.

Tantangan yang dihadapi menentukan seragam laki-laki dan perempuan. Ada yang tertulis perempuan ternyata laki-laki sehingga harus dilakukan cek dua kali.

“Kalau ada barang yang tidak tersedia, kami lingkari untuk laporan dan distribusi susulan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kelas X TJKT 2, Caca, mengatakan pembagian dilakukan berdasarkan jurusan dan berlangsung bertahap.

“Pembagiannya berdasarkan jurusan. Hari ini tiga kelas dulu, sisanya menyusul besok. Untuk kelas saya ada 34 siswa penerima,” ujarnya.

Sebelum distribusi berlangsung, pihak sekolah lebih dulu melakukan pendataan saat siswa baru masuk. Pendataan dilakukan oleh siswa bersama orang tua untuk memastikan ketepatan data penerima dan ukuran perlengkapan yang dibutuhkan.

Menurut Winarti, sistem pendataan ini menjadi dasar dalam pendistribusian agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa.

Winarti berharap program ini tidak berhenti pada tahun ini, melainkan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi kualitas perlengkapan yang diterima siswa.

“Harapannya ke depan program seperti ini terus berlanjut, tidak hanya sampai di sini. Untuk kualitas barang, saya lihat bagus sesuai yang dijanjikan pemerintah,” pungkasnya.

Program Gratispol merupakan langkah pemerintah untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh perlengkapan sekolah secara merata tanpa menanggung biaya tambahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 65.004 siswa baru dari 447 sekolah (SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta) akan menerima atribut sekolah gratis, mencakup seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan penunjang lainnya. Penyalurannya dijadwalkan mulai akhir November dan diperkirakan rampung hingga akhir Desember. (intan)

Gratispol Jadi Penyelamat di Tengah Tingginya Tekanan UKT

SAMARINDA – Fenomena meningkatnya lulusan SMA yang batal melanjutkan kuliah kembali menempatkan isu akses pendidikan sebagai perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah tekanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus menjadi keluhan masyarakat, Pemprov menegaskan perlunya intervensi yang lebih kuat agar generasi muda tidak kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan laporan mengenai calon mahasiswa yang mengurungkan niat kuliah karena tidak mampu membayar UKT datang dari berbagai daerah. Situasi ini disebutnya sebagai alarm sosial yang harus segera ditangani.

“Banyak laporan mengenai calon mahasiswa yang membatalkan rencana studi akibat keterbatasan biaya,” ujarnya, Rabu (3/12/25).

Menurunya, kondisi tersebut memperlihatkan, beasiswa formal saja tidak cukup agar mengimbangi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan pendidikan. Karena itu, program Gratispol kembali ditegaskan sebagai instrumen strategis Pemprov agar mencegah gelombang putus kuliah.

“Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” katanya.

Program Gratispol mulai diterapkan sejak 2025 dengan menyasar mahasiswa semester pertama. Tahun 2026, pemerintah merencanakan perluasan penerima hingga mahasiswa semester akhir, agar mereka yang hampir menyelesaikan studi tidak terhenti di tengah jalan akibat kendala biaya.

Syarat penerima dibuat sederhana, mahasiswa wajib memiliki KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun. Skema ini berlaku pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga jangkauannya lebih luas.

Ia juga meminta perguruan tinggi mempercepat verifikasi data penerima agar mahasiswa tidak tertunda dalam memperoleh pembebasan biaya kuliah.

“Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” tegasnya.

Pemprov meyakini Gratispol mampu menjadi penyangga utama akses pendidikan, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Kaltim. Dengan meningkatnya jumlah lulusan yang terbantu masuk perguruan tinggi, pemerintah berharap angka putus kuliah dapat ditekan secara signifikan dan pembangunan daerah memiliki fondasi generasi muda yang lebih terdidik. (adv/diskominfokaltim/yud)

« Previous Page — Next Page »