Pemprov Utamakan Honorer Senior pada Seleksi PPPK

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan, penataan tenaga honorer akan difokuskan pada mereka yang telah lama mengabdi sebagai tulang punggung pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi besar memperkuat birokrasi, meski ruang fiskal daerah sedang mengalami pengetatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, honorer dengan rekam jejak puluhan tahun menjadi prioritas dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kontribusi mereka selama bertahun-tahun menjadi alasan utama agar keberlanjutan peran mereka di pemerintahan tetap terjaga.

“Honorer dengan masa pengabdian panjang akan kami prioritaskan dalam PPPK,” tegas Rudy, Selasa (2/12/25).

Ia mengakui, keputusan kelulusan berada sepenuhnya di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun setelah kelulusan, Pemprov wajib menanggung seluruh biaya gaji melalui APBD. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja agar penataan pegawai tetap sejalan dengan kemampuan fiskal.

Ia menjelaskan, kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi bagian dari filosofi pembangunan Kaltim yang tercantum dalam agenda Jospol. Penguatan layanan pemerintahan dan pelayanan publik disebut sebagai komponen utama, khususnya pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

“Penyesuaian anggaran ini untuk memastikan pelayanan publik dapat terus berjalan,” ujarnya.

Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah berharap masyarakat memahami situasi fiskal daerah. Ia optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat pada beberapa tahun ke depan, sehingga memberi ruang lebih besar penyelesaian persoalan honorer dan percepatan program strategis lainnya.

Menurutnya, penataan tenaga honorer tidak dapat dilepaskan dari arah besar transformasi tata kelola pemerintah daerah.

“Kebijakan ini bagian dari upaya memperkuat fondasi birokrasi Kaltim ke depan,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Inflasi Kalimantan Timur Tetap Bertahan di Level Rendah

SAMARINDA – Di tengah kenaikan inflasi bulanan pada November, stabilitas harga di Kalimantan Timur (Kaltim) tetap solid yang tercermin dari inflasi tahunan Kaltim yang masih berada dalam target rentang dan lebih rendah dibandingkan nasional. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada periode November 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,41%  (mtm), serta mengalami inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing sebesar 2,28% (yoy) dan 1,96% (ytd).

Secara bulanan, IHK Provinsi Kaltim pada November 2025 mengalami tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,01% (mtm). Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara  tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy). Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh base effect dari bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sangat rendah, sehingga penyesuaian harga pada November memberikan tekanan yang lebih tinggi terhadap inflasi (mtm).

“Inflasi Kaltim periode November 2025 utamanya disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,20% ,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto melalui release kepada media ini, Senin (1/12/2025)

Inflasi pada kelompok ini mengalami peningkatan seiring dengan kondisi anomali cuaca yang menyebabkan penurunan pasokan beberapa komoditas khususnya kelompok ikan tangkap. Tidak hanya itu, kondisi ini juga menyebabkan adanya gangguan distribusi komoditas bahan makanan dari daerah sentra ke Kaltim. Selanjutnya, kelompok jasa transportrasi juga menyumbangkan tekanan inflasi yang cukup tinggi pada periode laporan seiring dengan adanya peningkatan permintaan pada jasa angkutan udara. Disisi lain, komoditas emas perhiasan masih menyumbangkan tekanan inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di periode laporan.

Langkah pengendalian inflasi yang terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Untuk memastikan keterjangkauan harga, TPID di berbagai kabupaten/kota secara konsisten melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi stabilisasi harga. Pada bulan November tercatat telah dilakukan kurang lebih 65 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras  Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). TPID Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan pasar murah untuk menjaga harga bahan pokok tetap terjangkau, diikuti TPID Kutai Timur yang menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga pangan.

“Upaya serupa juga dilakukan oleh TPID Kutai Kartanegara dan TPID Kota Samarinda melalui sejumlah operasi pasar murah yang bertujuan mengurangi kesenjangan harga di tingkat konsumen sekaligus memastikan ketersediaan komoditas utama,”kata Budi.

Komunikasi efektif, koordinasi antar TPID Se-Kaltim terus dilakukan melalui rapat teknis maupun High Level Meeting (HLM) untuk mengambil langkah konkrit upaya pengendalian inflasi. Pada tanggal 28 November 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pusat juga dirangkaikan dengan TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Awards.Kalimantan Timur berhasil meraih empat penghargaan sekaligus, yaitu Juara 1 TPID Provinsi berkinerja terbaik, Juara 1 TPID Kabupaten berprestasi yang diraih Kabupaten Kutai Kartanegara, Juara 1 TP2DD Provinsi terbaik, dan Juara 1 TP2DD Kota terbaik yang diraih Kota Balikpapan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi kebijakan dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, serta mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Dikatakana Budi, Ke depan, TPID Provinsi Kaltim akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif), serta mendorong realisasi investasi private sector bisa tumbuh lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim yang tinggi dan berkelanjutan serta inflasi Kaltim yang rendah dan stabil. (*)

Pemprov Kaltim Dorong Skema Dukung Biaya Hidup Mahasiswa

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mendorong pola kerja sama lintas daerah agar memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan GratisPol, khususnya bagi mahasiswa yang masih kesulitan menutup biaya hidup selama kuliah di kota besar.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menjelaskan, Pemprov hanya memiliki kewenangan untuk membiayai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sementara komponen pengeluaran lain seperti tempat tinggal, konsumsi harian, dan transportasi perlu mendapat dukungan dari kabupaten/kota maupun pihak lain yang memiliki kemampuan pendanaan.

“Banyak mahasiswa bukan terkendala UKT, tapi biaya hidup yang cukup besar, apalagi mereka dari keluarga tidak mampu dan daerah yang jauh,” ucap Dasmiah, Senin (1/12/25).

Menurutnya, pemerintah daerah asal mahasiswa memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pendukung, termasuk asrama atau bantuan biaya makan. Jika kabupaten/kota mengambil peran tersebut, maka program Pemprov dapat lebih fokus pada pembiayaan UKT.

“Kalau kabupaten atau kota bisa menanggung asrama atau living cost, Pemprov fokus pada UKT. Namanya nanti juga harus dibedakan supaya tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Selain pemerintah daerah, Pemprov juga mendorong perusahaan di Kaltim agar ikut berkontribusi melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Ia mengatakan sejumlah perusahaan memiliki alokasi CSR pendidikan yang dapat diarahkan agar mendukung biaya hidup mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Ia mengungkapkan, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, sudah memulai komunikasi awal dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota mengenai pembagian peran tersebut. Sedikitnya tiga daerah, Penajam Paser Utara (PPU), Bontang, dan Kutai Kartanegara (Kukar) telah diajak berdiskusi.

Melalui kolaborasi lintas pemerintah dan sektor swasta itulah Pemprov berharap kebutuhan mahasiswa terpenuhi tidak hanya dari sisi biaya pendidikan, tetapi juga keberlangsungan hidup mereka selama menempuh studi.

“Dengan kerja sama ini, kita ingin memastikan mahasiswa mampu bertahan dan menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani masalah finansial,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

TPP ASN dan GratisPol Tetap Aman di APBD 2026

SAMARINDA – Di tengah kebijakan efisiensi besar-besaran pada penyusunan APBD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan dua layanan publik yang paling sensitif, tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan program pendidikan GratisPol tetap berjalan tanpa pengurangan. Penegasan ini disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, usai DPRD Kaltim menyetujui Ranperda APBD 2026 pada rapat paripurna bersama jajaran Pemprov.

APBD Kaltim tahun depan ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian menyeluruh pada hampir semua pos belanja. Namun di tengah koreksi tersebut, ia memastikan dua program yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan stabilitas birokrasi tidak tersentuh pemangkasan.

“Pemangkasan Rp6,06 triliun memang harus dilakukan. Tapi TPP untuk ASN dan P3K tetap aman,” tegas Rudy, Senin (1/12/25).

Ia menekankan, meski seluruh OPD harus beradaptasi dengan kapasitas fiskal yang mengecil, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Stabilitas aparatur dianggap penting agar roda pemerintahan dan layanan masyarakat tetap terjaga.

Di sisi lain, program pendidikan gratis GratisPol juga dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Ia menyebut program tersebut adalah bagian dari agenda strategis Pemprov agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kaltim.

“GratisPol tetap berjalan seperti rencana. Ini komitmen kami untuk masa depan Kaltim,” ujarnya.

Dirinya meminta publik memahami kondisi fiskal yang sedang ketat. Menurut Rudy, APBD yang turun ke angka Rp15,15 triliun merupakan hasil penyisiran ketat antara TAPD dan DPRD, dengan mempertimbangkan dampak ke sektor pelayanan dasar.

Ia menegaskan pemerintah akan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal pada tahun-tahun mendatang.

“Insyaallah, peningkatan PAD akan kami maksimalkan,” katanya.

Dirinya menutup dengan menegaskan, efisiensi anggaran tidak mengubah arah pembangunan jangka panjang Kaltim, terutama menjelang kesiapan provinsi ini menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara pada 2028.

“Komitmen kami untuk masa depan Kaltim tetap jelas. Kita siap menyambut IKN,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim/yud)

Serapan GratisPol Rendah, Pemprov Kaltim Desak Perbankan Gerak Cepat

SAMARINDA – Program bantuan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema GratisPol kembali menjadi sorotan setelah serapannya jauh di bawah target. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai tersendatnya proses verifikasi bank menjadi penyebab utama rendahnya realisasi program, bukan kurangnya kebutuhan perumahan di masyarakat.

Meski Pemprov telah menyiapkan kuota 1.000 penerima, hingga akhir November baru sekitar 10 persen yang terealisasi. Dari jumlah tersebut, hanya 100 pemohon yang berhasil lolos verifikasi bank dan melangkah ke tahap akad kredit. Seluruhnya kini tengah menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan bantuan.

“Dari seribu kuota, baru 100 yang masuk dan lolos akad kredit. Seluruhnya dalam proses penerbitan SK,” kata Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, sejak awal GratisPol memang dirancang agar menghapus seluruh biaya administrasi awal, mulai dari appraisal, pengurusan dokumen, hingga legalitas, agar MBR tidak terbebani saat mengakses KPR bersubsidi. Namun, lambatnya proses pengajuan dari pihak perbankan membuat implementasi program tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 40 berkas tambahan masih dalam tahap evaluasi karena membutuhkan perbaikan data. Sementara mayoritas kuota belum terisi akibat minimnya pengajuan dari bank serta kurangnya pendampingan kepada calon pemohon.

Fitrah menegaskan, serapan rendah bukan disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, melainkan karena banyak pemohon tidak dapat melanjutkan ke proses akad kredit akibat verifikasi yang tak kunjung selesai.

“Kalau pemohon tidak lolos akad kredit, otomatis tidak bisa menerima subsidi. Kami hanya memproses setelah pihak bank menyatakan mereka memenuhi syarat,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Pemprov mendesak perbankan dan pengembang untuk lebih proaktif membimbing calon penerima. Pemerintah menilai kebutuhan hunian layak di Kaltim sangat tinggi, namun bantuan tidak akan tepat sasaran jika proses administratif di tahap awal berjalan lambat.

 

Pemprov berharap percepatan verifikasi dan pendampingan yang lebih maksimal dapat membuat kuota yang tersedia benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya pada masyarakat berpenghasilan rendah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »