Pemprov Kaltim Klarifikasi Penghentian BPJS di Samarinda

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, memberikan klarifikasi terkait isu penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 49.742 warga Kota Samarinda.

Pemprov menegaskan, kebijakan tersebut bukan penghentian layanan, melainkan bagian dari penataan dan validasi data kepesertaan agar sesuai dengan ketentuan nasional serta menghindari tumpang tindih pembiayaan.

Jaya Mualimin menjelaskan, peserta yang masuk kategori miskin berdasarkan desil I–V seharusnya didaftarkan ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sementara itu, peran pemerintah daerah difokuskan pada pembiayaan peserta di luar kategori tersebut.

“Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran,” jelasnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menambahkan, langkah redistribusi data yang dilakukan Pemprov bertujuan untuk menciptakan keadilan antar kabupaten/kota di Kaltim. Pasalnya, jumlah peserta yang ditanggung di Samarinda dinilai jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional,” ujarnya.

Jaya menegaskan, proses ini telah melalui koordinasi dan sosialisasi sebelumnya bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan bersama terkait penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

Pemprov Kaltim juga memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan. Jika terdapat warga yang membutuhkan pelayanan namun status kepesertaannya belum aktif, maka akan segera diaktifkan kembali.

“Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk sinkronisasi data dan kebijakan ke depan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh warga yang berhak tetap terjamin, baik melalui skema pusat maupun daerah.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya penataan sistem agar bantuan jaminan kesehatan lebih tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (KRV/pt)

Pemprov Kaltim Beri Penjelasan Alokasi Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang disebut mencapai sekitar Rp 25 miliar.

“Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk renovasi rumah jabatan gubernur. Namun juga mencakup penataan ruang kerja di kantor gubernur serta renovasi rumah jabatan wakil gubernur,” kata Faisal di Samarinda, Kamis (9/4/2026).

Dari sisi sumber pembiayaan, anggaran tersebut berasal dari beberapa tahun dan skema. Yaitu APBD Tahun Anggaran 2024, APBD 2025, APBD Perubahan 2025 atau Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta ada pergeseran anggaran. Dengan demikian, total anggaran tersebut merupakan akumulasi dari berbagai tahap, bukan dialokasikan sekaligus dalam satu waktu.

“Ini sudah disiapkan sebelum gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat, sekaligus penyesuaian kondisi bangunan yang sekian tahun tidak ditempati,” jelas Faisal.

Ia menambahkan, penggunaan anggaran juga terbagi dalam beberapa jenis kegiatan. Mulai dari jasa perencanaan, konsultan, dan pengawasan sebagai panduan pekerjaan, rehabilitasi untuk memperbaiki bagian yang rusak sekaligus memperindah interior, pemeliharaan rutin tahunan, hingga pengadaan peralatan untuk mengganti fasilitas lama atau menyesuaikan kebutuhan baru.

Berdasarkan data Inaproc Kaltim, total anggaran tersebut terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja. Untuk rumah jabatan gubernur, terdapat sekitar 35 item kegiatan dengan nilai kurang lebih Rp12 miliar, meliputi rehabilitasi bangunan, pemeliharaan, pengadaan meubeler, peralatan dapur, hingga alat pemadam kebakaran.

Sementara itu, sisa anggaran dialokasikan untuk rumah jabatan wakil gubernur sebanyak 17 item senilai Rp 4,9 miliar serta penataan ruang kerja di kantor gubernur sebanyak 5 item dengan nilai Rp 8,2 miliar.

Dengan rincian tersebut, Faisal berharap masyarakat dapat memahami bahwa angka Rp 25 miliar merupakan gabungan dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran. Sehingga tidak seluruhnya digunakan hanya untuk renovasi rumah dinas gubernur. (KRV)

Kafilah Kaltim  Mulai TC Tahap IV Menuju MTQN XXXI Jawa Tengah

SAMARINDA – Kafilah Kaltim memulai Training Center (TC) Tahap IV  sebagai persiapan menghadapi rencana perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXXI Jawa Tengah tahun 2026.

TC dilaksanakan 8-11 April ini dibuka Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kaltim Sri Wahyuni diwakili Wakil Ketua II Dasmiah, di Hotel Puri Senyiur Samarinda, 8 April 2026.

Dalam arahannya Ketua LPTQ Kaltim berharap peserta terus meningkatkan semangat dalam berlatih untuk mencapai hasil terbaik.

“Kami tidak ada kepentingan cuma ingin Kafilah Kaltim jadi yang terbaik. Bersyukur kita dapat dukungan luar biasa dari Pak Gubernur. Karena sudah didukung luar biasa, peserta juga harus lebih semangat latihannya,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan jangan dijadikan beban, melainkan menjadi semangat pengabdian bagi Pemprov Kaltim, orang tua, dan utamanya kepada Allah SWT.

” Semoga dengan rangkaian panjang program TC kembali bisa antarkan kita jadi juara,” harapnya penuh semangat.

Sementara Koordinator Pelatih Peserta Kafilah Kaltim Hajarul Akbar menekankan kunci utama sukses adalah disiplin. “Disiplin memang tidak enak, tapi itu jalan menuju sukses,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan semua pihak terkait. Sebab keberhasilan Kaltim menjadi Juara Umum pada MTQN XXX 2024 maupun STQN Kendari 2025 tidak lain buah kekompakan semua unsur.

“Pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, pelatih, peserta, dan tentunya doa seluruh masyarakat Kaltim. Kita berprestasi tidak bisa sendiri. Tapi berkat semua elemen,” sebutnya. (AM)

Kukar Siap Tuan Rumah MTQH

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga sekaligus sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an, Sunggono, menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadist (MTQH) ke-46 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

”Semua arena perlombaan telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik,” kata Sunggono ketika menyampaikan paparan tentang kesiapan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah pada Rapat Persiapan pelaksanaan MTQH Tingkat Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Sekda Prov. Kaltim, Kamis (2/4/2026).

Sunggono menyampaikan, ada 13 lokasi untuk arena perlombaan yaitu halaman Kantor Bupati Kukar sebagai arena utama untuk acara pembukaan dan penutupan, sekaligus arena musabaqah cabang tilawah Qur’an tingkat anak, remaja dan dewasa. Lokasi lainnya menggunakan Ruang  Serbaguna Kantor Bupati, Pendopo Wakil Bupati, Aula Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, BPKAD, Ruang Rapat DPRD, Madrasah Aliyah Negeri 2, Ruang Dewan Masjid Indonesia.

Sunggono juga menyampaikan hasil pendataan jumlah hotel, homestay dan jumlah kamar serta tarif kamar, fasilitas kesehatan, penyewaan mobil, rumah makan/restoran, catering, dan tempat wisata/hiburan, termasuk penyiapan cinderamata.

Ketua LPTQ Kaltim yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni memberikan apresiasi atas paparan yang disampaikan LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara.

”Kukar sudah terbiasa menyelenggarakan berbagai event, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional”, kata Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni menyampaikan, pelaksanaan MTQ pada tahun 2026 ini sudah menggabungkan dengan kegiatan STQH. Karena itu semua cabang diperlombakan, termasuk lomba di bidang hafalan hadist lengkap dengan sanadnya dan tanpa sanad, Karya Tulis Ilmiah Hadist (KTIH) dan lain sebagainya. Jadi, nanti namanya MTQH (Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadist).  Penyelenggaraan MTQH dilaksanakan setiap tahun.

”Mempertahankan sebagai juara umum itu lebih sulit daripada meraih juara”, pungkas Sri Wahyuni.

Ia pun berharap, agar pelaksanaan MTQH di Kukar bisa terlaksana dengan sederhana dan tidak mewah, tetapi tetap elegan dan khidmad.

Sementara itu, Wakil Ketua II LPTQ Kaltim, yang juga sebagai Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim, Dasmiah, menjelaskan tentang pengalaman Kaltim sebagai Tuan Rumah MTQ Tingkat Nasional XXX di Samarinda Tahun 2024, yang diakui oleh LPTQ Nasional sebagai standarisasi rujukan penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional pada masa-masa yang akan datang. Ia juga menjelaskan keberhasilan dan kekurangan Kutim sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan STQH pada Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi perbaikan pada Pelaksanaan MTQH Tingkat Prov. Kaltim ke-46 di Tenggarong, pada Bulan November 2026 yang akan datang.

Dasmiah menjelaskan keberhasilan kafilah Kaltim pada MTQ Tingkat Nasional ke-30 sebagai juara umum pada Tahun 2024 dan juga sebagai juara umum pada penyelenggaraan STQH di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam dua tahun terakhir ini Kaltim membawa nama harum Indonesia sudah meraih prestasi pada panggung MTQ Internasional sebanyak 12 kejuaraan, di berbagai negara. Di sisi lain, ia pun menjelaskan tentang pembagian tugas dan tanggungjawab antara LPTQ Kaltim, dan LPTQ Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah. (MJE)

Inflasi Kalimantan Timur Maret 2026 Terjaga Saat Ramadan dan Idulfitri

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Maret 2026 tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat pada rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan, Idulfitri, dan Nyepi. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,72% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,60% (mtm). Perkembangan tersebut mendorong inflasi Kaltim secara tahunan berada pada level 3,31% (yoy), dengan inflasi tahun berjalan sebesar 1,37% (ytd).

”Secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,48% (yoy). Secara umum, peningkatan tekanan IHK pada periode laporan didorong oleh meningkatnya permintaan pada periode HBKN yang mendorong kenaikan harga kelompok bahan makanan.” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan melalui siaran pers 1 April 2026

Disampaikan, Inflasi Kaltim pada Maret 2026 utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis pada periode Ramadan, Idulfitri dan Nyepi 2026. Kelompok ini mencatat inflasi 1,74% (mtm) dengan andil 0,52% (mtm). Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan andil inflasi, didorong meningkatnya mobilitas masyarakat dan permintaan angkutan udara yang tercermin dari tingginya okupansi penerbangan, termasuk cepat terserapnya extra flight.

Kelompok transportasi mencatat inflasi 0,88% (mtm) dengan andil 0,11% (mtm). Lebih lanjut, tekanan inflasi juga dipengaruhi penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi yang rata-rata meningkat, sehingga mendorong inflasi pada komponen administered prices. Berdasarkan komoditas, inflasi Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh cabai rawit, bensin, ikan tongkol, ikan layang, dan tomat, sementara komoditas yang menahan inflasi antara lain emas perhiasan, parfum, tas sekolah, sawi hijau, dan kangkung. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi 0,57% (mtm), sejalan dengan koreksi harga beberapa komoditas pada kelompok tersebut.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, selama Maret 2026 TPID melaksanakan 83 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kegiatan serupa di berbagai kabupaten/kota, antara lain di Kota Samarinda (33 kali), Kabupaten Kutai Kartanegara (16 kali), Kabupaten Kutai Barat (14 kali), Kota Bontang (8 kali), Kabupaten Mahakam Ulu (6 kali), dan Kabupaten Berau (6 kali).

”Pada aspek komunikasi efektif, TPID terus memperkuat koordinasi melalui rapat rutin serta pelaksanaan High Level Meeting, sebagai langkah penguatan respons pengendalian harga pada periode HBKN. Ke depan, TPID akan terus menjaga konsistensi pelaksanaan strategi 4K serta memperkuat langkah mitigasi dini, agar stabilitas harga di Kalimantan Timur tetap terjaga, daya beli masyarakat terpelihara, dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” kata Jajang Hermawan. (*)

« Previous Page — Next Page »