Kaltim Siapkan Skema Perlindungan Guru

SAMARINDA – Tekanan terhadap profesi guru di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim. Di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang terus berubah, Pemprov menilai perlindungan hukum bagi tenaga pendidik kini menjadi kebutuhan mendesak agar memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa hambatan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menuturkan, guru tidak lagi berhadapan pada tantangan akademik semata. Mereka kini harus menghadapi tekanan sosial, konflik hukum, hingga persoalan moral dan budaya yang muncul dari perubahan sosial yang cepat.

“Di era digitalisasi dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik,” ujar Rudy, Minggu (30/11/25).

Ia mengungkapkan, sejumlah guru kerap bersinggungan dengan konflik sosial atau perkara hukum saat menjalankan tugas. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan tekanan material, sosial, bahkan mental yang dapat mengganggu kualitas pengajaran di sekolah.

“Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, berhadapan dengan aparat dan hukum. Kondisi seperti ini harus diakhiri,” tegasnya.

Ia menilai negara harus memberi ruang aman bagi guru agar mereka dapat mengajar tanpa rasa terancam. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret melalui kerja sama langsung dengan aparat kepolisian.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kesepakatan ini menjadi dasar koordinasi dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan guru.

Salah satu poin penting dari MoU tersebut adalah penerapan keadilan restoratif sebagai jalur utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini mengutamakan dialog dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata menghukum.

“Nota kesepahaman ini antara lain menyelesaikan damai restorative justice,” jelasnya.

Dengan model penyelesaian tersebut, guru tidak serta-merta masuk ke proses hukum formal ketika terjadi sengketa dengan murid, orang tua, atau pihak lain. Mekanisme damai menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas lingkungan pendidikan.

Dirinya menegaskan, memberikan perlindungan hukum berarti menghormati peran strategis guru sebagai pembentuk karakter generasi muda. Ia meyakini, kehormatan guru berbanding lurus dengan mutu pendidikan di suatu daerah.

“Guru memiliki peran penting sebagai penjaga moral dan pembentuk karakter anak-anak,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat agar lebih menghargai profesi pendidik. Menurutnya, penghormatan terhadap guru adalah bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik.

“Kalau ingin hidup dimuliakan, maka muliakanlah guru-guru kita semua,” ucapnya.

Ia berharap kebijakan ini mampu menciptakan rasa aman bagi guru, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai tenaga pendidik, dan menjaga stabilitas pembelajaran di tengah perubahan sosial yang terus bergerak. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Kuota GratisPol KPR MBR Kaltim Naik Dua Kali Lipat

SAMARINDA – Serapan program bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepanjang tahun ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski realisasi baru mencapai sekitar 10 persen, Pemprov justru mengambil langkah berbeda, bukan mengecilkan program, tetapi memperluasnya melalui peningkatan kuota GratisPol pada 2026.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan, lonjakan kuota dari 1.000 menjadi 2.000 unit merupakan strategi jangka panjang agar menjawab kebutuhan hunian layak yang terus meningkat. Terlebih, perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat kebutuhan rumah terjangkau semakin mendesak.

“Untuk tahun 2026, kuota akan kami naikkan menjadi 2.000 unit. Ini penting untuk mendukung kebutuhan perumahan di sekitar IKN,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menjelaskan, rendahnya serapan tahun ini bukan cerminan minat masyarakat, melainkan disebabkan faktor teknis seperti lambannya verifikasi perbankan serta kurangnya pendampingan pada calon penerima. Karena itu, perluasan kuota harus dibarengi dengan perbaikan sistem agar bantuan benar-benar tersalurkan.

Pemerintah daerah kini menyiapkan pembenahan mekanisme teknis, mulai dari memperkuat koordinasi dengan bank hingga mendorong pengembang agar lebih proaktif. Evaluasi bersama perbankan dan pengembang dijadwalkan dilakukan agar mencegah berulangnya hambatan yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Tak hanya menambah kuota, Pemprov juga memastikan bantuan yang belum terserap tahun ini tidak akan hangus. Namun ia menegaskan, percepatan penyaluran pada 2026 menjadi keharusan agar bantuan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak.

“Jangan sampai bantuan yang sudah disiapkan pemerintah justru tidak terserap karena proses yang lambat,” tegasnya.

Langkah Pemprov ini menunjukkan perubahan fokus: bukan hanya memperbanyak jumlah unit, tetapi memastikan sistem berjalan lebih efisien. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mempercepat pemerataan hunian layak di Kaltim, terutama di wilayah strategis dekat IKN. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Serapan KPR GratisPol Terhambat Verifikasi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti persoalan yang menjadi penghambat utama penyaluran bantuan administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lambatnya verifikasi perbankan dinilai menjadi titik krusial yang membuat banyak calon penerima belum dapat melangkah ke tahap akad kredit dalam program GratisPol.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan, daftar pengajuan KPR subsidi yang masuk dari sejumlah bank mitra masih jauh di bawah ekspektasi. Hambatan terbesar muncul pada proses verifikasi kelayakan, yang menentukan apakah seorang calon pemohon dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk akad kredit.

“Banyak yang belum lolos verifikasi perbankan, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap akad kredit. Kami tidak mungkin memproses bantuan apabila status kelayakannya belum dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Fitrah, Minggu (30/11/25).

Ia menilai, perlambatan ini tidak hanya mengganggu alur administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan minat masyarakat l mengakses KPR bersubsidi. Padahal, program GratisPol dirancang agar menghapus seluruh biaya administras, dari appraisal hingga legalitas dokumen, tanpa pungutan tambahan.

“Ini betul-betul gratis untuk biaya administrasi. Tidak ada pungutan, tidak ada biaya tambahan bagi MBR,” tegasnya.

Hingga saat ini, baru 100 berkas yang dinyatakan lolos verifikasi. Sementara 40 lainnya masih memerlukan perbaikan data. Sebagian besar kuota justru belum tersentuh, lantaran bank dan pengembang dinilai kurang proaktif memberikan pendampingan, terutama kepada calon debitur dari kelompok rentan yang membutuhkan penjelasan detail terkait persyaratan.

Pemerintah berharap perbankan dapat mempercepat proses verifikasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pemohon. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar kesalahan dokumen tidak terus berulang dan menghambat proses. Pengembang perumahan juga diminta memaksimalkan peran dalam mendampingi calon pembeli hingga tahap pra-akad.

“Ketepatan proses di hilir akan menentukan efektivitas bantuan yang sudah disiapkan pemerintah,” pungkas Fitrah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Pemprov Kaltim Siapkan Kebijakan Biaya Hidup Pendamping GratisPol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyoroti persoalan baru yang muncul di tengah pelaksanaan bantuan pendidikan GratisPol. Meski pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terbukti meringankan beban mahasiswa, pemerintah menilai dukungan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mahasiswa, terutama mereka yang harus merantau dari daerah pedalaman.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengungkapkan, keluhan terkait biaya hidup terus mengemuka, salah satunya dari mahasiswa asal Kutai Barat (Kubar) yang kini menempuh pendidikan di Samarinda. Mereka menyampaikan, meski UKT telah ditanggung pemerintah, pengeluaran untuk makan, kos, hingga transportasi harian tetap menjadi tekanan utama.

“Banyak mahasiswa Kubar yang sudah menerima GratisPol masih kesulitan menutupi biaya hidup. Ini yang sedang kita pikirkan solusinya,” ujar Seno, Sabtu (29/11/25).

Pemerintah menilai beban ekonomi mahasiswa tak hanya bergantung pada biaya kuliah. Kenaikan harga sewa tempat tinggal di kota besar menjadi faktor yang paling banyak dikeluhkan, disusul kebutuhan pokok harian yang terus meningkat. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diatasi provinsi semata, melainkan memerlukan kerja sama lintas daerah.

Pemprov mulai merancang formula kebijakan baru. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menyebut pemerintah sedang mengevaluasi bentuk dukungan tambahan yang dapat menjangkau kebutuhan dasar mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan kawasan pesisir.

Program dukungan biaya hidup ini nantinya direncanakan tidak menggantikan GratisPol, tetapi menjadi pelengkap agar bantuan pendidikan lebih komprehensif.

Seno menegaskan, tujuan besar GratisPol bukan semata membebaskan UKT, tetapi menciptakan mobilitas sosial yang nyata bagi generasi muda Kaltim.

“Kita ingin mahasiswa tidak hanya bisa masuk kampus, tapi juga tetap bisa hidup layak selama menempuh pendidikan,” tutupnya. (Adv/diskominfokaltim/yud).

Mahasiswa Diimbau Teliti Ajukan Berkas GratisPol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti meningkatnya jumlah berkas bantuan pendidikan GratisPol yang gagal diverifikasi akibat kelalaian administratif mahasiswa. Kondisi ini dinilai menghambat proses seleksi dan memperlambat penetapan penerima bantuan jelang tahun anggaran baru.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan, sebagian besar berkas yang dinyatakan tidak valid bukan karena kriteria penerima, melainkan kesalahan teknis yang seharusnya dapat dicegah. Mulai dari kesalahan pengetikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga penggunaan materai bekas pada surat pernyataan.

“Kesalahan yang sering terjadi itu sederhana saja, seperti NIK kurang satu angka atau ada digit yang tertukar. Ada juga yang mengunggah surat bermaterai bekas. Ini masalah kecil, tapi akibatnya berkas otomatis ditolak sistem,” jelasnya, Sabtu (29/11/25).

Ia menilai sebagian mahasiswa kurang cermat mengikuti instruksi pendaftaran dan cenderung mengunggah dokumen menjelang penutupan. Akibatnya, sistem verifikasi otomatis menolak banyak unggahan karena format tidak sesuai maupun data tidak lengkap.

Selain itu, minimnya inisiatif mahasiswa mencari informasi resmi juga menjadi perhatian. Dasmiah menyebut banyak laporan soal mahasiswa yang terlambat mendaftar atau memasukkan data yang salah karena tidak mengikuti pengumuman pemerintah maupun kampus.

“Mahasiswa itu harus aktif. Jangan sampai malas mencari informasi. Bagaimana kami memproses berkas kalau mendaftar saja tidak dilakukan?” tegasnya.

Pemprov Kaltim mengingatkan, seluruh proses GratisPol berbasis data. Artinya, hanya pengajuan yang benar dan lengkap yang bisa diproses tim verifikator. Dengan pengetatan verifikasi dan meningkatnya ketelitian mahasiswa, Pemprov meyakini bahwa distribusi bantuan pendidikan tahun depan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

“Kalau semua mengikuti instruksi dan menyiapkan dokumen sejak awal, prosesnya akan lebih lancar,” tutup Dasmiah. (Adv/diskominfokaltim/yud).

« Previous Page — Next Page »