Dinas ESDM Kaltim Fasilitasi Konsultasi Publik Perusahaan Tambang

SAMARINDA – Tiga perusahaan tambang di Kalimantan Timur, yakni PT Bara Sejati, PT Apira Utama, dan PT Dermaga Energi menginisiasi konsultasi publik guna menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM). Proses ini difasilitasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Konsultasi publik soal PPM ini merupakan inisiasi dari PT Bara Sejati, PT Apira Utama, dan PT Dermaga Energi,” kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Jumat (13/6/2025).

Bambang menekankan pentingnya peran aktif perusahaan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar area pertambangan.

RIPPM disusun sebagai panduan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen ini diharapkan menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendengar dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.

“Selain itu, konsultasi publik juga menjadi wadah koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal,” papar Bambang.

Beberapa fokus utama dalam RIPPM antara lain pelatihan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Konsultasi publik yang digelar di Samarinda ini turut melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perwakilan Pemerintah Desa, hingga tokoh masyarakat.

RIPPM merupakan dokumen strategis yang diwajibkan bagi perusahaan tambang sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

“PPM juga memberikan perhatian untuk pemberdayaan UMKM, hingga menjamin transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan program sosial perusahaan tambang,” kata Bambang. (yud/adv diskominfo kaltim)

Gratispol Prioritaskan Mahasiswa Tak Mampu, Bantuan UKT Dibatasi Maksimal Rp7,5 Juta

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan bahwa program bantuan pendidikan Gratispol dirancang untuk menjamin keadilan dalam distribusi anggaran pendidikan, dengan memprioritaskan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Melalui skema ini, bantuan yang diberikan hanya menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) maksimal sebesar Rp5 juta hingga Rp7,5 juta per mahasiswa, tergantung jurusan dan fakultas masing-masing. Mahasiswa dengan UKT di atas batas tersebut tetap bisa menerima bantuan, namun wajib menanggung selisihnya secara mandiri.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Dasmiah menjelaskan  kebijakan pembatasan nominal bantuan ini bertujuan agar program Gratispol tepat sasaran.

“Penetapan UKT pada dasarnya mempertimbangkan kemampuan finansial orang tua. Jika nominal UKT seorang mahasiswa tergolong tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa ia berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup baik,” ujar Dasmiah, Kamis (12/6/2025).

Ia menyebutkan, mayoritas mahasiswa di Kalimantan Timur, termasuk di Universitas Mulawarman (Unmul), memiliki UKT yang masih dalam batas maksimal bantuan. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang UKT-nya tergolong tinggi.

“Dari data yang kami peroleh, hanya kurang dari lima persen mahasiswa yang UKT-nya melebihi Rp5 juta. Bahkan banyak yang hanya dikenakan biaya antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per semester untuk jurusan-jurusan tertentu,” katanya.

Program studi berbiaya tinggi seperti kedokteran dan farmasi mendapat sorotan, karena sebagian besar mahasiswa di jalur tersebut dinilai berasal dari kalangan berada.

“UKT pada program studi kedokteran bisa mencapai Rp15 juta, bahkan untuk program spesialis dapat menyentuh Rp17,5 juta. Mahasiswa yang mampu menempuh jalur mandiri kedokteran umumnya berasal dari keluarga berada. Karena itu, kami ingin agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Dasmiah juga menyampaikan, rerata UKT mahasiswa di Kaltim berada pada kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta, yang menurutnya masih dalam jangkauan program bantuan.

“Jika masih ada yang harus menambah Rp1 juta atau Rp2 juta, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut berasal dari keluarga yang relatif mampu,” imbuhnya.

Dari sisi teknis penyaluran, Pemprov Kaltim menjalin kerja sama dengan 52 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, guna memastikan program berjalan efisien dan transparan.

“Bantuan diberikan sesuai nominal UKT masing-masing mahasiswa, namun tetap mengikuti batas maksimal yang telah ditetapkan berdasarkan jurusan atau fakultas. Jika UKT-nya hanya Rp3 juta, maka bantuan yang diberikan sejumlah itu, bukan otomatis Rp5 juta,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Rabu (11/6).

Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak disalurkan ke rekening mahasiswa secara langsung, melainkan melalui institusi pendidikan.

“Kami tidak menyalurkan bantuan kepada individu, melainkan langsung ke perguruan tinggi. Dengan cara ini, pihak kampus juga turut bertanggung jawab dalam memantau perkembangan mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah provinsi,” pungkasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Atasi Banjir Samarinda

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam menanggulangi persoalan banjir di Kota Samarinda melalui penataan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Mahakam. Hal ini disampaikan dalam pemaparan materi di kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Ballroom Lantai 2 Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/6/2025).

Dalam pemaparannya, Seno Aji menjelaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dan skema anggaran yang besar untuk mempercepat penanganan banjir. Salah satu langkah konkret adalah penguatan kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR serta dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita tengah membahas anggaran yang lebih besar untuk pengelolaan DAS Mahakam. Saat ini, BWS hanya memiliki alokasi sekitar Rp10 miliar per tahun, sementara kebutuhan ideal mencapai Rp70-80 miliar per tahun untuk pengerukan agar dalam waktu tiga tahun bisa berfungsi optimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Pemprov Kaltim siap ikut serta dalam upaya pengentasan banjir melalui berbagai skema, baik lewat belanja langsung maupun hibah bantuan keuangan.

“Kita juga tengah formulasikan pembagian peran. BWS akan menangani bendungan besar, Pemprov fokus pada sungai kecil dan sedimentasi, sementara Pemkot Samarinda akan fokus pada drainase kota,” paparnya.

Seno menyebutkan saat ini telah disiapkan lahan seluas 20 hektare untuk menampung sedimentasi hasil pengerukan, dengan kapasitas tampung sekitar 500-600 ribu meter kubik.

Terkait daerah hulu, ia menekankan perlunya pengawasan terhadap pembukaan lahan agar tidak memperparah kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko banjir. “Pembukaan lahan di hulu menjadi perhatian utama. Kita akan bahas hasilnya setelah kajian ini rampung,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Dr. Abdunnur, turut menyampaikan pentingnya pendekatan ekologis dan spiritual dalam pengelolaan lingkungan. Ia menekankan perlunya revolusi mental dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

“Hubungan timbal balik antara manusia dan alam tidak hanya dari sisi ekologis, tapi juga harus dilandasi keyakinan spiritual bahwa menjaga alam adalah bagian dari keimanan. Ini yang harus menjadi landasan berpikir dan bertindak,” ujar Abdunnur.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemprov Kaltim dalam penyusunan masterplan pengelolaan DAS, yang menurutnya akan menjadi referensi penting dalam pengelolaan sungai berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Kegiatan FGD ini diharapkan menjadi titik awal bagi upaya terstruktur dan kolaboratif dalam menanggulangi banjir di Samarinda, sekaligus memperkuat pengelolaan DAS Mahakam secara menyeluruh. (yud/adv diskominfo kaltim)

ESDM Kaltim Desak PT Indomining Perbaiki Jalan Longsor di KM 16 Sangasanga

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur bergerak cepat menindak lanjuti laporan warga terkait terjadinya longsor di KM 16 Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kamis (12/6/2025).

Longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa akibat aktivitas tambang. Longsoran terjadi tepat di titik yang sebelumnya sudah pernah longsor sebelum dibuat jalan alternatif sepanjang 6×100 meter. Dinas ESDM sudah memprediksi potensi longsor susulan di titik tersebut.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto mengatakan, pihaknya menghubungi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut, yakni PT Indomining, begitu menerima laporan masyarakat.

“Rapat terakhir bersama masyarakat dan pihak terkait di Kecamatan Sangasanga, masyarakat meminta jalan alternatif dibuat rigid dan jalan lama ditutup total jika longsor kembali terjadi,” ujar Bambang saat di hubungi media ini.

Bambang menyampaikan, pihaknya sudah menghubungi PT Indomining agar segera menindak lanjuti kesepakatan dalam rapat tersebut.

“Karena status jalan itu adalah jalan kabupaten, kami juga sudah menghubungi Pemkab Kukar melalui kelurahan setempat untuk melakukan pengecekan bersama. Perusahaan harus segera memperbaiki titik longsor dan melakukan pengerasan jalan (rigid) pada jalur alternatif demi kelancaran transportasi masyarakat,” tegasnya.

Diketahui, PT Indomining sebelumnya telah membangun jalan alternatif sebagai bentuk tanggung jawab pasca longsor pertama. Namun, pada tanggal 8 Juni, tanda-tanda retakan kembali muncul di jalur tersebut. Hanya berselang tiga hari, longsor kembali terjadi pada 11 Juni, diduga akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah itu.

“Dalam rapat terakhir, semua pihak, termasuk Dinas PU Kukar, sepakat bahwa jika terjadi longsor kembali, maka jalan alternatif harus segera dirigid dan jalan lama ditutup permanen karena membahayakan keselamatan pengguna jalan,” tambahnya.

Dinas ESDM menegaskan akan terus mengawal proses perbaikan oleh perusahaan dan memastikan keselamatan serta akses transportasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (yud/adv diskominfo kaltim)

Disdikbud Kaltim Bangun SDM Terapkan Program Biligual

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, membentangkan visi besar Gubernur Kaltim dalam sektor pendidikan, yang terangkum dalam satu kata kunci: gratispol – pendidikan gratis, merata, dan berkualitas.

“Visi ini bukan hanya slogan, melainkan langkah strategis untuk membawa pendidikan Kaltim sejajar dengan negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang,” kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, Rabu (11/06/2025)

Dikatakan Armin, Disdikbud ingin pendidikan di Kaltim tidak hanya gratis dan merata, tapi juga berkualitas tinggi. Itu sebabnya transformasi besar terus dilakukan.

Salah satu fokus utama adalah penerapan program bilingual di sekolah-sekolah Kaltim. Armin menargetkan, dalam beberapa tahun ke depan, 70% sekolah di provinsi ini akan menerapkan sistem bilingual.

“Ini bagian dari membangun SDM yang siap bersaing secara global. Anak-anak kita harus fasih dalam berpikir dan bertindak lintas bahasa dan budaya,” ujarnya.

Sebagai pendukung kebijakan ini, Dinas Pendidikan juga mulai memperkenalkan program IELTS sebagai bagian dari penguatan kesiapan internasional, baik bagi siswa maupun guru.

“Pendidikan internasional bukan lagi mimpi. Kami ingin siswa Kaltim mampu bersaing di level ASEAN bahkan dunia,” tambahnya.

Langkah konkret lain yang sedang dirancang adalah penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Pendidikan Kaltim. Pergub ini akan menjadi acuan kualitas di seluruh jenjang pendidikan, dari tingkat dasar hingga menengah.

“Pergub ini penting agar ada kesamaan persepsi tentang pendidikan yang bukan hanya layak, tapi kompetitif secara global. Harus ada standar minimum kualitas yang tidak bisa ditawar,” tegas Armin.

Dinas Pendidikan Kaltim juga tengah mendorong percepatan digitalisasi sekolah, termasuk penyediaan infrastruktur dan pelatihan guru untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan kebutuhan pembelajaran yang makin dinamis.

“Sekolah berbasis digital adalah keharusan. Kami sedang memperkuat ekosistem digital, agar tidak ada guru atau siswa yang tertinggal teknologi,” ujarnya.

Untuk pendidikan vokasi, Armin menyampaikan bahwa pemetaan sekolah-sekolah SMK berbasis potensi daerah terus dilakukan, agar lulusan tidak hanya siap kerja tetapi juga bisa menjawab kebutuhan industri lokal dan regional.

Dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, Disdikbud Kaltim juga meluncurkan program riset projek dan festival bakat-minat, yang mencakup aspek akademik maupun non-akademik.

“Kami ingin siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kreatif, punya karakter kuat, dan mampu bersaing di berbagai bidang, baik seni, olahraga, maupun teknologi.”

Armin menyadari pendidikan tidak akan kuat tanpa guru yang tangguh. Karena itu, program Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk guru-guru terus digencarkan. Fokusnya adalah penguasaan teknologi, metodologi pembelajaran baru, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

“Kami ingin guru menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka bukan hanya pengajar, tapi juga inspirator dan fasilitator tumbuhnya karakter siswa,” jelas Armin.

Armin sendiri bukan sosok baru di dunia pendidikan. Lulusan S1 dan S2 Universitas Mulawarman ini memulai kariernya sebagai asisten dosen pada 1992, kemudian menjadi guru di SMA Negeri 10 Samarinda pada 1997. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya menjabat sebagai Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kaltim pada 2023, dan kini sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kaltim.

Di balik sepak terjangnya, Armin juga memiliki pengalaman internasional yang luas, termasuk mengikuti program short course pendidikan di sembilan negara, yang memperkuat kapasitasnya dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan berstandar global.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Tapi dengan kolaborasi dan semangat perubahan, saya yakin kita bisa membawa pendidikan Kaltim sejajar dengan negara-negara terbaik di dunia,” pungkasnya (Oke)

 

« Previous Page — Next Page »