DPK Kaltim Bekali SDM Perpustakaan Lewat Magang Intensif

SAMARINDA – Menghadapi tantangan era digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan sumber daya manusia perpustakaan agar mampu menjalankan peran strategis sebagai agen literasi dan pengelola informasi. Upaya ini diwujudkan melalui program pemagangan pustakawan yang digelar di Samarinda.

“Program ini dirancang untuk membekali para peserta dengan pemahaman komprehensif tentang pengelolaan perpustakaan yang profesional, sejalan dengan peran pustakawan yang kini tak hanya sebagai penjaga koleksi, namun juga fasilitator literasi dan agen perubahan di era digital,” kata Plt Kepala DPK Provinsi Kaltim Anita Natalia Krisnawati di Samarinda, Rabu (11/6/2025).

Menurut Anita, pemagangan ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata dalam memperkuat SDM perpustakaan di Kaltim agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

“Pada era digital dan informasi seperti saat ini, pengelola perpustakaan tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator literasi, pengelola informasi, dan agen perubahan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selama mengikuti program, peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam berbagai aspek pengelolaan perpustakaan, seperti layanan sirkulasi, pengolahan bahan pustaka, penggunaan teknologi otomasi, hingga strategi promosi literasi dan pelayanan publik yang inklusif.

“Dari sini peserta juga dapat mengembangkan sikap kerja yang tangguh, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga menjadi pengalaman yang menyenangkan dan membuka cakrawala berpikir tentang pentingnya perpustakaan sebagai pilar pendidikan masyarakat.

“Pada era digital dan informasi seperti saat ini, pengelola perpustakaan tidak lagi hanya berperan sebagai penjaga koleksi, tetapi juga sebagai fasilitator literasi, pengelola informasi, dan agen perubahan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Anita mendorong peserta untuk aktif bertanya, berinovasi, serta menjadikan program ini sebagai wadah membangun jejaring dan kreativitas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pembimbing dan staf pendamping atas dedikasi mereka.

“Semoga pemagangan pustakawan ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan kompetensi dan karakter, serta menjadi bekal kerja di masa mendatang,” katanya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Aliansi Mahasiswa Beri Dukungan 100 Hari Pemerintahan Rudy-Seno

SAMARINDA – Kinerja 100 hari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mendapat dukungan penuh dari Aliansi Mahasiswa untuk Kaltim Sejahtera. Aliansi tersebut memberikan apresiasi atas langkah-langkah pembangunan yang dinilai progresif selama seratus hari pertama masa pemerintahan. Dalam aksi damai yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim. Rabu (11/6/2025)

Pada aksi damai, aliansi mahasiswa tersebut menyuarakan dukungan terhadap kinerja 100 hari pertama pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Meski memberikan apresiasi, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program Gaspol dan Jospol.

Koordinator Lapangan, Kholis, menyatakan, program-program yang telah dijalankan pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang dinilai progresif oleh para mahasiswa.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa untuk Kaltim Sejahtera memberikan dukungan penuh terhadap kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari penilaian kami, capaian yang ditunjukkan sejauh ini layak diberi nilai A,” ujar Kholis.

Namun demikian, mahasiswa menekankan, dukungan tersebut juga dibarengi dengan tuntutan agar program pemerintah tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin dilibatkan secara aktif dalam menyukseskan program-program ini. Jangan hanya diluncurkan, tapi juga harus dikawal, diawasi, dan dievaluasi secara partisipatif,” tegasnya.

Ia juga mendorong transparansi pelaksanaan program setelah peluncuran, serta meminta keterbukaan informasi terkait progres dan tahapan di lapangan. Dalam aksi itu, mereka tidak hanya mengkritisi, tetapi juga menyampaikan dukungan terhadap upaya aparat dalam menjaga keamanan daerah.

“Kami mendukung penuh langkah aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Premanisme dan kekerasan tidak boleh dibiarkan mengganggu kehidupan masyarakat,” katanya.

Dirinya menambahkan, pihaknya akan terus menjadi mitra kritis pemerintah, tidak hanya dalam bentuk dukungan, tetapi juga pengawasan terhadap potensi penyimpangan kebijakan.

“Kami akan tetap berada di barisan terdepan, baik untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat, maupun untuk melawan setiap bentuk penyimpangan. Gaspol dan Jospol adalah bagian dari harapan besar masyarakat Kalimantan Timur, dan kami akan terus menjaga harapan itu tetap hidup,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Disdikbud Kaltim Jamin Setiap Anak Miliki Hak Sekolah

SAMARINDA – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjamin setiap anak memiliki hak untuk bersekolah, tak terkecuali di daerah terisolir.

“Semangat kami adalah tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Di mana pun mereka berada, kami akan mencarikan tempat untuk sekolah,” tegas Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Selasa (10/6/2025).

Untuk itu, Disdikbud membentuk tim khusus yang bertugas memantau dan mengawasi pelaksanaan SPMB di seluruh sekolah. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan proses berjalan transparan.

“Kami minta setiap sekolah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada,” kata Armin.

Pendaftaran SPMB tahun ini dimulai pada 16 Juni 2025. Salah satu perubahan dalam sistem penerimaan adalah penggantian istilah dari “zonasi” menjadi “domisili”, yang menurut Armin tetap memiliki esensi serupa.

Data Disdikbud menunjukkan total daya tampung untuk jenjang SMA di Kaltim sebanyak 27.931 siswa dengan 766 rombongan belajar (rombel), sedangkan untuk SMK berjumlah 22.412 siswa dengan 637 rombel. Namun, daya tampung tersebut belum mencukupi untuk seluruh calon peserta didik, terutama di kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda.

Armin mengakui, sekitar 50 persen calon siswa SMA di dua kota itu belum tertampung di sekolah negeri dan akan diarahkan ke sekolah swasta. Disdikbud juga membuka opsi bagi sekolah negeri untuk menerima siswa melebihi kuota rombel standar, khususnya bagi anak-anak dari wilayah yang sulit terjangkau.

Selain soal daya tampung, program pendidikan gratis terus didorong melalui penambahan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).

“Kami berharap sekolah-sekolah swasta juga dapat menggratiskan biaya pendidikan karena para siswa mendapat bantuan program Gratispol dari Pemprov Kaltim,” ujar Armin.

Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Disdikbud juga telah menetapkan tiga sekolah unggulan: SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

“Sekolah unggulan ini didesain agar anak-anak kita dapat bersaing dan mempercepat peningkatan kualitas SDM,” jelasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

BPSDM Kaltim Tingkatkan Kepemimpinan Kepala Sekolah Kabupaten Kutai Barat

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)   Kaltim bekerjasama dengan Pemkab Kutai Barat mengadakan pelatihan Kepemimpinan Kepala Sekolah Jenjang SMP dan TK/PAUD se Kabupaten Kutai Barat, 10-12 Juni 2025.

Diklat dilaksanakan di Gedung BPSDM Kaltim ini diikuti 40 orang peserta selama 3 (tiga) hari, atau 30 jam Pelajaran. Seluruh peserta diasramakan, agar pola pembelajaran bisa berjalan lebih intens.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Syahbandar menyampaikan, a kegiatan serupa, dengan jumlah peserta  yang sama, yaitu 40 orang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yang lalu, bekerjasama dengan Pusat Kajian Daerah Otonomi Daerah, LAN Samarinda.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyambut baik kerjasama dengan Pemkab Kutai Barat untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur di lingkungan Pemkab Kubar.

Nina Dewi dihadapan Wakil Bupati Kubar juga menjelaskan, BPSDM Kaltim sudah melakukan kerjasama dengan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik pelatihan manajerial, pelatihan teknis, maupun pelatihan fungsional, dengan fasilitator yang mumpuni di bidang masing-masing.

Wakil Bupati Kubar, Nanang Adriani mengingatkan tentang pentingnya pendidikan  sebagai kunci utama menciptakan SDM yang unggul di Kutai Barat. Selain itu, Nanang Adriani menambahkan pentingnya menumbuhkan rasa syukur kepada para kepala sekolah, karena masih banyak PNS yang belum berkesempatan menjadi kepala sekolah.

Hadir pada acara pembukaan, jajaran pejabat administrator lingkup BPSDM Kaltim dan pejabat fungsional Widyaiswara Ahli Utama,  Jauhar Efendi dan Sugeng Chairuddin. (adv diskominfo kaltim)

Kaltim Percepat Transformasi TPA

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan sampah dengan mempercepat peningkatan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Upaya ini diarahkan agar TPA di Kaltim terpadu dan memenuhi standar lahan urug saniter terkontrol, demi menjawab tantangan pengelolaan 57,47 persen timbulan sampah yang hingga kini belum terkelola secara baik.

“Perihal ini penting di tengah tantangan lingkungan global dan lokal terkait penanganan sampah,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Anwar Sanusi di Samarinda, Senin (9/6/2025).

Merujuk data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kaltim mencapai 851.605,52 ton per tahun. Dari angka tersebut, upaya pengurangan sampah baru menyentuh angka 16,37 persen, dan penanganan sampah tercatat sebesar 66,06 persen.

“Mirisnya, timbulan sampah yang terkelola secara optimal saat ini hanya 42,53 persen,” sebut Anwar.

Salah satu penyebab rendahnya angka ini adalah masih digunakannya sistem pembuangan terbuka oleh enam dari 15 TPA di kabupaten/kota se-Kaltim. Sistem ini tidak diakui sebagai bentuk penanganan dalam SIPSN dan secara otomatis digolongkan sebagai sampah tidak terkelola.

“Fakta ini menjadi lecutan bagi pemerintah daerah di Kaltim untuk segera mentransformasi TPA pembuangan terbuka menjadi TPA yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk keseriusan, DLH Kaltim telah menyusun dan membahas Strategi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah bersama berbagai pemangku kepentingan. Inisiatif ini mencerminkan langkah konkret menuju sistem pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Kami berharap dapat menuntaskan pengelolaan sampah di Kaltim dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing,” ujar Anwar.

Untuk memperkuat langkah tersebut, DLH Kaltim juga menggandeng Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PPDLH) Kaltim dalam merumuskan kebijakan dan strategi teknis. Sementara itu, Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Kaltim turut mendukung dengan menjelaskan strategi pembenahan TPA.

Sebagai bentuk pembelajaran lapangan, DLH Kaltim melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah percontohan. Beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi TPAS Manggar di Balikpapan, Pusat Daur Ulang Sampah Fasilitas Pengolahan Antara (Intermediate Treatment Facility/ITF) Daksa, serta TPST 1 di Ibu Kota Nusantara (IKN). (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »