DPRD Kutai Barat Siapkan Kajian Pemekaran Wilayah

SENDAWAR –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya melalui Keputusan DPRD Nomor 170/4241/DPRD-KB/X/2025. Keputusan ini dibacakan Sekretaris DPRD Kutai Barat, Rinatang, dalam rapat paripurna masa sidang III tahun 2025 yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Rabu (8/10/2025).

Pembentukan Pansus DOB Benua Raya merupakan bagian dari agenda resmi DPRD Kutai Barat untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga legislatif, khususnya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait rencana pembentukan daerah otonomi baru di wilayah selatan Kutai Barat.

“Pansus ini dibentuk untuk melakukan kajian secara komprehensif dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD terkait langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam proses pembentukan daerah otonomi baru Benua Raya,” ujar Rinatang.

Ia menambahkan, dasar hukum pembentukan pansus mengacu pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Selain itu, keputusan tersebut juga berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Rinatang, pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari jadwal kegiatan DPRD Kutai Barat Masa Sidang III Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada 1 Oktober 2025 yang lalu.

“Keputusan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan menjadi langkah awal untuk mengkaji kesiapan daerah yang selama ini telah mengajukan aspirasi pemekaran,” tegasnya.

Dalam keputusan tersebut, DPRD Kutai Barat menetapkan struktur Pansus Daerah Otonomi Baru Benua Raya dengan komposisi sebagai berikut: Sepe (Ketua), Oktovianus Jack (Wakil Ketua), dan Rinatang (Sekretaris). Adapun anggota pansus terdiri dari Henrik, Jelli Welma Katupaian, Agus Sopian, Rita Asmara Dewi, Rosaliyen, Aula, Nanang Aspian Nur, Minarsih, Abram Christ Ernez, dan Adrianus.

Rinatang menegaskan, pansus bersifat sementara dan akan bubar secara otomatis setelah menyerahkan hasil laporan kerjanya kepada pimpinan DPRD.

“Pansus ini akan bekerja sesuai jangka waktu yang ditentukan. Setelah hasil kajian diserahkan kepada pimpinan, maka pansus dinyatakan selesai,” katanya.

Terkait pendanaan, seluruh biaya kegiatan pansus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 melalui RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kutai Barat. Rinatang menyebut, mekanisme pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Segala kebutuhan administratif dan operasional akan ditanggung melalui pos anggaran Sekretariat DPRD, dan seluruhnya akan diawasi secara transparan.

Rinatang juga menegaskan, pembentukan Pansus DOB Benua Raya tidak dimaksudkan untuk kepentingan politik sesaat, tetapi sebagai upaya DPRD untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah lama menginginkan pemerataan pembangunan di kawasan selatan Kutai Barat.

“Dewan berkomitmen bekerja sesuai koridor hukum. Pansus ini akan menilai secara objektif seluruh aspek, baik administratif, ekonomi, maupun sosial budaya, yang menjadi syarat utama pembentukan daerah otonomi baru. Semua keputusan nantinya harus berdasarkan data dan kajian mendalam,” tuturnya.

Ia berharap kerja pansus ini dapat menghasilkan rekomendasi yang solid sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan terkait kelayakan pembentukan DOB Benua Raya.

“Harapan kami, hasil akhir dari kerja Pansus ini akan memperkuat posisi Kutai Barat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru,” tutup Rinatang. (adv/diskominfo/kbr).

Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Damai Capai 80 Persen

SENDAWAR –Pelaksanaan dana desa di 17 kampung wilayah Kecamatan Damai terus berjalan dengan pencapaian yang menggembirakan. Program-program prioritas yang ditetapkan pemerintah, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, kesehatan untuk pencegahan stunting, serta pengembangan desa digital, sudah mulai menunjukkan hasil nyata. Sejumlah kegiatan telah direalisasikan, sementara kegiatan lainnya masih dalam proses pencairan dan pelaksanaan.

Camat Damai, Iman Setiadi menyampaikan, dana desa tahap pertama telah selesai dicairkan. Sedangkan tahap kedua masih dalam proses pengajuan di beberapa kampung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPM-PK). Dalam beberapa minggu terakhir, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa terus dilakukan, termasuk alokasi dana kampung dan bantuan keuangan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi dan sasaran yang ditetapkan.

“Kami sudah melaksanakan monitoring serta evaluasi pemanfaatan dana desa dan bantuan keuangan provinsi,” ujar Camat Damai, Iman Setiadi, Rabu (8/10/2025).

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 mengacu pada Permendes, yang menekankan penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, kesehatan, serta pengembangan desa digital. Beberapa kampung telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bulan September. Untuk ketahanan pangan, sebagian kampung melaksanakan kegiatan melalui pengelolaan internal kampung agar program ini bisa berkelanjutan.

“BLT diharapkan pada tahap 2 sudah bisa dibagikan semua kepada masyarakat yang berhak,” imbuhnya.

Camat Damai menekankan, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prioritas dan peraturan yang berlaku. Hal ini terus disampaikan kepada para kepala kampung agar setiap penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kita jangan sampai pemanfaatannya tidak sesuai peraturan. Ini sering kami sampaikan kepada teman-teman pimpinan kampung. Kalau ada kendala, khususnya dalam kegiatan fisik, harapannya bisa segera diminimalisir dan diselesaikan sebelum akhir tahun,” tuturnya.

Beberapa kendala fisik masih ditemukan, terutama terkait pembangunan rehabilitasi gedung, kantor kampung, atau Balai Pertemuan Umum (BPU). Kendala ini umumnya terkait penggunaan material kayu, sehingga pekerjaan sedikit tersendat. Namun, pihak kecamatan optimistis kendala tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

“Berdasarkan monitoring di beberapa kampung, kendala yang banyak ditemukan itu di kegiatan fisik. Misalnya pembangunan gedung atau BPU yang menggunakan kayu agak tersendat pekerjaannya. Namun progres kegiatan rata-rata sudah di atas 80 persen,” jelas Iman Setiadi.

Iman menambahkan, target akhir tahun adalah menyelesaikan 100 persen seluruh kegiatan fisik. Hal ini penting untuk menghindari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), yang kemungkinan besar harus dikembalikan ke kas daerah atau negara jika tidak terealisasi. Situasi tersebut akan mempersulit kelanjutan pembangunan dan perencanaan desa di masa mendatang.

“Harapan kami, realisasinya bisa 100 persen di akhir tahun. Kalau tidak, anggaran bisa menjadi SiLPA, dan itu akan mempersulit kelanjutan kegiatan di kampung-kampung,” tegasnya.

Dengan progres yang telah dicapai, pemerintah kecamatan optimistis seluruh kegiatan dapat rampung tepat waktu. Kegiatan prioritas ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pembangunan desa digital dan program kesehatan.

“Fokus kami memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pembangunan fisik menjadi prioritas agar dampaknya langsung dirasakan warga,” tutupnya. (adv/diskominfo/kbr).

Kadis Kominfo Kaltim Dukung Program Orkestrasi Sinergitas Digital

SAMARINDA — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat melalui program “Orkestrasi Sinergitas Digital: KUBAR KITA”.

Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, sejalan dengan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat nasional dan provinsi.

“Kami menyambut baik inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat melalui program ‘Orkestrasi Sinergitas Digital: KUBAR KITA’. Program ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi,” ujar Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam berbagai aspek pendukung, mulai dari penguatan infrastruktur teknologi informasi, sinkronisasi kebijakan SPBE, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami siap bersinergi dalam penguatan infrastruktur, kebijakan SPBE, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong percepatan transformasi digital di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Barat,” tambahnya.

Dukungan ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola digital yang efektif, efisien, dan transparan. Program KUBAR KITA juga diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik bagi kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur dalam mengakselerasi transformasi digital menuju pemerintahan cerdas dan pelayanan publik yang inovatif. (adv/diskominfo/kbr).

Pelayanan BPJS di Kampung Bangun Sari Permudah Warga Urus Jaminan Kesehatan

SENDAWAR – Pemerintah Kampung Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satu langkah nyatanya adalah menghadirkan pelayanan pendaftaran dan aktivasi BPJS Kesehatan langsung di kampung agar warga tidak perlu ke ibu kota kabupaten untuk mengurus administrasi kesehatan. Kamis (09/10/2025).

Kepala Kampung Bangun Sari, Sulaiman, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan. Masyarakat mudah mengurus BPJS tanpa harus ke kota.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah kampung terhadap kebutuhan dasar warga,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah kampung dan pihak BPJS Kesehatan, dan akan terus dilaksanakan secara berkala. Antusias masyarakat terlihat sangat tinggi dan karena merasa terbantu.

“Pelayanan seperti ini akan kami lanjutkan secara rutin,” katanya.

Sementara itu,  Liily Kurniawati, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bangun Sari, menjelaskan, hingga saat ini sekitar 2.000 warga telah aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan sekitar 200 orang di antaranya merupakan pendaftar baru maupun peserta yang kembali mengaktifkan kepesertaannya.

Hambatan yang ia hadapi adalah jarak yang cukup jauh. Lilly harus menempuh perjalanan ke Melak untuk proses verifikasi data dan aktivasi sistem.

“Tapi semua itu kami lakukan supaya warga bisa terlayani dengan baik,” ujar Liily.

Pemerintah kampung berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut agar seluruh warga Bangun Sari memiliki akses kesehatan yang mudah dan merata. (adv/diskominfo/kbr)

Kampung Damai Sebrang Bangun Jalan Tani dan Semenisasi

SENDAWAR – Pembangunan Insfrastruktur Jalan yang dibangun Pemerintah Kampung Damai Sebrang di Tahun 2025 sepanjang 270 meter dengan lebar 2 meter dan tebal 0,20 cm. Jalan tersebut menghubungkan dari dalam kampung menuju lahan pertanian warga, atau disebut jalan tani, yang berada di Kampung Damai Sebrang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Petinggi Kampung Damai Sebrang Andreas menyampaikan, untuk pembangunan fisik ada infrastruktur jalan semenisasi di Kampung Damai Sebrang, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

“Jalan tersebut menelan biaya sekitar Rp. 357 juta,”katanya, Rabu (8/10/2025).

Dijelaskan, Kampung Damai Sembrang mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp700 juta serta Alokasi Dana Kampung Rp700 juta lebih. Kegiatan non fisik yang sudah terealisasi diantaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan untuk Posyandu, ketahanan pangan dengan memberikan bantuan bibit buah dan sayuran serta bantuan pupuk dan racun pestisida kepada kelompok tani.

Ia berharap dengan adanya bantuan BLT sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ia juga berharap kepada pemerintah daerah agar bisa di naikkan DK nya, agar pembangunan di kampung bisa terealisasi semua. (adv/diskominfo/kbr).

« Previous Page — Next Page »