Bupati Serahkan BLT Bagi Ojek Online, ABK Hingga Nelayan

TENGGARONG – Ratusan Pekerja Jasa Ojek Online terdiri dari Gojek, Grab dan Maxim yang berada di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) bergembira saat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diserahkan oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Kamis (23/11/2023) di Halaman Terminal Pasar Tangga Arung, Tenggarong.

“Terima kasih bapak bupati (Edi Damansyah-red) atas bantuan langsung tunai yang diberikan kepada kami (Ojek Online-red),” kata salah satu perwakilan ojek online mewakili rekan-rekannya saat menerima bantuan secara simbolis dari bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati Edi Damansyah juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pekerja jasa ojek online yang sudah memberikan layanan kepada masyarakat di Kutai Kartanegara.

“Saya mengapresiasi dan terima kasih atas layanan jasa ojek online bagi masyarakat Kutai Kartanegara, terus semangat dan jaga persatuan dan keamanan di Kutai Kartanegara,” semangat Edi Damansyah.

Dijelaskan bupati Edi Damansyah, bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat.

Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing. Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.

“Kita patut berbahagia pada hari ini sudah diserahkan BLT Kepada Ojek Online, Anak Buah Kapal (ABK) dan Para Nelayan. Saya berharap bantuan yang diterima nantinya digunakan untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan rumah tangga. Dan fokus pemberian bantuan pada hari ini kepada para pekerja sektor transportasi. Hal ini kita lakukan supaya lebih merata terkait penerima bantuan ini. Walaupun memang masih belum banyak karena kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Tetapi ini adalah cara kita untuk membantu menekan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

“Melalui BLT ini tingkat ekonomi masyarakat tetap stabil dan permasalahan sosial pada masyarakat berkurang,” jelasnya. (kk10)

Wabup Kukar Serahkan Rombong Jajak Keroncong Di Desa Teluk Dalam

Teluk Dalam – Melewati Desa Teluk Dalam untuk melakukan perjalanan ke Samarinda maupun arah sebaliknya menuju Tenggarong. Jajak (Kue) Keroncong banyak mewarnai di area pinggir jalan Desa Teluk Dalam Tenggarong Seberang. Kue Keroncong sangat populer di kalangan orang yang melewati Desa Teluk Dalam tersebut. Banyak yang hanya tidak sekedar lewat namun singgah untuk membeli dan mencicipi legit manis gurihnya Kue Keroncong.

Agar Kue Keroncong tertata dan manis dilihat mata bagi yang lewat pasti ingin singgah untuk membeli, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop dan UKM) Kukar menyalurkan bantuan 42 rombong Jajak Keroncong kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Jajak Keroncong yang berjualan disepanjang jalan Desa Teluk Dalam diserahkan oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, Jumat (24/11/23).

Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin mengatakan eksistensi Jajak Keroncong sebagai kue pembuka disaat mau memasuki Tenggarong harus terus dipertahankan keberadaannya. Jajak Keroncong sebagai unggulan kuliner di daerah Desa Teluk Dalam yang merupakan daya tarik tersendiri ketika melewati Desa Teluk Dalam Tenggarong Seberang.

“Rombong Keroncong ini diberikan agar para pelaku UMKM Jajak Keroncong bisa tertata rapi dan enak dilihat mata dan secara bertahap ini akan segera ditata dengan baik”,ungkap Rendi.

Kedepannya kata Rendi, ada PR bagi Diskop dan UMKM Kukar sesuai dengan permintaan para pelaku UMKM Jajak Keroncong agar bisa memberikan bantuan kompor dan alat pengaduk adonan kue pada bantuan tahun berikutnya.

“Ini salah satu dari 23 program Kukar Idaman yang telah berjalan untuk terus memajukan para pelaku UMKM Kukar. Selain itu Kukar Idaman juga memberikan bantuan kredit nol persen bagi para pelaku usaha, jika ada yang memerlukan dana tambahan untuk memajukan jualannya bisa mengajukan kredit dan ini tidak ada agunan dan bunga tentunya”,ajak Rendi.

Dikatakan Rendi, Pemkab kukar akan terus mengangkat keberadaan para pelaku UMKM dimana pun berada. Untuk itu melalui Kukar kaya Festival di setiap kecamatan di Kukar akan mengangkat keberadaan para pelaku UMKM, melalui acara tersebut para UMKM akan mendapatkan manfaatnya.

“Semoga ini akan menambah semangat para pelaku UMKM untuk terus berusaha dalam meningkatkan taraf perekonomiannya”,pungkas Rendi.

Sementara Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Diskop dan UKM Kukar Dianto Raharjo mengatakan pihaknya memfasilitasi legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di Desa Teluk Dalam Tenggarong Seberang.

“Para pelaku usaha wajib mempunyai legalitas usaha, PIRT dan sertifikat halal. Kami juga membantu dan mengusahakan para pelaku UMKM bisa mendapatkan legalitas usaha tersebut”,ujarnya.

Diharapkan melalui bantuan rombong tersebut para pelaku UMKM Kue atau Jajak Keroncong Di Desa Teluk Dalam bisa lebih banyak omzet pendapatannya dan terus semangat dalam berusaha.(kk06)

Wabup Kukar Serahkan Bantuan Nelayan Loa Kulu

TENGGARONG – Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yaitu Kukar Idaman terus bergulir. Melalui program Kukar Idaman Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menyalurkan bantuan perikanan , perahu dan mesin ces, pakan ikan, keramba dan kolam terpal kepada Pokdakan se-kecamatan Loa Kulu dan kepada kelompok usaha bersama Loa Kulu diHalaman Kantor Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Jumat (24/11/23).

Rendi menjelaskan, bahwa program Kukar Idaman telah berjalan dan hingga 2022 sudah ada sekitar 15 ribu nelayan yang mendapatkan bantuan. Ditahun 2023, pihaknya telah menyalurkan bantuan mencapai 10 ribu nelayan.

“Sesuai dengan janji kami bersama Bupati Edi Damansyah melalui program Kukar Idaman ada 23 program yang dipenuhi salah satunya kini merealisasikan bantuan kepada para nelayan Di Desa Jembayan ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar dan kami sudah menuntaskan janji kami. Ini semua bisa terealisasi berkat kerja sama semua pihak,” kata Rendi.

Rendi sangat berharap bantuan yang diberikan tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin jangan sampai tidak digunakan sebagai mestinya. Seperti harapan bersama bantuan kepada para nelayan dan kelompok usaha bersama tersebut diharapkan bisa menaikkan taraf hidup perekonomian masyarakat Kukar untuk mendorong mengentaskan kemiskinan Kukar.

“Kita sangat berharap bantuan yang telah diserahkan ini bisa membantu dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para nelayan hingga taraf hidupnya bisa meningkat, selagi kita terus berusaha pasti akan ada perubahan dikemudian hari,” harap Rendi.

Dalam acara penyerahan bantuan tersebut dilakukan dialog dengan para kelompok usaha bersama, nelayan dan Pokdakan dengan Wakil Bupati H Rendi Solihin. Turut hadir dalam acara tersebut DKP Kukar, Camat Loa Kulu Ardiansyah, Kades Jembayan dan warga nelayan Jembayan maupun penerima bantuan se kecamatan Loa Kulu.(kk06)

Bupati Optimistis Pembangunan SDM Kukar Terus Berjalan Baik

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Pelatihan Basic Operator hasil Kerja Sama dengan PT Bisa Ruang Nuswantara (PT BIRU), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (23/11/23).

Bupati Kukar mengapresiasi terlaksananya program kerjasama peningkatan SDM tersebut. Juga mengapresiasi peserta yang telah terbentuk disiplin dan wataknya.

“Ikuti pelatihan dengan baik,  happy, nikmati prosesnya, jangan jadikan beban, dan nanti selalu siap ditempatkan dimana saja,” pesannya.

Bupati kemudian merasa optimistis kerja bersama dalam peningkatan SDM Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya terlaksana dengan baik dengan kerja bersama sebagaimana terlaksananya pelatihan tersebut. Diharapkan kedepannya ada evaluasi program ini, karena tahun depan kegiatan ini telah disiapkan lagi.

Bupati berharap dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta nanti tidak saja mendapatkan keterampilan dan keahlian dalam mengoperasikan alat. Akan tetapi, dibekali juga dengan pehamanan tentang kondisi kerja yang berbahaya dan tindakan apa yang harus dilakukan. Bagaimana sikap kerja yang aman, untuk melindungi diri dan lingkungan sekitarnya. Serta sikap dan perilaku (attitude) yang baik, terhadap rekan kerja, juga lingkungan hidup di areal kerjanya.

Kepada semua pihak yang telah mendukung program ini terutama dari PT. BUMA yang telah memberikan support yang tidak sedikit dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Kukar, Bupati  sampaikan terimakasih.

“Semoga ini menjadi contoh baik bagi perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kukar untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Kukar yang cerdas, tangguh, kompeten dan berakhlak,” demikian ujarnya.

Sementara Kadistransnaker Kukar M Hatta, melaporkan pelatihan itu diikuti  peserta dari 8 kecamatan, yakni Tabang, Kembang Janggut,  Tenggarong, Anggana, Kita Bangun, Loa Janan, Nuara Kaman, Tenggarong Seberang, Samboja, dan  Sebulu dengan total Peserta 30 orang. Peserta merupakan hasil seleksi yang meliputi tes akademis fisik, dan medis.  Pelatihan digelar satu tahun sampai November 2024.

Tujuannya adalah  mewujudkan program Kukar Idaman yakni Kukar Siap Kerja, untuk memberikan ketarampilan masyarakat sesuai kebutuhan pasar.

Direktur PT Biru Kristiyanto Widyawan, ini adalah wujud kerjasama nyata dengan Pemda, terimakasih atas terlaksananya amanah ini. Mengantarkan peserta agar berguna bagi keluarga dan daerah, manfaatkan peluang ini dengan baik.

Pelatihan tersebut merupakan hasil Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 18 November 2023 antara Pemkab Kukar, PT. Bukit Mandiri Makmur Utama (BUMA) dengan PT. Bisa Ruang Nuswantara dan PT. Petrotekno sebagai perusahaan penyelenggara pelatihan bagi tenaga kerja,  yang salah satunya bertujuan untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi para tenaga kerja yang berasal dari Kecamatan wilayah Kukar, dengan target sebanyak 30 orang, yaitu Pelatihan Basic Operator.

Hadir pada acara itu jajaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker)  Kukar, Pimpinan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), PT Bisa Ruang Nuswantara (PT Biru), stakeholder terkait lainnya, serta para calon Peserta training/pelatihan tersebut. (kk04)

Kadis PMD Kukar Hadiri Rakernis Pemberdayaan MHA se-Kaltim 2023

TENGGARONG– Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMPD) Kutai Kartanegara (Kukar) Arianto mengikuti rapat kerja teknis pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Provinsi Kaltim tahun 2023, bertempat di Aston Samarinda Hotel & Convention Center, Selasa (21/11/2023).

Kegiatan bertema “Sinergi Dan Kolaborasi” yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kaltim tersebut, dirangkai dengan diskusi panel oleh peserta Rakernis dengan para narasumber dari direktur penanganan konflik tenurial dan hutan adat, Perkumpulan Padi, serta dari Bioma.

Arianto mengatakan di Kukar sendiri terkait peraturan daerah tentang MHA sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dimana hal tersebut menurutnya masih menjadi kendala dalam melaksanakan tindak lanjut maupun percepatan dari pembentukan MHA di Kukar.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan melalui Permendagri nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat, tidak diamanatkan adanya perda kabupaten, namun menurutnya apabila berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan.

“Melalui forum ini itu perlu kita luruskan, tadi juga disampaikan narasumber untuk membentuk tidak perlu regulasi seperti ini, jadi ini kita harus satu pemahaman sehingga ini tidak bias kemana-mana,” ujar Arianto.

Arianto mengatakan, kedepan apabila pemerintah daerah bisa terus berproses dalam percepatan dari pembentukan MHA tanpa menunggu perda seperti yang diamanatkan dalam perda nomor 1 tahun 2015 Provinsi Kaltim, maka proses percepatan pembentukan MHA akan terus berproses.

“Karena sangat sensitif dalam hal kita membentuk MHA ini, pasti nanti banyak yang pro dan kontra, banyak hal yang menimbulkan apa namanya gejolak itu, mungkin juga bisa disalah artikan nanti masyarakat hukum adat nanti bila kita bentuk,” ujarnya.

Karena menurutnya, apabila kedepannya dalam pembentukan MHA tersebut telah menggunakan regulasi yang jelas maka nantinya apabila terdapat hal-hal yang tidak di inginkan bisa ditangkal berdasar regulasi tersebut.

“Ketika regulasi yang kita gunakan itu jelas maka kita bisa mengcounter (Menangkal-red) terhadap hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap pembentukan MHA,” timpalnya.

Menurutnya, di Kukar sendiri potensi MHA telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, yang mana menurutnya hal itu disambut sangat antusias oleh para kepala desa untuk pembentukan MHA tersebut, terutama di wilayah-wilayah hulu Mahakam Kabupaten Kukar.

Namun demikian dirinya berharap, kedepan dalam pembentukan MHA tersebut jangan sampai menjadi preseden buruk dikemudian hari, dan disalah gunakan sehingga menimbulkan gejolak di Kaltim yang telah terkenal sebagai daerah paling kondusif se-Indonesia.

“Di Kukar apa yang telah kami lakukan betul-betul ketat, karena jangan sampai nanti pembentukan MHA ini menjadi preseden buruk dikemudian hari, disalahgunakan sehingga menimbulkan gejolak, Kalimantan Timur ini harus kita jaga, karena Kalimantan Timur ini adalah daerah yang paling Kondusif se-Indonesia, ini jangan sampai nanti terbentuknya masyarakat hukum adat menimbulkan gejolak-gejolak yang membuat berita baru Kalimantan Timur itu tidak kondusif,” pungkasnya.

Berkenan dengan itu, dirinya berharap seluruh stakeholder penggiat masyarakat hukum adat yang ada di Kaltim untuk bersama-sama memikirkan, merumuskan, dan menjaga bersama-sama sehinggal hal yang tidak diinginkan bersama tersebut bisa minimalisir.

“Semangat mengakui masyarakat hukum adat wajib, tapi harus dijaga jangan sampai ketika terbentuknya masyarakat hukum adat, ini bisa menimbulkan gejolak, menimbulkan tidak kondusifnya Kalimantan Timur,” harapnya.(kk07).

« Previous Page — Next Page »