Bupati Kukar Dorong UMKM Manfaatkan Kredit Kukar Idaman

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses permodalan yang mudah dan bebas bunga melalui Program Kredit Kukar Idaman. Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman nol persen ini guna mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi.

Dikatakan Edi Damansyah, saat ini kredit bunga nol persen dari Pemkab Kukar berjalan dengan baik. Ia mempersilakan akses Kredit Kukar Idaman melalui Bankaltimtara. Plafon maksimal Rp25 juta dengan jangka waktu 24 bulan.

“Jika pinjaman di bawah Rp10 juta, tidak perlu agunan atau jaminan tambahan,” ujar Edi, Rabu (5/3/2025).

Edi menegaskan pentingnya akses permodalan yang aman bagi pelaku UMKM, terutama agar mereka tidak terjebak dalam praktik pinjaman ilegal atau rentenir yang dapat membebani usaha dengan bunga tinggi.

“Permodalan itu sangat penting. Tolong manfaatkan Kredit Kukar Idaman agar usaha tetap berjalan dan semakin maju,” tegasnya.

Dengan adanya program ini, UMKM di Kukar dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih leluasa, meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan berinovasi tanpa harus khawatir dengan beban cicilan tinggi.

Selain mendorong pemanfaatan Kredit Kukar Idaman, Bupati Edi juga meminta Bankaltimtara untuk menyederhanakan proses pengajuan pinjaman. Dengan begitu, para pelaku usaha dapat mengakses modal lebih cepat dan efisien tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemkab Kukar, diharapkan UMKM di daerah ini semakin berkembang, naik kelas, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. (Adv diskominfo kukar)

Satpol PP Kukar Siap Gelar Razia Ramadan

TENGGARONG – Memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengintensifkan patroli dan razia guna memastikan ketertiban serta kepatuhan terhadap Surat Edaran (SE) Bupati Kukar terkait operasional Tempat Hiburan Malam (THM), kafe, serta pedagang di fasilitas umum selama bulan puasa.

Sekretaris Satpol PP Kukar, Aji Muhammad Decki Ismail, menegaskan, langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Pihaknya telah menyiapkan strategi pengawasan yang akan dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan suasana tetap kondusif selama Ramadan,” ujar Decki, Senin (3/3/2025).

Dijelaskan, Satpol PP akan memantau sejumlah titik strategis di Kota Tenggarong, termasuk kawasan Turap Tepian Mahakam serta beberapa masjid yang memerlukan pengamanan khusus. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah gangguan ketertiban umum, baik dari aktivitas pedagang di fasilitas umum maupun pelanggaran jam operasional tempat hiburan.

Decki menegaskan, pelanggaran terhadap jam operasional THM, kafe, dan tempat hiburan lainnya akan dikenakan sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga tindakan tegas.

“Kami akan memberikan peringatan hingga tiga kali. Jika masih ada yang melanggar, kami akan mengambil tindakan tegas, termasuk penutupan sementara,” jelasnya.

Tidak hanya tempat hiburan, Satpol PP juga akan menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum dan area terlarang, seperti Turap Tepian Mahakam, demi menjaga ketertiban dan kebersihan kota selama Ramadan.

“Kami ingin memastikan bahwa Ramadan berjalan dengan damai, tertib, dan penuh kenyamanan bagi masyarakat yang beribadah. Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” tutupnya. (Adv diskominfo kukar)

Kukar Tunjukkan Ketahanan Fiskal

TENGGARONG –Saat banyak daerah berjuang menghadapi pemangkasan anggaran yang besar, Kutai Kartanegara (Kukar) justru membuktikan ketahanan fiskal yang luar biasa.

Meskipun pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran nasional, Kukar tetap mampu menjaga kestabilan keuangannya tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Dengan total APBD mencapai Rp12 triliun, belanja pegawai yang berada di angka Rp2,4 triliun masih tetap aman, memastikan bahwa gaji, tunjangan, hingga honorarium tetap berjalan lancar tanpa pemotongan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan, meskipun ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan Rp306,7 triliun dari anggaran nasional, Kukar tetap mampu memprioritaskan hak-hak pegawainya.

“Kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai. Semua aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Sunggono, Senin (3/3/2025).

Kukar mampu menjaga stabilitas fiskalnya berkat manajemen anggaran yang terukur dan efisien. Beberapa strategi yang diterapkan untuk memastikan keuangan daerah tetap stabil, antara lain belanja pegawai yang terjaga.

Belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total APBD, sehingga tetap dalam batas aman meskipun ada efisiensi anggaran. Efisiensi tanpa mengorbankan hak pegawai melalui pemangkasan anggaran hanya difokuskan pada sektor tertentu, tanpa mengganggu gaji dan tunjangan pegawai.

Kemudian, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Menurut Sunggono, stabilitas ini juga memungkinkan Kukar untuk tetap merekrut 5.776 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuatu yang jarang bisa dilakukan daerah lain yang sedang menghadapi defisit anggaran.

“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada yang tidak terbayar, menunggak, atau mengalami pemotongan. Bahkan, kita tetap bisa mengakomodasi tambahan P3K baru,” jelasnya.

Keberhasilan Kukar dalam mengelola anggaran secara efisien tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai menjadi bukti ketahanan fiskal suatu daerah sangat bergantung pada manajemen keuangan yang baik.

Di saat beberapa daerah mengalami kesulitan akibat pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun, Kukar tetap berjalan stabil tanpa gangguan terhadap pengeluaran wajib, seperti gaji dan tunjangan pegawai.

Banyak pihak menilai langkah Pemkab Kukar dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa harus memangkas kesejahteraan pegawai atau menunda pembayaran.

“Kami memahami pegawai adalah aset penting dalam jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak, tanpa mengorbankan hak mereka,” pungkas Sunggono.

Langkah Pemkab Kukar dalam menjaga keseimbangan anggaran sekaligus mempertahankan hak pegawai ini menjadi bukti nyata bahwa efisiensi keuangan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan sektor vital pemerintahan. (adv diskominfo kukar)

Pemkab Kukar Perkuat Ketahanan Pangan

TENGGARONG – Di tengah gempuran pembangunan dan alih fungsi lahan yang semakin marak, pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan statusnya sebagai lumbung pangan utama Kalimantan Timur (Kaltim).

Kukar memegang peran strategis dalam ketahanan pangan daerah dengan menyumbang 42 persen kebutuhan beras di provinsi ini. Namun, tanpa langkah konkret dalam menjaga lahan pertanian dan mendukung petani, posisi ini bisa terancam.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyatakan,  ancaman terbesar bagi pertanian Kukar saat ini adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman, terutama dengan meningkatnya pembangunan seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita ingin pertanian di Kukar tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan Kaltim. Namun, jika lahan terus berkurang, maka produksi pangan kita akan terganggu. Oleh karena itu, BUMDes dan skema pembiayaan petani harus diperkuat agar sektor pertanian tetap berkembang,” ujar Edi, Senin (3/3/2025).

Selain berkurangnya lahan pertanian, akses modal usaha masih menjadi kendala utama bagi petani. Banyak petani yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan karena persyaratan yang ketat.

Akibatnya, mereka terpaksa meminjam modal dari tengkulak dengan bunga tinggi, yang menyebabkan keuntungan mereka semakin tipis.

Sebagai solusi, Pemkab Kukar meluncurkan program Kredit Kukar Idaman, sebuah skema pembiayaan tanpa agunan dengan bunga ringan yang bertujuan untuk membantu petani mengembangkan usahanya.

“Kredit Kukar Idaman ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak, sehingga mereka bisa menikmati hasil panennya dengan lebih layak,” tambah Edi.

Selain skema pembiayaan, Pemkab Kukar juga mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat membantu petani dalam pemasaran dan distribusi hasil pertanian, sehingga mereka tidak perlu menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak.

Tak hanya soal permodalan, Pemkab Kukar juga mendorong modernisasi pertanian agar lebih efisien dan berdaya saing. Berbagai langkah telah dilakukan di antaranya penggunaan teknologi pertanian. Petani didorong untuk menggunakan alat dan mesin pertanian modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan.

Langkah lainnya yaitu diversifikasi pertanian. Langkah ini merupakan upaya untuk tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga mengembangkan hortikultura dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Langkah lainnya yaitu penguatan peran BUMDes dan Koperasi Tani. Pada langkah ini, pemerintah memastikan petani memiliki akses pasar yang lebih luas dengan harga jual yang lebih stabil.

Pemkab Kukar juga berencana menjalin kemitraan dengan perusahaan agribisnis untuk membantu petani dalam pemasaran hasil panen mereka, sekaligus mendukung mereka dalam adopsi teknologi pertanian terbaru.

Dengan berbagai langkah strategis yang diterapkan, Pemkab Kukar optimistis bahwa daerahnya mampu mempertahankan posisi sebagai pemasok utama pangan bagi Kalimantan Timur.

Selain beras, sektor perikanan dan hortikultura terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pangan.

Edi berharap, kombinasi pembiayaan yang lebih mudah, modernisasi pertanian, dan perlindungan lahan pertanian, Kukar dapat menjadi model ketahanan pangan berkelanjutan di Kaltim.

“Kita harus memperkuat ekosistem pertanian di Kukar, mulai dari produksi, pembiayaan, hingga pemasaran. Semua ini harus dikelola dengan baik agar petani kita semakin sejahtera dan ketahanan pangan tetap terjaga,” pungkasnya. (adv diskominfo kukar)

Safari Ramadan Jadi Program Rutin Camat Kota Bangun Darat

KUKAR – Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, merencanakan program safari Ramadan ke desa-desa di kecamatan sebagai bentuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memeriahkan bulan suci ini.

Safari Ramadan ini mencakup kunjungan ke beberapa desa untuk menyemarakkan Ramadan dan mengajak warga menjaga semangat ibadah serta tetap fokus pada pekerjaan meskipun berpuasa.

“Kami tetap fokus melaksanakan tugas dengan baik meskipun dalam bulan puasa,” ujar Julkifli, Senin (3/3/2025).

Program ini merupakan bagian dari upaya kecamatan dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah di Kota Bangun Darat, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya bulan suci Ramadan.

Selain itu, Julkifli juga menekankan pentingnya menjaga produktivitas selama bulan puasa. “Meskipun berpuasa, tugas dan tanggung jawab tetap harus dilaksanakan dengan baik. Kami berharap program safari Ramadan ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada warga,” katanya.

Program safari Ramadan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat. Julkifli berharap dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan suci dengan penuh semangat dan kebersamaan, serta menjaga produktivitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Safari Ramadan ini juga menjadi ajang silaturahmi antarwarga dan pemerintah, menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera di Kota Bangun Darat,” tutupnya. (adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »