Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Pemkab Kukar Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas dalam mengefisiensi anggaran, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Dengan total efisiensi belanja nasional mencapai Rp306,6 triliun, Pemkab Kukar berkomitmen untuk memangkas pengeluaran yang dianggap kurang prioritas dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Langkah ini mencakup pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran perjalanan dinas, seminar, kajian, studi banding, publikasi, hingga pengadaan perangkat komputer dan pakaian dinas.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo, menegaskan, efisiensi anggaran ini tidak hanya bertujuan mengikuti kebijakan pusat, tetapi juga untuk menutup defisit anggaran dan memastikan belanja daerah lebih tepat guna.

“Efisiensi ini bukan hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga langkah strategis agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada lagi perjalanan dinas yang tidak perlu, fokus kita adalah belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar Sukotjo, Jumat (7/3/2025).

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Pemkab Kukar akan menerapkan pengurangan drastis di berbagai sektor, di antaranya perjalanan dinas dalam kota dikuramgi 50 persen, perjalanan dinas biasa dikurangi 60 persen, meeting dalam kota dikurangi 40 persen, meeting luar kota dikurangi 60 persen,

Selain itu pengurangan juga dilakukan pada belanja bahan cetak sebesar 60 persen, belanja makan minum rapat, honor narasumber, dan pelatihan dikurangi sebesar 50 persen.  Sedangkan sewa kendaraan, pengadaan kendaraan dinas, perangkat lunak, dan computer dihapus 100 persen.

Dana yang dihemat dari efisiensi ini akan dialihkan untuk membayar gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta menutupi kekurangan anggaran proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Konektivitas Jalan yang sebelumnya dirasionalisasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, efisiensi anggaran ini juga akan digunakan untuk menambah alokasi jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 dalam program Universal Health Coverage (UHC).

Pemkab Kukar memastikan sektor pendidikan, pelayanan publik, dan Alokasi Dana Desa (ADD) tetap menjadi prioritas utama, meskipun ada pemangkasan di beberapa pos belanja.

Implementasi efisiensi anggaran ini akan diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan bahwa Pemkab Kukar tetap mengutamakan pelayanan masyarakat.

“Targetnya, seluruh OPD sudah harus menyelesaikan penyesuaian anggaran ini paling lambat Maret. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Sukotjo. (Adv diskominfo kukar)

Pemkab Kukar Gandeng Bulog Jamin Ketersediaan Pangan Terjangkau Lewat Operasi Pasar

TENGGARONG – Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) intensif melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi fluktuasi harga pangan yang dapat memberatkan masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka menggelar operasi pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Sutikno, memastikan bahwa stok pangan di wilayah Kukar dalam keadaan aman. Namun, ia menyadari beberapa komoditas pangan, khususnya cabai dan bawang merah, sudah mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Diakui Sutikno, stok pangan untuk beras dan bahan pokok lainnya masih mencukupi. Ia juga  memastikan ketersediaannya di berbagai wilayah.

“Namun untuk komoditas tertentu seperti cabai dan bawang merah, kami melihat ada peningkatan harga,” ungkap Sutikno.

Pemerintah Kabupaten Kukar berusaha untuk mengendalikan harga yang berpotensi melonjak selama Ramadan dengan mengadakan operasi pasar yang bekerja sama dengan Bulog.

Operasi pasar ini dijadwalkan pada 11 hingga 12 Maret 2025, di mana Bulog akan menyediakan 30 ton beras dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp57.000 untuk 5 kilogram.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih wajar. Selain itu, kami juga akan menyediakan bahan pangan lainnya seperti minyak goreng, tepung, dan kacang-kacangan dengan harga yang terjangkau selama Ramadan,” tambah Sutikno.

Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kukar, Muhammad Bustani, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi pasar untuk memastikan bahwa tidak ada kelangkaan atau lonjakan harga yang tak terkendali.

“Kami akan memastikan agar harga-harga barang di pasar tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Pengecekan rutin akan terus dilakukan di pasar-pasar tradisional,” kata Bustani. (adv diskominfo kukar)

Pabrik Pengolahan Rumput Laut di Muara Badak Siap Beroperasi

TENGGARONG – Pabrik pengolahan rumput laut di Kecamatan Muara Badak dipastikan akan beroperasi tahun ini, setelah seluruh tahapan pembangunan rampung 100 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Syaid Fatullah, menyebutkan, saat ini pihaknya tengah melakukan conditioning atau uji coba pengoperasian pabrik sebelum diresmikan secara resmi.

“Sampai tahun 2024, a pembangunan sudah selesai 100 persen. Saat ini, kami berada dalam tahap uji coba agar semuanya berjalan dengan baik sebelum pabrik ini diserahkan kepada Pemkab Kukar untuk diresmikan,” ujar Syaid, Kumat (7/3/2025).

Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hingga 20 ton per hari, dengan teknologi pengolahan rumput laut kering menjadi powder atau bubuk berkualitas tinggi. Keberadaannya diharapkan dapat mendorong industri hilirisasi rumput laut di Kukar serta meningkatkan nilai jual bagi para petani lokal.

“Kami ingin pabrik ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani rumput laut dan pelaku UMKM. Kehadirannya juga bisa membuka peluang baru bagi petani milenial yang ingin terjun ke sektor ini,” jelas Syaid.

Menurutnya, dengan adanya pengolahan di dalam daerah, harga jual rumput laut tidak lagi bergantung pada pasar luar, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.

Meskipun semua infrastruktur sudah siap, Pemkab Kukar memilih untuk tidak terburu-buru dalam meresmikan pabrik ini. Uji coba pengoperasian tetap menjadi prioritas agar sistem berjalan dengan sempurna sebelum benar-benar digunakan secara penuh.

“Pembangunan pabrik seperti ini memiliki risiko yang harus diperhitungkan dengan cermat. Jadi, kami memastikan semuanya dalam kondisi optimal sebelum diresmikan,” tegas Syaid. (Adv diskominfo kukar)

Pemkab Kukar Terus Fokus Pengentasan Stunting

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencetak prestasi dalam upaya pengentasan stunting. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar memastikan program prioritas yang telah dicanangkan terus dipacu, terutama menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP2KB Kukar, Dafip Haryanto, menegaskan, tahun 2025 pihaknya masih akan fokus menuntaskan sejumlah target strategis, seperti pembinaan keluarga, pengendalian penduduk, dan percepatan penanganan stunting.

“Kami akan terus memaksimalkan program utama, terutama pengentasan stunting yang menjadi perhatian besar pemerintah daerah,” ujar Dafip, Kamis (6/3/2025).

Salah satu capaian membanggakan adalah penurunan angka stunting yang sukses melampaui target nasional. Berdasarkan data tahun 2024, angka stunting di Kukar berhasil ditekan hingga 14,8 persen, jauh lebih baik dari target nasional sebesar 17 persen.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras DP2KB Kukar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang secara konsisten melakukan intervensi berbasis program percepatan penanganan stunting.

“Tim percepatan penanganan stunting Kukar sudah mencapai angka 14,8 persen. Ini melampaui target RPJMD dan nasional. Ke depan, kami ingin mempertahankan tren positif ini bahkan menurunkannya lebih jauh,” tambah Dafip.

DP2KB Kukar tak hanya berpuas diri dengan capaian ini. Pemerintah daerah terus berupaya agar program-program prioritas ini berjalan lebih maksimal, termasuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi agar intervensi stunting semakin efektif.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Kukar tumbuh sehat dan cerdas, sehingga bisa menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Adv diskominfo kukar)

Disperkim Kukar Prioritaskan Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memacu pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2025, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar menetapkan program ini sebagai prioritas utama, sejalan dengan visi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RPBK) yang menargetkan penurunan angka kemiskinan dan stunting.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengungkapkan telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan, termasuk Kecamatan Muara Wis, Kota Bangun Darat, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, dan Anggana.

“Seiring dengan bertambahnya penduduk, kami perlu meningkatkan pelayanan dengan menambah kapasitas produksi serta memperluas jaringan distribusi air bersih,” ujar Aidil, Kamis (6/3/2025).

Tak hanya bergerak sendiri, Disperkim Kukar juga menindaklanjuti instruksi Bupati Kukar, Edi Damansyah, dengan menggandeng berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perumda Tirta Mahakam untuk memastikan program ini berjalan maksimal.

Di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), beberapa instansi akan memainkan peran kunci. Mulai dari Perumda Tirta Mahakam yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis serta edukasi kepada masyarakat.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar yang memastikan kelembagaan pengelolaan air berjalan efektif di tingkat desa. Kemudian Disperkim fokus pada pembangunan serta operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk meningkatkan cakupan layanan.

Meski program pemenuhan air bersih sudah berjalan di banyak wilayah, Aidil mengakui masih ada beberapa tantangan teknis di lapangan. Salah satu desa yang hingga kini belum terlayani adalah Desa Long Lalang, yang menghadapi kendala infrastruktur dalam distribusi air bersih.

“Kami tidak tinggal diam. Kendala-kendala ini sudah masuk dalam agenda prioritas kami tahun ini, dan kami pastikan seluruh masyarakat Kukar bisa mendapatkan akses air bersih yang layak,” tegasnya. (Adv diskominfo kukar)

« Previous Page — Next Page »