Bantuan Pemkab Kutim Menjangkau Seluruh RT di Singa Karta

SANGATTA – Air yang sempat meluap dan menggenangi permukiman warga Dusun Singa Karta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meninggalkan jejak keprihatinan sekaligus ujian ketangguhan sosial. Sabtu, (7/2/2026), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui instansi terkait dan Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara, menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Hal itu menandai respons cepat atas bencana yang merendam seluruh kawasan dusun tersebut. Penyerahan bantuan dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Sangatta Utara.

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur (Dinsos Kutim), Ernata Hadi Sujito, hadir mewakili Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Dari 13 rukun tetangga (RT) yang ada di Dusun Singa Karta, seluruhnya telah terdata dan masuk sebagai penerima bantuan akibat banjir yang meluas tanpa kecuali.

Kepala Dusun Singa Karta, Siti Rahma, menyebutkan bahwa luapan air kali ini tidak menyisakan satu pun wilayah yang luput dari genangan. Kondisi tersebut menjadikan seluruh RT di dusunnya masuk kategori terdampak.

“Di wilayah kami, semua RT terdampak banjir, ada 13 RT. Alhamdulillah semuanya mendapatkan bantuan dari kecamatan (Pemkab Kutim),” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Masing-masing RT menghimpun data warga terdampak, kemudian diserahkan kepada pihak dusun untuk diteruskan ke kecamatan. Pola ini, menurut Siti Rahma, dimaksudkan agar distribusi bantuan berjalan proporsional dan tepat sasaran.

“Dari 13 RT sudah menyerahkan daftar korban terdampak, lalu kami ajukan ke kecamatan, dan alhamdulillah semuanya terakomodir,” tambahnya.

Bantuan yang diterima tidak langsung dibagikan dalam bentuk utuh. Seluruh paket logistik akan dipacking ulang menyesuaikan jumlah kepala keluarga (KK) terdampak di masing-masing RT. Tanggung jawab tersebut berada di tangan pengurus RT, agar pembagian berlangsung tertib dan merata.

“Tugas RT nanti mempacking ulang bantuan sesuai daftar warga yang terdampak banjir,” jelas Siti Rahma.

Sementara itu, Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, mengungkapkan bahwa total bantuan yang masuk mencapai 800 paket. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 1.682 kepala keluarga yang tersebar di RT-RT terdampak banjir.

“Dari BPBD sebanyak 200 paket dan dari Dinas Sosial 600 paket sudah kami terima hari ini. Untuk bantuan dari organisasi atau perusahaan biasanya menyusul, namun karena air sudah surut, kami belum mengetahui pasti,” ungkapnya.

Hasdiah menambahkan, kecepatan respons Pemkab Kutim patut diapresiasi. Menurut dia, koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif sejak laporan awal disampaikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Alhamdulillah, usulan bantuan kami sampaikan kemarin sore, dan pagi ini sudah langsung terealisasi,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan ini menjadi penanda bahwa di tengah surutnya air, denyut solidaritas dan kehadiran negara tetap mengalir di Dusun Singa Karta, menopang warga untuk kembali menata kehidupan selepas banjir. (fj8)

Sebanyak 1.682 KK Korban Banjir Sangatta Utara Terima Bantuan

SANGATTA – Setelah air meluap dan meninggalkan lumpur di sejumlah permukiman, denyut kehidupan warga Kecamatan Sangatta Utara perlahan disangga uluran tangan negara. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir, Sabtu (7/2/2026) sore. Sebanyak 1.682 kepala keluarga (KK) tercatat sebagai penerima manfaat dalam pendataan yang dilakukan pemerintah kecamatan.

Penyaluran bantuan berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Sangatta Utara. Di lokasi itu, ratusan paket sembako diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga. Bantuan tersebut menjadi penanda kehadiran pemerintah di tengah warga yang masih bergulat dengan sisa dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyampaikan bahwa Dinsos menyalurkan 600 paket sembako sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak.

“Bantuan yang kami salurkan terdiri dari beras, telur, mie instan, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Semoga ini bisa sedikit meringankan beban warga korban banjir di Sangatta Utara,” ujar Ernata.

Ia menegaskan, bantuan tersebut merupakan bagian dari respons awal pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat, sembari memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Menurut Ernata, Pemkab melalui Dinsos akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk memantau kondisi lapangan dan menyesuaikan langkah lanjutan apabila dibutuhkan.

Selain bantuan dari Dinsos, dukungan juga datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim. Lembaga ini menyalurkan 200 paket tambahan, sehingga total bantuan yang tersedia mencapai 800 paket sembako. Sinergi antarlembaga itu diharapkan mampu memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang terdampak.

Camat Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemkab Kutim. Ia menjelaskan bahwa data awal mencatat 1.682 KK terdampak banjir, termasuk tujuh keluarga yang memiliki balita dan membutuhkan perhatian khusus.

“Kami mengusulkan 1.682 KK yang terdampak banjir, termasuk tujuh keluarga yang memiliki balita. Dari data tersebut, kami menerima 600 paket dari Dinsos dan 200 paket dari BPBD. Insyaallah bantuan ini akan kami bagikan agar seluruh KK terdampak tetap mendapatkan bagian,” jelas Hasdiah.

Menurut Hasdiah, pemerintah kecamatan berupaya membagi bantuan secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing keluarga. Meski jumlah paket belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah KK terdampak, skema pembagian disusun agar seluruh warga tetap merasakan perhatian pemerintah.

Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya mengering, bantuan sembako itu bukan sekadar tumpukan bahan pangan. Ia menjelma simbol kehadiran negara, sekaligus pengikat harapan agar warga Sangatta Utara dapat segera bangkit, menata ulang kehidupan, dan kembali menjalani aktivitas secara wajar. Pemkab Kutim memastikan pemantauan pascabencana akan terus dilakukan, baik melalui bantuan lanjutan maupun langkah pemulihan, demi memastikan denyut kehidupan warga kembali bersemi. (fj8)

Bupati Kutai Timur Ingatkan Ketatnya Aturan Masyarakat Hukum Adat

KARANGAN – Momentum bersejarah bagi pelestarian budaya terjadi di Desa Karangan Seberang, Sabtu (31/1/2026). Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, meresmikan Balai Adat Basap Lebo’Nami sebagai pusat kegiatan pelestarian warisan leluhur sekaligus simbol eksistensi masyarakat Basap di wilayah tersebut.

Ketua Adat Basap, Fadli, dalam laporannya menegaskan, kehadiran balai adat ini merupakan impian lama warga.

“Dengan adanya balai adat ini, kami berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan warisan leluhur agar tidak tergerus zaman,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, pihak lembaga adat juga menyampaikan aspirasi untuk mengajukan pembentukan panitia pengukuhan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan pandangan yang realistis dan komprehensif. Ia menekankan bahwa status Masyarakat Hukum Adat memiliki konsekuensi hukum yang sangat kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Sebagai perbandingan, ia mencontohkan perjuangan masyarakat Wehea di Muara Wahau yang sejak 2012 hingga kini keputusan menterinya belum turun.

“Kenapa belum turun? Karena di tingkat daerah saja belum selesai akibat persyaratan dan aturannya yang sangat jelimet. Berbicara Masyarakat Hukum Adat berarti harus ada perangkat aturan yang diteliti, termasuk kepastian wilayah adatnya,” jelas Ardiansyah.

Bupati mengingatkan agar penetapan wilayah adat tidak berbenturan dengan pembangunan modern yang sudah berjalan masif, seperti pemukiman warga dan infrastruktur jalan. Ia juga mencontohkan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang kini lebih memfokuskan diri sebagai pemangku adat dan budaya tanpa harus memiliki wilayah kedaulatan fisik (territorial) dalam hukum positif, melainkan melalui penghormatan terhadap nilai budaya.

Bupati juga menyoroti pentingnya keaslian identitas. Ia mencatat bahwa dalam pertemuan sebelumnya, masyarakat Basap sendiri menyatakan tidak ingin disebut sebagai “Dayak”, melainkan “Masyarakat Adat Basap”. Ardiansyah meminta agar segala tarian maupun tata aturan yang diajukan nantinya benar-benar asli milik Basap, bukan asimilasi yang kabur asal-usulnya.

“Jika tujuannya adalah untuk mengelaborasi adat dan budaya, inilah yang sedang kita kembangkan. Keberagaman ini adalah kekayaan kita yang bisa diarahkan menjadi sektor pariwisata, baik itu wisata budaya, wisata pendidikan, maupun wisata lingkungan,” tambahnya.

Bupati memuji keberhasilan pengelolaan Hutan Adat Wehea di Muara Wahau yang telah diakui dunia. Di sana, meskipun status MHA-nya masih berproses, hutan adatnya tetap terjaga secara lestari dan perusahaan tidak ada yang berani mengganggu.

“Di sana hukum adat berjalan tegak. Jika ada yang merusak hutan, denda adatnya tidak main-main, harus menanam ratusan pohon kembali. Inilah esensi dari pelestarian yang nyata,” pungkasnya.

Peresmian Balai Adat Lebo’Nami ini diharapkan menjadi langkah awal bagi masyarakat Basap untuk memperkuat fondasi kebudayaan mereka, sembari melengkapi seluruh persyaratan administratif jika ingin melangkah menuju pengakuan Masyarakat Hukum Adat secara resmi.(fj13)

Karangan Seberang Bidik PADes Lewat Wisata Pemancingan

KARANGAN – Pemerintah Desa Karangan Seberang mulai menata arah baru penguatan ekonomi desa dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui sektor pariwisata, desa ini merancang pengembangan kawasan wisata pemancingan terpadu di atas lahan seluas 1,7 hektare. Sebuah aset milik desa yang dikelola secara mandiri. Rencana besar tersebut dipresentasikan di hadapan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman saat kunjungan kerja ke wilayah Karangan, didampingi Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusrinsyah Ridwan, Sabtu (31/1/2026).

Bagi pemerintah desa, PADes bukan sekadar istilah administratif dalam laporan keuangan. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber penerimaan yang diperoleh desa dari hasil pengelolaan aset, usaha desa, jasa pelayanan, maupun pengembangan potensi lokal yang sah dan berkelanjutan. PADes menjadi fondasi kemandirian desa, karena dana yang dihasilkan dapat kembali diputar untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat tanpa ketergantungan penuh pada transfer pemerintah di atasnya.

Kepala Desa Karangan Seberang Ahmad Muzahid menegaskan, proyek wisata pemancingan ini sepenuhnya berdiri di atas lahan desa dan dibiayai dari alokasi PADes yang telah dihimpun secara bertahap.

“Lahan yang saat ini dikembangkan seluas 1,7 hektare, dan ke depan masih ada lahan tambahan yang akan kami bebaskan untuk pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam rancangan induk yang disusun, kawasan tersebut tidak hanya difungsikan sebagai kolam pemancingan. Muzahid menyebutkan, konsep wisata yang diusung adalah ruang rekreasi keluarga dengan fasilitas penunjang yang beragam.

“Pengunjung nantinya akan dimanjakan dengan fasilitas pendukung yang lengkap. Mulai dari kios suvenir, restoran (resto), kolam renang, wahana kolam bebek, musala, toilet, gazebo, pendopo, panggung hiburan, arena outbound, dan playground untuk anak-anak,” ujarnya.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi keberanian desa mengelola aset secara visioner. Ia menilai konsep yang ditawarkan cukup menyeluruh, namun mengingatkan agar setiap tahap pembangunan disertai kajian teknis dan perencanaan matang.

“Silakan Kepala Desa untuk merancang dan membangunnya dengan baik, tapi tetap saya arahkan harus ada kajiannya,” tegas Ardiansyah.

Perhatian khusus disampaikan terkait aspek keamanan lingkungan. Wilayah Karangan yang dikenal sebagai habitat buaya menuntut mitigasi risiko sejak awal pembangunan.

“Tolong mitigasi, jangan sampai terkoneksi dengan sungai karena banyak buaya di Karangan,” tambahnya.

Selain itu, Ardiansyah menekankan pentingnya uji kelayakan agar investasi desa tidak berakhir sebagai proyek sia-sia.

“Jangan sampai nanti kajiannya tidak ada. Belum tentu apa yang kita maksudkan itu feasibility study (studi kelayakan). Jangan sampai begitu selesai dibangun, tidak ada orang yang ke sana,” ujarnya.

Sebagai langkah awal yang lebih sederhana namun produktif, Bupati menyarankan optimalisasi kolam yang telah tersedia dengan konsep pemancingan berbayar berbasis berat ikan.

“Tebarkan ikan, buatkan tempat duduk untuk memancing. Begitu dapat ikannya, ditimbang, dan pemancing membayar harga ikannya kepada desa. Sederhana sekali seperti itu,” tuturnya, sembari berseloroh tentang potensi wisata pancing yang khas.

Dengan perencanaan cermat dan pengelolaan yang akuntabel, wisata pemancingan Karangan Seberang diharapkan menjadi sumber PADes yang berkesinambungan, sekaligus menumbuhkan denyut ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari kolam pancing, desa menenun harapan menuju kemandirian yang berpijak pada aset dan kearifan lokal. (fj13)

Apel Ops Keselamatan Mahakam 2026, Fokuskan Kedisiplinan Berlalu Lintas

SANGATTA – Kepolisian Resor (Polres) Kutai Timur (Kutim) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Mahakam 2026 di halaman Markas Komando (Mako) Polres Kutim, Senin (2/2/2026). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Kutim, Kompol Ahmad Abdullah mewakili Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta para stakeholder terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutim, menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Wakapolres Kutim Kompol Ahmad Abdullah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta apel serta panitia yang telah merencanakan dan mempersiapkan kegiatan dengan baik sehingga dapat berjalan lancar dan tertib.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro pada amanat yang dibacakan Kompol Ahmad Abdullah menegaskan, Apel Gelar Pasukan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung agar pelaksanaan Operasi Keselamatan Mahakam 2026 dapat berjalan optimal dan efektif.

Operasi Keselamatan Mahakam 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026, dengan mengusung tema Terwujudnya Kamseltibcar Lantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Operasi ini merupakan operasi kepolisian terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

“Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas masyarakat serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pola tindakan yang diterapkan meliputi langkah preemtif, preventif, dan represif terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, berdasarkan hasil analisis operasi sebelumnya serta fenomena meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri 1447 H,” sebut dalam amanat tersebut.

Selanjutnya, sasaran prioritas Operasi Keselamatan Mahakam 2026 meliputi kendaraan angkutan umum, khususnya bus pariwisata dan travel, pengemudi angkutan umum, perusahaan otobus dan badan usaha angkutan, hingga pemeriksaan kendaraan atau ramp check menjadi salah satu instrumen utama yang akan dilakukan di lokasi-lokasi strategis, tidak hanya di terminal atau pool bus, tetapi juga di kawasan dengan mobilitas tinggi dan risiko kecelakaan yang besar.

Adapun prioritas pelanggaran yang menjadi fokus penindakan antara lain penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI, Tidak menggunakan sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, dan melebihi batas kecepatan.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan data perbandingan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kutim. Pelanggaran lalu lintas berupa tilang meningkat dari 921 kasus pada 2024 menjadi 1.882 kasus pada 2025 atau naik 104 persen. Sementara pelanggaran berupa teguran meningkat dari 5.384 kasus pada 2024 menjadi 7.783 kasus pada 2025 atau naik 45 persen.

Di sisi lain, jumlah kecelakaan lalu lintas justru mengalami penurunan dari 24 kejadian pada 2024 menjadi 16 kejadian pada 2025 atau turun 33 persen. Namun demikian, jumlah korban meninggal dunia mengalami peningkatan dari 3 orang pada 2024 menjadi 5 orang pada 2025.

Korban luka berat menurun dari 15 orang menjadi 14 orang, sedangkan korban luka ringan turun signifikan dari 21 orang menjadi 11 orang.

Kemudian dalam amanat  tersebut, menekankan bahwa permasalahan lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan upaya komprehensif dan sinergi lintas sektor antarinstansi pemerintah dan stakeholder terkait.

Beberapa penekanan dan arahan dalam pelaksanaan tugas Operasi Keselamatan Mahakam 2026 antara lain meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam bertugas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan humanis, menghindari tindakan arogan dan kontraproduktif yang dapat merusak citra institusi, mengedepankan tindakan preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan penegakan hukum secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada keselamatan.

Melalui Operasi Keselamatan Mahakam 2026 ini, diharapkan tercipta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat serta terwujudnya situasi Kamseltibcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat di wilayah Kabupaten Kutim menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. (fj15)

Next Page »