DPRD dan Pemkab Kutim Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS 2022

SANGATTA –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022. Kesepakatan KUA dan PPAS  ditandai dengan digelarnya rapat paripurna DPRD Kutim, tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS anggaran tahun 2022, di ruang rapat utama, Kantor DPRD Kutim, Rabu (17/11/2021) malam.

Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan paripurna ini merupakan salah satu rangkaian dalam penyusunan RAPBD Kutim tahun 2022. Sebelumnya telah dilaksanakan juga proses pembahasan, antara badan anggaran (Banggar), DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasilnya pun telah disampaikan Banggar dalam laporan KUA dan PPAS Kutim tahun 2022.

“Semoga dengan adanya nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 ini, dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kutim,” kata Joni.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah mengatakan kegiatan ini dikebut sampai melakukan teken nota kesepakatan dimalam hari, disebabkan batas waktu yang telah ditentukan sudah dekat.

“Karena APBD 2022 ini, harus selesai tanggal 30 November ini,”jelas orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan teken itu dilanjutkan dengan pembahasan, sebagai rangkaian persiapan pengantar notanya. Hal ini hanya sebagai kebijakan umum sementara saja, sedangkan hal yang sangat detail nanti pada saat pembahasan.

“Mudah-mudahan dalam pembahasan ini cepat selesai, agar pengantar notanya segera pemerintah sampaikan. (Tepat) tanggal 30 November ini harus diketok sudah palu,” harap Ardiansyah. (adv)

Faisal: Kembangkan Pertanian Berbasis masyarakat

SANGATTA –  Ketua Komisis B DPRD Kutim Faisal Rachman meminta kepada Pemkab Kutim, untuk mengembangkan program agribisnis, khususnya sektor pertanian berbasis masyarakat. Sebab, jika agribisnis sektor kelapa sawit, sebagian besar merupakan koorporasi.

“Pemerintah sekarang harus hadir untuk membangun agribisnis di Kutai Timur, yakni komoditi agribisnis yang bukan sawit, yakni agribisnis yang berbasis masyarakat,” ucap Ketua Komisi B DPRD Kutim yang membidangi perekonomian dan keuangan,  Rabu (17/11/2021).

Dikatakan Faisal, Kutai Timur sejak berdiri tahun 1999 silam, selalu mengedepankan agribisnis dan agroindustri dan sebagian besar adalah kelapa sawit yang merupakan korporasi. Kendati demikian, sektor lain seperti padi, cokelat dan sebaginya juga terus dibina dengan baik. Untuk itu, dia mengingatkan kepada Bupati Ardiansyah dan Wabup Kasmidi Bulang, agar tetap konsen terhadap sektor pertanian.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) IV yang meliputi Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaubun dan Karangan ini, pemerintah diharapkan  hadir untuk mengembangkan pertanian. Dengan merumuskan komoditi yang berbasis masyarakat dan  dapat dikembangkan di Kutim. Sehingga mampu menyejahterakan masyarakat sebagai pelaku utama.

Dengan kehadiran pemerintah dalam sektor pertanian, infrastruktur di setiap kecamatan pasti menjadi perhatian serius. Pasalnya salah satu meningkatkan perekonomian bagi para petani adalah infrastruktur diantaranya akses jalan sebagai mengangkut hasil panennya.(adv)

Warga Usulkan Pembangunan Kantor Desa

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim asal dapil IV Apansyah mengatakan, sejumlah desa di kecamatan Sandaran belum memiliki kantor permanen. Sebagai tempat untuk pelayanan publik seharusnya desa-desa di Sandaran sudah memiliki kantor permanen.

“Beberapa desa di kecamatan Sandaran masih ada yang belum memiliki kantor. Bagaimana bisa pelayanan publik di sana bisa optimal kalau kantornya saja tidak ada,”ungkap Apansyah , Rabu (17/11/2021).

Ia menambahkan saat menggelar reses beberapa yang lalu di kecamatan Sandaran yang merupakan salah satu dapil politisi partai berkarya ini, selain usulan pembangunan infratruktur, masyarakat juga mengusulkan pembangunan kantor desa.

“Akibat belum adanya kantor desa di beberapa desa di sana maka secara pelayanan administrasi tentu sangat berpengaruh. Pelayanan kurang efektif dan efesien berbagai keperluan warga,” paparnya. (adv)

Apansyah Siap Perjuangkan Kepentingan Rakyat

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur Partai Berkarya, Apansyah telah berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan masyarakat banyak dari pada kepentingan pribadi. Ia menuturkan, sebagai anggota DPRD tentunya ini amanah yang dititipkan masyarakat. Amanah yang harus dijalankan dan jabatan ini hanya sementara.

“DPRD  wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya tentu akan berjuang untuk rakyat,” ungkap Apansyah,  Rabu (17/11/2021)

Menurut politisi Berkarya dapil Kutim 4 ini, menjadi anggota DPRD sepenuhnya merupakan kepentingan masyarakat. Dia berjani akan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat, khsusnya di Dapil yang telah mengantarkannya duduk di lembaga legislatif ini.

Sejalan dengan tujuan awal, Apansyah berharap, perjuangannya mampu membawa perubahan kepada masyarakat, baik  perbaikan infrastruktur dasar maupun pengembangan SDM.

“Masyarakat jangan diam kalau saya ada salah. Kritik dan kawal saya, untuk Kutim yang lebih baik,” tutupnya. (adv)

Anggaran Pokir Bisa Diarahkan untuk Suport Pertanian

KAUBUN- Agusriansyah anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) sepakat dengan Pemkab Kutim terkait alokasi Anggaran Pokok pikiran ( Pokir) untuk lebih diarahkan pada sektor yang langsung bisa dirasakan masyarakat terutama infrastruktur, tanpa melupakan program yang lain.

Langkah ini sangat tepat, karena selain bisa langsung dirasakan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satu contohnya di sektor pertanian maupun kesehatan.

“Saya sangat setuju dan sependapat dengan pemerintah, jika alokasi anggaran Pokir dewan untuk mensuport masyarakat di sektor pertanian atau kesehatan,” kata Agusriansyah, anggota DPRD Kutim ini, usai menghadiri tanam padi bersama Bupati Ardiansyah dan Wabup Kasmidi Bulang di Kaubun, Senin (15/11/2021)

“Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Pertanian memang mempunyai Mandatorium Standing untuk presentasenya yang sesuai dengan amanah pemerintah pusat, kita akan Support,” ujar politisi dari Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini..

Lebih jauh, Agusriansyah memaparkan diperlukan grand desain bagaimana membuat identifikasi permasalahan infrastruktur mulai dari jalan usaha tani, irigasi, bibit sampai pemberian alat bantu usaha tani bisa tetap sasaran  sebagai daya dukung pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

“Pemetaan terkait anggaran harus juga disiapkan baik melalui APBD, Dana CSR maupun melalui APBD Provinsi,” tambah mantan guru di Sangkulirang ini.

Terkait pemasaran menurutnya, penguatan dari sektor internal dengan menggandeng berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta (perusahaan) sangat diperukan guna membantu para petani memasarkan hasil pertaniannya.

“Harusnya sudah mulai dilakukan komunikasi dengan daerah lain (Kabupaten/Provinsi ) yang masih kekurangan beras. Sehingga nantinya pemasaran hasil produksi pertanian bisa terjamin setiap panen dan petani tidak mengalami kesulitan menjual produknya,” tutupnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »