Pembangunan Infrastruktur Tunjang Pereknomian Masyarakat

SANGATTA – Masyarakat di sejumlah kecamatan meminta agar infrastruktur jalan terus digalakkan. Terutama pengecoran jalan, karena dinilai prioritas bagi kebutuhan masyarakat. Sebab, jika pembangunan infrastruktur lancar, pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik.

“Kami akan terus perjuangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini. Hal itu juga sesuai janji Bupati Ardiansyah Sulaiman yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke depannya,” kata Ketua DPRD Kutai Timur Joni, Kamis (18/11/2021)

Salah satu contohnya di kecamatan Kaliorang dan Kaubun. Kedua kecamatan ini cukup strategis, karena banyak petani yang memerlukan infrastruktur jalan, untuk kepentingan pemasaran produk pertanian petani itu sendiri.

Bahkan kecamatan Kaliorang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Menurut Joni, wajar jika masyarakat kecamatan ini menuntut pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas.

“Warga memerlukan infrastruktur yang baik untuk kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Masyarakat Kaliorang memprioritaskan pengecoran jalan,” ungkap politisi PPP ini.

Ironisnya, meski kawasan industri kondisi jalan di Kecamatan Kaliorang banyak yang rusak. Hampir semua desa yang berada di wilayah kecamatan itu meminta untuk pengecoran kembali.

“Ada yang sudah pengerasan dan diaspal namun kondisinya rusak sehingga warga Kaliorang meminta pengecoran kembali,” tambah Joni.

Ia berharap dengan pengecoran jalan beton tersebut, dapat mempermudah lalu lintas masyarakat Kecamatan Kaliorang dalam menjalankan roda ekonomi di wilayah itu. (adv)

KEK MBTK Diharapkan bisa Tarik Investor

SANGATTA–  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang sudah dirintis pembangunannya sejak beberapa tahun lalu, hingga sekarang belum begitu berkembang. Terlebih di masa pandemi covid-19, sebagian investor yang ingin menanamkan modal untuk membuka indutri di kawasan itu kembali berpikir.

“Saya berharap kawasan MBTK bisa bergairah lagi untuk didatangi investor yang akan berinvestasi di sana. Jika dilihat lokasnya cukup luas dan berpotensi untuk berkembang menjadi lebih baik, lantaran berdekatan dengan pelabuhan yang memadai,” kata anggota Komisi C DPRD Kutim, Jimmy.

Menuru informasi, beberapa waktu lalu sudah ada beberapa investor asing tertarik untuk berinvestasi di kawasan MBTK. Antara lain investor dari Cina, Mesi, Arab Saudi, Rusia dan Malaysia. Karena melihat kondisi di lapangan belum begitu menarik, sehingga menunda dulu. Ditabah lagi dengan kondisi pandemi covid-19, sehingga perekonomian juga sedang melemah di seluruh dunia.

“Kemungkinan negara asing yang membatalkan atau menunda investasinya di KEK MBTK dikarenakan sedang mengalami guncangan ekonomi. Mengingat kondisi ekonomi dunia sedang menurun lantaran pandemi Covid-19, sehingga masing-masing negara sedang fokus menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Jimmy, Kamis (18/11/2021).

KEK MBTK yang terletak di perbatasan Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang itu, memang terbilang masih sepi investor. Meski ada beberapa negara asing yang sudah mencoba melihat lokasi investor di KEK MBTK, namun hingga saat ini belum ada perusahaan yang cocok.

Selain itu, kawasan itu memang terlihat sepi. Alasannya, kawasan itu memang  diperuntukkan khusus sebagai lokasi perindustrian. Sehingga tidak ada perizinan bermukim. Padahal di kawasan itu terdapat beberapa potensi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kedepannya. (adv)

Arfan Ingatkan Bupati Pembangunan Infrastruktur jadi Prioritas

SANGATTA– Wakil Ketua DPRD Arfan meminta agar Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memenuhi janjinya kepada masyarakat, yakni memprioritaskan pembangunan infrstruktur. Pembangunan infrastruktur selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, sehingga bupati berjani akan memprioritaskan selama memimpin Kutim.

Politis Partai Nasdem ini berharap, pembangunan infrastruktur yang dijanjikan Bupati Ardiansyah itu bisa dilaksanakan dengan sasaran yang merata. Sehingga masyarakat di kecamatan, baik pedalaman maupun pesisir tak lagi mengeluhkan persoalan yang sama.

“Jika infrastruktur jalan baik maka pembangunan daerah juga akan berjalan dengan lancar,” ujar Arfan, Kamis, (18/11/2021).

Bahkan menurut Arfan, Bupati berjanji kepada masyarakat bahwa 50 persen anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatannya, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “ Kami menyambut baik hal ini, karena sesuai dengan keinginan masyarakat yang juga kondisi jalan bisa lebih baik lagi ke depannya,” ujar Arfan. (adv)

 

Rekrutmen Naker di Kutim Diharapkan Satu Pintu

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim) H Asmawardi berharap penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja (Naker) di Kutim hanya melalui satu pintu yakni melewati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim. Sehingga akan lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan tenaga kerja yang ada di Kutim.

“Proses rekrutmen karyawan di Kutim ke depannya tidak lagi harus melalui perantara lain, selain Disnekartrans Kutim. Langkah ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” ujarnya, Kamis (18/11/2021).

Langkah ini dinilai  Asmawardi menjelaskan sangat tepat, sebab Disnakertrans dapat memontoring segalanya dari mengetahui jumlah tenaga kerja yang sebenarnya di setiap perusahaan, apakah ada penambahan atau tidak. Selain itu pemerintah juga bisa mengetahui berapa jumlah serapan tenaga kerja lokal yang sudah dipekerjakan di setiap perusahaan.

“Sehingga ke depan tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penerimaan karyawan tanpa sepengetahuan Disnaker. Proses penerimaannya juga harus lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, baik skill dan non skill. Dengan begitu angka pengangguran yang ada juga bisa ditekan,” imbuhnya.

Selain itu, Asmawardi yang juga merupakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kutim menginginkan, agar proses rekrutmen karyawan melalui Disnakertrans Kutim ini, bisa dimasukkan ke dalam salah satu pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan. (adv)

 

Komisi B DPRD Gelar Hearing Terkait Utang

SANGATTA– Persoalan utang Pemkab Kutim kepada pihak ketiga sepertinya masih belum tuntas dibayarkan. Terbukti, Komisi B DPRD Kutim, Selasa (16/11/2021) menggelar hearing terkait hutang tersebut.

Komisi B yang diketuai Faisal Rchman mengudang berbagai pihak terkat masalah utang tersebut. Antara lain Inspektorat, Bagian Umum Setkab Kutim dan Bagian Pembangunan Setkab Kutim. Langkah ini dilaksanakan, guna meminta penjelasan terkait hutang tahun 2028 yang belum terbayarkan tersebut.

“Kami ingin utang-utang ini dicek dengan baik. Jika memang masih belum terbayarkan, hendaknya segera dibayarkan, karena sudah beberapa tahun berlangsung,” kata Faisal, usai memimpin hearing yang didampingi dr Novel Tyty Paembonan.

Menurut Faisal, ketika mencatat daftar utang beberapa waktu lalu, Bagian Administrasi belum memasukkan utang pihak ketiga, sehingga belum terbayarkan. Terkait hal itu, Bagian Umum Setkab segera membuat surat telaahan untuk diajukan ke pimpinan dan segera dimasukkan ke daftar utang. (adv)

 

 

 

 

 

 

« Previous Page — Next Page »