Bupati : Masih Banyak Masyarakat Malu Mengakui Penyakit TB

SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) belum bisa disebut jumlah pengidap tuberkulosis (TB). Sebab, bisa jadi banyak masyarakat malu mengakui mengidap penyakit tersebut. Selain itu, pendataan dan pelaporannya juga belum tuntas.

“Jadi dalam pertemuan ini, masala itu yang bakal dirembukan, (membahas) teknik bagaimana secara kolaboratif dan maksimal untuk mengeliminasinya,” kata Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, ketika membuka kegiatan pengembangan dan evaluasi penanggulangan TB, di Maloy Cafe Hotel Royal Victoria, Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), Kamis (16/11/2023).

Ardiansyah Sulaiman mengatakan, sederhananya TB ini sudah banyak di kalangan masyarakat. Bahkan sudah diibaratkan teori gunung es yang berarti hanya terlihat sedikit di atas namun ternyata banyak yang terjangkit TBC.

Ardiansyah Sulaiman mengatakan, tuberkolusis (TB) merupakan penyakit menular, sehingga patut diwaspadai. Diperlukan kolaborasi untuk melakukan eliminasi penyakit tersebut.

Dia berharap, dengan adanya narasumber dari provinsi bisa memberikan materi yang mendalam dan dapat dipahami oleh semua petugas yang hadir. Kegiatan ini sebagai upaya terus mendorong eliminasi Tuberkulosis (TB) di wilayah Kutai Timur (Kutim).

“Bukan hanya rumah sakit umum, swasta, klinik-klinik, dari perusahaan, puskesmas semua hadir dalam upaya secara bersama-sama berkolaborasi. Pertama menemukan dahulu, datanya dilaporkan, setelah itu dilakukan pengobatan dan sampai tuntas,” kata Bupati.

Hadir pada acara itu, di antaranya, Kadinkes dr Bahrani, Perwakilan Dinkes Kaltim, Kepala BLUD Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, klinik swasta dan rumah sakit, perwakilan perusahaan-perusahaan se-Kutim.

Sebelumnya, Ketua DPPM TBC Kutim Siti Robiah Ardiansyah mengungkapkan salah satu strategi penanggulangan mengurangi TBC adalah dengan memperkuat atau pengembangan jejaring dalam pelayanan.

“DPPM TBC Kutim sudah melakukan banyak hal, di antaranya pembentukan jejaring dan sosialisasi lainnya,” tegasnya.

Ia berharap dengan adanya pertemuan ini bisa memperkuat jejaring.

“Jadi fokusnya untuk mengeliminasi TBC di lingkungan masyarakat,” ujarnya. (adv)

Diskominfo Staper Gelar Rakor Bersama Tim Assesor Smart City

SAMARINDA – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur (Diskominfo Staper Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama lintas Perangkat Daerah terkait Riview Hasil Evaluasi Tim Assesor Smart City di salah satu Hotel di Samarinda, Jumat (17/11/2023) pagi.

Kegiatan yang menjadi bagian dari penyempurnaan data dukung untuk program yang sudah dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatisi sejak tahu 2018 ini, dibuka  Sekretaris Diskominfo Staper Kutim Rasyid mewakili Kepala Dinas Ery Mulyadi yang berhalangan hadir.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Rasyid mengatakan, agenda kali ini bertujuan untuk melengkapi beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam upaya penerapan Smart City di Kutim yang meliputi enam pilar. Yakni, Smart Living, Smart Society, Smart e-governance, Smart Economi, Smart Envarement, dan Smart Branding.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kegiatan pemaparan yang sudah dilakukan sehari sebelumnya, yang turut dihadiri bapak Wakil Bupati Kasmidi Bulang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman yang berhalangan hadir. Kepala Diskominfo Staper Ery Mulyadi juga turut mendampingi, sebagai bentuk komitmen yang diberikan pimpinan yang menjadi nilai penguat tim Assesor,” ujar Rasyid.

Dikeatakan, dalam pelaksanaan Smart City di sebuah wilayah, perlu kolaborasi seluruh stakeholder. Termasuk masyarakat guna mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, dengan memanfaatkan teknologi informasi guna mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kutim masuk dalam daftar 100 Kota  di seluruh Indonesia menuju Smart City oleh Kominfo. Meskipun hingga saat ini capaian Smart City belum sesuai, tapi Kominfo selaku leading sector terus melakukan evaluasi dengan menggadeng tim independen guna mencapai tujuan, yakni Smart City,” imbuhnya.

Selain evaluasi, sambung Rasyid, Diskominfo juga melakukan pengembangan master plan  2022-2027. Sehingga tercapai pengembangan informasi yang berkelanjutan yang didukung enam pilar penunjang yang terus dilakukan evaluasi oleh tim Assesor.

“Yang perlu diketahui, program Smart City ini bukan semata-mata pekerjaan Diskominfo Staper Kutim saja, namun menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama. Kami hanya memfasilitasi ketersediaan tekhnologi informasi, namun pekerjaannya tetap ada di masing-masing Perangkat Daerah,” pungkasnya. (adv)

Supervisi dari KPK,  Bupati Siap Ditindaklanjuti

SANGATTA – Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan siap menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi supervisi program pemberantasan korupsi. Itu adalah komitmen yang wajib dan harus dijalankan untuk mewujudkan good governance.

“Kita bersyukur mendapatkan informasi yang baik dari KPK, sehingga kita bisa membenahi dan menata. Sebagaimana saya dari awal  menggunqkapkan kata ‘menata’, dan itu bukan main-main. Mengingat saya hadir sejak Kutim berdiri (menjadi Kabupaten, red) di tahun 1999,” tegas Bupati.

Apa yang disampaikan oleh pihak KPK pada hari ini, merupakan komitmen Bupati beserta jajarannya. Dalam rentang waktu tahun 2023 ini, pihaknya siap untuk memperbaiki, menindaklanjuti, mengevaluasi, hingga tuntas bersama-sama pegawai negeri sipil dalam rangka kerja tim.

“Di berbagai kegiatan dan tiap kali pertemuan, saya menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan, jangan sampai terjebak terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Terutama berkaitan dengan hukum. Prosedur harus dijalankan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku,” kata Ardiansyah.

Korwil IV KPK Ruspian, mengatakan, dalam waktu tiga hari sejak Selasa (14/11/2023) lalu. Ia mengucapkan rasa terimakasih kepada Bupati beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Koordinasi supervisi program pemberantasan korupsi, konteksnya ialah pencegahan. Sehingga harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah secara optimal,” ujarnya.

Berbicara tata kelola pemerintahan dia yakin, rekan-rekan di Pemkab Kutim mampu menjalankan dengan baik. Sementara pihaknya hanya memandang dari perihal anti korupsinya, mencegah agar jangan sampai terjebak.

“Terdapat delapan plus fokus area koordinasi. Pertama, perencanaan dan penganggaran APBD, kedua pengadaan barang dan jasa, ketiga perizinan, keempat penguatan APIP, kelima manajemen ASN. Selanjutnya terkait optimalisasi pendapatan daerah, keuangan desa, manajemen aset daerah, dan terakhir yakni plusnya ialah tematik,” jelas Ruspian.

Penyampaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Supervisi Program Pemberantasan Korupsi ini merupakan kerjasama KPK dengan Itwil Kutai Timur. Kegiatan itu dibuka Bupati Ardiansyah, Kamis (16/11/2025) di Ruang Tempudau, kantor Bupati. Kegiatan ini juga berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023.

Hadir dalam kegiatan ini Seskab Kutim Rizali Hadi, Seswan Juliansyah, Kadisdikbud Mulyono, Kepala DMP-PTSP Teguh Budi Santoso, Kadis PUPR M Muhir, Direktur RSUD Kudungga dr Muhammad Yusuf. Sekretaris BPKAD Aji Salehuddin, Kabag Hukum Setkab Januar Bayu Irawan, Staf Ahli Bupati Bidang Admum dan HAM Roma Malau, serta perwakilan-perwakilan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kutim.

Nampak pula Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Muhammad Hamdan yang mendampingi Koordinator Wilayah (Korwil) IV KPK Ruspian, beserta dua anggota KPK lainnya yakni Tri Hariati dan Iwan Lesmana. (adv)

Kadiskominfo Staper : Kami Terus Tingkatkan Kualitas SDM

SAMARINDA – Keterbukaan informasi menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan, sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Selain itu juga merupakan dukungan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).

“Upaya mengarah ke sana, kita terus melakukan peningkatan,  baik sarana maupun prasarana penunjang. Di antaranya memberikan pembekalan pelatihan sumber daya manusia (SDM), mulai dari jajaran pelaksana hingga setingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur (Diskominfo Staper Kutim) Ery Mulyadi.

Pernyataan itu disampaikanya ketika memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Monitoring Evaluasi SPAN LAPOR tahun 2023 di salah satu Hotel di Samarinda pada Kamis (16/11/2023).

Dijelaskan, hal itu dilakukan sesuai visi dan misi Pemkab Kutim, dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya terkait keterbukaan dan transparansi informasi yang memanfaatkan teknologi.

“Tidak hanya berhenti sampai pelatihan semata. Kami juga melanjutkan dengan sertifikasi oleh Badan Nasional  Sertifikasi Profesi (BNSP). Ke depannya, setiap OPD dan hampir semuanya dinyatakan berkompeten dalam memahami terkait transformasi digital,” ujar Ery dihadapan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekretaris Diskominfo Staper Rasyid serta undangan lainnya.

Pihaknya sangat komitmen  dalam mendukung transformasi informasi secara digital. Hal itu dibuktikan adanya regulasi, yakni  Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2018 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) untuk implementasi Smart City dan SPBE. (adv)

Bupati : Pengelolaan ADD Harus Sesuai Aturan

MUARA WAHAU – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, saat ini semua desa di Kutim Alokasi Dana Desanya (ADD) naik 100 persen. Bahkan ada yang naik lebih dari itu. Untuk itu, saya berharap dana tersebut dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai ada permasalahan hukum dikemudian hari.

Hal tersebut diungkapkan Bupati ketika melantik dan mengukuhkan Kepala Desa (Kades) Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Rabu (15/11/2023), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa setempat.

Ardiansyah Sulaiman meminta kepada Kepala Desa (Kades) dan BPD  bersinergi, sehingga tersusun APBDes yang representatif dan pro terhadap pembangunan desa. Kedua lembaga ini hendaknya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan.

Terkiat dana RT, Ardiansy meminta agar RT segera menyampaikan program pemerintah Rp 50 juta per RT. Thaun ini sudha memasuki tahun kedua. Program ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kutim yang memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang diberikan langsung ke RT melalui desa.

“Diharapkan kepada semua RT agar menyiapkan dan mengajukan programnya kepada desa. Jangan sampai terlambat. Adapun rinciannya Rp 10 juta untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Kemudian Rp 40 juta untuk pembangunan insfratruktur,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara yakni Kepala DPMDes Kutim Yuriansyah, Plt Kadisperindag Kutim Andi Nur Hadi Putra, Camat Muara Wahau Marlianto, Camat Telen Petrus Ivung, Forkopimcam, Kades Wanasari Azharudin, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa kepala desa dan BPD punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri. Tetapi keduanya punya kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

“Ibaratnya bupati dengan DPRD. Jadi kalau bupati dengan DPRD menjalankan pemerintahan kabupaten, yang satu berfungsi sebagai eksekutif (eksekutor) dan yang satunya sebagai legislatif (legislator). Eksekutor menjalankan dan legislator menyusun. Sama dengan kepala desa sebagai eksekutor dan BPD sebagai legislator. Perbedaannya adalah kepala desa dan BPD tidak mewakili partai politik tapi tugasnya hampir sama yaitu bersama-sama menyusun rencana kerja desa,” jelasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »