Bupati : Pengelolaan ADD Harus Sesuai Aturan

MUARA WAHAU – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, saat ini semua desa di Kutim Alokasi Dana Desanya (ADD) naik 100 persen. Bahkan ada yang naik lebih dari itu. Untuk itu, saya berharap dana tersebut dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai ada permasalahan hukum dikemudian hari.

Hal tersebut diungkapkan Bupati ketika melantik dan mengukuhkan Kepala Desa (Kades) Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Rabu (15/11/2023), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa setempat.

Ardiansyah Sulaiman meminta kepada Kepala Desa (Kades) dan BPD  bersinergi, sehingga tersusun APBDes yang representatif dan pro terhadap pembangunan desa. Kedua lembaga ini hendaknya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan.

Terkiat dana RT, Ardiansy meminta agar RT segera menyampaikan program pemerintah Rp 50 juta per RT. Thaun ini sudha memasuki tahun kedua. Program ini merupakan wujud komitmen Pemkab Kutim yang memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang diberikan langsung ke RT melalui desa.

“Diharapkan kepada semua RT agar menyiapkan dan mengajukan programnya kepada desa. Jangan sampai terlambat. Adapun rinciannya Rp 10 juta untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Kemudian Rp 40 juta untuk pembangunan insfratruktur,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara yakni Kepala DPMDes Kutim Yuriansyah, Plt Kadisperindag Kutim Andi Nur Hadi Putra, Camat Muara Wahau Marlianto, Camat Telen Petrus Ivung, Forkopimcam, Kades Wanasari Azharudin, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa kepala desa dan BPD punya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri. Tetapi keduanya punya kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

“Ibaratnya bupati dengan DPRD. Jadi kalau bupati dengan DPRD menjalankan pemerintahan kabupaten, yang satu berfungsi sebagai eksekutif (eksekutor) dan yang satunya sebagai legislatif (legislator). Eksekutor menjalankan dan legislator menyusun. Sama dengan kepala desa sebagai eksekutor dan BPD sebagai legislator. Perbedaannya adalah kepala desa dan BPD tidak mewakili partai politik tapi tugasnya hampir sama yaitu bersama-sama menyusun rencana kerja desa,” jelasnya. (adv)

Diskominfo Staper Gelar Rakor, Wabup : Informasi Merupakan Hak Asasi Setiap Warga

SAMARINDA – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur (Diskominfo Staper Kutim) menggelar  Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Rakor PPID) dan Monitoring Evaluasi (Monev) SPAN LAPOR tahun 2023. Kegiatan itu dibuka Wakil Bupati Kasmidi Bulang di salah satu Hotel di Samarinda, Kamis (16/11/2023).

Rakor yang dirangkai dengan Launching  integrasi aplikasi medsos Omnichanel yang menjadi bagian dari proyek aksi perubahan Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Staper Kutim ini dihadiri oleh Kepala Diskominfo Staper Ery Mulyadi didampingi Sekretaris Rasyid, perwakilan Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Kasmidi Bulang mengatakan, memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang tercantum dalam pasal 28F UUD 1945. Dalam hukum Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal, disebutkan bahwa negara atau badan publik wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara untuk tahu dan hak atas kebebasan informasi dan merupakan salah satu ciri dari negara demokratis.

Implementasi kebijakan pelayanan publik saat ini masih belum berjalan secara optimal, masih banyak instansi pemerintah yang memiliki aplikasi digital untuk mengelola pengaduan pelayanan publik.

“Dalam sistem publikasinya masih  parsial dan belum terkoordinir atau terintegrasi dengan baik,” ujarnya.

Kemudian, pemerintah saat ini dituntut memberikan transparansi terhadap semua kegiatan dan program yang dijalankan, Pelayanan yang baik ke masyarakat dan proses tindak lanjut penanganan aduan masyarakat dan pelayanan informasi yang cepat akan meningkatkan Image atau citra Pemerintah.

“Hadirnya SP4N LAPOR! dan PPID Kabupaten Kutai Timur sebagai pengelola informasi ini telah menjadi bagian penting dari upaya untuk memotong birokrasi dan mempercepat penyelesaian masalah di instansi pelayanan publik, ” benernya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi.

“Dan tugas kita sebagai pelayanan masyarakat wajib terdepan penyaluran informasi dan layanan pengaduan,” pungkasnya. (adv)

Pemkab Kutim Sosialisasi Anti Korupsi

SANGATTA – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, korupsi merupakan permasalahan serius yang perlu diatasi sejak dini. Sebab, korupsi bisa masuk dari hal kecil dan dari berbagai kesempatan. Semua pihak harus waspada dan saling mengingatkan.

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di Kutim ini, ketika membuka sosialisasi anti korupsi dengan tema “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, yang digelar Pemkab Kutim bekerja sama dengan KPK RI di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Selasa (14/11/2023).

Dikatakan, publik harus disadarkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dihadapi. Pekerjaan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata.

“Untuk itu strategi pencegahan korupsi diperlukan, agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup rapat,” kat Ardiansyah.

Bupati Ardiansyah Sulaiman sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi anti korupsi ini, guna melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kutim.

“Ini salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Maka harus memiliki kesadaran bahwa korupsi adalah salah satu ancaman utama yang harus dihadapi,” tegasnya.

Ardiansyah megatakan, jika korupsi bukan hanya pelanggaran hukum dan etika. Tapi sebuah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan, hak publik, dan keberlangsungan negara.

Hadir pada acara itu antara lain, Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Kutim Rizali Hadi, Kepala Inspektrat Wilayah (Itwil) Kutim Hamdan, jajaran Forkopimda, Koordinator Pencegahan Wilayah IV KPK RI Rusfian, Kordinator Pencegahan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara KPK RI Tri Haryati dan sejumlah undangan yang hadir.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Ardiansyah menegaskan jika kegiatan ini merupakan inisiasi Itwil Kutim bekerja sama dengan KPK RI yang bertujuan sebagai sarana informasi kepada publik, berkenaan pencegahan maupun pemberantasan korupsi. (adv)

Satuan Pendidikan Ikuti Bimtek PBD

SAMARINDA – Guna melakukan identifikasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait hal tersebut. Kegiatan itu diikuti perwakilan satuan pendidikan se-Kutim di Hotel Selyca Samarinda, Kamis (16/11/2023).

Kabid Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim Achmad Junaidi, mewakili Kepala Disdikbud Kutim Mulyono membuka kegiatan yang menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, salah satunya dari Direktur Trustco dr Yuliansyah.

Achmad Junaidi mengatakan, Bimtek ini digelar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022, tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

“Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkrit,” jelasnya.

Dikatakan, PBD difokuskan turut mengidentifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, untuk melakukan tiga langkah sederhana yaitu Identifikasi, Refleksi dan Benahi (IRB).

“Contohnya saja, bagaimana mengaktifkan akun id pembelajaran. Karena masih banyak satuan pendidikan belum maksimal. Disdikbud mendorong mengaktifkan akun id aktif ini, agar akun pembelajaran bisa mendongkrak  rapor pendidikan bahwa kondisi Kutim masih di angka 59,61 persen,” ujar Junaidi.

Dijelaskan, Disdikbud fokus bagaimana caranya menguatkan rapor pendidikan yang maksimal, solusinya dengan menyusun rencana kerja pendidikan tahunan. Apa yang harus dibenahi dalam rapor itu, misalnya berhubungan dengan tenaga pendidikan. Cara mengajar hingga menggunakan alat belajar. Dan hasilnya RKAS yakni laporan hasil berbasis data, harus mengakar kepada Bimtek ini kepada guru tersebut. Nanti hasilnya harus ada verifikasi RKAS sesuai dengan regulasi,” bebernya.

Dia mengharapkan kepada peserta Bimtek, agar benar-benar digali betul dan dipahami untuk golnya memajukan pendidikan Kutim.

Diharapkan, semua dapat memahami dan nantinya akan kelihatan di tahun berikutnya, jika laporan PBD ini berjalan terarah sesuai yang menjadi tujuan. Kepada 145 orang perwakilan satuan pendidikan se-Kutim dapat mengetahui sistem mekanisme dan tentunya bisa melihat perubahannya,” ujarnya. (adv)

Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Berjalan Sesuai Tahapan

SANGATTA – Pelaksanaan kelanjutan pembangunan pelabuhan Kenyamukan yang dinanti-natikan masyarakat, kini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, alokasi anggarannya menggunakan skema tahun jamak atau Multi Years Contrac (MYC).

“Untuk proses lelang sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan segera dimulai pembangunan kelanjutan pelabuhan Kenyamukan tersebut,” kata Kepala Dinas Pehubungan (Kadishub) Kutim Joko Suripto kepada media ini, di ruang kerjanya Selasa (14/11/2023).

Dia optimis, pelaksanaan pembangunan pelabuhan kenyamukan bakal rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga bisa segera difungsikan sebagaimana mestinya.

“Pemerintah telah menyediakan anggaran Rp 115 milyar untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang sekarang berganti nama Pelabuhan Kudungga, di Sangatta Utara,” kata mantan Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kutim ini.

Dijelaskan, rencana proyek kelajutan pelabuhan itu mencakup tiga sub kegiatan. Yakni meliputi pembangunan causeway, pembangunan gedung sisi darat, serta reklamasi.

Karena proyek ini menggunakan skema tahun jamak,  pengerjaannya berlangsung hingga akhir tahun 2024 sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Karena merupakan proyek tahun jamak, anggaran tidak diberikan secara menyeluruh.

Meskipun tersisa waktu sekitar satu tahun, Joko tetap yakin bahwa pekerjaan akan berjalan sesuai dengan harapan dan dapat selesai tepat waktu. “Kami tetap optimis bahwa proyek ini akan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Jika proyek tahun depan selesai tepat waktu, diharapkan pelabuhan dapat beroperasi tahun berikutnya. Saat ini, pembangunan jalan menuju pelabuhan juga sedang dilakukan. Pembangunan jalan ini menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan merupakan bagian dari proyek tahun jamak pemerintah pusat.

“Untuk pembangunan jalan menggunakan dana CSR, sudah berjalan. Sedangkan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan juga akan dilakukan tahun ini hingga tahun depan karena merupakan proyek tahun jamak,” jelasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »