Dishub Berusaha Tertibkan Kendaraan, Agar Bisa Uji KIR

SANGATTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim) terus berupaya melakukan penertiban kendaraan yang belum melakukan uji KIR. Untuk itu, lokasi ujir yang berada di kawasan Batota, Sangatta Utara trus dibenahi, agar semua kendaraan bisa melakukan KIR di sana.

“Saat ini uji KIR sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yang menjadi kendala adalah, ada beberapa kendaraan besar yang over load, tidka mau melakukan ujir KIR di ini (Kutim). Ini yang akan kita tertibkan terus,” kata Kepala Dishub Kutim Joko Suripto kepada media ini di ruang kerjanya, , Selasa (14/11/2023).

Sebagai contoh katanya, beberapa waktu lalu, pihaknya menerjunkan tim bekerjasama dengan Dishub Kaltim, melakukan razia di simpang tiga Perdau. Salah satu tujuannya merazia kendaraan yang Over Dimention/Overloading (ODOL).

Ketika melakukan razia tersebut, ditemukan 41 unit kendaraan angkutan barang yang diamankan. Kemudian kegiatan serupa juga dilaksanakan di kawasan Kecamatan Kaliorang. Rata-rata bermuatan lebih, over dimensi serta habis masa berlakunya surat-surat kendaraan.

Dijelaskan, jika kendaraan memuat barang yang berlebihan atau tidak sesuai aturan, jelas menyalahi ketentuan. Bukan itu saja. Jika kelebihan tonase yang ditentukan, juga merusak jalan. Bahkan bisa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginka, mantan Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kutim ini mengimbau kepada pemilik kendaraan ayng bermuatan, untuk melakukan uji KIR secara berkala.

Selain itu, juga menyesuaikan aturan kendaran sebelum  melakukan uji KIR. Seperti dimensi bak harus diubah sesuai standar dan  aturan yang telah ditetapkan.

“Kalau masih seperti dulu dengan bak ukuran besar dan tidak disesuaikan regulasi yang ada, tentunya saat uji KIR tidak lolos. Jika tetap dioperasikan dan terkena razia, tentunya akan dikenakan sanksi,” ujar Joko, panggilan akrabnya. (adv)

Kades dan Lurah Diminta Netral dalam Pemilu

SANGATTA– Tidak Lama lagi bangsa Indonesia akan segera menyelenggarakan hajatan besar pesta demokrasi yang akan digelar secara serentak meliputi pemilihan Legislatif, kepala daerah, anggota DPD termasuk Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.

Agar proses pemilu serentak berjalan damai dan kondusif, diperlukan peran serta seluruh stekholder untuk ikut berpartisipasi menjaga proses pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur adil, dan kondusif, salah satunya unsur yang memiliki peran tersebut yakni Kepala Desa (Kades)/Lurah.

Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan sudah ada undang-undang yang mengatur terkait netralitas mereka di Pemilu  Serentak. Peran kepala desa sangat penting, untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan lancar, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bupati Tejo Yuwono sesaat sebelum  membuka Sosialisasi Netralitas Perangkat Desa garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur (Kesbangpol Kutim) di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin (13/11/2023).

“Saya kira teman-teman perangakat desa sudah paham dan mengerti, bahwa kita harus netral dan professional dalam arti mengemban tugasnya, tapi secara pribadi juga memiliki hak pilih yang tidak bisa dibatasi,” ujarnya di hadapan Kepala Kesbangpol Kutim Muhammad Basuni, Kepala DPMPD Yuriansyah, perwakilan Forkopimda, Camat serta undangan lainya.

Selain itu, setiap kepala desa juga dituntut untuk memiliki integeritas komitmen untuk menjaga keberlangsungan proses pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil, selian itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya Kepala Kesbangpol Kutim Muhammad Basuni mengatakan, Sosialisasi yang di rangkai dengan pembacaan dan penandatanganan fakta integeritas seluruh Kepala Desa/Lurah se Kutim ini menjadi rangkaian kegiatan yang menjadi bagain untuk menjaga sikap netralitas aparat pemerintah jelang Pemilu serentak 2024 mendatang yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 29.

“Kepala Desa menjadi salah satu unsur yang kita fokuskan untuk terus diberikan pengetahuan secara menyeluruh, dalam upaya menjaga netralitas Pemilu serantak 2024 mendatang,” kata mantan Camat Sangatta Utara ini.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, akan di isi pemateri dari Bawaslu, KPU Polres Kutim serta DPMPD ini mengambil tema “mencegah Penyalahgunaan Wewenang Perangkat Desa pada Pemilu Serentyak Tahun 2024” diikuti sebanyak 139 Kepala desa dan 2 lurah.(adv)

Ketua KPAI Sambut Baik Raperda Pencegahan dan Penanggulangan AIDS

SANGATTA – Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur (KPA Kutim) Kasmidi Bulang menyambut baik adanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Pencegahan dan Penanggualan AIDS yang saat ini tengah inten di bahas antara pemerintah daerah dan DPRD Kutim.

“Ini menjadi langkah maju kita dalam upaya untuk memberikan perlindungan saudara-saudara kita yang terkena penyakit itu,(HIV AIDS),” ucap Kasmidi Bulang

Wakil Bupati Kutim ini menyebut, dengan adanya pembahasan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS ini menjadi wujud hadirnya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang yang terkena penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ini.

“Mereka tidak boleh di jauhi, kita harus berikan semangat agar mampu terus bertahan hidup secara maksimal, karena kita tau sampai saat ini, obatnya belum ditemukan, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan sampai terkena,” ujarnya.

Lebih jauh, dirinya menyebut, penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS sejatinya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan KPA semata. Namun, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. mengingat, persoalan HIV-AIDS adalah masalah yang komplek dan perlu upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi perkembangannya.

“Sebagai ketua KPA Kutim saya mendorong agar Perda ini (Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS) secepatnya di bahas agar bisa segera bisa kita implementasikan di lapangan, dan ini pasti akan menjadi kabar bahagia bagi teman-teman penderuta HIV AIDS, ” pungkasnya.

Diketahui, Raperda Pencegahan dan Penanggulanagn HIV AIDS menjadi salah satu satu dari empat Raperda yang saat ini tengah di bahas oleh DPRD dan Pemerintah daerah, yakni Pengarusutamaan Gender, Pajak Daerah dan Retribusi serta sarana dan prasarana utilitas Kawasan Perumahan yang di targetkan akan selesai pembahasanya dan menjadi Perda di akhir tahun 2023. (adv)

Warga Sambut Baik Jalan di Sandaran di Beton

SANDARAN – Masyarakat di Kecamatan Sandaran, khususnya di Desa Susuk dan Manubar serta Tanjung Manis maupun Desa Seriung, menyambut baik dimulainya pembangunan peningkatan jalan beton di desanya.

Proyek tersebut menurut warga, akan memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Sandaran, khususnya di empat desa tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan, desa lain juga bakal terdampak terhadap pembangunan infrastruktur itu.

Menurut Kepala Desa Perupuk Darwis, pembangunan peningkatan jalan di desa itu sudah lama dinanti-nantikan masyarakat. “Alhamdulilah, sudah resmi jalan desa Tanjung Manis, Perupuk, Susuk Luar, Susuk Tengah dibangun rigid beton,” ujarnya.

Dia mewakili warga mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Kutim dan Bupati Ardiansyah Sulaiman yang telah melakukan groundbreaking jalan di desa wilayah pesisir tersebut. Sebab, jalan itu bakal memberikan dampak perekonomian masyarakat.

Mewakili masyarakat sekitar, ia mengatakan warga sangat mendukung peningkatan jalan ini. Karena jalan ini merupakan akses utama perekonomian dan hal lainnya untuk penunjang kelayakan hidup mereka.

“Sepanjang waktu kami menantikan pembenahan ini, masyarakat mengucapkan terimakasih banyak. Mudah-mudah sisa pekerjaannya masih dilanjutkan ditahun berikutnya sampai selesai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Camat Sandaran Tri Sukadar mengutarakan dengan terbangun akses jalan yang menghubungkan kecamatan Sangkulirang dan Sandaran, maka membuka peluang ekonomi baru. Serta membuka peluang pembangunan disegala sektor.

“Kita tahu sandaran yang dianggap daerah terisolasi, maka dengan terbukanya ini semua akses akan terbuka. Baik akses jalan darat maupun melalui pelabuhan,” katanya.

Masyarakat sangat antusias dan berterimakasih dengan terbangunnya prasarana ini. Ia berharap peningkatan jalan ini dapat dilanjutkan hingga selesai.

“Masyarakat ingin bapak Bupati melanjutkan program-program pembangunan dan lebih meningkatkan program yang sudah tercapai,” singkatnya.

Sedangkan Wahasuna Aqla, Kabid Bina Marga PUPR Kutim mengungkapkan ada dua jalan yang ditingkatkan kondisinya. Yakni Jalan Desa Tanjung Manis sampai Desa Susuk dan Jalan Desa Manubar sampai ke Seriung. Pengerjaannya pun direncanakan dengan tiga segmen.

“Pertama, Jalan Poros Tanjung Manis ke Susuk, panjang fungsionalnya 17.000 meter yang dikerjakan 6.565 meter saja. Dengan pengerasan beton semen yang lebarnya 5,50 meter dan, tebal beton 25 centimeter,” terang Aqla.

Selanjutnya, Jalan Poros Manubar yang panjang fungsionalnya 6,961 meter dikerjakan 6,430 meter. Peningkatan jalan berupa beton semen dengan lebar 5,50 meter dan tebal 25 centimeter. Kemudian Jalan Manubar ke Seriung yang panjang fungsionalnya 15,984 meter yang ditingkatkan 3.000 meter. Peningkatan jalan dengan timbunan pilihan selebar 10 meter dan tebal 30 centimeter.

“Allhamdulillah peningkatan jalan ini sudah dimulai ditandai dengan groundbreaking oleh Bapak Bupati. Secara resmi, kami dapat bekerja dengan maksimal dan bisa segera selesai sesuai waktu yang ditentukan,” tutupnya. (adv)

Pemerintah Naikkan Insentif Ketua RT

SANGATTA– Ketua Rukun Tetangga (RT) menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sadar akan pentingnya peranan Ketua RT, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) juga tak lantas berdiam diri tanpa memberikan perhatian kepada sosok yang juga memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat ini.

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menyebut, saat ini pemerintah sudah mengalokasikan melalui APBD untuk menambah pemberian insentif  RT sebesar dari yang sebelumnya Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta per bulan, menjadi salah satu wujud penghargaan yang diberikan kepada seluruh para RT yang ada di Kutim.

“Seiring berjalannya waktu masih ada aspirasi berkaitan dengan insentif atau support bagi RT yang kerjanya kita sama-sam kita tahu, tidak pernah melihat waktu dan harus siap kapan saja, ” ujarnya saat memberikan sambutan Silaturahmi Forum RT/RW dan jajaran Kelurahan Teluk Lingga di salah satu Hotel di Sangatta Minggu (12/11/2023)

Permintaan adanya kenaikan insentif bagi RT, menurut pria kelahiran 1976 ini, tidak menjadi soal,  selama keinginan kenaikan insntif tersebut t tidak melanggar aturan ataupun undang-undang yang berlaku. Selain itu, melihat kondisi anggaran yang dimiliki oleh daerah saat ini, keinginan tersebut  masih memungkinkan untuk diakomodir.

“Namun saya juga minta, bapak ibu RT juga bisa menunjukan komitmenya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya

Sebelumnya, Ketua Forum RT Kelurahan Teluk Lingga, Nirwan Rais mengatakan,dirinya memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pemerintah Kutim yang terus memberikan perhatianya, salah satunya dengan adanya kenaikan dana insentif bagi Ketua RT di seluruh Kecamatan. Namun disisi lain, dengan beban kerja yang cukup menguras waktu dan tenaga, pihaknya berharap, kedepan pemerintah daerah bisa kembali memberikan kenaikan insentif bagi para RT. (adv)

« Previous Page — Next Page »