Pemkab Sampaikan Raperda Pertanggungjawabab Pelaksanaan APBD 2022 ke DPRD Kutim

SANGATTA– Berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, paling lambat 6 bulan atau 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga Pemerintah Daerah harus menyampaikan Raperda terkait masalah ini, karena sudah diatur tentang tata cara pelaksanaannya.

Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Kutim H Joni saat memimpin rapar Paripurna ke-10 tentang penyampaian Nota Pengantar oleh pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama, Rabu (14/06/2023).

Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, merupakan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintahan.  Mulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan Pemkab Kutim, sebagai rasa tanggug jawab dalam membangun transparansi dan stabilitas dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya dihadapan Wakil Ketua 1 DPRD Asti Mazar dan Wakil Ketua 2 DPRD H Arfan, Asisten Pamkesra Setkab Poniso Suryo Renggono, Asisten Ekbang Setkab Zubair, Sejumlah Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, 21 anggota DPRD Kutim serta undangan lainya.

Dikatakan, pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan bagaimana tata kelola keuangan APBD Kutim tahun anggaran 2022, yang telah sesuai standar akuntansi pemerintah.  Tak lupa, Joni mengaku bersyukur, atas upaya sungguh-sungguh dan kerja keras sehingga laporan hasil pemeriksaan BPK telah diterima dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan predikat WTP ini,  jangan membuat kita terlena dan puas. Sebab, tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah. Semestinya tetap menjaga kualitas dan tata pengelolaan keuangan dengan baik. Saya berharap agar prestasi yang ada terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan secara kualitas, kuantitas dan validasinya,” pungkasnya. (adv)

Akhirnya, Indominco Hadiri RDP di DPRD Kutim

SANGATTA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutim pada Selasa (13/6/2023), terkait memfasilitasi penyelesaian sengeketa lahan antara Kelompok Tani (Poktan) Karya Bersama dengan PT Indominco Mandiri, akhirnya terlasakana dengan baik.

Rapat tersebut pekan lalu sempat tertunda, lantaran pihak PT Indo Minco tidak hadir dan tak memberitahukan alasannya. Setelah kembali diundang, akhirnya pihak perusahaan ada yang mewakili untuk menghadiri pertemuan tersebut.

“Alhamdulillah RDP kali ini berjalan lancar. Dengan hadirnya pihak perusahaan, diharapkan persoalan bisa segera terselesaikan dengan baik. Kami di DPRD hanya memdiasi saja dan memberikan masukan, untuk kedua belah pihak, agar sama-sama baik,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kutim Basti Sangga Langi, Rabu (14/6/2023).

Dijelaskan, perwakilan PT Indominco juga membawa surat mandat dari manajemen untuk mewakili perusahaah, terkait pelaksanaan RDP kali ini. Diharapkan yang hadir juga bisa mengambil keputusan dalam pertemuan itu, sehingga bisa segear tuntas persoalan tersebut.

“Mudah-mudahan persoalan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Sehingga masyarakat tak  lagi memikirkan maslaah lahan, demikian juga PT Indominco Mandiri bisa melakukan aktivitas dengan baik. Yang penting keduanya bisa saling memahami dan diuntungkan semuanya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dijelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut pada 8 Juni llau, karena belum ada kesepakatan. Sebab, waktu itu perwakilan  Indominco Mandiri tidak ada yang hadir.

“Untuk itu, Dewan mengundang kembali untuk bisa hadir. Alhamdulillah sudah ada perwakilan yang datang dan membawa surat mandat,” ujarnya.

Pada pertemuan itu, hadir juga anggota DPRD yang lain. Seperti Ketua Komisi A DPRD Kutim Piter Palinggi dan sejumlah anggota, yakni Hasbullah Yusuf dan Hj Fitriani.

Sedangkan perwakilan dari pemerintah yang ikut hadir pada kesempatan itu antara lain, Dinas Lingkungan Hidup Kutim, Dinas Kehutanan Kutim, Dinas Pertanahan Kutim. (adv)

Pembangunan SDM Kesehatan Perlu Terus Ditingkatkan

SANGATTA– Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) gencar mengajak putra-putri terbaik daerah agar melanjutkan jenjang pendidikanya hingga ke tingkat perguruan tinggi dengan memberikan beasiswa, khusunya di bidang kesehatan utamanya dokter spesialis.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kutim Imam Turmudzi menekankan pentingnya pengembangan SDM untuk pembangunan wilayah. Khususnya di bidang kesehatan yang saat ini diakui masih sangat terbatas.

Bahkan untuk tenaga dokter spesialis, Kutim masih kekurangan. Melalui program beasiswa yang digagas Pemkab Kutim tersebut, diharapkan bisa memenuhi kebtuhan dokter di rumah sakit di masa mendatang.  Terutama untuk penempatan di beberapa rumah sakit yang ada, termasuk di Kecamatan Muara Bengkal.

Dijelaskan, dengan adanya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah,  diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini menjadi lenbih baik lagi. Kemudian setelah selesai, bisa kembali dan mengabdi di beberapa rumah sakit yang sudah ada. Sebab, pemerintah telah membangun rumah sakit di sejumlah daerah di kecamatan. Sehingga nantinya tidak perlu lagi menggantungkan kebutuhan SDM dari luar daerah.

“Saya lihat mereka (dokter spesialis) saat ini cenderung lebih suka tinggal di kota daripada di desa karena mungkin fasilitas dan akses lebih mudah,” ujar Turmudzi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mencurahkan perhatianya kepada para generasi penerus, dengan memberikan akses berupa beasiswa pendidikan bidang kesehatan, khusunya dokter spesialis.

“Mudah-mudahan anak-anak kita khususnya di pedalaman tergerak untuk mengikuti program ini. Sehingga mereka juga bisa ikut berkontribusi dalam proses pembangunan daerah, khusnya di kabupaten ini (Kutim),” katanya.

Jika kebutuhan dokter spesialis rumah sakit kecamatan terpenuhi dia optimis tingkat kesehatan masyarakat akan semakin membaik. Sebab, pelayanan yang diberikan juga semakin membaik dengan adanya dokter yang memadai dan mumpuni. (adv)

DPRD Apresiasi Layanan Jemput Bola Adminduk Disdukcapil

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melalui Ketua DPRD H Joni, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), terkait pelayanan kependudukan melalui program Jemput Bola (Jebol) Adminduk.

Dikonfirmasi awak media, Joni mengatakan, program layanan Jemput Bola yang dilakukan Disdukcapil tentu sangat positif. Terlebih dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan mendekatkan pelayanan serta percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kutim.

“Kita melihat program ini sangat baik dan positif. Masyarakat sangat terbantu, karena tidak perlu lagi datang ke Sangatta. Meski ada kekurangan, namun secara keseluruhan ini sangat baik khususnya dalam mengurangi antrean,” beber Joni, Rabu (14/6/2023).

Program layanan Jemput Bola ini dinilai menjadi perhatian pemerintah, terlebih bagi masyarakat yang memiliki domisili jauh dari ibukota kabupaten. “Tentunya lebih mudah dan praktis. Semoga ini terus dibenahi dan menjadi program berkelanjutan,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Pihaknya berharap, program layanan Jemput Bola Adminduk ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang. Masyarakat menyambut baik program ini, lantaran sangat memudahkan pelayanan.

Sedangkan Kepala Disdukcapil Kutim Jumeah mengatakan, layanan Jemput Bola merupakan program untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Adminduk. Mulai dari pengurusan KTP, akte kelahiran maupun kematian, Kartu Keluarga (KK) termasuk akte nikah.

“Jika ada yang minta kami pasti datang. Namun secara keseluruhan, program ini telah menyasar ke sejumlah wilayah yang dinilai kurang menerima pelayanan administrasi. Kami melakukan program jemput bola untuk memudahkan masyarakat,” ujar Jumeah (adv)

Pemerintah Diminta Laksanakan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

SANGATTA– Sekertaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat  DPRD Kutim, Imam Turmudzi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), agar  program pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah yang tersebar pada 18 kecamatan porsinya bisa lebih seimbang.

“Jangan terlalu jauh lah perbedaanya antara pembangunan yang akan dilaksanakan di kota maupun desa. Sebab, jika tidak seimbang, dikhawatirkan terjadi gejolak sosial dan menjadi kecemburuan sosial,” ujar Imam Turmudzi.

Politisi asal Kecamatan Muara Bengkal ini mencontohkan, apabila suatu wilayah dilakukan peningkatan infrastruktur jalan berupa aspal atau beton, pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama di daerah lain. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pembangunan, sehingga  bisa sama-sama dirasakan masyarakat di 18 Kecamatan.

“Kalau tidak betol, yah, minimal ada agregat jalan. Hal ini dimaksudkan, supaya masyarakat tidak kesusahan saat melintasi jalan yang sebagian becek, lantaran masih berupa tanah. Terutama saat musim hujan, seperti saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan,” cerita Turmudzi.

Dikatakan, pemerataan perlu dilakukan bertujuan untuk  memastikan bahwa pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah berjalan dengan baik. Terutama di daerah-daerah yang saat ini masih sangat minim tersentuh program pembangunan.

Apabila pelaksanaan pembangunan merata di semua daerah,  tentunya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Setidaknya warga dapat merasakan infrastruktur yang nyaman, seperti yang diharapkan semua pihak.

“Misalnya dengan adanya infrastruktur jalan yang mulus dan nyaman. Selain mencegah terjadinya kecelakaan tunggal, masyarakat juga bisa beraktivitas aman dan nyaman setiap harinya. Dalam melakukan aktivitas juga tidak ada kendala berarti,” imbuhnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menenkankan, agar pemerintah tidak hanya menentukan skala prioritas pembangunan semata, namun perlu juga memperhatikan pemerataan. (adv)

« Previous Page — Next Page »