Fraksi PPP Minta Pemerintah Lampirkan Rincian Data

SANGATTA – Menanggapi nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahu anggaran 2022, Fraksi Partai Persatuan pembangunan (PPP), meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), untuk melampirkan rincian data, neraca termasuk hasil audit BPK atas APBD Kutim tahun 2022. Di sisi lain, Fraksi ini menilai dari sisi pendapatan cukup baik.

Penilaian itu disampaikan Muhammad Ali, mewakili Fraksi PPP, pada Kamis (16/6/2023) saat membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat Paripurna ke-11 di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim). Rapat itu dipimin Ketua DPRD H Joni, didampingi Waki Ketua 1 DPRD Asti Mazar.

Dijelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang momor 32 tahun 2004 tentang Pemermintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014. Maka Bupati segera melengkapi laporan realisasi APBD berupa rincian lengkap, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Hal ini sangat diperlukan, karena sebagai bahan kajian kami ke depannya dalam menyusun kebijakan daerah, mengingat sekarang sudah masuk pada bulan ke-6 sejak berakhirnya masah anggaran 2022,” kata Ali, panggilan pria asal Sangkulirang ini.

Disebutkannya, tidak dilampirkannya hasil audit BPK sebagai bahan kajian tambahan Fraksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 298,  bahwa dalam pertanggungjawaban APBD harus dilampirkan hasil audit BPK.

Dalam laporan pertangunjawaban pemerintah disebutkan, realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 5,12 trilyun dari anggaran pendapatan sebesar Rp 4,46 trilyun. Dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 272,43 milyar dari anggaran PAD sebesar Rp 243,67 milyar. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 4,77 trilyun dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 4,12 trilyun. Sedangkan realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 77,55 milyar dari anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 93,94 milyar.

Berdasarkan realisasi pendapatan di atas dengan ini Fraksi PPP memandang bahwa secara keselurahan kerja-kerja pemerintah sudah terlaksana dengan baik. Namun perlu lebih dimaksimalkan lagi, mengingat target pada realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Dalam hal ini Pemkab Kutim dituntut untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi kepada pihak Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Pusat dalam mencari sumber sumber anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara realisasi belanja sebesar Rp 4,04 trilyun atau 81,844 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 4,94 trilyun dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp 2,61 trilyun dari anggaran belanja operasi sebesar Rp 3,09 trilyun. Realisasi belanja modal sebesar Rp 1 trilyun dari anggaran belanja modal sebesar Rp 1,29 trilyun. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 4 milyar dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 121,44 milyar. Realisasi belanja transfer sebesar Rp 423,98 milyar atau 97,904 persen dari anggaran belanja transfer sebesar Rp 433,09 milyar. Sementara pembiayaan terealisasi Rp 540,86 milyar dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp 539,66 milyar. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 39 milyar dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 55,5 milyar. (adv)

Rapat Paripurna ke-11 Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi

SANGATTA – Rapat paripurna ke-11 DPRD Kutim, dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sempat molor satu jam. Semula dijadwalkan puluk 09.30 Wita dan baru mulai sekitar pukul 10.30 Wita.

Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kutim H Joni. Diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi, tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun anggaran 2022.

Dari pemerintah hadir Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Selain itu juga hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkpimda dan undangan lain serta dihadiri sebanyak 21 orang anggota DPRD.

Pada kesempatan itu, fraksi-fraksi secara bergantian membacakan pemandangan umumnya. Ada tujuh fraksi yang ada di lembaga legislatif itu, membacakan pemandangan umumnya masing-masing melalui jurubicaranya.

Fraksi Partai Golkar memperoleh giliran pertama untuk menyampaikan pemandangan umum, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Fraksi Partai golkar diwakili Sayid Anjas yang juga Sekretaris Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Kemudian dilanjutkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili Muhammad Ali. Selanjutnya, pemandangan umum Fraksi Nasdem (Nasional Demokrat) diwakili Ubaldus Badu.

Sedangkan Pemandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan oleh Muhammad Amin. Giliran Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyampaikan pemandangan umumnya yang diwakili oleh Yosef Udau. Dlanjutkan pemandangan umum oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) P yang disampai Faizal Rachman.

Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (FKIR) mendapatkan kesempatan terakhir untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya diwakili oleh Yan. (adv)

Pamsimas Sudah Masuk ke Seluruh Kutim

SANGATTA– Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) saat ini sudah masuk di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Program andalan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

“Saya cermati di APBD kita program itu sudah termuat untuk seluruh kecamatan yang ada. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat nantinya bisa menikmati air bersih di seluruh Kutim,” kata anggota Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraan Rakyat Agusriansyah Ridwan.

Adapun program Pamsimas yang dimaksud politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yakni pembangunan jalur pipa yang akan digunakan untuk mengalirkan air ke setiap rumah penduduk.  Di antaranya di daerah Pengadan, Kecamatan Karangan, yang menurutnya daerah tersebut memiliki sumber mata airnya cukup  baik. Sehingga tidak perlu ada perlakukan khusus dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan daerah Pengadan bisa masuk tahun ini pembangunan Pamsimas. Jika terwujud, warga di sana tidak lagi kesulitan untuk memperoleh kebutuhan air bersih yan sangat diperlukan setiap harinya,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan adalah, di sejumlah daerah masih kesulitan menacri sumber air. Sehingga pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk masyarakat.

Terkait masalah ini, dia meminta agar pemerintah daerah melalui dinas teknisnya segera bergerak untuk mencari sumber-sumber mata air baru. Sehingga kebutuhan air bersih yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat ini segera teratasi. Sebab, menjadi salah satu layanan prioritas pemerintah saat ini.

“Kalau masalah sarana pendukung misalnya jaringan pipa lewat program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa terus digalakkan sampai sekarang. Termasuk PDAM kita mencari sumber air yang bisa didistribusikan kepada masyarakat,” ujar Agus. (adv)

Ketua Komisi D DPRD Hadiri Kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI se-Kutim

SANGATTA – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Bidang Kesejahteraan Rakyat Yan Ipui berkesempatan menghadiri kegiatan lomba bertutur tingkat SD atau MI se-Kutim, Kamis (15/6/2023). Acara yang dipusatkan di ruang Meranti, kantor Bupati, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim) itu merupakan garapan Dinas Perpusatkan dan Kearsipan Kutim.

Yan mengapresiasi kegiatan positif yang digelar oleh Dispusip Kutim tersebut. Karena tujuan dihelat acara tersebut untuk  pembangunan dalam bidang literasi agar meningkatkan intelektualitas dan juga wawasan anak-anak.

“Lomba bertutur diharapkan dapat menumbuhkembangkan budaya gemar membaca sejak dini bagi siswa/siswi SD dan MI. Sehingga ke depannya anak-anak di Kutim memiliki hobi membaca,” ujarnya.

Dia menambahkan lomba bertutur merupakan pondasi untuk membangun kesadaran bangsa, bahwa anak adalah masa depan negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa adalah calon pemimpin. Melalui lomba itu, mereka mendapat pengetahuan mengenai kekayaan dan potensi yang dimiliki Indonesia.

“Dengan adanya lomba bertutur dapat menanamkan cinta kebudayaan bangsa, persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini  sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan dan cinta tanah air pada anak,” tutur Wakil ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya DPRD Kutim ini.

Diharapkan kegiatan lomba ini terus dihelat setiap tahun. Sehingga mampu menumbuhkembangkan anak-anak dalam literasi dan menambah wawasan berbagai hal, termasuk kebudayaan yang ada di negeri ini.

Kegiatan lomba bertutur cerita rakyat Nusantara Tingkat SD/MI se-Kutim itu dibuka oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Lomba diikuti peserta sebanyak 21 anak dari lima kecamatan, yakni Sangkulirang, Teluk Pandan, Bengalon, Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. (adv)

Penambangan Pasir Laut Dinlai Merusak Lingkungan

SANGATTA – Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2023, tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi, memperoleh sorotan dari berbagai kalangan. Tak terkecuali anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Hepni Armansyah.

Dalam PP tersebut disebutkan, adanya pemberian izin ekspor pasir laut kepada pengusaha. Jika keran ekspor pasir laut ini kembali dibuka, justru akan merugikan Indonesia.

Terlebih jika di Kutim ada yang memperoleh izin untuk melakukan ekspor seperti itu, jelas akan sangat merugikan daerah. Sebab, jika itu benar-benar dilaksanakan, dampaknya justru masyarakat yang dirugikan.

“Salah satunya merusak lingkungan. Sebab, dengan melakukan pengerukan pasir laut, justru berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Saya tegas menyatakan menolak kebijaka ini,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Kamis (15/6/2023).

Dijelaskan, Indonesia pada umumnya memiliki garis pantai yang cukup luas. Bahkan banyak lingkungan di kawasan pantai juga mengalami kerusakan di kawasan pesisir. Sudah seharusnya pemerintah menahan diri untuk tidak mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Dikatakan, Indonesia dan Kutim khususnya, masih banyak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup melimpah untuk digarap dan diekspor. Seperti batubara, minyak dan gas bumi. Belum lagi kelapa sawit dan hasil perkebunan dan pertanian lainnya.

Yang jelas, menurutnya, penambangan pasir laut, termasuk salah satu tujuan ekspor dalam PP itu, sehingga dapat menyebabkan peningkatan abrasi. Kemudian bisa memberikan dampakj negatif terhadap erosi pesisir pantai yang bisa menurunkan kualitas lingkungan. Dan akhirnya dapat menyebabkan pencemaran laut secara masif, jika hal itu tidak dicegah sejak dini.

Untuk itu, Ketua Komidi B DPRD Kutim ini, meminta kepada  pemerintah pusat, agar hati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Sebab, jika penambangan pasir terus dilakukan dan tidak terkendali, bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem perairan laut.

Negeri ini masih punya minyak dan gas, batubara serta sawit. Belum lagi sektor pertanian dan kerajinan lainnya. Semua itu masih bisa dimaksimalkan dalam pengelolaannya untuk memperoleh keuangan negara. Termasuk pajak juga bisa ditingkatkan lagi.

“Jangan sampai kita melakukan eksploitasi SDA tapi justru berdampak kepada kerusakan lingkungan. Sehingga akan merugikan kita semuanya di kemudian hari,” ujar Hepnie. (adv)

« Previous Page — Next Page »