Pemerintah Mengucapkan Terima Kasih Atas Kritik dan Saran DPRD Kutim

SANGATTA– Ketika menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kutim, Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan DPRD. Hal ini sebagai pemicu untuk perbaikan di masa mendatang.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang mencapai Rp 1,57 trilyun, pemerintah akan mengkaji dan menelaah. Sehingga serapan anggaran pada tahun yang akan datang, bisa lebih maksimal dan bisa digunakan secara efektif dan efisien.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri 23 Anggota DPRD Kutim. Turut dihadiri perwakilan forkopimda, perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kutim serta undangan lainnya.

“Sebelum menyampaikan lebih lanjut tanggapan pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2022, kami memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang telah merespon dengan baik,” ucap Rizali.

Terkait pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar),  Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan dan saran, yang telah diberi Golkar karena pemerintah daerah telah berupaya untuk menyelesaikan program pembangunan, guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Praksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan serta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

“Laporan keuangan yang dimaksud diatas juga terdapat laporan hasil pemeriksaan BPK, yang telah disampaikan pada pemerintah daerah melalui Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutim,” lanjutnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Partai Nasional Demokrat atas capaian kinerja APBD Tahun 2022, yang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur

“Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, telah disusun berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang transparan, konsisten dan akuntabel. Pemerintah daerah akan melakukan kajian tulang dalam hal perencanaan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” terangnya.

Mengenai pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, pemerintah daerah mengucapkan Terimakasih kepada partai Fraksi Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Dan apresiasi yang diberikan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan BPK.

“Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar lebih efektif dan efisien. Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur,” sebutnya.

Terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19 miliar dari tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh salah satu naiknya realisasi lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah yaitu pada pendapatan Jasa Giro Pemda dan pendapatan BLUD.

Mengenai pemandangan umum Fraksi Partai Partai Amanat Keadilan Berkarya, menurut Rizali, pada tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar 114,8 persen dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 5,2 trilyun. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten Kutai Timur memiliki pendapatan yang baik, untuk mendukung belanja daerah. Dalam hal peningkatan PAD, pemerintah daerah berupaya terus untuk menggali potensi pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah agar semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), aparatur pemerintahan khususnya, dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Terkait pemandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Pemkab mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh kebangkitan Indonesia Raya, dalam hal pengelolaan belanja daerah pemerintah daerah akan berupaya untuk konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan akan menentukan skala prioritas, pada program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggali potensi ekonomi serta kreatif dan inovatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizali. (adv)

Fraksi Golkar Minta, SiLPA Tahun 2022 Dimasukkan ke APBD Perubahan 2023

SANGATTA – Ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APD tahun anggaran 2022, Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Sayid Anjas meminta, agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), memasukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 lalu sebesar Rp 1 trilyun  ke APBD Perubahan tahun 2023 mendatang.

Fraksi Golkar juga meminta, agar Pemkab Kutim menjalankan program pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Meski dalam pelaksanannya, mengalami berbagai tantangan maupun rintangan, namun diperlukan sinergi dari semua pihak, guna meminimalisir kekurangan tersebut.

“Pada kesempatan ini, kami meminta pembahasan APBD Perubahan sesegera mungkin dilakukan. Hal ini dimaksudkan, bisa mengetahui serapan anggaran murni yang sudah berjalan. Dengan demikian, pada pembahasan anggaran perubahan bisa semaksimal mungkin dilakukan,” ujar Sekretaris Partai Golkar Kutim Sayid Anjas.

Menurutnya, Fraksi Golkar memiliki keyakinan bahwa dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2023 dan anggaran belanja tahun 2024 sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Sehingga program tepat sasaran, efektif, efesien serta bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dicanang oleh program ASKB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dalam hal pelaksanaan anggaran perlu ada kecepatan secara teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan,  sehingga penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secara efektif. Fraksi Golkar juga meminta Kepada Dinas PU dan Perkim untuk lebih cekatan dalam melaksanakan hal teknis, sehingga realisasi dan penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan telah direncanakan.

“Dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun 2023 maupun rancangan APBD tahun 2024, Pemkab Kutim harus melakukan evaluasi terhadap tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan urusan wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur). Semuanya harus sinkron dan sejalan dengan prioritas program nasional maupun propinsi,” ujar Anjas.

Dikatakan, agar akselerasi pembangunan infrastruktur maupun ekonomi dapat terwujud dengan baik,  diharapkan dalam perecanaan anggaran diprioritaskan kepada program yang menyetuh masyarakat secara langsung.

Menurtu Frkasi Partai Golkar, setelah mengkaji pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim yang telah berupaya dengan sungguh-sunguh, melalui berbagai pemikiran dan upaya-upaya untuk menyelesaikan program pembangunan. Selain itu, juga pemerintah telah berupaya maksimal dalam melakukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.  (adv)

FPDI Perjuangan : SiLPA Kutim Tahun Anggaran 2022 Dinlai Cukup Besar

SANGATTA – Nota Penjelasan Raperda Pertangungjawaban APBD Tahun 2022 lalu, yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kuta Timur (Pemkab Kutim), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan mencatat, bahwa tahun anggaran 2022 lalu terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, yakni Rp 1,58 trilyun.

“Kami menilai, SiLPA tersebut cukup signifikan. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Pemkab Kutim diminta untuk berhati-hati dan terus melakukan pengawasan internal dengan baik,” kata Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Faizal Rachman.

Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa keberadaan SiLPA yang signifikan menunjukkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan akan mempelajari dan membahas secaara mendalam, untuk mengidentifikasi penyebab besarnya SiLPA dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Karena itu, dalam pandangan umum ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim menyoroti serta akan mempelajari kembali persoalan serapan belanja daerah yang tidak maksimal dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini demi tercapainya masukan konstruktif demi kebaikan Kutai Timur di masa mendatang,” ujar Faizal.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur mengharapkan agar pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, terutama dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur,” kata Faizal.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkab Kutim terus berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan dan terhindar dari ketergantungan pada sektor tertentu. Hal ini dapat dilihat pada UU No 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terutama pada pembahasan pendapatan daerah.

Sedangkan pada realisasi belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi belanja daerah yang telah dilakukan Pemkab Kutim selama ini. Pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sementara untuk pengendalian anggaran Fraksi PDI Perjuangan menghargai upaya pemerintah dalam melakukannya dengan baik. Pihaknya mendorong kepada Pemkab Kutim  untuk terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan mencegah terjadinya penyimpangan.

“Kami menilai bahwa serapan belanja daerah yang tidak maksimal dikarenakan, lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan Pemkab Kutim, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Kemudian kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu  lambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kami berharap agar Pemkab Kutim bersama dengan DPRD nantinya, dapat berkordinasi dengan baik. Sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang lebih optimal. Fraksi PDI Perjuangan siap berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif demi kebaikan Kutim ke depan,” tutur Faizal.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur mengharapkan agar pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah. (adv)

Fraksi AKB : Penggunaan Anggaran Harus Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan dan Berkarya (FAKB) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), agar angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan disinkronisasi dengan realisasi. Sehingga efektifitas penggunaan anggaran dapat dimaksimalkan dan penggunaan anggaran tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Fraksi AKB melalui perwakilan yang dibacakan Yosep Udau, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat Paripurna, Kamis (15/6/2023), di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim)., menanggapi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD Kutim tahun 2022. Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar.

Menurut Fraksi AKB, selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Karena itu, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang angka-angka tersebut memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Hal itu dimaksudkan guna menguji kesesuaian angka-angka dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Apakah terdapat angka-angka dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak berkesesuaian dengan realisasi pendapatan belanja dan pembiyaan secara keseluruhan.

“Hal ini perlu dilakukan oleh karena LHP pemeriksaan BPK diuji hanya menggunakan sampel per SKPD. Sehingga tidak mencangkup keseluruhan akan rencana dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiyaan,” ujar Yosep.

Dikatakan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Dari realisasi pendapatan Rp 5,12 trilyun atau 114,87 persen dari target Rp 4,46 trilyun dapat dikatakan kinerja pendapatan cukup baik.

Sedangkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 272, 43 milyar, menurut Fraksi AKB masih dapat ditingkatkan dengan menggali potensi sumber daya alam. Selain itu juga dilakukan dengan melaksanakan pengembangan sektor pariwisata. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.  Pertumbuhan pendapatan daerah yang baik diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

Sementara realisasi belanja senilai Rp 4,04 trilyun merupakan angka yang cukup besar.  Sekalipun masih lebih diutamakan pada belanja operasional yang mencapai angka Rp 2,61 trillun, namun angka ini masih dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga keseimbangan dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (adv)

Fraksi Demokrat Apresiasi Pemerintah Peroleh WTP

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrasi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), atas kinernya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, Pemerintah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain itu, Fraksi ini juga memberikan apresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah di Kutim.

Penilaian itu disampaikan Muhammad Amin, mewakili Fraksi Demokrat, ketika menyampaikan pemandangan umumnya, terhadap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yang dilakukan pemerintah, pada Rabu (14/6/2023).

Pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD itu digelar pada Kamis (16/6/2023) di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim. Rapat Paripurna ke-11 itu dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Hj Asti Mazar. Sedangkan dari pemerintah diwakili Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang.

“Kami berharap terjadinya peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini, berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Sebab, setelah dihantam badai Covid-19 melanda di negeri ini,  memberi dampak buruk secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk warga di Kutim,” Kata Muhammad Amin.

Dijelaskannya, dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2022, semestinya berkaitan langsung juga dengan peningkatan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program atau urusan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mencatat adanya penerimaan pembiayaan yang besar dari SiLPA pada tahun anggaran 2022 sebesar. Hal ini menandakan lemahnya perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lingkungan pemerintah daerah. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada Pemkab Kutim,  akan pentingnya perencanaan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya  dengan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Berdasarkan evaluasi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelakasanaan APBD tahun anggaran 2022, Fraksi Partai Demokrat berharap, Pemkab Kutim lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah, dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk bisa diakses oleh masyarakat luas,” ujar Muhammad Amin. (adv)

« Previous Page — Next Page »