Pemkab Kutim Dinlai Sudah Ikuti Arahan BPK

SANGATTA – Dalam penggunaan APBD, saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dinilai anggota DPRD Kutim Agusriansyah Sulaiman sudah sangat detail dan mengikuti seluruh arahan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

“Dan hal itu bisa dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2022, yang diberikan BPK belum lama ini,” ujarnya.

Dia berharap, dengan raihan WTP tersebut, tidak menjadikan Kutim lengah, namun harus tetap waspada dan berhati-hati dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD maupun APBD provinsi. Sehingga semua angaran yang dipakai, bisa dipertanggungjawabkan sesuai nerasa keuangan yang telah ditetapkan.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 (lima) ini, menuturkan, meskipun masih ada beberapa catatan rekomendasi yang sifatnya administratif yang disampaikan kepada pemerintah, untuk segera dilakukan perbaikan guna memitigasi kebocoran-kebocoran penggunaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, dalam penggunaan anggaran berdasarkan skema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, seluruh program yang akan dilaksanakan sudah tersaji lebih detail. Contohnya, dalam bidang pendidikan, sudah terdapat keterangan mengenai nama sekolah dan kebutuhuhan yang diperlukan.

“Sehingga nantinya pemerintah tinggal fokus memberikan keperluan baik sarana dan prasaran  sekolah tersebut berdasarkaan Renja dan Renstra yang sudah didistribusikan melalui database pendidikan,” imbuhnya.

Anggota Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejateraan Rakyat ini juga berharap fokus perencanaan RKPD yang dilakukan oleh seluruh OPD berdasarkan Renja dan Renstra. Baik usulan yang disampaikan melalui Musrenbang maupun Pokir, sehingga pemetaan capaian tahunannya bisa terlihat dan tercatat.

“Mudahan sistem yang dibangun oleh pemerintah melalui SIPD, termasuk tahapan RKPD sesuai dengan KUA PPAS.  Dengan demikia bisa selaras dengan APBD dan betul-betul dijalankan dengan baik oleh pemerintah,” pungkasnya. (adv)

Anjas Jadi Ketua Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim asal Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sayid Anjas pada Jumat (16/6/2023) ditetapkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Penunjukan dan penetapan Sayid Anjas sebagai ketua Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, diputusakan melalui Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tentang Pengumuman Pembentukan Struktur Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim.

Ditemui usai memimpin Rapat Paripurna Ketua DPRD  Kutai Timur, Joni mengatakan jika dalam rapat paripurna pengumuman pembentukan struktur panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, pihaknya telah menunjuk Sayid Anjas asal Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua Pansus.

“Ketua Pansusnya Sayid Anjas dan Wakil Ketuanya Muhammad Ali dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” kata Joni.

Dijelaskannya, usai pembentukan struktur panitia khusus ini, Pansus akan langsung bekerja selama kurang lebih satu bulan.

“Kita targetkan selesai di akhir bulan Juli. Tapi kita berharap di minggu kedua bulan Juli sudah disahkan, karena kita target selesai itu akan langsung membahas APBD Perubahan 2023,” tuturnya

Karena itu, dia  berharap kepada Pansus yang telah dibentuk melalui Rapat paripurna ini, bisa segera bekerja secara professional. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan nanti, betul-betul dilaksanakan OPD terkait. (adv)

Pemerintah Didorong Siapkan Kualitas SDM yang Mumpuni

SANGATTA – DPRD terus akan mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga ke depannya mempunyai keahilan yang dibutuhkan dunia kerja atau perusahaan yang beroperasi di sini (kutim).

“Kita akan terus mengawal dan dorong pemerintah  bisa  memberikan peningkatan kapasitas SDM di Kutim, agar memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja,” kata anggota DPRD Kutim Yuli Sa’pan, Sabtu (17/6/2023).

Anggota Komisi D DPRD Bidang Kesejahteraan Rakyat ini berharap, jika kualitas SDM sudah mumpuni, saat masuk duna kerja tidak mengalami kesulitan. Untuk itu, perlu terus digenjot terkait pendidikan di berbagai bidang.

Saat ini diperlukan di bidang kesehatan, masih sangat langka mencari tenaga dokter spesialis. Terutama di pedalaman, masih sangat kekurangan. Apabila sejak dini disiapkan dengan baik suatu saat akan mudah untuk penyaluran tenaga kerja di berbagai bidang.

“Baik untuk kesehatan, pertambangan maupun yang lainnya, perlu disiapkan sejak dini. Saya memaklumi, jika saat ini kualitas SDM kita belum memenuhi kriteris yang ditubuhkan dunia indstri,” ujarnya.

Namun di sisi lain, dirinya melihat pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas maupun kapasitas. Terutama SDM lokal agar bisa memiliki daya saing dalam dunia kerja nantinya.

Salah satunya melalui pemberian beasiswa bagi putra putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dibidang kesehatan, khususnya dokter spesialis.

“Ini langkah positif yang diambil pemerintah, dan menjadi proses untuk peningkatan kualitas SDM kita ke depan,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.

Selama ini menurutnya, Kutim masih menjadi surga bagi  para pencari kerja di Indonesia, khususnya bidang pertambangan.  Namun di sisi lain, kualitas SDM masih banyak yang belum memiliki standar atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. (adv)

RS Pratama Muara Bengkal Diharapkan Segera Beroperasi

SANGATTA– Meski masih ada kekurangan, diharapkan Rumah Sakit Pratama yang baru selesai dibangun di Muara Bengkal, bisa segera beroperasi. Sehingga masyarakat di sana dapat merasakan layanan kesehatan secara baik dan maksimal.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Kutim Imam Turmidzi. Dikatakan, Rumah Sakit Tipe D yang ada di Muara Bengkal, sudah dinantikan masyarakat sekitarnya, terutama di wilayah pedalaman. Sebab, warga di sana sangat membutuhkan layanan kesehatan secara baik.

“Mudah-mudahan segera dibuka. Karena sekarang ada aturan dokter yang membuka praktek secara mandiri kan sudah tidak boleh merawat pasien,” ujarnya, Sabtu (17/6/2023).

Meskipun ada beberapa persyaratan belum terpenuhi secara sempurna, namun dirinya berharap rumah sakit yang bisa melayani masyarakat di 5 kecamatan, yakni  Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang dan Batu Ampar ini bisa segera beroperasi. Sebab, kebutuhan layanan kesehatan di wilayah tersebut sudah sangat mendesak.

“Nanti sambil berjalannya waktu, bisa dilengkapi apa-apa kekurangan yang ada. Saya harapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) Kutim, dalam hal ini Dinas Kesehatan, bisa segerea mengoperasikan fasilitas umum tersebut,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kadinkes Kutim dr Bahrani menyebut, pembangunan Rumah Sakit Pratama yang terletak di Desa Benua Baru itu sudah rampung. Biaya pembangunannya mencapai sekitar Rp 29 milyar. Saat ini, hanya tinggal menunggu ijin operasinal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kendati demikian, pihaknya juga terus melengkapi berbagai daya dukung termasuk suplai air bersih dan listrik dari PLN. Jika suatu saat Rumah Sakit sudah beroperasi, tidak ada kendala yang berarti. Rumah Sakit ini dibangun di atas lahan hibah dari warga, seluas sekitar 2 hektare.

“Kami juga masih mengalami terkendala SDM yang akan mengisi di rumah sakit tersebut. Baik perawat, dokter umum, bidan, tenaga administrasi, termasuk dokter spesialis,” ujar Bahrani. (adv)

Joni Siap Kawal Aspirasi Warga Desa Tebangan Lembak, Bengalon

SANGATTA – Warga Desa Tebangan Lembak yang mengusulkan sejumlah fasilitas dan infrastruktur, diharapkan bisa segera terwujud. Sehingga warga di sana bisa meminimalisir keluhan yang dirasakan selama ini.

“Kami akan berusaha smeaksimal mungkin untuk mengawal usulan masyarakat Desa Tebangan Lemba, kecamtan Bengalon. Kami sudah melakukan pengecekan lokasi yang disulkan warga dan layak untuk ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Kutim H Joni.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, ada beberapa yang diusulan masyarakat. Antara lain renovasi masjid, kemudian pengerasan jalan, perbaikian drainase dan infrastruktur jalan.

Pihaknya akan terus melakukan pengawalan terkait pengalokasi anggaran di dinas terkiat nantinya. Yang jelas, sebagian diusulkan dalam tahun anggaran perubahan mendatang. Kemudian secara bertahap juga diusulkan tahun anggaran 2024 mendatang.

Selain dia menurut Joni, ada beberapa rekan anggota dewan lainnya yang juga mengalokasikan anggaran melaui pokok-pokok pikiran dewan. Sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat diharapkan bisa terpenuhi dengan baik.

Ketika melakukan kunjungan ke desa Tebangan Lembak, Joni mengaku bertemu dengan masyarakat di sana. Dan, Alhamdulillah warga menyambutnya dengan baik dan ramah.

“Saya sudah ketemu dengan warga di sana yang mengusulkan pengerasan jalan. Jika musim hujan memang kondisi sangat licin, sehingga mengkhawatirkan warga yang melintasi di jalan itu. Sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan tersebut,” ujar Joni, Sabtu (17/6/2023).

Dia berharap peningkatan jalan yang diusulkan masyarakat itu bisa diakomodir melalui anggaran perubahan tahun 2023 ini. Joni berjanji akan melakukan pengawalan proses penganggaran melalui dinas terkait.

Terkait beberapa usulan yang disampaikan lainnya, menuru Joni, akan diusahakan bisa terealisasi. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas teknis yang menangani masalah itu. (adv)

« Previous Page — Next Page »