Arfan : Mitigasi HIV/AIDS Tanggungjawab Bersama

SANGATTA –Wakil Ketua DPRD Kutim H Arfan mengatakan, mitigasi HIV/AIDS, merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi semua pihak untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini sangat dibutuhkan. Salah satunya kegiatan sosialisasi, khususnya kepada remaja yang ada di Kutim.

“Jangan sampai generasi penerus itu terjerumus terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sehingga akan merugikan diri sendiri nantinya,” kata Arfan.

Sebagai tanggung jawab bersama, Arfan menyebut data kasus HIV/AIDS penting untuk disampaikan ke DPRD, merumuskan langkah-langkah apa yang akan diambil.

Arfan menekankan bahwa kasus HIV/AIDS bukan aib yang harus ditutup-tutupi, melainkan sebuah penyakit yang harus dicegah bersama.

“Kita harus bersama-sama melakukan pencegahan. Tidak hanya pemerintah semata. Semua elemen harus bergandeng tangan, bahu membahu menanggulangi maslaah ini bersama. Termasuk kalngan perusahaan, juga harus gencal melakukan sosialiasi kepada karyawannya,” ujar Arfan, Selasa (13/6?2023.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Kutim melakukan kampanye terkait penanganan Immunodeficiency Virus (HIV)-Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Dalam kampanye itu disebutkan, Kutim akan mengeliminasinya tahun 2030 mendatang, masih menimbulkan pertanyaan.

Sebab, menurut informasi yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), terdapat 821 warga Kutim didiagnosa mengidap HIV/AIDS. “Data ini harus dikroscek kebenarannya. Jika benar, terkait masalah ini harus ditangani serius,” kata Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan.

Kampanye yang disampaikan Dinas Kesehatan bahwa Kutim akan mengeliminasi kasus HIV/AIDS tahun 2030, diperlukan kerja keras semua pihak. Jangan hanya slogan semata, namun harus ada kerja nyata.

“Tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehata. Masalah ini harus menjadi kerja bareng, sehingga lebih ringan dalam meyelesaikannya,” tambah Arfan.(adv)

Ketua DPRD Kutim Ikut Panen Padi di Teluk Pandan

TELUK PANDAN –  Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) H Joni, Senin (12/6/2023) ikut melakukan panen padi organik di jalan poros Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan. Selain itu, ada juga Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan sejumlah undangan lainnya.

Terkait petani padi organik ini, pihaknya akan berusaha untukm melangkokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun ini. Sebenarnya, untuk sektor pertanian secara keseluruhan, legisltaif telah mengucurkan anggaran, sebagai salah satu uoaya mendukung ketersediaan pangan di daerah ini.

“Namun untuk petani organik di Teluk Pandan ini bakal diusahakan pada APBD Perubahan tahun ini,” kata Joni, usai mengikuti panen tersebut.

Pihaknya meminta kepada pemerintah, agar petani terus dilakukan pembinaan secara rurin. Petani-petani itu harus terus dibina agar mereka tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Maka dari itu, ia berharap OPD terkait untuk terus mengayomi dan merawat para petani.

“Saya khawatir ke depan kalau nggak diperhatikan sama pemerintah, lahan pertanian yang ada bisa dialih fungsikan masyarakat karena ada yang lebih menjanjikan,” ujra Joni.

Kemudian dia memberikan contoh beberapa tahun lalu, sudah pernah kejadian hal seperti ini. Lahan pertanian dijadikan lahan perkebunan, lantaran kurang perhatian dari pihak manapun dan juga pemerintah.

“Jika petani dibina dengan baik dan diberikan motivasi, saya yakin semangatnya tumbuh dan hasil yang diperleh juga memuaskan,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Selain itu, Joni mengapresiasi upaya Pemkab Kutim dalam memanfaatkan lahan pertanian menjadi tempat wisata. Diharapkan, lahan pertanian juga bisa dimanfaatkan untuk destinasti wisata di masa mendatang. Seperti di beberapa daerah lain, lahan pertanian justru dikombinasi jadi obyek wisata yang menarik.

“Ada dua manfaat di situ. Di samping ada hasil pertanian adapula hasil pariwisatanya. Jadi apabila itu menjadi trobosan yang bermanfaat pasti itu juga yang kami harapkan,” ujarnya.(adv)

Joni Dukung Percepatan Atasi Blank Spot di Kutim

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim H Joni mengungkapkan mendukung mempercepat pembangunan jaringan seluler di pedesaan, yang secara total belum terjamah merata.  Sebab, hubungan komunikasi  ini sangat penting, sehingga program pembangunan blank spot harus didukung, karena juga merupakan kepentingan masyarakat.

“Saya dengan pak Bupati sudah sepakat dan saling mendukung segera dibangun jaringan di desa yang masih blank spot. Hal ini untuk mengatasi warga yang kesulitan berkomunikasi mellaui seluler. Jika komunikasi lancar masyarakat bisa memperoleh informasi dengan cepat,” kata Joni, Senin (12/6/2023).

Politisi Partai Persatuan pembangunan (PPP Kutim itu, mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk Bupati. Selama kepemimpinan sebagai legislator Kutim, Joni akan merealisasikan program ini, agar semua desa yang ada di Kutim mendapatkan infrastruktur telekomunikasi dengan baik. Sehingga bisa menggunakan jaringan menjadi hal positif bagi mereka.

“Saya merasakan sendiri, di beberapa titik di desa tertentu sinyal blank spot, bahkan hilang sama sekali. Sehingga tidak bisa berkomunikasi, mengirim pesan atau nelpon ada yang bisa, kadang tidak bisa,” ujar pria asal Rantau Pulung ini.

Ketika dilaksanakan Musrenbang beberapa waktu lalu bersama pemerintah, pihaknya banyak menerima usulan masyarakat, termasuk yang utama jaringan telekomunikasi yang memadai. Terutama di sejumlah desa yang sampai sekarang masih blank spot.

“Banyak yang mengadu, apalagi saat pandemi Covid-19 yang lalu, anak-anak terganggu sekolahnya karena sekolahnya melalui daring. Ini juga sejalan dengan visi misi Bupati, demi kebaikan bersama tentu kami dukung,” tutup Joni.

Meski sekarang tidak ada lagi pandemi, namun jaringan seluler masih tetap priroritas untuk dibangun di semua desa. Sehingga komunikasi dan informasi berjalan lancar. (adv)

Investor Diharapkan Rekrut Naker Lokal

SANGATTA– Potensi sumber daya alam yang cukup besar di Kutim, tentunya sangat menarik perhatian investor datang ke Kutim untuk melakukan investasi. Terkait hal itu, salah seorang anggota DPRD Kutim H Hasbullah Yusuf sangat setuju.

“Kami tidak menolak adanya investor yang mau menanamkan investasi di Kutim. Hanya saja investor itu wajib merekrut tenaga kerja (naker) lokal, agar mereka tidak menjadi penonton semata di daerah sendiri,” kata politisi PPP tersebut, Senin (12/6/2023).

Dirinya tidak alergi dengan investor luar. Silahkan investor masuk ke Kkutim, tidak ada larangan. Tapi ingat, tenaga kerja lokal wajib diutamakan untuk direkrut di perusahaan tersebut guna menghindari gejola sosial di kemudian hari.

Seperti diketahui, belakangan ini ada salah satu investor skala besar yang masuk di Kutim adalah PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), PT Ithaca Resources dan Air Products membuat konsorsium untuk membangun industri metanol senilai USD 2 milyar di Batuta Industrial Chemical Park, Bengalon.

Melihat kenyataan seperti itu, dia meminta investor tersebut memprioritasnya rekrutmen tenaga kerja lokal. Dia optimis, tenaga kerja lokal jika diberikan kesempatan juga mampu berbuat banyak.

Selain merekrut tenaga kerja lokal, selanjutnya, transfer ilmu juga harus dilakukan kepada naker lokal. Sehingga tenaga kerja lokal nantinya bisa mengoperasional berbagai alat canggih dan bisa menduduki posisi tertentu untuk sebuah perusahaan asing. Hasbullah optimis, tenaga kerja lokal bisa belajar ilmu yang diberikan tersebut.

Dikatakan Hasbullah, investor yang berinvestasi merupakan hal yang baik dari segala sisi, terlebih bisa meningkatkan perekonomian di daerah yang mereka kelola. Ia berharap para investor bisa mengikuti prosedur administrasi dan undang-undang yang berlaku.

“Jika investor merekrut tenaga kerja lokal, justru memiliki banyak keuntungan, karena naker lokal merasa diberdayakan dan merasa memiliki perusahaan itu. Tentunya akan menjaga dengan baik, karena dia juga berkerja di situ dan memperoleh penghasilan setiap bulannya,” kata Hasbullah. (adv)

Faizal Dukung Pertanian di Kaubun

SANGATTA –  Kalangan DPRD sangat mendukung para petani untuk terus mengembangkan tanaman padi, khususnya di kecamatan Kaubun. Jika proses tanaman padi ini memperoleh motivasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah, diharapkan petani bertambah semangat dan lebih produktif lagi.

Dijelaskan, selama ini di kecamatan Kaubun menjadi slaah satu daerah yang memiliki produksi padi cukup baik. “Kita harapkan produksi padi di sana (Kaubun), mampu mensuplai daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di Kutim,” kata anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, Senin (12/6/2023).

Menurut Faizal, pihaknya sangat berkomitmen memperhatikan pertanian di Kecamatan Kaubun. Terlebih daerah itu merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) nya ketika Pileg beberapa waktu lalu.

Guna memperlancar hasil produksi pertanian di kawasan itu, dia meminta kepada pemerintah untuk mendukung sarana dan prasarana infrastruktur, sehingga dalam penjualan hasil pertanian bisa lebih lancar lagi ke depannya.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah, mahalnya biaya produksi sektor pertanian, khususnya padi sawah, sehingga menjadi keluhan masyarakat. Terutama masalah pupuk yang harganya cukup tinggi belakangan ini.

“Banyak petani, terutama di kawasan Kaubun mengeluhan tingginya biaya produksi padi sawah. Untuk itu, saya meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bisa intervensi terkiat hal ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Dikatakan, biaya produksi padi sawah di sini masih cukup tinggi dibanding daerah lainnya. Bahkan sering terjadi kelangkaan pupuk, sehingga warga sering mengeluhkannya.

Meskipum saat ini, ada beberapa komponen biaya produksi sudah bisa ditekan, sehingga sedikit membantu petani. Diantaranya pemanenan sudah menggunakan alat modern. Jika sewaktu-waktu terjadi serangan hama, justru menjadi momok yang menakutkan bagi para petani.

Menurur Faizal,  petani di Kaubun sering mengeluhkan biaya produksi tersebut. Ketika dia turun ke lapangan dan bertemu warga di sana, sebagian besar yang dikeluhkan terkait kelangkaan pupuk dan hama yang menyerang tanaman padi masyarakat.

“Rata-rata sawah kita di siini, posisinya diantara perkebunan kelapa sawit. Sehingga banyak serangga yang sewaktu-waktu menyerang tanaman padi petani. Ini menjadi keluhan mereka (petani) harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat pembasmi hama,” jelas Faizal. (adv)

« Previous Page — Next Page »