Joni Bersyukur Bisa Ikut Menembak di Hari Bhayangkara

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim H Joni merasa bersyukur bisa mengikuti lomba menambak, dalam rangka Hari Bhayangkara ke-77, Sabtu lalu. Dia berharap, kegiatan seperti ini bisa digelar secara rutin.

“Saya bersama Forkopimda ikut dalam Lomba menembak dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-77 di lapangan tembak Wicaksana Laghawa, Polres Kutim,” kata Joni, Senin (12/6/2023).

Joni, mengatakan jika dirinya sangat bersyukur bisa ikut dalam lomba tersebut dan menjadi ajang untuk melatih keterampilan serta konsentrasi. Ia berharap ajang ini dapat rutin digelar sebagai bentuk pembinaan jajaran juga merangkul semua pihak di Kutim.

“Tentu ini menjadi kesempatan saya untuk melatih memegang senjata laras pendek serta melatih konsentrasi, terlebih lagi saya sangat awam dengan senjata,” tuturnya.

Dijelaskan, selain itu, kegiatan lomba menembak ini juga sebagai ajang silaturahim dan berkoordinasi. Kemudian lebih akrab lagi, meski kegiatan olahraga, namun banyak manfaatnya. Selain kesehatan, konsentrasi juga lebih akrab satu sama lainnya.

Selain laras pendek, dalam lomba menembak Hari Bhayangkara ke-77 itu juga menggunakan laras panjang dengan jarak target 100 meter. Tampak Peserta yang hadir antara lain, Danlanal Sangatta, Letkol Laut (P) Shodikin, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic, Dandim 0909/KTM Letkol Inf Adi Swastika, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).

Menurut Ketua DPRD Kutim Joni, lomba yang diikuti Forkopimda serta anggota Polres Kutim merupakan rangkaian hari Bhayangkara sekaligus ajang silaturahmi.

Joni berharap melalui ajang ini dapat terlahir atlet profesional dalam menembak, sehingga dapat diandalkan dalam segala kondisi apapun. (adv)

Konflik Koperasi Kombeng Lestari Sebenarnya Tidak Rumit

SANGATTA —  Konflik yang terjadi dalam tubuh Koperasi Kombeng Lestari (KKL), sebenarya merupakan permasalahan yang mudah diselesaikan. Persoalan ini sebenarnya tidak rumit.

“Artinya relatif mudah ditangani karena dokumen terkait masih terdapat keabsahannya. Indikasinya menurut mereka ada penambahan lahan yang tidak diketahui dari 773 sampai dengan 1400 hekare,” kata anggota DPRD Kutim Hipnie, Senin (12/6/2023).

Hepnie menjelaskan persoalan itu berawal dari konflik internal, antara pengurus Koperasi Kombeng Lestari yang lama dengan pengurus yang baru. Pasalnya, setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa pihak terkait, ternyata pokok permasalahanya lahan sebanyak 773 hektar, sebagian ada yang terjual oleh oknum pengurus koperasi lama. Namun, setelah dikonfirmasi ke pihak pengurus koperasi yang baru mengatakan tidak ada.

“Makanya saya tanya waktu rapat, terkait mekanisme pergantian itu sudah benar apa belum. Klaimnya, katanya rapat anggota luar biasa dan dihadiri dua pertiga, itu sebenarnya murni konflik internal,” ujar Hipnie.

Menurut Hepnie bahwa benar mereka pernah mendapatkan haknya selama beberapa tahun. Tetapi, dengan pengurus koperasi yang baru tetap membayarkan calon petani plasma (CPP) kepada anggotanya dengan mengacu data yang ada, yakni 773 hektare tidak lebih.

“Tidak boleh nambah menurut mereka begitu.  Tetapi siapa yang bisa memastikan kalau itu hak dia, yang jelas CPP terbit 773. Ya, kita mengacu ke situ. Makanya saya tanya di luar itu siapa yang punya karena semua bisa klaim. Koperasi ini cuma punya 773 ternyata aktualnya ada 1400. Ya, 1400 ngga tahu punya siapa,” ujar Hepnie.

Seperti diketahui. Jumat lalu DPRD Kutim kembali menggelar hearing, terkait permasalahn Koperasi Kombeng Lestari. Pertemuan itu dipimpin Hepnie Armansyah. Sebelumnya, dewan juga pernah melaksanakan RDP serupa pada bulan Mei lalu.

“Jadi ini masalah internal. Dinas Koperasi juga sudah melakukan pengawasan tetapi tidak bisa terlalu mencampuri lebih dalam, karena ada hal-hal khusus yang memang mereka tidak bisa terlibat,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sementara Perwakilan salah seorang anggota Koperasi Kongbeng Lestari, Siti Umi Suleha mengatakan, pihaknya tidak pernah mendapat informasi yang jelas mengenai masalah itu. “Kami sudah menanyakan langsung kepada pengurus yang baru, tapi tetap tidak menemukan jawaban,” ungkapnya.

Adapun alasannya mengadu kepada pihak legislatif, sebab pihaknya sudah tidak tahu lagi ke mana harus mengadukan permasalahan yang terjadi. “Yang kami tanyakan, kenapa hasil kepemilikan plasma kami di-pending,” ujarnya singkat. (adv)

BLK Diharap Berkolaborasi Dengan Perusahaan

SANGATTA –Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kutim, diharapkan bisa berkolaborasi dengan perusahaan swasta, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Sehingga kualitas SDM yang ada terus bisa diupgrade setiap saat melalui lembaga ini.

“Jika peran BLK cukup baik, saya kira kebutuhan tenaga kerja lokal akan bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Selain itu, pihak perusahaan juga harus memprioritaskan naker lokal, dengan catatan memberikan kesempatan berlatih di BLK bekerjasama perusahaan yang bersangkutan,” kata anggota DPRD Kutim Adi Sutianto, Sabtu (10/6/2023).

Dia memberikan contoh dua perusahaan besar yang sedang berinvestasi di Kutim, dan bergerak di industri methanol dan pabrik semen. Kedua industri ini diperkirakan memerlukan tenaga kerja cukup besar di masa mendatang. Untuk itu, mulai saat ini sudah dipersiapkan tenaga kerja di sektor tersebut oleh BLK.

Dijelaskan, keberadaan BLK di Kutim diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim  didorong memprioritaskan warga lokal dididik keterampilan, sesuai kebutuhan industri yang ada.

“Kami minta kepada pemerintah, dalam hal ini Disnakertrans Kutim dan BLK lebih proaktif dalam melihat peluang dan penyerapan tenaga kerja lokal yang ada, seperti industri semen dan methanol. Jika tidak, tentu peluang yang ada akan sirna dan lowongan tenaga kerja akan diisi dari luar Kutim,” kata Adi Sutianto.

Dia meminta kepada Disnakertrans Kutim, untuk terus memonitor kedua industri itu, terutama terkait penerimaan tenaga kerja. “Kami berharap proses rekrutmen melalui satu pintu, yakni di Disnakertrans Kutim, sehingga bisa dimonitor dalam hal penerimaan tenaga kerja,” kata Adi, panggilan akrab wakil rakyat ini.

Ketua Komisi C DPRD Kutim ini berharap, BLK memberikan kesempatan masyarakat yang berpendidikan maupun non pendidikan, terutama yang belum memiliki keterampilan khusus. Kemudian dididik secara baik, untuk persiapan menjadi tenaga kerja di perusahaan di Kutim.

Dia menilai, untuk menjalankan program tersebut diakuinya tidak mudah. Pemkab dalam hal ini Disnakertrans bisa menggandeng perusahaan melalui dana CSR (Coorporate Sosial Responsibility) agar program itu bisa berjalan sesuai rencana.   (adv)

Suprastruktur dan Infrastruktur Miliki Peran Penting

SANGATTA–  Berbicara dalam sistem politik pemerintah dalam satu negara,  dikenal adanya dua komponen penting. Yakni, suprastruktur dan infrastruktur yang memiliki peranan saling melengkapi dan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

“Kita sudah memiliki bagian-bagian yang jelas. Contohnya suprastruktur ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif,“ ujar anggota DPRD Kutim Agusriansyah, Sabtu (10/6/2023).

Lebih jauh, Agus, biasa ia disapa, menyebut, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa kelompok paguyuban merupakan bagian dari infrastruktur politik. Menurutnya paguyuban memiliki peran yang lebih kuat dari pada pelajar, mahasiswa maupun pengusaha yang juga masuk dalam bagian infrastruktur politik itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan di daerah ini diperlukan partisipasi berbagai pihak. Salah satunya paguyuban memiliki peran yang sangat penting.

“Seharusnya, paguyuban bisa menintervensi yang positif dan jangan hanya diam saja. Sebab, mereka (paguyuban) salah satu kelompok penekan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik yang pro rakyat,” kata Agusriansyah Ridwan.

Menurutnya, jika fungsi infrastruktur politik itu tidak difungsikan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, kebijakan yang diambil hanya dibicarakan di tingkat Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPRD). Sedangkan hasilnya belum tentu menjadi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

“Dan kita tidak perlu khawatir. Sebab, dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah jelas mengamanatkan bahwa, pembentukan organisasi atau berserikat, baik lisan maupun tulisan itu dilindungi undang-undang. Ini menjadi dasar hukum fundamentalis, sebelum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan organisasi kemasyarakatan di dalam pemerintahan,” beber politisi yang dikenal vokal ini.

Di Kutim ini banyak paguyuban yang dibentuk masyarakat. Baik yang berskala lokal maupun nasional. Semua itu merupakan salah satu sumber kekuatang yang cukup besar. Jika diberdayakan dengan baik, tentunya bisa membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan program pembangunan.

Pemerintah dan stakehlder lainnya harsu bersinegri dengan paguyuban yang ada. Sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara di daerah ini berjalan dengan baik dan kondusifitas tetap terjaga baik pula.  (adv)

Potensi Ekowisata Perlu Terus Digalakkan 

SANGATTA – Ekowisata di Kutim yang memiliki potensi cukup baik, harus terus digalakkan. Langkah ini sebagai upaya melestarikan keberadaan hutan mangrove. Disisi lain juga berfungsi sebagai pencegah abrasi dan juga menjaga hewan endemik sekitar.

“Wisata mangrove yang ada di kawasan Teluk Lombok, Kecamatan Sangatta Selatan, dinilai cukup bagus untuk dikembangkan. Bahkan kawasan itu sangat menarik untuk dikunjungi masyarakat, lantaran lokasinya dekat dengan ibukota kabupaten Kutim,” kata anggota DPRD Kutim Hj Fitriyani.

Menurut data yang diperolehnya, di kawasan di hutan mangrove Teluk Lombok terdapat 42 jenis pohon mangrove. Terdiri dari 17 jenis mangrove sejati dan 25 spesies asosiasi mangrove serta 33 jenis burung.

Dikatakan, karena Teluk Lombok relatif masih bisa dijangkau, sehingga masyarakayt lebih senang berkunjung ke sana. Terutama saat akhir pekan, bersama keluarga atau kerabat bisa jadikan salah satu referensi liburan.

“Warga Sangatta tidak perlu jauh-jauh berwisata. Di sana (Teluk Lombok) juga keren kok lokasinya. Selain itu juga ada ada Wisata kapal dan  daerah pepohonan mangrove,” ujar anggota DPRD Kutim Hj Fitriyani.

Bagi Hj Fitriyani, hutan mangrove di Teluk Lombok saat ini sudah bagus dan asri. Menurutnya, sudah terdapat fasilitas jalan dan jembatan kayu, hanya tinggal penambahan spot-spot foto serta akses jalan menuju ekowisata mangrove.

Perlu diperhatikan adalah terkait keamanan di lokasi. Sebab, dengan kejadian beberapa waktu lalu, seperti warga yang mejadi korban keganasan buaya, harus menjadi catatan. Karena, binatang buas itu, sewaktu-waktu bisa kembali menelan korban, jika tidak dijaga keamanannya di kawasan itu.

“Karena akses jalan masih menggunakan akses perusahaan pertamina, maka ke depannya akan dibuka akses jalan baru yang tidak melewati jalur perusahaan. Sehingga masyarakat yang ingin berkunjung lebih mudah dan cepat untuk menuju ke lokasi ekowisata mangrove tersebut,” katanya.   (adv)

« Previous Page — Next Page »