Basti : Disayangkan Indominco Tidak Hadir Penuhi Undangan DPRD

SANGATTA – Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim) Basti Sangga Langi menyayangkan ketidakhadiran PT Indominco Mandiri dalam rapat penyelesaian permasalahan dengan Kelompok Tani Karya Bersama di Sekretariat DPRD Kutim, Kamis (8/6/2023). Pasalnya Penyelesaian masalah terkait sengketa lahan yang berlangsung sejak 2005 silam itu hingga sekarang belum ada titik terang.

Untuk penyelesaian permasalahan ini, DPRD Kutim telah bersurat ke PT Indominco Mandiri sepekan sebelum jadwal rapat. Seharusnya dari pihak perusahaan bisa mengonfirmasi ketidakhadiran dalam rapat kali ini.

“Kami sudah bersurat dari Jumat lalu, tapi kok tidak datang hari ini, seharusnya ada pemberitahuan,” ujar Basti.

Absennya PT Indominco Mandiri dalam penyelesaian masalah dengan masyarakat bukan sekali dua kali, tapi sudah kerap kali saat rapat kerja dengan DPRD Kutim. Meski demikian pihak legislatif masih memberikan kelonggaran untuk datang di jadwal berikutnya.

“Tidak apa-apa, kita masih beri kelonggaran. Kami akan jadwalkan kembali rapat kali berikutnya. Dan, PT Indominco Mandiri harus hadir,” tuturnya.

Jika masih saja mangkir, Basti mengatakan pihaknya tidak segan akan melakukan langkah tegas terhadap perusahaan terkait.

“Jangan umpan kami untuk pakai unsur paksaan. Jadi harapannya setelah hari ini PT Indominco harus hadir,” kata Basti.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut merupakan sengketa lahan dimana PT Indominco Mandiri melakukan galian tambang di lahan masyarakat tanpa ada ganti rugi. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tidak menuntut pergantian lahan, hanya meminta tanggung jawab perusahaan terhadap tanam tumbuh masyarakat yang dihancurkan.

Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tidak menuntut pergantian lahan, hanya meminta tanggung jawab perusahaan terhadap tanam tumbuh masyarakat yang dihancurkan.

“Pada awalnya hanya 229 hektare lahan yang diverifikasi untuk diganti tanam tumbuhnya, sementara sisanya kalau belum dengan alasan belum dilakukan penggalian. Sementara saat ini lokasi-lokasi sudah dilakukan pengerukan. Masyarakat menuntut ganti rugi tanam tumbuh itu,” tandasnya. (adv)

DPRD Kutim Perjuangkan Penolakan RUU Omnibuslaw Kesehatan

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim  Novel Tyty Paembonan mengatakan pihaknya siap mengkomunikasikan persoalan Rancangan Undang-undang Omnibuslaw Kesehatan kepada anggota DPR RI dan mengantarkan langsung ke Komisi IX.

Hal itu disampaikan novel saat memimpin rapat dengar pendapat bersama kelima organisasi profesi kesehatan terkait penolakan terhadap pembahasan Undang-undang Omnibuslaw Kesehatan, diruang hearing kantor DPRD Kutim, Kamis (8/6/2023).

“Sebab,setidaknya di komisi itu, juga kami ada anggota partai kami di sana, yang bisa kami ajak untuk diskusi, terkait dengan penolakan tersebut,” kata Novel di hadapan lima organisasi tersebut yakni perwakilan Ikatan Dokter Indonsia (IDI), Ikatan Bidang Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, (PPNI) serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Dikatakan, pihaknya akan membantu komunikasi penolakan ini sebagai wujud kepedulian DPRD atas apa yang menjadi kekhawatiran tenaga kesehatan  di Kutim, terkait dengan rancangan UU kesehatan yang baru tersebut.

“Saya sangat was-was, kalau saja organisasi kesehatan ini benar-benar akan mengadakan mogok pada 14 Juni nanti, maka akan menjadi catatan buruk bagi pelayanan kesehatan di seluruh negeri ini,” ujar Novel.

Ia berharap, mudah-mudahan wakil rakyat di Senayan, benar- benar mengunakan hati nurani mereka, tanpa kepentingan tapi semata-mata bagaimana membangun, melayani masyarakat di pelosok. Tapi berfikir bagaimana membangun bangsa ini berdiri diatas kaki sendiri untuk menyehatkan  masyarakat Indonesia.

Senada, anggota DPRD Kutim Muhammad Amin menegaskan bersama rekan DPRD Kutim bakal perjuangan Penolakan Rancangan Undang-undang Omnibuslaw Kesehatan yang diminta oleh Kelima organisasi profesi kesehatan. Lima organisasi tersebut yakni Ikatan Dokter Indonsia (IDI), Ikatan Bidang Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, (PPNI) serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI),

“Terkait dengan undangan – undangan Omnibuslaw, kami menolak. Insyaallah dalam waktu dengan apa yang menjadi aspirasi akan segera ditindaklanjuti ke DPR RI melalui panja komisi 9,” kata Amin saat diwawancarai awak media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu.

Ia menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditolak tersebut adalah tentang Kesehatan yang menggunakan metode omnibus law sebagai usul inisiatif DPR. RUU tersebut terdiri dari 20 bab dan 478 pasal, yang setidaknya mengatur 14 hal.

Di Poin 11, pengaturan terkait pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan pemanfaatan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang memenuhi standar kompeten.

“Terkait tenaga kesehatan yang rencananya didatangkan dari luar. Padahal tenaga lokal terbilang handal semua atau kompeten. Jadi jangan sampai tenaga asing datang bekerja. Tenaga lokal menjadi rugi,”tegasnya.(adv)

DPRD dan Pemkab Harus Bersinergi, Bangun Destinasi Wisata

SANGATTA – Ketua DPRD Kutim H Joni mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD wajib bersinergi, guna membangun objek wisata yang lebih baik lagi di masa mendatang. Termasuk penunjang sarana dan prasarana pendukung objek wisata, sehingga wisatawan tidak kesulitan menuju ke lokasi obyek wisata.

Sebab, menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sektor  pariwisata tidak menutup kemungkinan bakal menjadi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dikelola dengan serius dan profesional. Bahkan bisa menjadi penyangga perekonomian di daerah ke depannya.

Kutim yang saat ini masih mengandalkan sektor pertambangan batubara dan minyak maupun gas, suatu saat nanti akan habis. Sebab, SDA tersebut lama kelamaan tidak bisa diandalkan, lantaran setiap hari terus dikeruk dari perut bumi ini.

Kutai Timur (Kutim) yang memiliki banyak sumber daya alam (SDA) perleku dikembangkan dan diperkenalkan kepada dunia luar. Salah satunya destinasi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri.

Menurutnya, sejumlah obyek wisata di Kutim sangat menarik dan harus terus diperkenalkan kepada dunia luar. Seperti Objek wisata Taman Nasional Wehea dan Festival Budaya Lom Plai, memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi.

“Ini yang perlu diperhatikan dengan baik dan cermat, bagaimana caranya objek wisata ini semakin dikenal masyarakat luar. Hal ini kan bagus dan pastinya bisa memberikan nilai positif bagi daerah tentunya,” ujar Joni, Jumat (9/6/2023).

Sebenarnya, bukan hanya dua destinasti wisata itu yang dimiliki Kutim. Masih banyak yang bagus dan menarik untuk dikembangkan. Misalnya goa telapak tangan yang ada di Karangan dan Bengalon. Kedua terakhir ini sudah dikenal di mancanegera. Yang menjadi persoalan adalah, infrastrukturnya belum memadai menuju ke lokasi.

Dikatakan, jika Kutim mulai memperkenalkan destinasi wisata kepada dunia luar, tentunya diharapkan banyak wisatawan baik asing maupun mancanegara berkunung ke daerah ini. Yang juga perlu diperhatikan adalah, infrastruktur jalan menuju ke lokasi wisata juga harus diperbaiki, sehingga transportasi tidak mengalami hambatan jika akan menuju ke lokasi wisata. (adv)

Uji KIR Bisa Menambah PAD

SANGATTA– Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim yang memiliki sebuah lembaga uji KIR yang perlu dimaksimalkan sehingga  bisa menambah PAD Kutim ke depan.

Selama ini, uji KIR di Kutim belum terlaksana secara maksimal. Setelah ditelusuri, ternyata memang ada kendala, lantaran kurangnya tenaga yang berkompeten untuk melakukan uji Kir. Selain itu juga terdapat kekurangan anggaran operasional untuk melakukan razia kendaraan di lapangan dengan jumlah personil yang ada.

“Di Kutim masih ada kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi melakukan uji Kir,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan  Faizal Rachman, Jumat (9/6/2023).

Sebenarnya, potensi uji KIR ini cukup besar untuk memperoleh PAD. Sebab, banyak perusahaan yang beroperasi di Kutim, rata-rata hampir memiliki kendaraan. Mulai dari Bus angkutan karyawan hingga kendaraan truk yang rata-rata menggunakan KIR.

Namun sayangnya sambung dia, seharusnya hal seperti ini bisa menjadi perhatian serius oleh Pemerintah namun tidak demikian.

“Kalau instansi terkait tidak didukung dalam program yang bisa meningkatkan PAD, maka apa yang disampaikan tidak sama dengan yang dilakukan. Seharusnya itu menjadi perhatian serius oleh pemerintah,” kata Faizal.

Jika uji KIR itu bisa dimaksimalkan, bisa meningkatkan Pendapatan Daerah di Kutim. Untuk itu,  Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diminta menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor uji KIR tersebut.

“Pelan-pelan kita harus usahakan, agar PAD terus dipacu. Berbagai potensi yang belum digali, harus dimaksimalkan dalam memperoleh pendapatan daerah,” kata anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Bukan hanya itu. Beberapa sektor pajak daerah juga harus pelototi, agar PAD Kutim terus mengalami kenaikan di masa mendatang. Dikatakan, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kutim harus digenjot, sehingga bisa memperoleh angka yang lebih besar lagi. (adv)

Harapan Ketua dan Wakil Ketua Terhadap Sempat Keroan Kutai

SANGATTA – Usai menghadiri pengukuhan Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai (KDSKT) di ruang Meranti, kantor Bupati, Kamis (8/6/2023), baik Ketua DPRD H Joni maupun Wakil Ketua 2 DPRD H Arfan memiliki harapan kepada organisasi paguyuban tersebut.

Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai yang dinahkodai H Abdul Kadir periode 2022-2027, itu, diharapkan agar suku-suku yang lain juga bisa memiliki wadah untuk seperti kerapatan ini. Sehingga Kutai Timur menjadi daerah ternyaman bagi semua paguyuban.

Menurut Joni, walaupun masih baru, tidak menutup kemungkinan bakal segera dibentuk di berbagai kecamatan. Seperti di Rantau Pulung, Bengalon dan Teluk Pandan. Sedangkan yang lain bisa menyusul.

“Jadi secara langsung Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai bisa kuat dan rukun di Kutai Timur dengan bersatunya kesukuan Kutai yang ada,” tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kutim ini.

Diharapkan, dengan dikukuhkannya KDSKT ini, bisa menambah wahana kerukunan etnis di Kutim ini. Tentunya semua etnis bisa rukun dan bersatu untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kutim ke depan.

Putra kelahiran Rantau Pulung ini  berharap paguyuban tersebut bisa menjadi partner pemerintah yang intensif dan mendukung pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai timur (Pemkab Kutim.

Sedangkan Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Arfan mengatakan, walaupun sempat tertunda sampai satu tahun pengukuhan, tak boleh menyurutkan semangat untuk merekatkan kesukuan Kutai yang ada di Kutim.

“Adanya Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai kesukuan Kutai pasti tambah rekat dan secara bersama-sama bersatu,” ujar politisi Partai Nasdem ini.

Dia berharap, semua paguban yang ada di Kutim tetap kompak dan rukun. Sehingga Semua etnis bisa bersatu padu untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan di semua sektor di daerah ini.

“Diharapkan suku-suku yang lain juga bisa memiliki wadah untuk seperti kerapatan ini. Sehingga Kutai Timur menjadi daerah ternyaman bagi semua,” kata Arfan kepada media ini. (adv)

« Previous Page — Next Page »