Dua Pimpinan Dewan Hadiri Pengukuhan Sempekat Keroan Kutai

SANGATTA – Dua orang pimpinan DPRD Kutim, Ketua H Joni dan Wakil Ketua 2 H Arfan, ikut menghadiri acara pengukuhan Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai yang dinahkodai H Abdul Kadir periode 2022-2027. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Meranti, kantor Bupati, Kamis (8/6/2023).

Kedua mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Sempekat Keroan Kutai tersebut. “Alhamdulillah pagi ini bisa menghadiri pengukuhan Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya mereka bisa menjadi partner pemerintah nantinya,” kata Ketua DPRD Kutim Joni saat diwawancarai insan pers usai kegiatan.

Pengukuhan Sempekat Keroan Kutai itu dilakukan Petinggi Pore Wilayah Kaltim Aji Mirza Wardana dan diberi prosesi tepung tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XXI dengan gelar Sultan Aji Muhammad Arifin.

Kegiatan itu juga disaksikan Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wabup Kasmidi Bulang, Perwakilan Forkopimda, sejumlah pejabat eselon 2 dan 3, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Joni yang merupakan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai yang ada di Kutim juga bisa menjadi penjaga kondusifitas ketentraman ragam suku yang ada. Sebab, di Kutim ini seperti Indonsia mini, lantaran semua etnis di negeri ini ada di sini.

Senada Wakil Ketua 2 DPRD Kutim Arfan mengakui, Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai kurang lebih seperti kerukunan lainnya. Walaupun pengukuhan ini sempat tertunda sampai satu tahun, namun tidak boleh menyurutkan semangat untuk merekatkan kesukuan Kutai yang ada di Kutim.

“Kami ucapkan selamat kepada Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai periode 2022-2027 yang telah dikukuhkan. Semoga menjadi perekat bangsa yang ada di Kutim ini,” ujar Arfan. (adv)

Rekrutmen Tenaga Kerja di Kutim Diharapkan Satu Pintu

SANGATTA – Penerimaan atau rekrutmen tenaga kerja (Naker) di Kutim diharapkan melalui satu pintu yakni melewati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Sehingga akan lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan tenaga kerja yang ada di wilayah ini.

“Proses rekrutmen karyawan di Kutim ke depannya tidak lagi harus melalui perantara, selain Disnekartrans Kutim. Langkah ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja yang tersebar di berbagai perusahaan yang ada d Kutim,” ujar Basti Sangga Langi, Kamis (8/6/2023).

Langkah ini dinilainya sangat tepat, sebab Disnakertrans dapat memontoring segalanya dan mengetahui jumlah tenaga kerja yang sebenarnya di setiap perusahaan. Apakah ada penambahan atau tidak dan bisa dikontrol setiap saat. Selain itu pemerintah juga bisa mengetahui berapa jumlah serapan tenaga kerja lokal yang sudah dipekerjakan di setiap perusahaan.

“Sehingga ke depan tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penerimaan karyawan tanpa sepengetahuan Disnakertrans. Proses penerimaannya juga harus lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, baik skill maupun non skill. Dengan begitu angka pengangguran yang ada juga bisa ditekan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Setelah ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2022, tentang perlindungan ketenagakerjaan, diharapkan semua proses rekrutmen tenaga kerja bisa lewat instansi resmi pemerintah. Pihaknya juga ingin, Perda tersebut benar-benar diterapkan di seluruh wilayah Kutim.

Agar regulasi itu bisa diketahui semua berbaga kalangan. Para wakil rakyat tidak henti-hetinya selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan itu juga melibatkan perusahaan, masyarakat, pemerintah dan berbagai elemen lainnya. (adv)

 DPRD Desak Pemkab Eksekusi Pembangunan

SANGATTA– Dengan tenggat waktu yang menyisakan sekitar dua bulan lagi sebelum pembahasan anggaran perubahan tahun 2023, DPRD Kutim mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kutai timur (Pemkab Kutim) segera mengeksekusi program pembangunan yang masuk dalam anggaran murni. Termasuk bidang infrastruktur yang pembiayaanya dilakukan melalui skema tahun jamak atau Multy Year Contract (MYC).

“Minimal, 30 sampai dengan 50 persen lah, saat ini dana yang sudah masuk kan Rp 2,8 trilyun dari Rp 5,4 trilyun, dari target pendapatan,” ujar salah seorang anggota DPRD Kutim Faizal Rachman, Kamis (8/6/2023).

Meskipun dalam semester pertama pendapatan sudah sesuai dengan target dari yang ditetapkan, namun, di sisi lain, capaian penyerapan belum maksimal. Menurut politisi yang saat ini duduk di Komisi B DPRD Kutim  Bidang Perekonomian dan Keuangan ini, idealnya memasuki pertengahan tahun, capaianya sudah masuk di angka 40 persen.

“Kalupun belum, namanya masih ada proses tender dan lain sebagianya.  Namanya juga proyek, belum bisa dibayar kalau belum selesai. Nah, kalau tahapanya kita bisa lakukan di bulan empat (April) dengan waktu kerja tiga bulan, bisa bulan 7 ada pembayaran. Artinya ada penyerapan, dan ini sudah saya ingatkan ke pemerintah dari awal tahun,” bebernya.

Menurut Faizal, saat digelar rapat hearing Senin lalu, terungkap, bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 ini masih belum sesuai harapan. Untuk itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah segera melakukan eksekusi terkait pelaksanaan promgram pembangunan, sehingga penyerapan anggaran bisa segera dilaksanakan. (adv)

Pembangunan Penerangan Listrik Terus Dikebut

SANGATTA– Pembangunan infrastruktur jaringan  listrik yang ada di beberapa Kecamatan disebut anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan  terus dikebut  oleh PT PLN. Hal itu menjadi sinyal positif dan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) jika tahun 2025 mendatang seluruh wilayah di Kutim sudah teraliri listrik.

“Termasuk di Kecamatan Sandaran. Tahun ini (2023) ada empat desa yang pelan-pelan sudah on progres realisasi pembangunannya di tambah wilayah Prupuk dan Tanjung Manis,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Kamis (8/6/2023).

Selain  Sandaran, anggota Komisi D DPRD Kutim Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyebutkan, ada beberapa wilayah di Kecamatan Sangkulirang juga sudah menunjukkan adanya kemajuan pembangunan yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut. Tepatnya di desa Kolek, Krayan dan Bilas.

“Jadi kalau lihat skemanya ada yang dikerjakan tahun 2023 dan tahun depan (2024). Dan  targetnya di tahun 2025 semua wilayah sudah teraliri listrik dengan baik,” imbuh Agusriansyah.

Khusus Kecamatan Sandaran, meskipun ada sedikit permasalahan, terkait  jalur jaringan yang masuk wilayah khusus milik salah satu perusahaan dan lahan milik warga, namun pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi  tentang semangat pembangunannya, agar ada kemudahan dalam semua proses pelaksanaan.

“Salah satunya pemerintah melalui Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA),  masyarakat, aparat desa termasuk prusahaan  yang memiliki daya untuk digunakan,” kata mantan guru di Sangkulirang ini. (adv)

Kebutuhan Dasar Warga Kaubun Belum Sepenuhnya Terpenuhi

SANGATTA – Kebutuhan dasar sebagian masyarakat Kecamatan Kaubun belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Selain infrastruktur jalan rusak yang menyebabkan tingginya harga kebutuhan pokok makanan. Bahkan beberapa desa di Kecamatan Kaubun belum dilengkapi sarana kebutuhan air bersih dan penerangan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Sekretaris Komisi B DPRD Kutim Ubaldus Badu menerangkan masyarakat Kaubun yang saat ini mendapatkan fasilitas air bersih hanya berlaku bagi mereka yang berdomisili di desa sekitar ibukota kecamatan. Masyarakat ini mendapat pelayanan air bersih hasil suplai dan pipanisasi dari Kecamatan Kaubun.

Sementara masyarakat desa yang berdomisili jauh dari pusat ibukota kecamatan, seperti Desa Bukit Permata dan Bumi Jaya harus mandiri atau swadaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya.

“Mereka melakukan pengadaan sendiri. Baik pipanisasi ataupun sumur galian. Sehingga terasa tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Kaubun,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi pada penerangan listrik PLN yang belum merata ke semua desa. Bahkan program ini berlangsung sejak 2020 lalu. Hingga saat ini sudha ada tiang listrik, namun masih mangkrak tanpa ada kabel listrik.

“Hanya tiang-tiangnya yang ditancapkan, kabel dan aliran listriknya tidak ada,” tutur Ulbadus.

Sebagai wakil rakyat, Ubaldus Badu mengaku dirinya bersama rekan sejawat dari dapil V Kutim sudah sering bersuara ke Pemkab Kutim terkait pemenuhan air bersih dan penerangan listrik PLN tersebut. Namun sepertinya aspirasi yang disampaikan belum terjawab hingga sekarang oleh pemerintah daerah. Namun ia meminta dan berharap pemerintah untuk kembali menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Kaubun.

“Saya minta untuk dijamah kembali program air bersih dan penerangan yang belum terealisasi dari beberapa tahun lalu,” kata Ubaldus.

Pemerintah pun tidak seharusnya tebang pilih dalam memberikan program pembangunan. Semua masyarakat Kutim memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dasar.

“Semua masyarakat harus disamakan hak-hak mereka, jangan karena mau Pemilu baru mau cari perhatian,” tandasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »