Pemkab Kutim Diminta Menggali Potensi PAD Secara Maksimal

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diminta untuk memaksimalkan dalam menggali potensi Pendapatan Daerah (PAD). Sehingga akan menambah pundi-pundi pendapatan bagi daerah ini yang lebih baik lagi.

Permintaan itu disampaikan angota DPRD Kutim Yosep Udau, lantaran PAD yang masukd alam tubuh APBD selama ini diniai belum maksimal. Menurutnya, masih banyak potensi yang belum digali, sehingga masih bisa dimaksimalkan lagi ke depannya.

Menurutnya, proyeksi PAD seharusnya dapat ditingkatkan, jika melihat potensi sumber daya alam (SDA) ada di Kutim. Pemkab Kutim harus lebih aktif dalam menggali sumber PAD tersebut, agar jumlahnya dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan Kutim.

“Penghasilan pajak dan retribusi daerah menurut jumlahnya masih sangat minim. Sehingga pemerintah daerah harus memikirkan langkah-langkah taktis dalam bingkai Perda yang sesuai,” kata Yosep.

Selain itu, dia meminta agar Pemkab Kutim  harus dapat memastikan keberlanjutan dan kebersinambungan pembangunan dalam konteks RPJMD.

Selain itu, ia pun menekankan orientasi belanja untuk pemenuhan belanja masyarakat, harus menjadi prioritas dibandingkan dengan kebutuhan belanja birokrasi. Dia  berharap kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk terus melakukan kinerja maksimal. Khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami minta kepada pemerintah daerah dapat melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak di kecamatan. Khususnya di zona industri serta digitalisasi sistem retribusi daerah,” ujar anggota DPRD Dapil III di Kutim tersebut.

Dikatakan,  penerimaan hasil pendapatan BUMD juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang harus dimaksimalkan. Kemudian pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah optimal dalam merevitalisasi BUMD yang belum efisien secara menyeluruh.  (adv)

Anggota DPRD Kutim Ikuti Bimtek SIPD

BANDUNG  – Sejumnlah anggota DPRD Kutim dan piminan dewan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 17 sampai 20 Mei ini, berlangsung di Bandung.

“Bimtek ini juga sebagai peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan terkait tata cara penginputan Pokir ke dalam SIPD tahun 2023. Ini juga sebagai salah satu upaya meningkatkan tupoksi  dalam pengawasan keuangan dan Pemerintah Daerah,” ujar Ketua DPRD Kutim H Joni didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar.

Menurutnya, kegiatan Bimtek bertujuan mengetahui  tata cara alur penginputan pokir yang telah dihimpun dari berbagai aspirasi masyarakat ke dalam aplikasi SIPD, termasuk memberikan penjelasan tentang permasalahan teknis lainya.

Dijelaskan, SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga mampu menghasilkan layanan informasi yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

“Bimtek ini untuk lebih memahamkan bagi rekan-rekan dewan dalam pengiputan pokir (pokok pikiran). Sebab, semua program yang terkait dengan pembangunan, wajib dalakukan penginputan melalui SIPD,” kata Ketua DPRD Kutim H Joni didampingi Wakil ketua 1 Asti Mazar.

Menurut Joni, setelah mengikuti Bimtek ini, diharapkan  teman-teman dewan lebih paham bagaimana alur pengimputan aspirasi yang dihimpun dari lapangan. Sehingga aspirasi yang diserah bisa tersalurkan secara efektif dengan mekanisme yang legal dan terarah,” politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Angota legislatif merupakan salah satu stekholder yang bisa mengakses aplikasi tersebut, sehingga diperlukan Bimtek. Dalam penginputan, anggota dewan memiliki akun, yang dipersiapkan untuk memfasilitasi pokok-pokok pikiran dari konsituensya.

Sejumlah anggota dewan yang ikut Bimtek itu antara lain, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Langi, Fitriyani, Hasbullah Yusuf, Hason Ali, sedangkan dari Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, Arang Jau, Apansyah, Ubaldus Badu,  Komisi C Bidang Pembangunan, Adi Sutianto, Sobirin Bagus, Abdi Firdaus, Masdari Kidang, Yusuf T Silambi, Mohammad Son Hatta, Kajan Lahang, Ahmad Gazali, sedangkan Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yan, Yuli Sa’pan, Ramadhani, Muhammad Amin, serta Prayunita Utami. (adv)

Camat Kongbeng Diharapkan Bisa Rangkul Semua Pihak

KONGBENG – Camat Kongbeng Jumran yang dikukuhkan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Jumat (19/5/2023) hari ini.

Wakil Ketua 2 DPRD Kutim H Arfan, yang ikut menghadiri prosesi pengukuhan Camat Kongbeng yang berlangsung di di Lamin Adat Lung Baun Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng berharap segera bekerja secara profesional. Sebisa mungkin merangkul semua pihak, demi kemajuan Kongbeng ke depan.

“Tentunya kita juga berikan motivasi dan semangat kerja. Semoga setelah dikukuhkan hari ini, Camat Kongbeng bisa merangkul semua pihak, untuk menjalin kerjasama demi kemajuan kecamatan Kongbeng di masa mendatang yang lebih baik lagi,” ujar Arfan.

Ia berpesan Camat Kongbeng mampu merangkul semua ragam etnis yang bemukim di Kongbeng. Tujuannya supaya pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan merata. Kemudian bisa berkomunikasi dengan semua pihak.

“Jika ada aspirasi warganya bisa dikomunikasikan melalui legislatif. Kami siap membantu, jika ada persoalan yang perlu dibantu,” ujar Arfan.

Usai menghadiri pengukuhan Camat Kongbeng, Arfan mengucapkan selamat. Pada kesempatan itu, politisi Nasdem ini juga menitipkan pesan kepada Camat Jumran yang baru saja dikukuhkan Bupati Kutim.

“Selamat untuk camat yang telah dikukuhkan,” kata Arfan usai menghadiri pengukuhan Camat Kongbeng tersebut.

Meski sebelumnya Camat Kombeng yang menyatakan, bahwa dirinya masih 99 persen menjabat. Namun saat ini sudah sah menjadi Camat Kongbeng 100 persen. “Tentu dengan sahnya memimpin kecamatan Kongbeng dengan mudah memberikan loyalitas dan profesionalisme kerja,” kata Arfan. (adv)

Joni Berjanji Perjuangkan Infrastruktur Jalan untuk Masyarakat

SANGATTA– Masyarakat di sejumlah kecamatan meminta agar infrastruktur jalan terus digalakkan. Terutama pengecoran jalan, karena dinilai prioritas bagi kebutuhan masyarakat. Sebab, jika pembangunan infrastruktur lancar, pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik.

“Kami akan terus perjuangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan ini. Hal itu juga sesuai janji Bupati Ardiansyah Sulaiman yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke,” kata Ketua DPRD Joni, Rabu (17/5/2023).

Salah satu contohnya di kecamatan Kaliorang dan Kaubun. Kedua kecamatan ini cukup strategis, karena banyak petani yang memerlukan infrastruktur jalan, untuk kepentingan pemasaran produk pertanian petani itu sendiri.

Meski tidak menutup mata bahwa di daerah lain juga memerlukan jalan yang sama. Untuk itu, dia meminta kepada Pemkab Kutim, agar memprioritaskan jalan untuk kepentingan masyarakat.

Bahkan kecamatan Kaliorang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Menurut Joni, wajar jika masyarakat kecamatan ini menuntut pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas.

“Warga memerlukan infrastruktur yang baik untuk kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Masyarakat Kaliorang memprioritaskan pengecoran jalan,” ungkap politisi PPP ini.

Ironisnya, meski kawasan industri kondisi jalan di Kecamatan Kaliorang banyak yang rusak. Hampir semua desa yang berada di wilayah kecamatan itu meminta untuk pengecoran kembali.

“Ada yang sudah pengerasan dan diaspal namun kondisinya rusak sehingga warga Kaliorang meminta pengecoran kembali,” tambah Joni.

Ia berharap dengan pengecoran jalan beton tersebut, dapat mempermudah lalu lintas masyarakat Kecamatan Kaliorang dalam menjalankan roda ekonomi di wilayah itu. (adv)

Pemkab Kutim Diminta Awasi BPR

SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Yan meminta kepada Pemkab Kutim untuk lebih giat dalam melakukan pengawasan terhadap  kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Terlebih setelah adanya tambahan penyertaan modal sebesar Rp 35 milyar.

Dengan adanya penambahn modal ke BPR, menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ekstra lagi. Terutama program kerja yang diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat, apa pun program peningkatan kesejahteraan masyarakat, saya setuju. Tetapi dengan catatan program ini harus diawasi dengan jujur dan transparan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Setelah adanya penambahan modal tersebut, ujarnya, jangan sampai peruntukannya baik, tetapi pengawasannya lemah. Sehingga pemanfaatannya salah sasaran. “Ini yang harus kita hindari,” ujar Yan, Rabu (17/5/2023).

Sepanjang program itu bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Yan menyatakan dukungannya. Namun dia mengingatkan agar Pemkab Kutim mengawasi dengan baik terhadap kinerja BPR tersebut secara baik. Sehingga pelaksanaan penyertaan modal ini berjalan tidak sia-sia, namun bermanfaat untuk masyarakat.

Yan menambahkan bahwa program pemberdayaan UMKM bukan hanya di BPR Kutim, tetapi juga ada di beberapa OPD. Seperti di Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi para pelaku UMKM diminta tak terpaku pada BPR saja. Namun disilakan mencari informasi ke dinas terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Sebelumnya, Pemkab Kutim dan dan DPRD melalui Pansus telah menyetujui Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) terkiat penyertaan modal ke BPR. Melalui sidang paripurna pada Rabu (16/5/2023), kedua lembaga itu sepakat untuk menyetujui Raperda disahkan menjadi Perda.

Sedangkan Bupati Ardiansyah Sulaiman mengaku, sebagai pemegang saham terbesar (70 persen) di BPR, Pemkab Kutim bisa menentukan arah kebijakan dan rencana bisnis ke depan. Dia meminta BPR untuk menerapakan kebijakan dan rencana bisnis yang memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Ada komisaris yang menjadi wakil Pemkab Kutim bisa memonitor dan mengawasi semua kegiatan di sana (BPR),” ujar Ardiansyah. (adv)

« Previous Page — Next Page »