Bantuan yang Diberikan ke Masyarakat Monitoring dan Evaluasi

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim Faizal Racman berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mengalokasikan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi  perlu dilakukan sehingga dapat diketahui efektifitas  dan manfaat yang didapat masyarakat, ” ujar Faizal Rachman.

Dikatakan, jika program tersebut bagus maka harus diteruskan, Namun jika sebaliknya bantuan yang disampaikan tersebut, ternyata tidak ada manfaatnya bagi masyarakat atay terdapat kesalahan atau penyalahgunaan, diperlukan evaluasi secara baik.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 ini, menyebut, dengan didukung anggaran yang memadai bagi  setiap Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program bantuan kepada masyarakat, pemerintah bisa mengetahui kegiatan tersebut berjalan dan memberikan manfaat  atau malah sebaliknya.

“Tidak hanya OPD yang menyalurkan bantuan saja, namun semua OPD, yang memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa melakukan monitoring secara mandiri,”  tuturnya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini mencontohkan, tahun 2022 lalu Dinas Koperasi UKM mengucurkan anggaran sebesar Rp 11 milyar untuk membantu pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM. Dari laporan yang ia terima, sudah di realisasikan sebesar Rp 10 milyar.

Hal ini perlu dilakukan monitoring kegiatan tahun lalu, sehingga nantinya bisa diketahui penggunaan dan manfaatnya. Jangan hanya mengucurkan dana, namun tidak dimonitor dengan bai.

“Saya minta Diskop UKM mngalokasikan anggarkan lagi, tapi untuk monitoring kegiatan yang sudah dilakukan tahun lalu (2022).  misalnya usaha yang dijalankan para UMKM ini berkembang atau tidak. Di situ lah peran kita tanya apa kendalanya, jangan sampai bantuan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhanya,” pungkasnya. (adv)

Turnamen Voli Bisa Diagendakan Setiap Tahun

SANGATTA – Turnamen bola voli yang bertajuk Dandim Cup 2023, diharapkan bisa diagendakan setiap tahun. Alasannya, antusiasme masyarakat cukup baik terhadap olahraga yang satu ini.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Kutim H Joni, usai menghadiri acara pembukaan turnamen bola voli Dandim Cup 2023, Jumat (12/5/2023 sore, yang dipusatkan di halama Koramil 0909-01, Sangatta.

“Kita sangat mendukung sekali acara seperti ini, pertama sebagai ajang silaturahmi. Kedua sebagai hiburan bagi masyarakat yang sangat menyukai olahraga voli,” ucap Joni kepada wartawan.

Dijelaskan Joni, pertandingan – pertandingan seperti ini harus ada secara terus-menerus. Pasalnya secara langsung dapat terbentuknya karakter dan mental para pemain dengan tempaan pertandingan yang luar biasa.

Kemudian dengan adanya perlombaan seperti ini dapat menjauhkan generasi muda Kutim dari peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang. Artinya bisa membangkitkan gairah minat ke olahraga melalui cabang olahraga voli.

“Kita arahkan generasi muda kita untuk kegiatan yang positif. Saya sangat setuju dengan adanya acara ini,” katanya

Ia berharap acara ini bisa terus berlanjut, bukan hanya untuk tingkat remaja putra. Namun di kategori lainnya. Karena generasi emas itu harus dibina mulai usia remaja yang sangat rentan dari penyalahgunaan narkoba atau hal terlarang lainnya.

Tak lupa pula, Joni mengapresiasi kegiatan positif yang digelar oleh Kodim 0909/Kutai Timur. Sebab dengan adanya even olahraga ini bukan hanya sebagai wadah mencari bibit atlet namun juga sebagai hiburan masyarakat Sangatta. (adv)

Bazar Diharap Libatkan UMKM Lokal

SANGATTA – Kegiatan bazar UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang selama ini dilaksanakan Pemkab Kutim, perlu dilakukan evaluasi. Sebab, ada keluhan sebagian pelaku UMKM tidak ikut dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

“Sudah selayaknya pelaksanaan bazar UMKM itu melibatkan pelaku UMKM lokal. Tujuannya untuk meningkatkan geliatnya perekonomia masyarakat itu sendiri, khusunya pelaku UMKM,” kata anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Menurutnya, salah satu tujuan dilaksanakan bazar UMKM itu adalah meningkatkan ekonomi daerah, pasca covid-19 yang lalu. Hal ini juga sesuai anjuran pemerintah pusat.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian  dan Keuangan DPRD ini menyebut, sesuai arahan presiden Joko Widodo, setiap kepala daerah diminta untuk membuat  program atau kegiatan yang bertujuan agar uang yang ada di masyarakat tidak mengendap dan segera dibelanjakan dengan tujuan  untuk menggerakkan perekonomian di daerah.

“Jadi setiap daerah diminta untuk membuat even atau Bazaar, dan arahan itu disampaikan saat beliau (Joko Widodo) di Balikpapan,  pak Bupati (Ardiansyah Sulaiman) waktu itu juga hadir,” kata Faizal.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, apabila kegiatan yang  sudah berjalan di lima  titik dari 18 kecamata yang di rencanakan oleh Pemkab Kutim ini, tidak memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat,  dirinya meminta untuk segera dilakukan evaluasi.

“Misalnya UMKM lokal  tidak diikutsertakan dalam kegiatan itu, malah yang datang dari luar, tidak boleh begitu. Seharusny UMKM lokal diprioritas untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga roda perekonomian warga juga meningkat,” ucap Faizal. (adv)

Perda Perumahan Dinilai Penting

SANGATTA – Jalan-jalan di kawasan Perumahan yang dibangun Developer, selama ini sepertinya belum tersentuh pemerintah. Sebab, hal itu masih menjadi tanggung jawab pengembang. Menjadi persoalan  jika jalan itu sudah rusak dan rentang waktu lama, tentunya masyarakat yang dirugikan. Sudah selayaknya warga yang bermukim di perumahan juga memperoleh perhatian pemerintah.

Terkait hal ini, DPRD Kutim sudah melakukan ini penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perumahan. Sebab, Raperda ini dinilai anggota DPRD Basti Sangga Langi cukup penting.

“Memang seharusnya segera dibuatkan Perda. Supaya ada payung hukum terkait dengan perumahan,” kata anggota DPRD Kutim Basti Sangga Langi.

Ia menambahkan dengan adanya Perda tersebut fasilitas yang diminta masyarakat kepada pemerintah bisa dengan mudah dibangunkan. Karena apabila tak ada Perda itu bisa menjadi masalah.

“Biar bagaimanapun jalan-jalan yang ada di Kota selayaknya harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan diseminasi dan drainase yang baik,” ujarnya..

Dia mengaku memiliki komitmen untuk mengawal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang perumahan tersebut hingga tuntas.

“Saya siap komitmen tetap mengawal Raperda untuk perumahan, sampai terwujud Perda dan dinikmati oleh masyarakat,” tegas Basti.

Basti mengungkapkan sampai saat ini kenapa belum kelarnya Raperda tentang perumahan?. Karena pihaknya masih menunggu dari Dinas Perkim untuk memberikan draf atau masukan yang perlu dituangkan dalam Raperda itu.

“Sampai hari ini Dinas Perkim belum ada memberikan kami usulan dan masukan untuk Raperda yang kita buat lewat Raperda inisiatif DPRD,” ujarnya.

Dijelaskan Basti, sebenarnya tak perlu menunggu Raperda tersebut untuk memberikan kenyamanan warga perumahan. Akan tetapi seharusnya melihat MoU pihak perumahan atau developer. Apa fasilitas yang diberikan mereka kepada warga perumahan.

Apabila dalam perjalanan  memang beberapa fasilitas yang dijanjikan oleh developer tak kunjung diselesaikan, sewajibnya segera melimpahkan kepengurusan perumahan itu ke pemerintah.

“Maka akan diupayakan pemerintah bakal dibangunkan. Karena warga perumahan adalah masyarakat kita juga,” jelasnya.

Jadi yang terpenting, seharusnya developer ini tak boleh hanya mengambil keuntungan dan tidak memperhatikan isi pada MoU itu. (adv)

Arfan Menilai, WTP Merupakan Prestasi Terbaik

SANGATTA – Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan menilai, perolehan predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP) Pemkab Kutim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, merupakan prestasi yang cukup baik. Diharapkan, hal ini bisa terus dipertahankan di masa mendatang.

“WTP ini salah satu prestasi terbaik bagi Kutai Timur. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan di masa mendatang,” ungkap politikus Partai Nasdem  ketika ditemui usai mendaftar bacaleg di kantor KPU, jalan AW Syahranie, Sangatta, Kutim, Kamis (11/5/2023).

Ia berharap kedepan pencapaian WTP bisa kembali terus dipertahankan di kemudian hari. Sedangkan untuk Tim TAPD ia berpesan harus berkerja maksimal, sehingga Kutim memang layak mendapatkan prestasi tersebut.

Terkait hasil WTP, Arfan meyakini tentu tim BPK sudah menilai dan memverifikasi dari awal, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 . Dari hasil pemeriksaan tersebut dinilai BPK, kemungkinan Pemkab Kutim memang pantas kembali meraih predikat WTP.

“Saya yakin ini adalah hasil kerja tim dari Pemerintah Kutai Timur dan sudah dinilai oleh BPK RI sesuai ketentuan dan peratuan yang berlaku. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut mendapatkan nilai lebih baik,” ucapnya.

Seperti diketahui, selama dua tahun terakhir, 2021 dan 2022, Pemkab Kutim selalu mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akhirnya di 2023 ini bisa kembali mencatatkan prestasi terbaik di bidang keuangan.

“Ini merupakan prestasi terbaik, karena Pemerintah Kabuoaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bisa mengembalikan predikat WTP dari BPK RI,” kata Arfan.(adv)

« Previous Page — Next Page »