Camat Tering Ajak Warga Jadikan Gotong Royong sebagai Budaya Menjaga Kebersihan

KUTAI BARAT – Pemerintah Kecamatan Tering bersama berbagai elemen masyarakat menggelar kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kantor pemerintahan dan permukiman warga di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Jumat (10/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Camat Tering, Yosef Ngau, mengatakan aksi bersih-bersih ini tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga memberikan contoh kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.

“Kegiatan ini merupakan bentuk contoh sekaligus pemberdayaan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

Ia menjelaskan, lingkungan yang bersih merupakan salah satu langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang dapat muncul akibat sampah dan kondisi lingkungan yang kumuh. Karena itu, kegiatan gotong royong dinilai penting untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Tujuan utamanya agar lingkungan tidak kotor dan kumuh sehingga dapat mengurangi risiko penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD) maupun penyakit lainnya,” jelas Yosef.

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan Tering, Polsek Tering, Koramil, para petinggi kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), lembaga adat, ketua RT, tokoh perempuan, serta masyarakat yang secara bersama-sama membersihkan lingkungan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Pemerintah Kecamatan Tering menyediakan alat pengangkut dan mobil sampah. Selain itu, seluruh pegawai kecamatan turut diterjunkan agar dapat bergotong royong bersama masyarakat.

Yosef berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi budaya di tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran seluruh warga.

“Masyarakat harus mulai membiasakan diri mengelola sampah dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Jika kesadaran itu terus tumbuh, saya yakin lingkungan di Kecamatan Tering akan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua,” pungkasnya. (Ibnu/AdvDiskominfoKubar).

Kecamatan Damai Fokus Tingkatkan Kinerja dan Realisasi Program

KUTAI BARAT – Pemerintah Kecamatan Damai menggelar Rapat Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dipimpin Camat Damai, Iman Setiadi Gamas, ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja selama Triwulan II sekaligus menyusun strategi percepatan pencapaian target pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

Iman Setiadi Gamas menegaskan, evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan agar kinerja seluruh perangkat kecamatan semakin optimal.

Berbagai agenda strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari evaluasi realisasi fisik dan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program PATEN CERIA, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), percepatan penurunan angka stunting, operasional Bank Sampah Berseri, pembinaan Forum Anak Kecamatan, Karang Taruna, pengembangan UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat dan penguatan sinergi lintas sektor.

Selain itu, rapat juga mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel.

Iman Setiadi Gamas berharap melalui rapat evaluasi ini seluruh pejabat dan aparatur Kecamatan Damai semakin solid, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, berkualitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

“Melalui evaluasi ini kita memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Bersama kita membangun Kecamatan Damai yang semakin maju, inovatif, dan melayani,” ujar Camat Damai.

Rapat evaluasi ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja seluruh aparatur Kecamatan Damai sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Ars/Adv-Diskominfo Kubar)

Wabup Berau Bidik Potensi Baru di Gusung Senggalau

‎‎Tanjung Redeb – Wisata Gusung Senggalau di Pulau Derawan dinilai memiliki potensi baru untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Berau. ‎Selama ini kawasan tersebut dikenal dengan hamparan pasir putih yang menjadi favorit wisatawan untuk menikmati panorama laut dan berswafoto.

‎‎Namun, aktivitas penangkapan ikan bersama nelayan setempat kini dinilai dapat menjadi atraksi wisata baru yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung.

‎‎Ide tersebut muncul setelah Wakil Bupati Berau, Gamalis menyaksikan aktivitas nelayan saat berada di Gusung Senggalau. Di waktu yang sama, sejumlah wisatawan yang tengah berkunjung justru antusias menyaksikan hingga ikut membantu proses penangkapan ikan menggunakan jala.

‎‎Menurutnya, respons wisatawan menunjukkan bahwa pengalaman berinteraksi langsung dengan aktivitas masyarakat pesisir memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan, wisatawan dari luar daerah rela menunggu momen penangkapan ikan untuk ikut merasakan pengalaman tersebut.

‎‎“Kemarin ada wisatawan dari Jakarta dan Surabaya yang ikut menangkap ikan bersama nelayan. Mereka ternyata memang menunggu kegiatan itu. Artinya ini bisa menjadi atraksi wisata baru yang menarik,” ujar Gamalis. Minggu (05/07/2026)

‎‎Ia mengungkapkan, pengembangan wisata di Gusung Senggalau tidak harus dilakukan dengan membangun berbagai fasilitas permanen. Justru keaslian hamparan pasir putih dan panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan itu harus tetap dipertahankan.

‎‎Menurutnya, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah dukungan terhadap masyarakat nelayan agar aktivitas tersebut dapat berlangsung lebih baik. Salah satunya melalui penyediaan perlengkapan seperti jala, pelampung, dan pemberat yang masih menjadi kebutuhan nelayan setempat.

‎‎Dengan dukungan tersebut, aktivitas menangkap ikan tidak hanya menjadi mata pencaharian masyarakat, tetapi juga dapat dikemas sebagai pengalaman wisata yang memberikan nilai ekonomi tambahan bagi warga sekitar.

‎‎“Kalau bisa tetap dijaga seperti sekarang, tanpa banyak bangunan. Wisatawan datang untuk menikmati alamnya sekaligus merasakan pengalaman menangkap ikan bersama nelayan. Itu justru menjadi nilai jualnya,” katanya.

‎‎Gamalis optimistis konsep wisata berbasis pengalaman atau experience tourism tersebut dapat menjadi pelengkap destinasi unggulan di Pulau Derawan.

‎‎Selain menawarkan keindahan alam, Gusung Senggalau juga dinilai mampu menghadirkan pengalaman autentik yang sulit ditemukan di destinasi wisata lain, sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir. (Adv)

Realisasi Anggaran Dishub Samarinda Masih Rendah

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda pada pertengahan Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir semester pertama, serapan anggaran maupun pelaksanaan fisik program baru berada di kisaran 30 persen dari total pagu yang telah dialokasikan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan Berdasarkan pemaparan Dishub, total anggaran yang dikelola pada 2026 mencapai lebih dari Rp79 miliar. Namun hingga pertengahan tahun, realisasi keuangan maupun fisik masih berada di kisaran sepertiga dari total anggaran tersebut.

“Dari anggaran sekitar Rp79 miliar, realisasi fisik dan keuangan saat ini baru berada di kisaran 30 persen,” katanya, Jumat (10/7/26).

Ia memperkirakan nilai anggaran yang telah terserap hingga saat ini sekitar Rp29 miliar. Menurutnya, rendahnya realisasi tersebut disebabkan sebagian besar anggaran yang telah digunakan masih didominasi belanja rutin operasional.

“Jika dihitung dari persentasenya, anggaran yang sudah terserap kurang lebih sekitar Rp29 miliar. Sebagian besar penggunaannya masih untuk kegiatan operasional yang bersifat rutin,” jelasnya.

Sejumlah proyek fisik di sektor perhubungan belum dapat berjalan sesuai jadwal karena masih terkendala penyesuaian administrasi, khususnya perubahan lokasi pekerjaan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyesuaian titik pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang berasal dari usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Program fisik diperkirakan baru mulai berjalan pada bulan depan karena ada penyesuaian titik lokasi, termasuk untuk pemasangan LPJU yang mengalami perubahan berdasarkan usulan Bankeu maupun Pokir,” ungkapnya.

Akibat proses penyesuaian tersebut, sejumlah pekerjaan fisik belum dapat dilaksanakan hingga akhir Juni 2026. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan proyek dapat dipercepat sehingga realisasi anggaran meningkat pada semester kedua.

Dirinya juga menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan program Dishub agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat direalisasikan sesuai target serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (yud/adv)

Komisi III DPRD Samarinda Sarankan Jangan Hanya Fokus Parkir Berlangganan

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya berfokus pada penerapan program parkir berlangganan, tetapi juga mempercepat penyediaan transportasi massal sebagai solusi jangka panjang agar mengatasi kepadatan kendaraan di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penerapan parkir berlangganan harus didukung kesiapan sistem dan infrastruktur agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Kami mengingatkan Dishub agar seluruh komponen pendukung program parkir berlangganan benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai ada bagian yang belum siap sehingga justru memunculkan kebingungan atau keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/7/26).

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan secara jelas ruas jalan yang masuk pada skema parkir berlangganan. Selain itu, petugas parkir juga harus dibekali aturan kerja yang jelas agar pelaksanaan di lapangan berjalan seragam.

“Wilayah yang termasuk dalam layanan parkir berlangganan harus dipastikan dengan jelas. Begitu juga dengan petugas parkir, mulai dari tugas, mekanisme kerja hingga standar operasionalnya harus dipahami dan diterapkan secara sama,” katanya.

Ia mengusulkan agar program tersebut diterapkan melalui proyek percontohan sebelum diberlakukan secara luas. Dirinya juga meminta sistem pembayaran dirancang lebih fleksibel sehingga tidak membebani masyarakat.

“Kami berharap ada skema pembayaran yang lebih ringan bagi masyarakat. Jangan langsung menerapkan mekanisme yang terlalu kaku, misalnya mewajibkan pembayaran di awal. Perlu ada formula yang memberi ruang atau relaksasi,” jelasnya.

Selain membahas parkir berlangganan, DPRD turut menyoroti tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Samarinda. Ia menyebut jumlah kendaraan roda dua dan roda empat saat ini hampir menyamai, bahkan mendekati jumlah penduduk kota.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa kapasitas jalan yang ada tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi.

“Data yang kami lihat menunjukkan jumlah kendaraan di Samarinda hampir menyamai jumlah penduduk. Kalau semuanya digunakan dalam waktu yang bersamaan, tentu akan muncul persoalan besar, termasuk kebutuhan ruang parkir dan kemacetan,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, ia mendorong Pemkot Samarinda mulai menghadirkan moda transportasi massal pada tahun depan sebagai alternatif bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran angkutan umum yang memadai akan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan lalu lintas.

“Karena itu kami mendorong agar transportasi massal mulai disiapkan tahun depan. Dengan begitu masyarakat memiliki pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyediaan transportasi publik merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pemerintah kota memiliki kewajiban menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, termasuk transportasi publik yang layak. Apalagi kondisi jalan tidak bertambah secara signifikan, sehingga perlu solusi lain untuk mengurangi beban lalu lintas,” tegasnya. (yud/adv)

« Previous Page — Next Page »