Inflasi Kalimantan Timur Januari 2026 Terkendali, Aktivitas Ekonomi Terjaga

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Januari tahun 2026 tercatat tetap terkendali dan relatif rendah secara bulanan, seiring normalisasi harga komoditas pangan dan transportasi pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Januari 2026 mencatat inflasi sebesar 0,04% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,71% (mtm). Perkembangan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 3,76% (yoy) dan inflasi tahun berjalan sebesar 0,04% (ytd). Meski tekanan inflasi bulanan menurun, inflasi tahunan Kaltim tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 3,55% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Jajang Hermawan menyampaikan, inflasi Kaltim pada Januari 2026 utamanya disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, sejalan dengan kenaikan harga emas yang masih berlanjut di awal tahun. Rata-rata harga emas tercatat mencapai Rp2.860.000 per gram atau meningkat sekitar 12% dibandingkan Desember 2025. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi 3,17% (mtm) dengan andil 0,23% (mtm).

”Selanjutnya, tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok pakaian dan alas kaki (inflasi 0,44% mtm; andil 0,02% mtm), serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang dipengaruhi meningkatnya permintaan komoditas pakaian serta penyesuaian tarif air minum PAM sebagai dampak kenaikan biaya operasional,” kata Jajang di Samarinda, Senin (2/2/2026)

Dijelaskan Jajang, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan transportasi. Penurunan harga pangan didukung panen raya di sejumlah sentra produksi, termasuk komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di wilayah Jawa dan Sulawesi. Selain itu, terjadi normalisasi tarif angkutan udara pasca tingginya permintaan pada periode Nataru, serta penurunan harga BBM nonsubsidi pada awal Januari yang tercatat menurun sekitar 3–4%.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas harga, selama Januari 2026 TPID di wilayah Kaltim terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, pada periode Januari 2026, TPID melaksanakan kurang lebih 21 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kegiatan serupa lainnya di beberapa kabupaten/kota. Pada aspek komunikasi efektif, TPID terus melakukan rapat koordinasi rutin untuk merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi, diantaranya rapat koordinasi mingguan TPID Provinsi Kaltim sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan Mendagri, serta rapat koordinasi mingguan di Kota Bontang yang membahas perkembangan harga, progres program di OPD teknis, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, sebagai penguatan kapasitas kelembagaan, telah dilaksanakan capacity building TPID Provinsi Kaltim pada 14–15 Januari 2026 yang bertujuan untuk mempertahankan prestasi kinerja pengendalian inflasi daerah melalui pembekalan dan refreshment penyusunan laporan TPID. (*)

Perumdam Tirta Kencana Kuras IPA Makroman

SAMARINDA – Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam Tirta Kencana) Samarinda menjadwalkan pengurasan bak WTP dan lagoon IPA Makroman yang akan dilaksanakan Selasa, 3 Februari 2026.

Asisten Manajer Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda Khaidir Fadly menyampaikan pengurasan ini merupakan jadwal pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitas produksi. Hal ini dimaksudkan agar air yang didistribusikan ke pelanggan terjaga kejernihannya.

“Pengurasan akan dilakukan mulai pukul 08.00 Wita dengan estimasi 1 x 10 jam,” kata Khaidir Fadly .

Dampak pengurasan di IPA Makroman Wilayah Jalan Purwobinangun, Denzipur, Penangkaran Buaya, Wilayah Sukorejo, Jalan Pelita 5, Pelita 6, Pelita 7, Perum Korpri serta Perumahan Graha Mandiri.

“Kami mengimbau kepada masyarakat dan pelanggan di jalur IPA tersebut untuk bisa menampung air sebagai persediaan selama masih mengalir karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi terganggu,” terang Khaidir Fadly.

Permohonan maaf atas terganggunya layanan ini, Kegiatan pengurasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas agar kejernihan produksi air bersih selalu tetap terjaga. Untuk info dan pelaporan bisa hubungi contact center kami hotline 0541-2088100 atau Chat WA 0811553536.

“Atas nama manajemen kami memohon maaf atas terganggunya aliran distribusi di beberapa wilayah yang di jalur IPA sedang lakukan pengurasan,” tuturnya. (*/adv)

IPA Bendang Kuras Bak Lumpur

SAMARINDA – Pelayanan distribusi pelanggan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendang akan melakukan pengurasan bak lumpur clarifier 1 & 2 pada Selasa (3/2/2026).

Asisten Manajer Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda Khaidir Fadly menyampaikan, estimasi pekerjaaan selama 1 x 10 jam. Ia mengingatkan seluruh pelanggan Perumdam Tirta Kencana yang aliran air di rumahnya berasal dari IPA Bendang untuk menyediakan tampungan air, dikarenakan aliran distribusi dari IPA Bendang akan mengalami gangguan selama proses pengerjaan pembersihan.

Beberapa kawasan yang terdampak dari pembersihan bak di IPA Bendang diantaranya Jalan Loa Bahu, Jalan M. Said, Jalan Revolusi, Jalan Rapak Indah, Jalan Teuku Umar, Jalan Tengkawang, Jalan Kelapa Gading, Perum Citra Griya, Jalan Adam Malik, Jalan Ringroad 1, 2 dan 3, Jalan P. Suryanata, Jalan AW Syahrani, Perum Bukit Pinang, Kampung Pinang, Perum Solong Durian, Jalan Batu Cermin, Perum Samarinda Residence, dan Batu Besaung serta sekitarnya. Daerah lain yang terdampak yaitu Ring Road I, II dan III serta pelayanan dari boster AW. Syahrani.

Seluruh pelanggan di jalur tersebut diimbau bisa terlebih dahulu menampung air selagi masih mengalir sebagai persediaan, karena selama perbaikan berlangsung aliran air akan mengalami gangguan.

Jika terdapat kendala atas saluran air yang telah perpasang di masyarakat. Para pelanggan dapat melakukan pelaporan dan konsultasi melalui call center Perumdam Tirta Kencana hotline 0541-2088100 atau Chat WA  0811553536 (**)

Bupati Kutai Timur Ingatkan Ketatnya Aturan Masyarakat Hukum Adat

KARANGAN – Momentum bersejarah bagi pelestarian budaya terjadi di Desa Karangan Seberang, Sabtu (31/1/2026). Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, meresmikan Balai Adat Basap Lebo’Nami sebagai pusat kegiatan pelestarian warisan leluhur sekaligus simbol eksistensi masyarakat Basap di wilayah tersebut.

Ketua Adat Basap, Fadli, dalam laporannya menegaskan, kehadiran balai adat ini merupakan impian lama warga.

“Dengan adanya balai adat ini, kami berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan warisan leluhur agar tidak tergerus zaman,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, pihak lembaga adat juga menyampaikan aspirasi untuk mengajukan pembentukan panitia pengukuhan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan pandangan yang realistis dan komprehensif. Ia menekankan bahwa status Masyarakat Hukum Adat memiliki konsekuensi hukum yang sangat kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Sebagai perbandingan, ia mencontohkan perjuangan masyarakat Wehea di Muara Wahau yang sejak 2012 hingga kini keputusan menterinya belum turun.

“Kenapa belum turun? Karena di tingkat daerah saja belum selesai akibat persyaratan dan aturannya yang sangat jelimet. Berbicara Masyarakat Hukum Adat berarti harus ada perangkat aturan yang diteliti, termasuk kepastian wilayah adatnya,” jelas Ardiansyah.

Bupati mengingatkan agar penetapan wilayah adat tidak berbenturan dengan pembangunan modern yang sudah berjalan masif, seperti pemukiman warga dan infrastruktur jalan. Ia juga mencontohkan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang kini lebih memfokuskan diri sebagai pemangku adat dan budaya tanpa harus memiliki wilayah kedaulatan fisik (territorial) dalam hukum positif, melainkan melalui penghormatan terhadap nilai budaya.

Bupati juga menyoroti pentingnya keaslian identitas. Ia mencatat bahwa dalam pertemuan sebelumnya, masyarakat Basap sendiri menyatakan tidak ingin disebut sebagai “Dayak”, melainkan “Masyarakat Adat Basap”. Ardiansyah meminta agar segala tarian maupun tata aturan yang diajukan nantinya benar-benar asli milik Basap, bukan asimilasi yang kabur asal-usulnya.

“Jika tujuannya adalah untuk mengelaborasi adat dan budaya, inilah yang sedang kita kembangkan. Keberagaman ini adalah kekayaan kita yang bisa diarahkan menjadi sektor pariwisata, baik itu wisata budaya, wisata pendidikan, maupun wisata lingkungan,” tambahnya.

Bupati memuji keberhasilan pengelolaan Hutan Adat Wehea di Muara Wahau yang telah diakui dunia. Di sana, meskipun status MHA-nya masih berproses, hutan adatnya tetap terjaga secara lestari dan perusahaan tidak ada yang berani mengganggu.

“Di sana hukum adat berjalan tegak. Jika ada yang merusak hutan, denda adatnya tidak main-main, harus menanam ratusan pohon kembali. Inilah esensi dari pelestarian yang nyata,” pungkasnya.

Peresmian Balai Adat Lebo’Nami ini diharapkan menjadi langkah awal bagi masyarakat Basap untuk memperkuat fondasi kebudayaan mereka, sembari melengkapi seluruh persyaratan administratif jika ingin melangkah menuju pengakuan Masyarakat Hukum Adat secara resmi.(fj13)

Karangan Seberang Bidik PADes Lewat Wisata Pemancingan

KARANGAN – Pemerintah Desa Karangan Seberang mulai menata arah baru penguatan ekonomi desa dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui sektor pariwisata, desa ini merancang pengembangan kawasan wisata pemancingan terpadu di atas lahan seluas 1,7 hektare. Sebuah aset milik desa yang dikelola secara mandiri. Rencana besar tersebut dipresentasikan di hadapan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman saat kunjungan kerja ke wilayah Karangan, didampingi Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusrinsyah Ridwan, Sabtu (31/1/2026).

Bagi pemerintah desa, PADes bukan sekadar istilah administratif dalam laporan keuangan. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber penerimaan yang diperoleh desa dari hasil pengelolaan aset, usaha desa, jasa pelayanan, maupun pengembangan potensi lokal yang sah dan berkelanjutan. PADes menjadi fondasi kemandirian desa, karena dana yang dihasilkan dapat kembali diputar untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat tanpa ketergantungan penuh pada transfer pemerintah di atasnya.

Kepala Desa Karangan Seberang Ahmad Muzahid menegaskan, proyek wisata pemancingan ini sepenuhnya berdiri di atas lahan desa dan dibiayai dari alokasi PADes yang telah dihimpun secara bertahap.

“Lahan yang saat ini dikembangkan seluas 1,7 hektare, dan ke depan masih ada lahan tambahan yang akan kami bebaskan untuk pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam rancangan induk yang disusun, kawasan tersebut tidak hanya difungsikan sebagai kolam pemancingan. Muzahid menyebutkan, konsep wisata yang diusung adalah ruang rekreasi keluarga dengan fasilitas penunjang yang beragam.

“Pengunjung nantinya akan dimanjakan dengan fasilitas pendukung yang lengkap. Mulai dari kios suvenir, restoran (resto), kolam renang, wahana kolam bebek, musala, toilet, gazebo, pendopo, panggung hiburan, arena outbound, dan playground untuk anak-anak,” ujarnya.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi keberanian desa mengelola aset secara visioner. Ia menilai konsep yang ditawarkan cukup menyeluruh, namun mengingatkan agar setiap tahap pembangunan disertai kajian teknis dan perencanaan matang.

“Silakan Kepala Desa untuk merancang dan membangunnya dengan baik, tapi tetap saya arahkan harus ada kajiannya,” tegas Ardiansyah.

Perhatian khusus disampaikan terkait aspek keamanan lingkungan. Wilayah Karangan yang dikenal sebagai habitat buaya menuntut mitigasi risiko sejak awal pembangunan.

“Tolong mitigasi, jangan sampai terkoneksi dengan sungai karena banyak buaya di Karangan,” tambahnya.

Selain itu, Ardiansyah menekankan pentingnya uji kelayakan agar investasi desa tidak berakhir sebagai proyek sia-sia.

“Jangan sampai nanti kajiannya tidak ada. Belum tentu apa yang kita maksudkan itu feasibility study (studi kelayakan). Jangan sampai begitu selesai dibangun, tidak ada orang yang ke sana,” ujarnya.

Sebagai langkah awal yang lebih sederhana namun produktif, Bupati menyarankan optimalisasi kolam yang telah tersedia dengan konsep pemancingan berbayar berbasis berat ikan.

“Tebarkan ikan, buatkan tempat duduk untuk memancing. Begitu dapat ikannya, ditimbang, dan pemancing membayar harga ikannya kepada desa. Sederhana sekali seperti itu,” tuturnya, sembari berseloroh tentang potensi wisata pancing yang khas.

Dengan perencanaan cermat dan pengelolaan yang akuntabel, wisata pemancingan Karangan Seberang diharapkan menjadi sumber PADes yang berkesinambungan, sekaligus menumbuhkan denyut ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari kolam pancing, desa menenun harapan menuju kemandirian yang berpijak pada aset dan kearifan lokal. (fj13)

« Previous Page — Next Page »