BAZNAS Diminta Perkuat Tata Kelola Zakat di Kubar

SENDAWAR-Pemkab Kutai Barat (Kubar) menegaskan zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel serta sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin melalui Asisten 2 Sekkab Ali Sadikin, pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kaltim, di Ruang Rapat Diklat Lantai 3, Kantor Bupati Kubar, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri, Kepala Dinsosl Adolfus Edhardus Pontus, Kabag Kesrasos Suwila Erpina, perwakilan Bappedalitbang, Wakil Ketua 1 BAZNAS Kaltim Miswan Thahadi, Wakil Ketua 2 BAZNAS Kaltim Abdurrahman AR, serta jajaran BAZNAS Kubar yakni Wakil Ketua 1 Syaprudin Kusasih, Wakil Ketua 2 Amirin dan Wakil Ketua 3 Sukawi.

Ali Sadikin mengatakan, Pemkab Kubar menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut karena bukan sekadar bentuk pengawasan, melainkan menjadi ruang pembinaan, pembelajaran, sekaligus evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja BAZNAS.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola zakat sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,”ujarnya.

Pemkab juga meminta BAZNAS Kubar terus berinovasi dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS), baik dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), sektor swasta, maupun masyarakat umum. Di sisi lain, penyaluran dana tersebut harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat.

Selain itu, Ali menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance melalui perbaikan administrasi, pelaporan keuangan, dan peningkatan efisiensi program kerja.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan aset terbesar yang harus dijaga BAZNAS.

Ia juga mengingatkan agar seluruh program BAZNAS berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat jaring pengaman sosial, menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami berharap seluruh pengurus BAZNAS Kubar mengikuti proses evaluasi ini secara terbuka. Sampaikan seluruh data dan kendala yang dihadapi agar menjadi bahan perbaikan ke depan, khususnya dalam penyusunan laporan tahun 2026,”katanya.

Ali turut menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kaltim atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada Kabupaten Kubar. Ia berharap sinergi tersebut semakin memperkuat tata kelola zakat di daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 BAZNAS Kaltim Abdurrahman AR menegaskan bahwa BAZNAS tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan zakat sebagai kewajiban umat Islam, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dana zakat diperuntukkan bagi mustahik sesuai ketentuan syariat. Sedangkan dana infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), hingga dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga non-Muslim.

Ia mencontohkan pelaksanaan khitanan massal di Kubar yang diikuti sekitar 100 anak, di mana sekitar 10 peserta berasal dari kalangan non-Muslim. Program tersebut menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan dan semangat persaudaraan tetap menjadi landasan dalam berbagai kegiatan sosial BAZNAS.

Abdurrahman juga mendorong penguatan koordinasi antara BAZNAS dan pemerintah daerah, terutama dalam mengoptimalkan potensi dana CSR perusahaan. Menurutnya, Kubar memiliki banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang berpotensi besar mendukung berbagai program sosial.

Karena itu, BAZNAS berharap Pemkab Kubar dapat memfasilitasi komunikasi dengan dunia usaha melalui forum CSR maupun pertemuan bersama perusahaan sehingga penghimpunan dana sosial dapat semakin optimal.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai indikator untuk mengukur kinerja BAZNAS di setiap daerah, mulai dari aspek tata kelola, penghimpunan, pendistribusian hingga pendayagunaan dana zakat.

“Dana yang dihimpun BAZNAS tidak boleh mengendap. Dana tersebut harus segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi,”tegasnya.

Abdurrahman mengajak seluruh pengurus BAZNAS Kutai Barat untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar potensi zakat, infak, sedekah serta CSR dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Kubar. (yan/adv/diskominfo)

Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian Pemkab Berau 

Tanjung Redeb – Persoalan sampah di Kabupaten Berau kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau. Tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang buruk juga dinilai berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat, termasuk meningkatkan risiko stunting pada anak.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menegaskan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam mengelola sampah dengan baik. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan rendahnya perhatian terhadap sanitasi dinilai menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.

Menurutnya, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Karena itu, upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Selama ini masyarakat lebih banyak mengaitkan stunting dengan persoalan gizi. Padahal, lingkungan yang bersih dan sanitasi yang baik juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan anak,” ujarnya. Rabu (08/07/2026)

Muhammad Said mengatakan edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan kampung. Warga didorong membiasakan diri memilah, mengelola, dan membuang sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan yang lebih sehat.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak bekerja secara sektoral, tetapi berkolaborasi membangun budaya peduli lingkungan. Pemerintah kampung diharapkan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kalau lingkungan semakin bersih dan sanitasi semakin baik, kualitas kesehatan masyarakat juga akan meningkat. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat,” tutupnya. (Dy/Ok/Adv)

Berau Matangkan Geosite Jelang Verifikasi Nasional

Tanjung Redeb – Kabupaten Berau memasuki tahapan penting dalam perjuangan Geopark Sangkulirang- Mangkalihat meraih status Geopark Nasional. Mulai 8 Juli 2026, tim asesor dan observer akan melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah geosite unggulan yang tersebar di wilayah Berau.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan seluruh persiapan telah dimatangkan untuk menyambut kedatangan tim penilai. Visitasi ini menjadi kesempatan menunjukkan kesiapan daerah dalam mengelola kawasan yang memiliki nilai geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

“Seluruh unsur yang terlibat sudah berkoordinasi. Kami ingin memastikan setiap lokasi yang dikunjungi mampu menggambarkan potensi sekaligus komitmen daerah dalam menjaga kawasan geopark,” ujarnya kepada media ini pada Selasa (07/07/2026)

Selama berada di Berau, tim dijadwalkan mengunjungi sejumlah kawasan di Kecamatan Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk hingga Biatan. Selain menyaksikan bentang alam, tim juga akan menilai keterlibatan masyarakat serta tata kelola kawasan yang menjadi bagian dari Geopark Sangkulirang-Mangkalihat.

Said mengungkapkan, Berau memegang peran strategis dalam kawasan geopark tersebut. Dari total 26 geosite yang diusulkan, sebanyak 15 berada di Kabupaten Berau. Kondisi itu menjadi modal kuat untuk mendukung peningkatan status Geopark Sangkulirang-Mangkalihat menjadi Geopark Nasional.

Menurutnya, geosite di Berau tidak hanya menyuguhkan kawasan karst dan gua-gua purba, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah. Keraton Sambaliung dan Museum Gunung Tabur turut masuk dalam rangkaian penilaian karena dinilai memiliki keterkaitan dengan sejarah serta perkembangan kawasan.

“Yang dinilai bukan sekadar keindahan alamnya, tetapi bagaimana nilai geologi, budaya, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan. Itu yang terus kami siapkan bersama seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Dia berharap proses verifikasi berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Pengakuan sebagai Geopark Nasional akan menjadi peluang besar untuk memperkuat pelestarian kawasan sekaligus mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/Ok/Adv)

Pengelolaan Aset Olahraga Dinilai Belum Optimal

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aset olahraga milik pemerintah daerah setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut hingga akhir Juni 2026 baru mencapai sekitar Rp757 juta atau kurang dari separuh target tahunan sebesar Rp1,6 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan aset olahraga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap kas daerah pada sisa tahun anggaran.

“Realisasinya memang belum mencapai separuh target, tetapi masih ada waktu untuk mengejar,” kata Novan, Rabu (8/7/26).

Novan berharap seluruh aset olahraga bisa dimanfaatkan secara lebih efektif sehingga target pendapatan dapat tercapai. Menurutnya, fasilitas olahraga tidak boleh dipandang semata sebagai aset yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Dengan pengelolaan yang tepat, arena olahraga dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Kota Samarinda.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan kejuaraan maupun kegiatan olahraga berskala regional hingga nasional akan membawa dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari perhotelan, usaha kuliner, transportasi hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ketika fasilitas olahraga ramai digunakan untuk berbagai event, manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah melalui retribusi, tetapi juga oleh masyarakat yang menjalankan usaha di sekitarnya,” ujarnya.

Agar meningkatkan produktivitas aset daerah, Komisi IV mendorong Disporapar membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan fasilitas olahraga secara profesional.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas sarana olahraga. Menurutnya, kondisi fasilitas yang kurang terawat berpotensi membuat penyelenggara kegiatan memilih lokasi lain sehingga peluang memperoleh pendapatan ikut berkurang.

“Perawatan fasilitas harus menjadi perhatian. Jika kualitas arena tetap terjaga, minat masyarakat maupun penyelenggara kegiatan untuk memanfaatkan aset milik pemerintah juga akan meningkat,” tuturnya.

Dirinya juga mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak mengurangi perhatian terhadap pembinaan atlet daerah. DPRD berharap peningkatan kualitas fasilitas olahraga berjalan seiring dengan pengembangan prestasi atlet sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, baik bagi dunia olahraga maupun penerimaan daerah. (yud/adv)

DPRD Samarinda Minta Komitmen PLN Direalisasikan

SAMARINDA – Warga Kota Samarinda diperkirakan tak lagi menghadapi pemadaman listrik bergilir mulai pertengahan Juli 2026. PT PLN menargetkan seluruh pekerjaan perbaikan sistem kelistrikan selesai sekitar 13 Juli sehingga pasokan listrik dapat kembali normal.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, setelah menerima penjelasan dari jajaran PT PLN dalam pertemuan bersama pimpinan DPRD Kota Samarinda, Rabu (8/7/26).

Menurutnya, pihak PLN datang agar memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman bergilir yang belakangan menuai keluhan masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya aktivitas warga.

“PLN menjelaskan bahwa gangguan ini terjadi karena ada pekerjaan perbaikan pada sistem kelistrikan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang dirasakan selama proses tersebut berlangsung,” ujar Samri.

Pada pertemuan itu, PLN menyampaikan, perbaikan jaringan terus dikebut dan ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Jika pekerjaan berjalan sesuai jadwal, pemadaman bergilir akan dihentikan setelah seluruh sistem kembali stabil.

“Mereka menyampaikan optimistis proses perbaikan dapat dituntaskan sekitar 13 Juli. Harapannya setelah itu pelayanan listrik kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.

Ia berharap komitmen tersebut benar-benar dapat diwujudkan mengingat pemadaman listrik telah berdampak pada aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha di Kota Samarinda.

Meski menghadiri pertemuan tersebut, manajemen PT PLN UP3 Samarinda tidak memberikan keterangan kepada awak media usai agenda berlangsung.

Sementara itu, hingga proses perbaikan selesai, sebagian wilayah di Kota Samarinda masih berpotensi mengalami pemadaman bergilir. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi mengenai jadwal pemadaman melalui kanal WhatsApp Channel PLN UP3 Samarinda agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari. (yud/adv)

« Previous Page — Next Page »