Bupati Kukar Buka Gerakan Pangan Murah 

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 H/2026 M, Selasa (26/5/2026), di Lapangan Eks Kayu Mas, Kecamatan Loa Kulu.

Sebelum kegiatan dibuka secara resmi, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar Sunggono melaporkan bahwa GPM dilaksanakan TPID Kukar melalui Dinas Ketahanan Pangan Kukar sebagai langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha.

Ia menyebutkan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Kukar, Forkopimcam Loa Kulu, Bankaltimtara, Perusda MGRM, Bulog, Pertamina, Kelompok Wanita Tani (KWT), KTNA, perkumpulan pengusaha dan jasa boga, serta pihak Desa di Loa Kulu.

Berbagai kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, seperti beras, minyak goreng, telur dan komoditas pangan lainnya dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Camat, Forkopimcam Loa Kulu dan semua pihak yang telah terlibat dalam menyediakan barang untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa membantu mengendalikan inflasi,” ujar Sunggono.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kukar, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar, Forkopimcam Loa Kulu, para petani, peternak, pelaku UMKM pangan serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan.

“Menjelang hari besar keagamaan, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, bawang hingga daging pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat dua substansi utama dalam pelaksanaan GPM tersebut. Pertama memastikan ketersediaan pangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas tetap terpenuhi. Kedua memastikan harga bahan pangan dapat tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

“Kegiatan ini sangat membantu masyarakat. Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana kebutuhan dapur masyarakat tetap terpenuhi dan roda ekonomi berjalan stabil,” ucapnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Karena itu, dibutuhkan dukungan aktif seluruh stakeholder terkait.

“Harapan kita peran aktif stakeholder pengendali pangan bisa berjalan baik. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak,” katanya.

Aulia juga mencontohkan dukungan stakeholder dalam penyediaan gas elpiji yang tersedia cukup banyak dalam pelaksanaan GPM tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan energi rumah tangga.

Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemetaan terhadap ketersediaan dan harga pangan di seluruh wilayah Kukar untuk mempermudah pemerintah mengambil langkah cepat dalam mengatasi inflasi.

“Masalah pangan adalah masalah fundamental di masyarakat, maka pemerintah akan terus berupaya mengatasinya, termasuk di kecamatan paling ujung di Kukar agar bahan pangan tersedia dengan baik,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah kecamatan dan desa ikut aktif memantau ketersediaan bahan pangan di wilayah masing-masing untuk kemudian dilaporkan kepada instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Bupati Kukar turut mengapresiasi dukungan Perum Bulog, para petani, peternak, pelaku UMKM serta seluruh pihak yang terlibat dalam menyediakan komoditas pangan murah bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Aulia Rahman Basri menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Kecamatan Loa Kulu yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
(kk04)

Pemprov Kaltim Terima Penghargaan Kemendikdasmen

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima penghargaan atas kolaborasi dengan sekolah swasta dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026.

Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, pada Senin malam (25/5/2026).

Penghargaan tersebut diberikan karena provinsi ini dinilai memiliki komitmen dalam menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan,  Pemprov Kaltim memberikan perhatian yang setara bagi sekolah negeri maupun swasta, mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Rudy menyebut, kebijakan pendidikan di Kaltim diarahkan untuk menciptakan akses pendidikan yang inklusif tanpa membedakan latar belakang gender, agama, suku, maupun budaya. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia hanya bisa dicapai lewat transformasi dan inovasi di sektor pendidikan. Karena itu, penghargaan dari pemerintah pusat disebut menjadi dorongan bagi daerah untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan.

“Program dan kebijakan pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kemajuan Indonesia,” ujarnya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan dunia pendidikan di Benua Etam. Dia menilai pendidikan menjadi jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan.

Rudy juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim terhadap program pendidikan gratis. Ia berharap seluruh anak di Kaltim minimal menempuh pendidikan dasar hingga SMA/SMK, bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Menurutnya, Pemprov Kaltim saat ini mendorong pendidikan gratis bagi warga hingga jenjang S3, baik yang menempuh pendidikan di dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri. (*)

Bupati Kukar Monitoring Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri melakukan monitoring kesehatan hewan kurban untuk masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Senin (25/5/2026), di Jalan Lais, Kelurahan Timbau, Tenggarong.

dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan, kegiatan ini untuk memastikan hewan kurban yang beredar di wilayah Kukar dalam kondisi sehat dan memenuhi standar kesehatan hewan sebelum dikurbankan kepada masyarakat.

Dikatakan Aulia, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha.

“Pemeriksaan hewan kurban yang beredar di Kukar ini untuk memastikan hewan kurban yang beredar sehat sesuai standar kesehatan hewan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter hewan dari Dinas Peternakan Kukar, hewan yang dinyatakan sehat akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.

“Tadi setelah diperiksa kita menempelkan tanda bahwa hewan tersebut sehat. Seluruh hewan kurban telah dicek oleh dokter hewan Dinas Peternakan Kukar, sehingga dinyatakan layak untuk dikurbankan,” jelasnya.

Aulia berharap melalui upaya tersebut masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi daging kurban yang sehat dan layak konsumsi.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, Bupati Kukar didampingi jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.(kk04)

DPRD Samarinda Soroti Kekurangan Kontainer Sampah

SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, menyoroti masih maraknya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal akibat minimnya fasilitas kontainer sampah di sejumlah wilayah.

Salah satu lokasi yang disorot berada di kawasan Pinang Seribu. Menurutnya, masyarakat akhirnya membuang sampah di lahan kosong karena TPS resmi berada cukup jauh dari permukiman.

“Awalnya mungkin satu dua orang buang sampah di situ, lama-lama semua warga ikut karena dianggap jadi tempat sampah,” ujarnya.

Ia mengaku telah meninjau lokasi tersebut dan menemukan belum adanya kontainer sampah meski persoalan itu sudah dibahas sejak tahun lalu.

“Saya langsung telepon pihak terkait dan ternyata memang kekurangan kontainer,” katanya.

Dirinya menyebut pengadaan kontainer berada di bawah kewenangan Dinas PUPR, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya sebagai pengguna.

Menurutnya, persoalan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) sering menjadi hambatan dalam penanganan sampah.

“Kadang DLH sudah mengajukan kebutuhan, tapi belum terpenuhi. Akhirnya masyarakat melihat seolah pemerintah tidak bekerja,” ujarnya.

Ia juga menilai DLH merupakan salah satu OPD dengan beban kerja paling berat karena harus menangani persoalan sampah setiap hari.

“Kalau mau jujur, kerja paling berat itu DLH. Mereka kerja 24 jam,” katanya.

Ia berharap kebutuhan fasilitas persampahan, khususnya kontainer, dapat diprioritaskan pada pembahasan anggaran mendatang guna mencegah munculnya TPS ilegal baru. (yud)

Pemprov Kaltim Dukung Proyek PLTA Batoq Kelo

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pembangunan proyek strategis energi baru terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 megawatt yang berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Sumber energi tersebut digadang menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di Kalimantan Timur sekaligus simbol masa depan energi hijau di Indonesia.

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud menegaskan proyek ini bukan sekadar pembangunan pembangkit listrik. Melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu menghidupkan perekonomian masyarakat dan membuka akses kawasan pedalaman.

“Ini bukan hanya proyek listrik 300 megawatt, tetapi proyek masa depan untuk masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud saat prosesi Groundbreaking Ceremony Batoq Kelo Hydropower Project di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (25/5/2026).

Selain pembangunan PLTA, proyek tersebut juga disertai pembangunan jalan sepanjang 122 kilometer dan jembatan sepanjang 120 meter yang akan menghubungkan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan PT Tujuan Mulia Makmur (TMM), City Jamiah menyampaikan proyek PLTA Batoq Kelo merupakan bagian dari komitmen mendukung transisi energi bersih nasional di tengah tantangan perubahan iklim global.

“PLTA Batoq Kelo bukan sekadar proyek infrastruktur kelistrikan, tetapi wujud visi besar Indonesia menuju kemandirian energi ramah lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, sebagai investor utama pembangunan hydropower ini, pihaknya berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Prosesi peletakan batu pertama turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Chairman Handa Group sekaligus Owner PT TMM Zi Fenggao, Chairman Sinohydro Wang Qi, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan serta sejumlah investor dan pemangku kepentingan lainnya. (*)

« Previous Page — Next Page »