UMKM Berau Didorong Jadi Bagian Pertumbuhan Ekonomi

‎‎Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau ingin memastikan geliat investasi yang terus meningkat tidak hanya dinikmati perusahaan besar. ‎Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal juga didorong menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari masuknya berbagai investasi di daerah.

‎‎Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dan UMKM yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau.

‎‎Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI serta DPMPTSP Kalimantan Timur untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi Nomor 3 Tahun 2025.

‎‎Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, menilai kemitraan menjadi langkah penting agar keberadaan investor di daerah mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

‎‎Menurutnya, UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi terus bertumbuh. Pelaku usaha lokal harus mendapat kesempatan untuk menjadi pemasok barang dan jasa maupun mitra usaha perusahaan yang beroperasi di Berau.

‎‎“Investor yang masuk tentu membutuhkan berbagai kebutuhan operasional. Di sinilah UMKM lokal harus mampu mengambil peluang agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Kamis (18/06/2026)

‎‎Nanang menjelaskan, keterlibatan UMKM dalam rantai usaha perusahaan besar akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan omzet usaha, penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekonomi daerah.

‎‎Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

‎‎Ia menyebut UMKM memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, keberadaan regulasi baru mengenai kemitraan investasi diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

‎‎“Pertumbuhan investasi harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan UMKM. Jangan sampai investasi berkembang pesat tetapi pelaku usaha lokal tidak mendapatkan manfaat yang maksimal,” katanya.

‎

‎Gamalis juga mengungkapkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Capaian tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi antara investor dan UMKM.

‎‎Menurutnya, pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan investasi sekaligus keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku usaha.

‎‎“Ke depan kami ingin investasi yang masuk mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat. Investor berkembang, UMKM tumbuh, dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.

‎‎Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemkab Berau berharap semakin banyak UMKM yang memahami mekanisme kemitraan usaha dan mampu meningkatkan kapasitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

‎‎Dengan demikian, investasi tidak hanya menjadi angka dalam laporan pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau. (Dy/Ok/Adv)

Operasional RSUD Baru Berau Dikebut

‎‎Tanjung Redeb – Percepatan operasional gedung baru RSUD Tanjung Redeb menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. ‎Sejumlah persiapan kini terus dimatangkan agar rumah sakit yang telah berdiri megah tersebut dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat.

‎‎Komitmen itu mengemuka saat Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan peninjauan langsung ke kompleks rumah sakit pada Senin (15/6/2026).

‎‎Pada kunjungan tersebut, ia menilai fasilitas dan bangunan rumah sakit telah siap digunakan, sehingga tahapan berikutnya perlu difokuskan pada pemenuhan sarana pendukung dan aspek administrasi pelayanan.

‎‎Menurut Rudy, keberadaan rumah sakit baru ini sangat penting untuk memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat di Berau. Karena itu, ia berharap proses persiapan yang masih tersisa dapat segera dituntaskan agar manfaatnya segera dirasakan warga.

‎‎“Bangunannya sangat representatif dan sudah layak digunakan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pelayanan kesehatan bisa segera berjalan untuk masyarakat,” ujarnya.

‎‎Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang dukungan anggaran, khususnya untuk membantu pemenuhan alat kesehatan yang masih diperlukan sebelum operasional penuh dimulai. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‎‎Menurutnya, rumah sakit tersebut tidak hanya berfungsi melayani masyarakat Berau, tetapi juga memiliki potensi menjadi salah satu fasilitas kesehatan rujukan bagi wilayah pesisir dan perbatasan di Kalimantan Timur bagian utara.

‎‎Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan sejumlah tahapan penting sebelum rumah sakit dibuka. ‎Selain melengkapi kebutuhan alat kesehatan, proses administrasi dan kerja sama pelayanan kesehatan juga terus dipercepat.

‎‎Ia menjelaskan, salah satu fokus yang tengah ditangani adalah penyelesaian kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat nantinya dapat memanfaatkan layanan rumah sakit tanpa hambatan.

‎‎“Kami terus berupaya menuntaskan seluruh persyaratan yang diperlukan. Dukungan dari Pemerintah Provinsi tentu menjadi motivasi besar bagi kami untuk mempercepat operasional rumah sakit ini,” ungkapnya.

‎‎Sri Juniarsih menambahkan, kebutuhan alat kesehatan yang harus dipenuhi masih cukup besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi faktor penting agar rumah sakit dapat segera beroperasi sesuai harapan masyarakat.

‎‎Dengan berbagai persiapan yang terus berjalan, Pemkab Berau optimistis RSUD Tanjung Redeb dapat segera difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan baru yang lebih modern, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Batiwakkal. (Dy/Ok/ADV)

Kesadaran Wajib Pajak di Berau Meningkat

‎‎Tanjung Redeb – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau melampaui target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 menjadi modal penting untuk menatap target yang lebih tinggi pada tahun berikutnya.

‎‎Tercatat, realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2025 mencapai Rp5,72 miliar atau melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp5,5 miliar. Berbekal capaian tersebut, Pemkab Berau kini membidik penerimaan PBB-P2 sebesar Rp7,5 miliar pada tahun 2026.

‎‎Target tersebut disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Berau, Senin (15/6/2026).

‎‎Sri Juniarsih menyebut keberhasilan tahun lalu menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. ‎‎Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kampung, hingga para ketua RT yang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

‎‎“Target tahun lalu dapat terlampaui. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin baik dan kerja sama seluruh pihak berjalan dengan optimal,” ujarnya.

‎‎Ia menjelaskan, pada tahun 2026 jumlah SPPT yang diterbitkan mengalami peningkatan dengan total potensi penerimaan mencapai Rp7,65 miliar. Dari potensi tersebut, pemerintah daerah menetapkan target penerimaan sebesar Rp7,5 miliar.

‎‎Menurut Sri Juniarsih, keberhasilan mencapai target tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah. Sebab, setiap pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program pelayanan publik lainnya.

‎‎“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya,” tegasnya.

‎‎Untuk itu, ia meminta seluruh camat, lurah, kepala kampung, dan ketua RT terus mengawal pendistribusian SPPT sekaligus mengedukasi masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. ‎‎Dengan dukungan seluruh pihak, Pemkab Berau optimistis target penerimaan PBB-P2 tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui target seperti tahun sebelumnya. (Dy/Ok/ADV)

Pemkab Paser Optimalkan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Jamak

TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema pembiayaan pembangunan tahun jamak (multiyears). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak, Senin (15/6/2026)

Pada rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Paser tersebut, seluruh fraksi dan panitia khusus (pansus) menyampaikan pandangan serta masukan yang kemudian menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

Ikhwan bersyukur rapat paripurna telah menyelesaikan pembahasan dan mencapai kesepakatan terkait perda pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun jamak.

“Tadi kita sudah mendengar seluruh pandangan fraksi maupun catatan dari pansus yang tentunya akan menjadi perhatian bersama agar perda ini dapat berjalan dengan baik,” kata Ikhwan.

Ia menjelaskan, perda tersebut disusun untuk mengakomodasi pembangunan sejumlah ruas jalan yang hingga kini belum dapat diselesaikan, terutama jalan-jalan poros desa yang menjadi akses utama masyarakat.

Menurutnya, proyek-proyek yang telah disepakati dalam perda akan dilaksanakan dalam satu kontrak pekerjaan pada tahun 2027. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai dalam satu tahun, sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui mekanisme tahun jamak pada 2027, 2028, dan 2029.

“Intinya, pekerjaan akan dilaksanakan dan dituntaskan pada tahun 2027. Adapun skema pembayarannya dilakukan selama tiga tahun. Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan tersebut,” ujarnya.

Ikhwan menegaskan, penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser. Karena itu, pihaknya optimistis pembangunan yang direncanakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak agar proses pembangunan ini berjalan lancar. Infrastruktur yang baik akan memberikan dampak luar biasa bagi roda perekonomian masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan,” katanya.

Terkait pelaksanaan proyek, Wabup Ikhwan menyebut proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Kesempatan tersebut terbuka bagi perusahaan lokal maupun nasional yang memenuhi persyaratan.

 

“Proses lelang terbuka untuk umum. Baik kontraktor lokal maupun nasional memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pekerjaan ini,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelaksanaan program infrastruktur tidak akan mengganggu pembiayaan sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, skema pembiayaan tahun jamak justru menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur dapat dituntaskan tanpa mengabaikan program pelayanan dasar masyarakat.

“Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah tetap menjalankan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan. Skema ini merupakan terobosan agar program prioritas daerah dapat berjalan dengan baik dan tuntas,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan selama pelaksanaan proyek berlangsung. Pengawasan akan melibatkan DPRD, tim teknis pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya target penyelesaian pekerjaan, tetapi juga kualitas dan kuantitas hasil pembangunan. Karena itu, pengawasan dari seluruh pihak sangat diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.(tw)

Rutan Tanah Grogot Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imipas RI

TANA PASER -Komitmen peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot kembali membuahkan hasil. Satuan kerja pemasyarakatan tersebut berhasil meraih Piagam Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemberian Apresiasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (12/6/2026)

Rutan Tanah Grogot menjadi salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang dinilai berhasil memenuhi standar pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian tersebut mencakup aspek kepatuhan terhadap standar layanan, transparansi, serta upaya pencegahan maladministrasi.

Kepala Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, Aris Triyanto, menyebut capaian tersebut tidak lepas dari kerja kolektif seluruh jajaran pegawai yang secara konsisten melakukan perbaikan layanan.

“Capaian ini bukan milik individu, tetapi hasil kerja keras seluruh tim. Kami berterima kasih atas dedikasi seluruh pegawai yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun warga binaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan ini akan dijadikan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Rutan Tanah Grogot.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Justru ini menjadi pengingat agar kami terus berbenah, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik semakin baik ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh UPT pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur.

“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Jangan jadikan ini sebagai akhir, tetapi awal untuk terus melakukan inovasi layanan. Transformasi pelayanan publik harus terus berjalan,” tegasnya.

Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus dorongan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.(tw)

« Previous Page — Next Page »