Komoditas Lokal Kalimantan Dinilai Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih fokus mengembangkan produk olahan berbasis potensi lokal Kalimantan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas daerah yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan bernilai tambah.

Menurutnya, berbagai bahan alami khas daerah seperti gaharu dan bawang Dayak seharusnya tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi diolah menjadi produk kreatif yang memiliki daya saing lebih tinggi.

“Bahan alami khas Kalimantan punya peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan UMKM, terutama jika inovasi dan pengelolaan usahanya terus diperkuat,” ujar Viktor, Jumat (22/5/26).

Ia mencontohkan gaharu yang dapat dikembangkan menjadi produk teh herbal, sementara bawang Dayak berpotensi diolah menjadi produk kesehatan alami yang diminati pasar. Selain itu, sektor kerajinan dan wastra tradisional juga dinilai memiliki peluang besar agar dikembangkan sebagai identitas produk lokal daerah.

Viktor menilai pemanfaatan komoditas lokal secara lebih kreatif dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

“Produk lokal jangan hanya dijual dalam bentuk bahan baku. Harus ada proses pengolahan agar memiliki nilai tambah dan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat,” katanya.

Selain inovasi produk, ia juga menyoroti pentingnya strategi pemasaran dan penguatan merek agar produk UMKM Kalimantan Timur mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah perlu diperluas, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga melalui promosi yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Dirinya mengusulkan agar pameran UMKM berskala nasional dapat digelar secara rutin sebagai wadah memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas dan calon pasar potensial.

“Jika promosi terus diperkuat dan produk daerah semakin dikenal, maka sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Timur juga akan berkembang lebih cepat,” tutupnya. (yud)

DPRD Samarinda Soroti Pelanggaran Hak Pekerja dan Tingginya Pengangguran Pemuda

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih banyaknya persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di daerah, mulai dari dugaan pelanggaran hak pekerja hingga tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar kesejahteraan tenaga kerja dapat lebih terjamin.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, mengatakan perlindungan terhadap pekerja, khususnya kelompok rentan, harus menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan di Samarinda.

Ia menyebut masih ditemukan perusahaan yang belum menjalankan aturan mengenai pembayaran upah lembur dan pengaturan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, hak normatif pekerja wajib dipenuhi agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kerja.

“Masih ada perusahaan yang belum menerapkan aturan jam kerja dan pembayaran lembur sebagaimana ketentuan. Hal seperti ini perlu diawasi bersama supaya hak pekerja benar-benar terpenuhi,” kata Harminsyah, Jumat (22/5/26).

Selain persoalan tersebut, DPRD juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang mengubah klasifikasi usahanya agar menghindari kewajiban membayar upah minimum. Harminsyah menilai praktik itu berpotensi merugikan tenaga kerja karena hak yang diterima pekerja bisa menjadi tidak sesuai.

Menurutnya, perusahaan yang sudah masuk kategori usaha menengah seharusnya menjalankan kewajiban sesuai aturan dan tidak lagi menggunakan status usaha mikro sebagai alasan agar mengurangi hak pekerja.

Komisi IV DPRD Samarinda juga memberikan perhatian terhadap kondisi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan yang dinilai masih membutuhkan perlindungan hukum lebih kuat.

Di sisi lain, tingginya angka pengangguran pemuda turut menjadi perhatian DPRD. Harminsyah menilai diperlukan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja lebih luas bagi tenaga kerja lokal, terutama bagi generasi muda di Samarinda.

“Pekerja bongkar muat maupun anak muda yang sedang mencari pekerjaan perlu mendapat perhatian lebih serius. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Ia menegaskan DPRD akan terus menerima masukan dari masyarakat maupun pekerja pada pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya, penyusunan regulasi harus tetap memberi perlindungan terhadap buruh tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.

“Kami ingin ruang komunikasi antara pekerja, pemerintah, dan pelaku usaha tetap terbuka. Tujuannya agar tercipta kebijakan yang adil bagi pekerja sekaligus tetap mendukung iklim usaha di Samarinda,” tutupnya. (yud)

Pendidikan Berbasis Teknologi Dinilai Perlu Evaluasi Dampak Sosial

SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan agar transformasi digital di dunia pendidikan tidak menghilangkan nilai-nilai dasar interaksi manusia dalam proses belajar mengajar.

Menurutnya, penggunaan teknologi secara berlebihan justru dapat membuat siswa kehilangan kemampuan berpikir mendalam serta mengurangi interaksi sosial.

“Teknologi memang membantu, tetapi jangan sampai membuat manusia kehilangan interaksi dan kebiasaan berpikir secara mendalam,” ujarnya, Kamis (21/5/26).

Dirinya mencontohkan sejumlah negara maju seperti Denmark, Cina, Jepang, dan Australia yang mulai membatasi penggunaan perangkat digital dalam ruang belajar dan kembali menghidupkan penggunaan buku cetak.

Ia menyebut langkah tersebut menjadi bentuk evaluasi terhadap dampak penggunaan teknologi yang terlalu dominan di dunia pendidikan.

“Beberapa negara sekarang mulai kembali menggunakan buku di sekolah karena mereka melihat ada sisi pembelajaran yang tidak bisa digantikan oleh layar digital,” katanya.

Menurutnya, membaca buku secara langsung dinilai mampu membangun konsentrasi dan pemahaman lebih baik dibandingkan membaca melalui layar digital yang cenderung membuat seseorang cepat terdistraksi.

Ia juga menilai teknologi tidak boleh menghilangkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi secara langsung.

“Kalau semuanya digantikan teknologi, maka hubungan manusiawi perlahan akan hilang. Padahal interaksi sosial itu penting dalam kehidupan,” ucapnya. (yud)

Gubernur Kaltim Respon Tuntutan Hak Angket DPRD

SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud merespons tuntutan hak angket DPRD yang disampaikan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dalam audiensi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Kamis (21/5/2026).

Pada pertemuan tersebut,  selain meminta dukungan terhadap hak angket DPRD Kaltim, massa juga mendesak Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya sebagai gubernur karena sejumlah kebijakan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Rudy menegaskan mekanisme hak angket sepenuhnya berada di kewenangan legislatif. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam proses tersebut.

Dikatakan,, hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Rudy bahkan menyatakan tidak mempermasalahkan jika hak angket benar-benar dijalankan selama sesuai prosedur.

“Saya dukung hak angket. Tapi ranahnya itu di DPRD, bukan di sini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyinggung tugas dan fungsi lembaga legislatif yang tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Jofan Ardiansyah, menegaskan pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah.

“Kalau misalnya tuntutan pada hari ini tidak dipenuhi, kami akan lanjut dengan jilid-jilid selanjutnya, dengan massa yang lebih besar,” katanya.

Ia memastikan tekanan dari massa aksi akan terus dilakukan hingga ada jawaban konkret atas tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah provinsi.

Sebagai informasi, audiensi tersebut hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian aspirasi dan dialog bersama pihak pemerintah provinsi. Hingga kegiatan berakhir, tidak ada penandatanganan berita acara maupun kesepakatan lanjutan terkait tuntutan yang diajukan massa aksi. (*)

DPRD Samarinda Minta Perbankan Perkuat Dukungan bagi Pelaku UMKM

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian terhadap upaya perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menyusul adanya tawaran program kredit tanpa agunan hingga Rp100 juta dari pihak perbankan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi menilai program tersebut cukup menarik karena dapat membantu pelaku usaha kecil yang selama ini mengalami kendala agar memenuhi persyaratan pinjaman perbankan.

Meski begitu, ia menegaskan DPRD belum akan memberikan rekomendasi sebelum memahami secara rinci mekanisme dan prosedur penyaluran kredit tersebut. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan agar program benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tadi dalam hearing kami mendengar ada program kredit tanpa agunan hingga Rp100 juta. Mekanismenya tentu akan kami pelajari lebih dulu,” ujar Iswandi, Kamis (21/5/26).

Ia menjelaskan, apabila skema pembiayaan itu terbukti mempermudah akses modal bagi masyarakat kecil, maka DPRD siap mendorong kerja sama dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi UMKM, seperti dinas perdagangan maupun dinas koperasi.

Menurutnya, keterbatasan modal hingga kini masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Samarinda dalam mengembangkan usaha. Karena itu, keberadaan program kredit ringan dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Namun demikian, Iswandi mengingatkan agar pelaksanaan program tetap disertai pengawasan yang ketat. Seleksi penerima kredit juga dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan kredit bermasalah di kemudian hari.

“Jangan sampai program ini terlihat baik di awal, tetapi akhirnya memunculkan kredit macet karena pengawasannya tidak maksimal,” katanya.

Ia berharap sektor perbankan dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Samarinda. Menurutnya, dukungan terhadap pelaku usaha kecil tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah. (yud)

« Previous Page — Next Page »