‎ Keindahan Derawan Diabadikan di Uang Rupiah

‎‎TANJUNG REDEB – Promosi wisata Kabupaten Berau tak selalu dilakukan melalui pameran atau media sosial. Keunikan Pulau Derawan yang menjadi salah satu destinasi andalan Indonesia justru memiliki cara promosi tersendiri, yakni melalui lembaran uang rupiah pecahan Rp20 ribu yang beredar di seluruh penjuru negeri.

‎‎Tak banyak masyarakat yang menyadari bahwa panorama Pulau Derawan menjadi salah satu gambar yang menghiasi bagian belakang uang kertas Rp20.000 emisi 2022 yang diterbitkan Bank Indonesia.

‎‎Kehadiran destinasi wisata tersebut di mata uang nasional menjadi pengakuan tersendiri atas pesona alam yang dimiliki Kabupaten Berau.

‎‎Wakil Bupati Berau, H. Gamalis, memanfaatkan fakta menarik tersebut saat berkunjung ke Pulau Derawan beberapa waktu lalu. Dia bertemu wisatawan domestik maupun mancanegara, kemudian ia mengenalkan bahwa lokasi yang mereka kunjungi merupakan objek wisata yang terpampang di uang rupiah.

‎‎Menurut Gamalis, hal itu menjadi cara sederhana namun efektif untuk memperkuat daya tarik wisata Berau. Banyak wisatawan yang terkejut ketika mengetahui bahwa pemandangan yang mereka lihat langsung ternyata sama dengan gambar yang selama ini mereka temukan pada uang pecahan Rp20 ribu.

‎‎“Banyak orang mungkin pernah melihat gambarnya di uang, tetapi belum tentu tahu lokasinya ada di Berau. Ketika mereka datang langsung ke Derawan, pengalaman itu tentu menjadi lebih berkesan,” ujarnya. Sabtu (13/06/2026)

‎‎Ia menilai, keberadaan Pulau Derawan di lembaran rupiah memberikan nilai promosi yang tidak dimiliki banyak daerah. Setiap kali masyarakat menggunakan uang tersebut, secara tidak langsung mereka melihat salah satu ikon wisata Kabupaten Berau.

‎‎Tak heran jika Derawan hingga kini tetap menjadi magnet utama sektor pariwisata Berau. Hamparan pasir putih, laut biru jernih, serta kekayaan biota bawah laut menjadikan kawasan ini dikenal luas hingga ke mancanegara.

‎‎Sebagai informasi, panorama Pulau Derawan telah beberapa kali dipilih sebagai ilustrasi pada uang rupiah. Selain muncul pada pecahan Rp20 ribu emisi 2022, destinasi wisata tersebut juga pernah ditampilkan pada uang kertas edisi 2016.

‎‎Keberadaan Pulau Derawan di mata uang nasional menjadi bukti bahwa keindahan alam Berau bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas. (Dy/Ok/ADV)

Bupati Berau Pastikan Program Prioritas Tidak Terganggu

‎‎TANJUNG REDEB – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau pada tahun 2027 tidak membuat Pemerintah Kabupaten Berau menghentikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

‎‎Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga sekitar Rp2,1 triliun, Pemkab memilih melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran agar pembangunan tetap berlanjut.

‎‎Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, langkah pertama yang akan dijaga adalah pemenuhan belanja pegawai sebagai kebutuhan dasar pemerintahan. Sementara itu, pos-pos anggaran lain akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‎‎

Menurutnya, kondisi fiskal yang diperkirakan lebih ketat pada 2027 menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan yang lebih cermat. Karena itu, pemerintah akan melakukan rasionalisasi anggaran tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

‎‎“Belanja pegawai tetap menjadi prioritas. Untuk kebutuhan lainnya akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya. Jumat (12/06/2026)

‎‎Sri Juniarsih memastikan seluruh program unggulan daerah tetap masuk dalam agenda pembangunan. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap agar tetap realistis dengan kondisi keuangan yang ada.

‎‎“Program unggulan tetap berjalan. Hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dilakukan secara bertahap,” katanya.

‎‎Sebagai bagian dari strategi efisiensi, beberapa kebijakan pengeluaran akan disesuaikan. Salah satunya menyangkut bantuan sosial yang nilainya diselaraskan dengan kondisi fiskal daerah. Langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak program tetap dapat berjalan meski ruang anggaran semakin terbatas.

‎‎Bupati perempuan pertama di Berau itu menilai efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan setiap anggaran yang tersedia memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

‎‎Ia juga mengajak masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang dipengaruhi berbagai faktor, sembari menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga pelayanan publik dan melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan.

‎‎“Yang kami kelola adalah uang rakyat. Karena itu setiap anggaran yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Dy/Ok/ADV)

Pemkab Kubar Perketat Pengawasan Distribusi BBM

SENDAWAR – Prokopim-Pemkab Kutai Barat (Kubar) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul kenaikan harga yang dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan BBM bersubsidi di daerah.

Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kondisi yang harus disikapi bersama karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari situasi nasional hingga global yang berdampak pada pasokan energi. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi sehingga mengancam ketersediaan stok yang jumlahnya terbatas.

“Kenaikan harga BBM dan subsidi ini tentu akan menguras stok karena ada peralihan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Sehingga jumlah BBM yang disubsidi pasti akan berkurang. Kita harus menyikapi keadaan ini dengan bijak,”ujar Bupati saat memimpin rapat koordinasi, di Ruang Rapat Diklat Lantai 3 Kantor Bupati Kubar, Jumat (12/6/2026).

Rapat dihadiri Asisten 2 Ali Sadikin, Kepala Satpol PP Yustinus Giri, Plt Kepala BKAD Erik Vicktory, Plt Kepala Dinas Perhubungan Rita Nursandy, Kepala Disdagkop UKM Uji Rinjani, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kubar.

Bupati meminta seluruh instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM di SPBU maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari keadaan sulit masyarakat di sekitar kita. Pengawasan harus dilakukan sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,”tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani menyoroti masih adanya APMS yang tidak beroperasi dalam waktu cukup lama. Menurutnya, kondisi itu turut memicu penumpukan antrean di APMS lain yang masih aktif melayani masyarakat.

Ia mencontohkan adanya APMS yang sempat berhenti beroperasi selama sekitar dua bulan sehingga masyarakat terpaksa beralih ke APMS terdekat.

“Nah ini yang memicu APMS tetangganya diserbu oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang mengisi secara berlebihan. Syukur, setelah dikoordinasikan akhirnya APMS tersebut kembali melayani penjualan,”katanya.

Nanang juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sasaran penerima BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi BBM harus melalui jalur resmi seperti SPBU dan APMS. Namun, praktik penjualan kembali BBM di luar jalur resmi masih ditemukan dan diduga menjadi penyebab masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh pasokan.

“Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Banyak pihak mengambil keuntungan dengan menjual kembali BBM. Akibatnya masyarakat yang memang berhak membeli justru tidak kebagian,”ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab akan melakukan operasi atau razia terpadu secara berkala. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, langkah itu dinilai efektif menekan praktik pembelian berlebihan maupun penjualan BBM ilegal.

Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan APMS juga akan dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah meningkatnya kebutuhan akibat perubahan pola konsumsi BBM.

“Kita harus peka terhadap kondisi ini. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM. Semua pihak harus bersama-sama menjaga agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran,”pungkas Wabup. (adv diskominfo)

Pemkab Kubar Serahkan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kutai Barat, Senin (15/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Barat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ridwai dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) H. Nanang Adriani menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran dan program pembangunan selama tahun 2025.

Menurutnya, dokumen yang disampaikan kepada DPRD telah dilengkapi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut memuat berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, hingga capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nanang Adriani.

Ia menjelaskan penyusunan laporan keuangan daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan sumber daya daerah yang telah dipercayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa mendatang,” jelasnya.

Nanang juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui pembahasan yang akan dilakukan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan keuangan daerah sekaligus menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. (adv diskominfo)

Duta Budaya Kutai Barat Cetak Generasi Muda Berkarakter dan Cinta Budaya Daerah

KUTAI BARAT – Semangat pelestarian budaya terus digaungkan di kalangan generasi muda melalui Grand Final Pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Aji Tullur Jejangkat (ATJ), Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tersebut menjadi ajang untuk menjaring putra-putri terbaik daerah yang nantinya akan mengemban tugas sebagai Duta Budaya sekaligus mewakili Kutai Barat pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Grand final dibuka Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Ali Sadikin, yang mewakili Bupati Kutai Barat. Ia menegaskan keberadaan Duta Budaya memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

“Pemilihan Duta Budaya bukan sekadar mencari pemenang, tetapi menyiapkan generasi muda yang mampu menjadi wajah budaya Kutai Barat, memiliki wawasan yang baik, serta mampu memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini harus dipandang sebagai peluang untuk mempromosikan budaya daerah. Generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengenalkan adat, seni, bahasa, dan tradisi yang dimiliki Kutai Barat kepada khalayak yang lebih luas.

“Budaya kita memiliki nilai yang sangat besar. Karena itu, anak-anak muda harus menjadi pelopor dalam menjaga dan memperkenalkannya. Manfaatkan teknologi sebagai sarana promosi, bukan justru membuat kita melupakan identitas budaya yang kita miliki,” katanya.

Ia juga mengingatkan para finalis agar menjadikan seluruh proses yang telah dilalui sebagai pengalaman berharga dalam membentuk karakter, meningkatkan kemampuan diri, dan memperluas pengetahuan tentang budaya daerah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Nanzy Paskadalius menyampaikan bahwa pelaksanaan Duta Budaya merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam membina generasi muda yang peduli terhadap pelestarian budaya.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebanyak 44 peserta berhasil lolos administrasi dan mengikuti proses seleksi, jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Antusiasme peserta tahun ini sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga budaya daerah terus tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.

Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, panitia menetapkan 12 finalis terbaik yang berhak tampil pada malam grand final. Mereka merupakan hasil seleksi yang ketat berdasarkan kemampuan, wawasan budaya, serta potensi untuk menjadi representasi daerah di tingkat provinsi.

Nanzy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk para sponsor dan mitra kerja yang turut berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.

“Kami berharap para finalis tidak hanya berhenti pada ajang kompetisi ini. Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu menjadi agen pelestarian budaya dan terus mengajak generasi muda lainnya untuk mencintai budaya daerah,” tuturnya.

Melalui ajang ini, diharapkan lahir Duta Budaya yang tidak hanya memiliki kemampuan dan prestasi, tetapi juga komitmen kuat untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kekayaan budaya Kabupaten Kutai Barat hingga ke tingkat yang lebih luas. (Ibn/adv diskominfo).

« Previous Page — Next Page »