Bakal Calon Ketua PWI Paser Serahkan Berkas ke Panitia

TANA PASER – Tahapan pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Paser periode 2026–2029 mulai memasuki fase awal. Dua bakal calon resmi mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen pencalonan kepada panitia Konferensi Kabupaten (Konferkab) di Aula Gedung KONI Paser, kawasan Stadion Sadurengas, Kecamatan Tanah Grogot, Rabu (20/5/2026)

Ketua Panitia Konferkab PWI Paser 2026, Ahmad Rano, mengatakan seluruh dokumen administrasi dari kedua bakal calon telah diterima dan akan segera diproses ke tingkat provinsi untuk dilakukan verifikasi.

“Panitia telah menerima berkas pencalonan dari dua bakal calon Ketua PWI Paser periode 2026–2029. Selanjutnya, dokumen tersebut akan kami sampaikan ke PWI Kalimantan Timur untuk proses verifikasi administrasi,” kata Rano.

Menurut dia, hasil verifikasi dari pengurus provinsi akan menentukan apakah para bakal calon memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya dalam proses pemilihan.

“Verifikasi ini menjadi dasar penentuan kelayakan peserta sebelum masuk ke agenda selanjutnya,” ujarnya.

Dalam agenda yang sama, panitia juga melaksanakan pengundian nomor urut peserta guna menetapkan identitas masing-masing kandidat selama tahapan pemilihan berlangsung.

Hasil pengundian menetapkan Muhammad Najib sebagai pemegang nomor urut satu, sedangkan Tomi Wirahadi Wijaya memperoleh nomor urut dua.

Selain menyerahkan dokumen pencalonan, kedua kandidat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan visi dan misi di hadapan anggota PWI Paser yang hadir. Penyampaian gagasan dilakukan sebagai bagian dari pengenalan program sekaligus memberikan gambaran arah organisasi ke depan.

“Para bakal calon juga diberikan ruang menyampaikan visi dan misi di depan anggota PWI Paser agar peserta dapat mengetahui gagasan yang ditawarkan,” tutur Rano.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, panitia turut menggelar sosialisasi mengenai mekanisme pemilihan, regulasi organisasi, serta tahapan Konferkab. Langkah itu dilakukan agar seluruh anggota memahami prosedur pemungutan suara dan pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung tertib, demokratis, serta sesuai aturan organisasi. (*)

DPRD Samarinda Jadwalkan Hearing Bahas Mahalnya Tiket Pesawat

SAMARINDA – Rencana kenaikan harga tiket pesawat menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Dampak yang ditimbulkan dinilai tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan dan mobilitas daerah. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta sejumlah pihak terkait guna membahas persoalan tersebut.

Menurutnya, pembahasan tidak hanya berfokus pada tarif tiket pesawat, tetapi juga berkaitan dengan kondisi harga bahan bakar minyak (BBM) yang diduga ikut memengaruhi biaya transportasi udara.

“Kami berencana mengadakan hearing dengan Dishub dan pihak terkait lainnya karena persoalan tiket ini dampaknya cukup luas, bukan hanya bagi OPD tetapi juga masyarakat,” ujarnya kepada awak media.

Dirinya menilai tingginya harga tiket pesawat mulai menjadi perhatian banyak kalangan sehingga perlu ada langkah bersama untuk mencari solusi maupun kejelasan terkait kondisi tersebut.

Ia menambahkan, DPRD Samarinda saat ini tengah menyiapkan agenda pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait agar pembahasan dapat segera dilakukan.

“Pembahasannya nanti juga akan menyentuh persoalan BBM dan kaitannya dengan harga tiket pesawat,” katanya.

Saat ditanya mengenai jadwal pelaksanaan hearing, Celni menegaskan agenda tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat akan segera kami bahas,” tandasnya. (yud)

DPRD Samarinda Nilai Pembangunan Asrama Polisi Bantu Tingkatkan Kesejahteraan

SAMARINDA – Pembangunan Asrama Polisi (Aspol) Tunggal Panaluan Presisi di Jalan Gelatik, Samarinda, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda. Fasilitas yang diresmikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo itu dinilai menjadi langkah penting agar meningkatkan kesejahteraan dan menunjang kebutuhan anggota kepolisian di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan dukungan terhadap pembangunan asrama tersebut telah diberikan sejak awal proses, termasuk melalui penyediaan lahan dan pengalokasian anggaran.

Menurutnya, anggaran pembangunan Aspol Tunggal Panaluan Presisi telah disiapkan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

“Kami mendukung penuh program yang dijalankan Kapolri. Anggarannya sudah dialokasikan sebelum efisiensi, jadi seluruh prosesnya sudah aman. Nilai pembangunan asrama ini sekitar Rp65 miliar,” ujarnya.

Celni menilai pembangunan fasilitas tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat sarana penunjang tugas kepolisian di Samarinda. Ia berharap keberadaan asrama baru dapat membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal anggota Polri, khususnya personel muda yang baru bertugas.

“Harapannya asrama ini benar-benar bermanfaat bagi para taruna maupun anggota baru karena fasilitas sebelumnya memang masih terbatas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan mereka,” katanya.

Sementara itu, pada sambutannya saat peresmian, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Samarinda, jajaran Polda Kaltim, serta Polresta Samarinda atas dukungan dan kerja sama dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian menjadi faktor penting sehingga pembangunan asrama dapat diselesaikan dan segera dimanfaatkan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Samarinda, Kapolda, dan Kapolresta yang telah bekerja keras mendukung pembangunan fasilitas ini,” ungkapnya. (yud)

Kapolri Cup 2026 Diharap Picu Lahirnya Atlet Judo Berprestasi

SAMARINDA – Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 yang digelar di Samarinda resmi berakhir dan mendapat apresiasi dari DPRD Kota Samarinda. Ajang nasional tersebut dinilai tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak positif terhadap pembinaan atlet serta pengembangan olahraga judo di Kalimantan Timur. Rabu (20/5/26).

Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan kejuaraan yang berlangsung di Kota Tepian tersebut.

Menurutnya, Kapolri Cup 2026 menjadi momentum penting bagi atlet-atlet daerah agar menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional.

“Kami bersyukur pelaksanaan Kapolri Cup berjalan baik di Samarinda. Ini menjadi pengalaman berharga bagi atlet-atlet kita untuk terus berkembang dan berprestasi,” ujarnya.

Ia menilai perkembangan olahraga judo di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Karena itu, Celni berharap sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus diperkuat demi mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Menurut dia, dukungan terhadap fasilitas olahraga dan kesejahteraan atlet menjadi faktor penting agar prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat.

“Judo di Kaltim sudah berkembang cukup baik. Harapannya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi terus berjalan supaya pembinaan atlet lebih maksimal dan atlet-atlet kita semakin berprestasi,” katanya.

Ia berharap keberhasilan penyelenggaraan Kapolri Cup 2026 dapat menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di Samarinda agar tetap terawat dan mampu menunjang event-event berikutnya.

“Semoga fasilitas olahraga yang digunakan dalam ajang ini bisa terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk pembinaan atlet ke depan,” tambahnya.

Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 di Samarinda pun diharapkan menjadi pijakan agar memperkuat ekosistem olahraga judo di Kalimantan Timur. (yud)

Bupati Kutai Kartanegara Hadiri Penandatangan Komitmen Manajemen Talenta ASN

SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2026–2031 serta Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kalimantan Timur Tahun 2026, Selasa (19/5/2026) di Pendopo Odah Etam Samarinda.

Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan Timur, unsur Forkopimda, pejabat pemerintah provinsi, serta jajaran pengurus KORPRI dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Agenda diawali dengan pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2026–2031, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Manajemen Talenta ASN oleh para kepala daerah se-Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga dirangkai dengan arahan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN.

Ditemui usai acara, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa proses manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan dan sangat membantu pemerintah daerah dalam menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan jabatan.

“Proses manajemen talenta sudah kita laksanakan, sangat membantu Pemda untuk memastikan orang yang sesuai dalam jabatan tersebut,” ujarnya.

Ia juga berharap penerapan manajemen talenta ASN dapat semakin masif diterapkan di Kukar agar seluruh ASN memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya sistem merit dalam pengembangan karier aparatur.

“Harapan kami manajemen talenta lebih masif lagi dilaksanakan di Kukar, ketika semua ASN aware maka kita bisa lebih tepat memastikan ASN mengisi jabatan,” tambahnya.

Kehadiran Bupati Kukar dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap penguatan tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis merit sistem guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui penerapan manajemen talenta ASN, diharapkan dapat tercipta sistem pembinaan karier aparatur yang lebih terukur, objektif, dan mampu mendorong peningkatan kompetensi ASN di lingkungan pemerintahan daerah.

Kegiatan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.(kk04)

« Previous Page — Next Page »