DPRD Samarinda Dorong Pemerataan Pendidikan dan Penambahan Sekolah

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti sejumlah persoalan pendidikan pada pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2026. Selain membahas penggunaan anggaran, legislatif menilai sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah hingga pemerataan akses beasiswa.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah daerah perlu memperluas cakupan program beasiswa agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya, khususnya pelajar berprestasi dan warga dari keluarga kurang mampu.

, dukungan pembiayaan pendidikan tidak seharusnya berhenti pada jenjang pendidikan dasar maupun strata satu. Pemerintah dinilai perlu membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan hingga tingkat magister dan doktoral.

“Program beasiswa perlu diperluas, baik untuk siswa berprestasi maupun masyarakat yang memiliki k

Ia menilai keberadaan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3 menjadi langkah penting dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing di masa depan. Investasi pendidikan jangka panjang, kata dia, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas daerah.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti persoalan keterbatasan kapasitas sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang terus muncul setiap tahun ajaran baru. Jumlah lulusan sekolah dasar dinilai belum sebanding dengan daya tampung SMP negeri, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Kondisi tersebut, lanjut Rohim, menyebabkan sebagian siswa mengalami kesulitan mendapatkan sekolah lanjutan.

“Masih ada lulusan SD yang belum tertampung karena kapasitas SMP negeri di sejumlah wilayah masih terbatas,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda menyusun data pendidikan yang lebih akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan sekolah baru. Wilayah dengan jumlah lulusan SD tinggi namun minim fasilitas pendidikan lanjutan dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan.

Dirinya menegaskan DPRD akan terus mengawal upaya pemerataan akses pendidikan di Kota Samarinda agar seluruh pelajar memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. (yud)

DPRD Samarinda Dorong Perda Ekonomi Kreatif untuk Dongkrak PAD

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong percepatan penataan sektor ekonomi kreatif melalui pembentukan regulasi baru yang dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar agar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, jumlah pelaku usaha yang terus berkembang di Samarinda dapat menjadi kekuatan baru bagi peningkatan pendapatan daerah apabila didukung regulasi yang jelas.

“Potensi UMKM di Samarinda cukup besar dan bisa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah,” ujar Helmi, Selasa (19/5/26).
Ia menjelaskan, rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian

hukum sekaligus mendukung penataan sektor ekonomi kreatif secara lebih profesional. Kehadiran regulasi dinilai penting agar pelaku UMKM memiliki arah pengembangan usaha yang lebih terstruktur.

“Dengan adanya perda baru nantinya, pelaku UMKM diharapkan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pengelolaannya bisa lebih tertata dan profesional,” katanya.

Dalam usulan yang dibahas pada rapat paripurna, DPRD turut mendorong sejumlah langkah strategis seperti pemetaan potensi ekonomi kreatif, dukungan permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan ruang kreatif bagi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi Samarinda di luar sektor sumber daya alam.

Sektor ekonomi kreatif yang dimaksud mencakup berbagai subsektor seperti kuliner, fesyen, kriya, seni pertunjukan, film, animasi, aplikasi, hingga gim. Di Samarinda, subsektor kuliner dan kriya dinilai memiliki peluang berkembang lebih cepat karena didukung pasar lokal yang besar serta kedekatan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

DPRD juga menilai sektor ekonomi kreatif dapat menjadi sumber PAD baru di tengah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan dari pajak dan retribusi. Apalagi, kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah disebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Pemerintah kota nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan modal kepada pelaku UMKM. Ketika usaha mereka berkembang, tentu kontribusinya terhadap PAD Samarinda juga akan semakin besar,” ungkap Helmi.

Selain berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, penguatan sektor UMKM dinilai dapat membuka lapangan kerja baru dan membantu menekan angka pengangguran di Kota Samarinda. (yud)

DPRD Samarinda Minta Segiri Penuhi Standar FIFA

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah mempercepat pembenahan fasilitas Stadion Segiri menyusul agenda internasional yang akan dijalani Borneo FC Samarinda dalam ajang Asian Football Confederation (AFC).

Komisi III DPRD Samarinda menilai kesiapan stadion menjadi faktor penting karena pertandingan internasional tidak hanya membawa nama klub, tetapi juga mencerminkan citra Kota Samarinda di mata dunia.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah terkait perlu bergerak cepat memastikan Stadion Segiri memenuhi standar FIFA sebelum kompetisi dimulai.

Ia menekankan koordinasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus diperkuat melalui inspeksi menyeluruh terhadap fasilitas stadion.

“Menjelang kompetisi AFC yang akan diikuti Borneo FC, kami meminta Dispora bersama PUPR segera mengevaluasi seluruh fasilitas Stadion Segiri dan segera membenahi bagian yang masih belum sesuai standar,” ujar Rohim, Selasa (19/5/26).

Menurutnya, persyaratan pertandingan internasional jauh lebih ketat dibandingkan kompetisi domestik. Karena itu, seluruh aspek stadion harus dipastikan siap agar tidak menimbulkan hambatan saat proses verifikasi AFC maupun ketika pertandingan berlangsung.

Salah satu poin yang menjadi perhatian DPRD adalah kualitas pencahayaan stadion. Sistem lampu dinilai sangat vital, terutama jika pertandingan digelar malam hari dan disiarkan secara langsung.

“Fokus utama kami salah satunya pada pencahayaan stadion dan fasilitas pendukung lainnya agar seluruhnya memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan AFC,” katanya.

Selain lampu penerangan, DPRD juga meminta pengecekan fasilitas lain seperti ruang ganti pemain, area media, akses penonton, hingga kondisi rumput lapangan. Semua elemen tersebut dinilai harus berada dalam kondisi optimal sebelum laga dimulai.

Pansus LKPJ DPRD Samarinda memandang ajang AFC sebagai peluang besar bagi Kota Tepian untuk menunjukkan kapasitas sebagai tuan rumah pertandingan bertaraf internasional. Kehadiran klub luar negeri dan para suporternya juga diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap citra daerah.

“Kami ingin saat pertandingan berlangsung nanti, Stadion Segiri benar-benar siap digunakan. Ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga menyangkut nama baik Samarinda di tingkat internasional,” tambahnya.

DPRD Samarinda turut meminta Dispora dan PUPR segera menyusun tahapan kerja yang jelas mengingat waktu pelaksanaan kompetisi semakin dekat. Langkah tersebut dianggap penting agar proses pembenahan stadion tidak mengganggu persiapan tim menghadapi kompetisi AFC. (yud)

Bupati Kukar Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Peradaban dan Pembangunan Daerah

TENGGARONG — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menunjukkan dukungannya terhadap penguatan peran mahasiswa dalam pembangunan daerah saat membuka Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (18/5/2026).

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Aulia Rahman Basri sebagai simbol dimulainya forum konsolidasi mahasiswa tingkat regional tersebut. Rakerpus BEM se-Kalimantan tahun ini diikuti perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Kalimantan dengan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) sebagai tuan rumah penyelenggara.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu menjadi ruang strategis bagi mahasiswa untuk memperkuat koordinasi, mempererat solidaritas, serta menyatukan gagasan dalam merespons berbagai isu pembangunan dan kemajuan kawasan Kalimantan.

Aulia menegaskan, mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen perubahan dan mitra strategis pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, pemikiran kritis dan konstruktif dari kalangan akademisi muda sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.

“Apa yang kalian hasilkan hari ini akan menjadi gagasan besar untuk pembangunan di tempat kita di esok hari,” tegas Aulia.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para Ketua dan pengurus BEM se-Kalimantan yang dinilai sebagai putra-putri terbaik daerah yang memiliki kapasitas kepemimpinan serta kepedulian terhadap masa depan Kalimantan.

“Berikan ide dan gagasan terbaik dalam Rakerpus ini yang nantinya bisa memberikan manfaat besar bagi Pulau Kalimantan,” ujarnya.

Mengusung tema “Meneguhkan Barisan Mahasiswa Kalimantan Sebagai Penjaga Arah Peradaban Nusantara”, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi, pemikiran strategis, serta langkah kolaboratif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kalimantan, terlebih di tengah posisi strategis pulau ini sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Aulia juga berpesan agar mahasiswa terus menjaga persatuan dan kekompakan dalam bergerak serta menyuarakan kepentingan masyarakat.

“Jaga kekompakan, karena dengan kekompakan kita bisa bergerak dan dengan bergerak kita bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar demi kemajuan bersama,” pesannya.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran besar dalam menjaga arah pembangunan bangsa, tidak hanya sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai pemberi solusi dan penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kukar sendiri terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai sektor pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, sosial kemasyarakatan, ekonomi kreatif, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan dinilai menjadi bagian penting dalam mencetak calon pemimpin masa depan yang visioner, inovatif, dan berintegritas.

Bupati berharap pelaksanaan Rakerpus selama tiga hari tersebut mampu menghasilkan rumusan program kerja serta solusi terbaik yang dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kalimantan dan Indonesia secara luas.(kk06)

DPRD Desak Pemkot Segera Operasikan Teras Samarinda Tahap II

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti rencana pengoperasian Teras Samarinda tahap II pada 2026. Legislator meminta pemerintah tidak menunda pemanfaatan fasilitas yang pembangunannya telah selesai agar keberadaannya segera memberi manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan proyek strategis yang telah rampung dikerjakan harus segera dioperasikan sesuai tujuan awal pembangunan.

Menurutnya, apabila seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak pada 2025, maka fasilitas tersebut seharusnya sudah dapat digunakan masyarakat pada tahun berikutnya.

“Kalau pekerjaan sudah selesai sesuai ketentuan kontrak pada 2025, maka pada 2026 fasilitas itu sudah layak untuk mulai difungsikan,” ujarnya, Senin (18/5/26).

Rohim menilai Teras Samarinda tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik baru, tetapi juga memiliki potensi menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu mendukung pergerakan ekonomi daerah.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah benar-benar siap digunakan setelah pembangunan fisik rampung. Ia mengingatkan agar kendala teknis tidak menjadi alasan tertundanya operasional fasilitas publik tersebut.

“Jangan sampai proyek yang sudah selesai justru belum bisa dimanfaatkan maksimal hanya karena masih ada persoalan teknis yang belum dibereskan,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi apabila masih terdapat hambatan yang mengganggu operasional fasilitas tersebut.

Selain menyoroti Teras Samarinda tahap II, DPRD Kota Samarinda turut memberi perhatian terhadap sejumlah proyek lain yang telah selesai dibangun, seperti kolam retensi dan berbagai fasilitas umum lainnya agar segera difungsikan.

Menurutnya, percepatan operasional fasilitas publik penting dilakukan supaya masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari pembangunan yang telah menggunakan anggaran pemerintah daerah. (yud)

« Previous Page — Next Page »