Wakil Ketua DPRD Paser Tampung Beragam Usulan Saat Reses

TANA PASER– Kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan dukungan sektor pertanian masih menjadi perhatian utama masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot. Hal itu terungkap dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, H. Hendrawan Putra, yang berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) I pada 8–13 Juni 2026.

Pada pertemuan bersama dengan warga Desa Perepat, Desa Sungai Langir, dan Kelurahan Tanah Grogot, berbagai usulan disampaikan masyarakat mulai dari peningkatan jalan antar desa, perbaikan drainase, pembangunan jalan usaha tani, hingga penyediaan sarana pertanian dan akses air bersih.

Hendrawan mengatakan reses menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat yang berkembang di setiap wilayah. Melalui pertemuan seperti ini ia bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga.

“Semua masukan akan kami catat dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah,” kata Hendrawan Putra usai reses di kediamannya, Rabu (10/6/2026) malam.

Selain pembangunan infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan lantai jemur padi, alat cetak sawah, serta jaringan air bersih bagi kawasan yang belum terlayani PDAM.

Di wilayah pesisir, warga mengharapkan bantuan mesin keriting dan alat tangkap ikan untuk menunjang produktivitas nelayan. Sementara di Kelurahan Tanah Grogot, kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Menurut Hendrawan, sejumlah usulan tersebut sebenarnya telah diajukan pada periode sebelumnya. Namun, kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran membuat belum seluruh program dapat direalisasikan pada tahun ini.

“Usulan yang belum terakomodasi akan kembali kami dorong agar bisa masuk dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD 2027,” katanya.

Politisi yang telah tiga periode duduk di DPRD Paser itu menegaskan pihaknya akan mengawal setiap aspirasi yang masuk agar dapat menjadi prioritas dalam penyusunan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Ia optimistis kebutuhan masyarakat yang belum terwujud pada Tahun Anggaran 2026 masih memiliki peluang untuk direalisasikan pada tahun berikutnya seiring penyesuaian kemampuan keuangan daerah.

“Kami akan memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada saat reses. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkannya hingga masuk dalam program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.

Di sisi lain, Hendrawan menyebut beberapa usulan masyarakat yang telah diakomodasi dalam APBD 2025 saat ini sedang berproses untuk direalisasikan. Ia berharap program-program tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya sekaligus menjadi bukti komitmen DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.(tw)

---