Jasa Raharja Hadiri Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL), Perkuat Sinergi Keselamatan Berlalu Lintas

SAMARINDA – Jasa Raharja Cabang Samarinda menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) untuk memperkuat sinergi keselamatan berlalu lintas yang diselenggarakan di Samarinda Theme Park, Rabu, 16 April 2026.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang Jasa Raharja Samarinda, Patria Adiwibawa, serta para pemangku kepentingan terkait di bidang lalu lintas. FKLL merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar instansi dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Pada forum ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari evaluasi kondisi lalu lintas, upaya pencegahan kecelakaan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Patria Adiwibawa menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menciptakan sistem lalu lintas yang aman dan berkeselamatan.

“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,” ungkapnya.

Selain itu, Jasa Raharja juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui percepatan proses penjaminan dan santunan, serta aktif berperan dalam kegiatan pencegahan kecelakaan. Kegiatan FKLL ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. (*)

Wakil Bupati Kutai Timur Soroti Dampak Rencana Penghapusan Bankeu Provinsi

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan kekhawatirannya atas rencana penghapusan skema Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke daerah. Kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan kebuntuan pembangunan pada sektor-sektor yang secara regulasi merupakan otoritas provinsi, namun berada di wilayah kabupaten.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan, Bankeu selama ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk menjembatani keterbatasan wewenang daerah. Mengacu pada regulasi pembagian urusan pemerintahan, terdapat sektor-sektor tertentu yang tidak dapat didanai oleh APBD kabupaten karena merupakan domain provinsi.

“Misalnya bantuan untuk sektor kelautan dan nelayan. Itu sepenuhnya wewenang provinsi. Jika Bankeu ditiadakan, kami di daerah tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan bantuan tersebut meski masyarakat sangat membutuhkan,” ujar Mahyunadi di Sangatta, Kamis (16/4/2026).

Mantan Ketua DPRD Kutim tersebut menekankan bahwa tanpa dukungan pendanaan provinsi melalui Bankeu, pemerintah kabupaten hanya akan menjadi “penonton” terhadap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan provinsi. Hal ini mencakup infrastruktur jalan provinsi maupun bantuan pertanian skala luas yang bersifat lintas wilayah.

Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mencari formulasi kreatif jika memang bermaksud melakukan restrukturisasi anggaran. Menurutnya, esensi dari dukungan dana tersebut harus tetap ada, apa pun nomenklaturnya.

“Pemerintah provinsi harus memikirkan bagaimana mengubah Bankeu ini menjadi format baru tanpa menghilangkan substansinya. Apakah dialihkan menjadi belanja langsung atau bentuk lain, yang terpenting program pembangunan di daerah tetap berjalan,” ucap Mahyunadi.

Selain persoalan teknis anggaran, Mahyunadi menyoroti implikasi politis terhadap fungsi reses anggota DPRD. Selama ini, aspirasi konstituen yang diserap melalui reses kerap diakomodasi melalui skema Bankeu.

Jika skema ini dihapus tanpa mekanisme pengganti yang melibatkan usulan legislatif, dikhawatirkan akan terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakil rakyat.

“Aspirasi diserap tiga kali dalam setahun melalui reses. Jika usulan tersebut tidak bisa direalisasikan dalam bentuk program nyata karena ketiadaan pos anggaran, stabilitas kepercayaan publik bisa terganggu,” tambahnya.

Pemkab Kutim berharap skema pendanaan dari provinsi tetap mengalir ke daerah agar pembangunan pada sektor-sektor wajib provinsi di wilayah Kutim tidak terbengkalai. Koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang menjamin keberlanjutan layanan publik.(kopi13)

PWI Kaltim Gelar Halalbihalal, Hadirkan Wali Kota Samarinda Bicara Jurnalisme Kenabian

SAMARINDA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim akan menggelar kegiatan Halal Bihalal sebagai momentum Syawalan sekalilgus silaturahmi antarinsan pers. Kegiatan ini akan berlangsung di Gedung PWI Kaltim, Jalan Biola Nomor 8, Samarinda, Sabtu, 18 April 2026,

PWI Kaltim akan menghadirkan Andi Harun yang juga Wali Kota Samarinda untuk berbicara tentang Jurnalisme Kenabian. Tema ini diusung sebagai upaya memperkuat kembali peran pers terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah tingginya distraksi dalam profesi ini.

Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengatakan, tema tersebut cukup relevan disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Menurut Rahman, sapaannya, Andi Harun dipilih untuk berbicara tema tersebut karena dianggap mampu mewakili suara penguasa dalam kapasitasya sebagai wali kota, juga sebagai politisi yang pernah terjun di dunia jurnalistik.

“Pak Andi Harun lama memegang jabatan politik. Mulai dari anggota legislatif, ketua partai di tingkat daerah hingga kini sebagai wali kota. Interaksinya dengan pers tentu memberikan pengalaman mendalam. Nah, pengalaman itu yang ingin kami dengarkan dari perspektifnya melihat pers,” kata Rahman.

Pria yang juga Pemimpin Redaksi Koran Samarinda Pos (Sapos) ini menjelaskan, Jurnalisme Kenabian bukan sesuatu yang baru. Dalam berbagai jurnal dan literasi teman tersebut kerap dibahas di lingkungan akademik. Secara sederhana Jurnalisme Kenabian (profetik) adalah paradigma jurnalistik yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Tujuannya untuk membawa perubahan sosial menuju kebaikan. “Jurnalisme ini meneladani sifat-sifat nabi seperti jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas, guna menyajikan berita yang faktual, mendidik, serta berlandaskan cinta kasih,” kata Rahman.

Tema “Jurnalisme Kenabian” diangkat untuk mengingatkan kembali peran penting jurnalis yang tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengemban misi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Konsep ini menitikberatkan pada empat pilar utama, yaitu Sidiq (kebenaran), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (kecerdasan/kebijaksanaan).

Dia menyampaikan bahwa kehadiran Wali Kota Andi Harun sebagai pembicara diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya di tengah dinamika pembangunan di daerah. “Kegiatan ini jembatan silaturahmi. Kami ingin semangat Idulfitri membawa energi positif bagi wartawan di Kaltim untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah,” ujar Rahman.

Ketua Panitia Pelaksana Sardiman menambahkan, rencana mendatangkan Andi Harun sebagai pembicara pada kegiatan ini sudah cukup lama. Pihaknya bahkan telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Samarinda tersebut beserta jajarannya pada 2 April 2026 lalu.

“Kami mengundang pejabat eksekutif ke kantor PWI sebagai langkah strategis dan sinergi antarpilar demokrasi. Kebetulan di momen halal bi halal ini kami mengundang Wali Kota Samarinda Pak Andi Harun,” tambah Bento, sapaan akrabnya, yang juga merupakan wartawan di media Koran Kaltim. (*)

Perumdam Tirta Kencana Jadwalkan Perbaikan Plat Settler di IPA Cendana

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum  (Perumdam)  Tirta Kencana Kota Samarinda menjadwalkan perbaikan plat settler 1 di IPA Cendana 4, Kamis (16/4/2026).

Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Taufik menyampaikan perbaikan ini untuk menjaga kualitas air yang akan diidistrusikan kepada pelanggan Perumdam.

Dampak pekerjaan tersebut mengurangi debit produkai serta aliran distribusi akan terganggu jalur dari di IPA Cendana   diantaranya Jalan Cendana,  Jalan Antasari, Jalan Bengeris, Jalan MT Haryono, Jalan Juanda, Jalan Kadrie Oening, Jalan M Yamin, Jalan RE Martadinata, Jalan Pasundan, Jalan Siradj Salman, Jalur Reservoar Segiri, Jalur Reservoar Pembangunan, Jalur Reservoar AWS dan Jalur KOREM sekitarnya, Keliurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir.

Selama proses pekerjaan berlangsung, akan terjadi pengurangan debit air dari IPA Cendana. Sebagai solusi untuk menjaga ketersediaan air dan tekanan air pelanggan, akan dilakukan pengalihan aliran dari jalur IPA Bendang ke jalur IPA Cendana.

Diharapkan dengan langkah ini, pelayanan air tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian tekanan, serta kualitas air yang diterima pelanggan menjadi lebih baik setelah pekerjaan selesai.

Atas nama manajemen dirinya menyampaikan  permohonan maaf atas terganggunya layanan ini. Petugas tengah lakukan pekerjaan tersebut  diupayakan bisa secepatnya selesai agar aliran distribusi bisa kembali normal dan lancar kembali.

Untuk informasi dan pelaporan  bisa disampaikan ke hotline 0541 -2088100 atau Chat WA ke 0811553536 Atau informasi juga bisa dilihat melalui media sosial FB dan IG. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. (*/adv).

Dispar Kaltim Gelar Bimtek Manajemen Pra Produksi Film

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi Kreatif dengan fokus pada “Manajemen Pra Produksi Film”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 15-16 April 2026, di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan, subsektor film merupakan bagian penting pada industri ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar agar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, film juga berperan sebagai media ekspresi budaya dan identitas bangsa.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital serta meningkatnya konsumsi konten audiovisual membuka peluang luas bagi pelaku industri film, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya pada aspek manajemen pra produksi.

“Pra produksi merupakan tahapan krusial yang menentukan kualitas keseluruhan proses produksi film. Perencanaan yang kurang matang sering kali berujung pada pembengkakan biaya, ketidakefisienan, hingga risiko kegagalan produksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang manajemen pra produksi juga menjadi kendala tersendiri, terutama bagi pelaku film di daerah. Banyak di antaranya belum mendapatkan akses pelatihan yang sistematis dan terstruktur.

Melalui kegiatan bimtek ini, Dispar Kaltim berupaya meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di bidang film, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun profesionalisme. Peserta dibekali pemahaman menyeluruh terkait tahapan pra produksi, mulai dari pengembangan ide, penyusunan skenario, perencanaan produksi, hingga pengelolaan tim dan anggaran.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kemampuan teknis seperti penyusunan anggaran, penjadwalan, perekrutan tim, pencarian lokasi, serta manajemen sumber daya guna meminimalisasi kendala produksi.

Dirinya berharap, melalui bimtek tersebut, para peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola tahapan pra produksi secara efektif, efisien, dan sistematis. Dengan demikian, karya film yang dihasilkan mampu memiliki kualitas tinggi serta daya saing di industri.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif agar membangun jejaring (networking). Hal ini dinilai penting guna mendorong kolaborasi serta membuka peluang tindak lanjut berupa pengembangan proyek film di masa mendatang.

“Melalui forum ini, kami berharap peserta dapat aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas jaringan kerja sama, sehingga dapat melahirkan karya-karya film yang lebih berkualitas dari Kalimantan Timur,” pungkasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »