Tren Perceraian di Indonesia Masih Tinggi

SAMARINDA — Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meski data resmi tahunan 2025 belum dirilis sepenuhnya, sejumlah laporan sementara mengindikasikan tren perceraian hingga kini belum menunjukkan penurunan signifikan.

Laporan Pengadilan Agama dilansir dari Netralnews.com, hingga September 2025 tercatat lebih dari 317 ribu putusan perceraian di tingkat nasional. Angka tersebut merupakan akumulasi perkara yang telah diputus pengadilan dan menggambarkan besarnya persoalan perceraian di masyarakat, meskipun data final tahunan masih menunggu rekapitulasi lengkap.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Sepanjang 2024, tercatat sekitar 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (88.985 kasus), Jawa Timur (79.293 kasus) dan Jawa Tengah (64.937 kasus) menjadi wilayah dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia pada 2024.

Di tingkat regional, Provinsi Kalimantan Timur BPS mencatat lebih dari 6.200 kasus perceraian sepanjang 2024. Ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Kalimantan setelah Kalimantan Selatan.

Sementara itu, data Pengadilan Agama Pengadilan Agama Samarinda pada 2024 menunjukkan terdapat sekitar 2.030 kasus perceraian, dengan dominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri mencapai sekitar 74,3 %.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, mengakui tren perceraian masih tinggi meski data final sepanjang 2025 belum dirilis secara resmi.

“Kami memang belum menerima data final dari Pengadilan Agama, tetapi melihat dinamika yang ada, angka perceraian cukup tinggi di masyarakat,” ujar Khaliq.

Menurutnya, jika dirata-ratakan dalam setahun, angkanya bisa mencapai ratusan ribu kasus di tingkat nasional. Sejumlah faktor penyebab perceraian yang sering muncul di Kaltim juga sejajar dengan tren nasional. Persoalan ekonomi, yaitu tekanan finansial yang berimbas pada keharmonisan keluarga, perselisihan terus-menerus tanpa penyelesaian efektif di rumah tangga.

Pengambilan keputusan yang tidak matang dalam pernikahan awal juga menjadi sebab, lalu pengaruh teknologi dan penggunaan informasi teknologi (IT) yang turut memberi tekanan pada relasi pasangan.

Temuan BPS juga mengungkap, penyebab perceraian dominan di Indonesia berasal dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti persoalan ekonomi, dan faktor lainnya seperti meninggalkan salah satu pihak dalam pernikahan. (intan)

Demokrasi Tak Hanya Politik, Pasar dan Dunia Usaha Ikut Dibahas

KUKAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus mendorong penguatan pemahaman demokrasi di seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang menyasar kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Upaya ini dilakukan agar praktik demokrasi di daerah berjalan sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Penguatan Demokrasi ke-12 yang digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (20/12/2025), mengangkat tema “Hak dan Kewajiban Pasar dan Dunia Usaha”.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, termasuk di sektor ekonomi dan usaha.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses politik, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bagaimana pasar dan pelaku usaha menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

“Demokrasi juga harus diterapkan dalam pasar dan dunia usaha, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, memaparkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, aturan hukum, serta kepentingan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, akademisi Masrani, menyoroti pentingnya kesadaran pelaku pasar dan dunia usaha terhadap nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial.

Menurutnya, pasar yang sehat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kewajiban semua pihak dijalankan secara seimbang.

“Pasar yang sehat lahir dari keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan,” terangnya. (intan)

Kanwil Imigrasi Kaltim Dinobatkan Sebagai Imigrasi Terbaik

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur resmi menyandang predikat sebagai Kantor Wilayah Terbaik Bidang Teknis Imigrasi Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester II dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Penghargaan ini menjadi pengakuan tertinggi atas dedikasi Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dalam mengoptimalkan fungsi teknis keimigrasian, mulai dari pelayanan paspor, pengawasan orang asing, hingga penguatan gerbang internasional, khususnya di tengah peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan, apresiasi ini diberikan kepada wilayah yang menunjukkan konsistensi dalam mencapai target kinerja dengan melampaui standar yang ditetapkan. Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim dinilai unggul dalam integrasi sistem digital keimigrasian serta ketajaman pengawasan wilayah yang sangat efektif sepanjang tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kaltim, Syahrioma Delavino menyatakan pencapaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Imigrasi se-Kalimantan Timur

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan amanah besar untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas internasional di wilayah Kalimantan Timur dan IKN,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Syahrioma Delavino adalah anak jati Riau kelahiran Kota Dumai dan pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan tinggi dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja selama satu tahun berjalan. Kanwil Kaltim tercatat
menunjukkan performa luar biasa dalam efisiensi layanan berupa percepatan proses administrasi berbasis digital. Kemudian pengawasan wilayah yaitu penegakan hukum keimigrasian yang humanis namun tegas. Selain itu Imigrasi Kaltim juga melakukan sinergi instansi berupa kolaborasi solid dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Dengan diraihnya predikat terbaik ini, Kanwil Imigrasi Kaltim diharapkan menjadi role model bagi wilayah lain dalam mengimplementasikan kebijakan teknis keimigrasian yang modern, transparan, dan akuntabel di masa depan.(rls)

Hadiri HLM TPID–TP2DD Kaltim, Pemkab Kukar Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah

SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani bersama perwakilan 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Maratua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).

HLM TPID–TP2DD dibuka  Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang didampingi Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan tidak semakin ringan, terutama seiring meningkatnya arus pendatang ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Tema yang kita angkat hari ini adalah memperkuat sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, apalagi dengan perkembangan Ibu Kota Negara,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk yang datang dan menetap di kawasan IKN dalam satu hingga dua tahun ke depan berpotensi menekan pasokan pangan, distribusi, dan harga. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan daerah dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Kita akan menghadapi banyak pendatang baru di IKN. Maka digitalisasi keuangan harus diperbanyak. Memang sudah banyak kabupaten dan kota yang berjalan, tapi ini harus dipercepat dan diperdalam,” tegasnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di seluruh Kalimantan Timur. Berdasarkan data terakhir, inflasi Kalimantan Timur per November 2025 tercatat sebesar 2,28 persen secara year-on-year, sementara year-to-date berada di angka 1,96 persen.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dalam paparannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 pada tahun pertama menunjukkan perkembangan yang positif.

“Sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan peta jalan tersebut, sementara Kabupaten Mahakam Ulu masih dalam proses penyelesaian regulasi di Bagian Hukum. Capaian ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga,” terangnya.

Ia menambahkan, ke depan koordinasi lintas sektor dan konsistensi pelaksanaan program pengendalian inflasi akan terus diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, TPID Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai langkah strategis pengendalian harga dan pasokan pangan. Upaya tersebut antara lain melalui 27 kali operasi pasar, Gerakan Pangan Murah sebanyak 493 kali di tingkat provinsi dan 482 kali di tingkat kabupaten/kota, serta pemantauan harga dan stok pangan secara harian di seluruh wilayah.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kukar Ahyani Fadianur Diani turut didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya. (kk01).

TPID dan TP2DD Kaltim Gelar High Level Meeting, Perkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Keuangan Daerah

SAMARINDA – Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga mendorong ekonomi di Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Merajut sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan” di Kantor Bank Indonesia Kaltim, (18/12/2025).

Kegiatan dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, selaku Ketua TPID Provinsi Kaltim. Acara juga dihadiri Perwakilan Kemenko Perekonomian RI, Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Kabinda Kaltim, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov Kaltim, Kepala Dirjen Perbendaharaan Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, TPID Kab/Kota, Kepala Dinas Terkait.

Pada gelaran ini ini turut diluncurkan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau) Kalimantan Timur, yaitu sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan untuk memantau dinamika harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis secara real-time serta tidak hanya kuratif tetapi juga preventif.

Mandau Kaltim menjadi instrumen pendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data hasil kolaborasi (DPTPH, Disperindag, BPS, BMKG, BULOG, BUMD, Pemkab/ pemkot). Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Budi Widihartanto memaparkan strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya menjelang HBKN, antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara. Peluncuran Mandau Kaltim diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan pengendalian inflasi Kalimantan Timur ke depan.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan pada tiga fokus utama, yaitu: pertama, mendorong efektivitas kebijakan P2DD untuk mendukung kemandirian fiskal dan pencapaian target pembangunan daerah tanpa menambah beban masyarakat; kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah; dan ketiga, percepatan realisasi serta peningkatan ketepatan sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penguatan tersebut sejalan dengan arahan Wakil Gubernur Kalimantan Timur menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Selain itu pengatan TPID dan TP2DD juga harus dilakukan dengan melakukan penguatan dengan pemberian anggaran.

Pada laporannya Sekda Kaltim, Sri Wahyunu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendapatkan penghargaan Juara 1 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, Juara 1 TPID Kabupaten Berprestasi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Juara 2 TPID Kota Terbaik oleh Kota Samarinda, Juara 3 TPID Kab/Kota Berprestasi oleh Kota Bontang, serta penghargaan TP2DD Terbaik Wilayah Kalimantan yang diraih Provinsi Kalimantan Timur (Provinsi Terbaik I), Kota Balikpapan (Kota Terbaik I), Kota Bontang (Kota Terbaik II), Kota Samarinda (Kota Terbaik III), dan Kabupaten Kutai Barat (Kabupaten Terbaik II).

Penghargaan TPID dan TP2DD ini menjadi modal untuk memperkuat kinerja ke depan, dengan komitmen bersama menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Sebagai komitmen dan tindak lanjut HLM ini Pemerintah Kabupaten kota akan melaksanakan pengendalian inflasi berdasarkan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027 yang telah disusun dan menyelesaikan penyusunan Roadmap TP2DD. (*)

« Previous Page — Next Page »