Wagub Kaltim Klarifikasi Isu Rumah Dinas Gubernur dan Wagub

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberikan penjelasan lanjutan tentang isu rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang ramai dibicarakan. Dalam penjelasannya, Seno Aji menyatakan anggaran Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah di APBD 2025 digunakan untuk rehabilitasi bangunan, perbaikan sistem keamanan, dan perlengkapan pendukung kegiatan resmi.

Seno Aji menjelaskan, rumah jabatan dan ruang kerja gubernur serta wakil gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik.

”Anggaran tersebut tersebar dalam puluhan item belanja, termasuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, dan ruang kerja wakil gubernur,” kata Seno Aji, Kamis (02/04/2026).

Dikatakan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah beberapa kali dibuka lebar-lebar untuk ribuan warga pada beberapa momen, termasuk saat Idulfitri. Warga bebas datang bersilaturahmi, berfoto, dan makan bersama.

”Itu menunjukkan rumah ini benar-benar menjadi rumah rakyat, bukan sekadar tempat tinggal pejabat,” kata Seno Aji.

Seno Aji juga menjelaskan, pola pengusulan dan penganggarannya mengikuti mekanisme standar penyusunan APBD daerah, dan seluruh proses ini diaudit dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga terbuka atas kritik dan saran terkait dengan kinerja sebagai pengambil kebijakan di daerah. (*)

Perbaikan Filter IPA 2, Debit Produksi Berkurang

SAMARINDA – Instalasi Pengolahan Air  (IPA) Gunung Lingai melakukan perbaikan filter IPA 2 sedimen, Jumat (3/4/2026).

“Perbaikan akan berimbas pada gangguan pengurangan debit produksi,” kata Manajer Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Taufik.

Diperkirakan imbas pekerjaan pengurasan ini beberapa wilayah dari jalur tersebut akan mengalami gangguan distribusi. Adapun wilayah yang terganggu aliran distribusi selama pengurasan antara lain Joyomulyo dan sekitarnya, Belimau, Jalan Kebon Agung, Mugirejo, Perum Citra Land, Perum Artas, Perum Alaya, Borneo Mukti 1, Jalan DI Panjaitan, Jalan Damanhuri serta pelayanan booster Panjaitan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat dan pelanggan di jalur aliran  IPA yang sedang dikuras tersebut  untuk bisa menampung air sebagai persediaan selama masih mengalir karena selama pengurasan berlangsung aliran distribusi dihentikan sementara” terang Taufik.

Untuk informasi dan pelaporan hubungi Hotline 0541-2088100 atau Chat WA ke 0811553536 (*/adv)

Perumdam Tirta Kencana Ingatkan Dampak El Nino

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi dampak fenomena Godzilla El Nino yang menyebabkan kemarau panjang ekstrem.

Humas Perumdam Tirta Kencana, Taufik menyampaikan, dampak yang mungkin terjadi antara lain penurunan ketersediaan air baku, tekanan air mengecil hingga tidak mengalir di jam tertentu, distribusi air tidak merata di beberapa wilayah.

Taufik mengingatkan agar pelanggan dapat mengantisipasi antara lain menghemat penggunaan air secara bijak, menampung air saat aliran normal (tandon/penampungan), mengutamakan penggunaan air untuk kebutuhan pokok serta memeriksa instalasi rumah agar tidak terjadi kebocoran

“Kami selalu berupaya untuk mengoptimalisasi produksi dan distribusi air, pengaturan pola distribusi dan selalu melakukan pemantauan intensif sumber air baku,” kata Taufik, Rabu (1/4/2026) (*)

Pemrov Kaltim Targetkan Seluruh Daerah Raih WTP

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Selasa (31/3/2026).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data serta dokumen keuangan secara terbuka sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Seluruh perangkat daerah harus kooperatif. Ini penting agar hasil pemeriksaan benar-benar mencerminkan kondisi riil tata kelola keuangan kita,” ujarnya.

Ia menargetkan seluruh daerah di Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Gubernur juga menekankan proses audit BPK harus dipandang sebagai momentum perbaikan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Yang paling utama, APBD harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh kepala daerah. Ia menegaskan pentingnya dukungan aktif dari pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami membutuhkan dokumen yang lengkap dan akurat agar hasil audit bisa memberikan gambaran yang utuh,” katanya.

Penyerahan LKPD ini diikuti seluruh kepala daerah di Kaltim, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Usai kegiatan, gubernur juga menggelar diskusi tertutup dengan para bupati dan wali kota untuk membahas arah pembangunan di masing-masing daerah. (sam)

Mahasiswa Unmul Beri “Kartu Merah” Program Gratispol

SAMARINDA – Aksi simbolis “kartu merah” mewarnai forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM) di Universitas Mulawarman, Selasa (31/3/2026). Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menjadi sasaran kritik mahasiswa yang menyoroti pelaksanaan program pendidikan Gratispol.

Aksi tersebut muncul di tengah diskusi yang membahas berbagai isu strategis daerah, terutama sektor pendidikan. Mahasiswa menilai masih terdapat persoalan dalam implementasi kebijakan, khususnya terkait akses informasi dan kejelasan program.

Beberapa mahasiswa dari BEM KM Unmul bahkan membawa poster-poster bertuliskan “Gratispol Gagalpol”. Tulisan itu memperolok program andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Menanggapi hal itu, Seno Aji tidak mempersoalkan bentuk protes yang disampaikan. Ia menilai aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi di lingkungan kampus.

“Ini bentuk aspirasi yang harus kita dengarkan. Kritik dari mahasiswa penting sebagai bahan evaluasi pemerintah,” ujarnya usai kegiatan.

Ia mengakui, salah satu kendala utama dalam program pendidikan gratis ini adalah minimnya sosialisasi, sehingga banyak mahasiswa belum memahami mekanisme maupun manfaat yang tersedia.

Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Kaltim akan menyiapkan layanan call center khusus untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses. Layanan ini dirancang terintegrasi dengan beberapa operator, bahkan ditargetkan dapat beroperasi selama 24 jam. Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat sosialisasi langsung ke kampus-kampus dengan melibatkan pihak rektorat dan tim percepatan pembangunan daerah.

Seno menegaskan, komitmen pemerintah tetap pada tujuan utama, yakni memastikan mahasiswa di Kalimantan Timur dapat mengenyam pendidikan tanpa terbebani biaya.

“Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa,” tegasnya.

Ia juga membuka ruang dialog lebih luas dengan mahasiswa, termasuk organisasi kemahasiswaan, agar perbedaan persepsi yang selama ini muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung. (sam)

« Previous Page — Next Page »