IRMA Fair 2025 Berakhir, Sri Muntai Dinobatkan sebagai Juara Begerakan Sahur

TENGGARONG – Kegiatan IRMA Fair yang digelar dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadhan 1446 H oleh Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Ikatan Remaja Masjid (IRMA) Masjid Agung Sultan Adji Muhammad Sulaiman berakhir dan ditutup Asisten III Sekretariat Daerah Kutai Kartanegara Dafip Haryanto, Kamis (27/03/25) malam.

Berbagai lomba telah berhasil digelar, di antaranya lomba Habsyi, Fashion Show busana muslim, Kreasi Odah Bejual, Mewarnai Anak-Anak, Ranking 1 Islami, Videografi, Promosi “LPR”, Anak Sholeh, dan Lomba Begerakan Sahur yang berhasil dijuarai Sri Muntai.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten III Dafip Haryanto menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan IRMA Fair Ramadan dengan meriah. Kegiatan ini tidak hanya untuk syiar Islam, namun juga membangun sinergi dengan pengembangan ekonomi rakyat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam berkarya,” ujar Dafip Haryanto.

Ia juga berpesan agar para pemuda Kukar bisa terus berkembang lebih maju lagi, dengan penumbuhan ide-ide baru. Dengan harapan apa yang sudah dilakukan sekarang bisa menjadi trigger untuk kegiatan di tahun depan.

Acara dirangkai dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba IRMA Fair Ramadhan 2025 dan ditutup dengan penampilan juara begerakan sahur 2025, Sri Muntai. (adv)

DPRD PPU Serahkan 1.125 Usulan Pokok Pikiran untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi menyerahkan 1.125 usulan pokok pikiran kepada Pemerintah Kabupaten PPU. Usulan ini mencakup 19 bidang pembangunan dan merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh para anggota DPRD.

Penyerahan usulan ini dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU 2026.

Rincian 1.125 usulan pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

– Bidang Pendidikan: 93 usulan

– Bidang Kesehatan: 9 usulan

– Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 574 usulan

– Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan: 1 usulan

– Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman: 78 usulan

– Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi: 13 usulan

– Bidang Pertanian dan Perkebunan: 133 usulan

– Bidang Perikanan dan Kelautan: 87 usulan

– Bidang Perhubungan: 7 usulan

– Bidang Kesra Sekretariat Daerah: 64 usulan

– Bidang Kebudayaan dan Pariwisata: 21 usulan

– Bidang Sosial: 1 usulan

– Bidang Ketahanan Pangan: 2 usulan

– Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik: 9 usulan

– Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: 6 usulan

– Bidang Lingkungan Hidup: 13 usulan

– Bidang Penggulangan Kebakaran dan Penyelamatan: 1 usulan

– Bidang Penanggulangan Bencana Daerah: 4 usulan

Ketua DPRD PPU, Rauf Muin, menjelaskan bahwa usulan pokok pikiran ini mencakup berbagai aspek pembangunan, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usulan ini juga mencakup peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sektor pertanian, pemberdayaan sektor perikanan dan peternakan, peningkatan keterampilan dan ketenagakerjaan, serta perluasan cakupan permasalahan.

Rauf Muin berharap, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan pokok pikiran ini dengan serius, dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami yakin, dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat mewujudkan pembangunan PPU yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (adv)

Susun RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Bupati PPU Tekankan Pentingnya Kolaborasi

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU Tahun 2026 di Aula Lantai III Pemkab PPU, Kamis (27/3/2025).

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor saat membuka acara menekankan pentingnya penyusunan RPJMD dan RKPD yang sistematis, terarah, terpadu, dan responsif terhadap perubahan.

“Kita ingin kedua dokumen ini menjadi struktur pembangunan yang terarah untuk lima tahun ke depan,” ujar Mudyat Noor.

Mudyat Noor juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemisahan kewajiban daerah, provinsi, dan pusat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam membangun PPU.

“Keberhasilan pembangunan PPU adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita kaji secara cermat rancangan ini, dan berikan masukan yang konstruktif, agar pembangunan daerah kita lebih tepat sasaran dan menjadi tumpuan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Polres Kubar Cek Pos Operasi Ketupat Idul Fitri 1446 H

SENDAWAR – Polres Kutai Barat (Kubar) beserta rombongan melakukan pengecekan keberadaan pos pengamanan terpadu Idul Fitri 2025 dalam rangka pengamanan arus mudik Operasi Ketupat Idul Fitri 1446 H.

Rombongan tersebut terdiri dari Ketua DPRD Ridwai, Perwakilan Kodim 0912, Plt. Asisten 1 Erik Victory, Ketua Pengadilan Agama Erik, Kadishub Nopandel, Kabag Ops Kompol Teguh, Kasat Lantas AKP. Dicky, perwakilan Kejaksaan, perwakilan Pengadilan Negeri, serta beberapa orang perwira Polres Kubar.

Menurut Kapolres Kubar AKBP Boney Wahyu Wicaksono, Polres telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman selama perjalanan.

“Kami telah menyiapkan pos-pos pengamanan di beberapa titik untuk memastikan keselamatan masyarakat saat mudik,” ujar Boney Wahyu Wicaksono, Kamis (27/3/2025).

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menginformasikan ke polsek terdekat atau ketua RT jika meninggalkan rumah, agar kondisi rumah dapat dipantau oleh aparat kampung dan kepolisian.

“Jika dekat dengan pos pengamanan, lebih baik karena ada personel yang lengkap, termasuk polisi, TNI, BPBD, satpol PP, dan lainnya untuk melakukan patroli,” tambahnya.

Polres Kubar telah menyiapkan sembilan pos pengamanan yang tersebar di Kutai Barat, dengan personel gabungan sebanyak 168 orang.

Kapolres juga menyampaikan, ada lonjakan penumpang di jalur sungai arus mudik, sehingga perlu pengawasan yang intensif dan menyeluruh. Selain itu, ada penambahan armada di hari Sabtu saja.

Ketua DPRD Ridwai menambahkan, masyarakat harus memeriksa kendaraan sebelum bepergian, agar perjalanan aman dan tidak ada kendala.

Plt. Asisten I Erik Victory juga berpesan agar masyarakat memeriksa keadaan di sekitar rumah dan di dalam rumah sebelum meninggalkan rumah, untuk menghindari kebakaran dan lainnya.

“Tahun ini sudah terjadi enam peristiwa kebakaran. Bahkan pada bulan Maret terjadi 3 kali musibah kebakaran,” katanya mengingatkan. (arf)

Dinas KUKM Perindag Penajam Paser Utara Pastikan Ketersediaan Minyakita

PENAJAM – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan ketersediaan, harga, dan volume Minyakita yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Kepala Dinas KUKM Perindag, Margono Hadi Sutanto, bersama tim dari Bidang Perdagangan bagian penera, melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa Minyakita tersedia cukup, harganya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan volumenya tepat, Kamis (27/3/2025)

Minyakita merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya kekurangan volume seperti yang diisukan. Bahkan, beberapa sampel menunjukkan volume yang melebihi takaran yang ditentukan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Penajam Paser Utara tidak perlu khawatir. Ketersediaan Minyakita cukup, takarannya tepat, dan harganya sesuai dengan HET,” ujar Margono.

Dinas KUKM Perindag akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Minyakita di pasaran. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian volume atau harga Minyakita yang tidak wajar. (adv)

« Previous Page — Next Page »