Sekda PPU Minta Seluruh OPD Kooperatif Pemeriksaan BPK RI

PENAJAM  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka Entry Meeting atau pertemuan awal sebelum pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) PPU Tahun 2024 dimulai, Jumat, (11/4/2025).

Hadir dalam pertemuan ini Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten PPU, Sodikin, Insfektur Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup PPU. Sementara itu Tim BPK RI Kaltim dipimpin langsung  Ketua Tim Pemeriksa, Stiyawan dan sejumlah pendamping.

Toharmengingatkan, pemeriksaan terinci atas LKPD Kabupaten PPU Tahun 2024 tersebut seluruh OPD tetap kooperatif dan mengoptimalkan waktu yang ada sehingga tidak tergopoh-gopoh dalam pelaksanaannya.

Tohar juga menggaris bawahi agar seluruh dokumen yang disiapkan di masing-masing OPD merupakan dokumen yang handal, artinya memang factual dan sesuai, sehingga tidak ada penafsiran yang double ataupun trible, hal itu yang bisa dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sub kegiatan serta belanja.

“Sekali lagi saya minta kepada rekan-rekan untuk pro aktif kaitannya kegiatan ini sehingga dua puluh lima hari kalender efektif ini bisa tuntas kaitannya dengan pemeriksaan terinci dari LKPD PPU Tahun 2024 ini. Selamat bertugas pak Stiyawan dan jajarannya mulai besok (12/4) dan selamat datang di PPU,” tutup Tohar.

Sementara itu Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Kaltim, Stiyawan dalam pertemuan ini mengatakan pemeriksaan tersebut berpedoman pada peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 dan peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 dengan penanggung jawab langsung oleh Kepala dan Wakil Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim.

“Sesuai jadwal kami akan memulai melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 April hingga 5 Mei 2025 dengan total 25 hari kalender tanpa hari libur. Kenapa ini kami sampaikan, karena dikawatirkan ada yang bertanya kok sabtu minggu disuruh turun ke lapangan, karena hari kalender jadi sabtu minggu juga tetap berjalan. Mohon tidak berkecil hati kerjasama dari rekan-rekan di PPU,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, diakhir pemeriksaan pihaknya juga akan menyampaikan temuan hasil pemeriksaan dan ditekankan atas tanggapan laporan tersebut, selanjutnya di penutup pemeriksaan Tim akan melakukan exit meeting sekaligus penyampaian laporan temuan pemeriksaan.

“Saya minta agar pemeriksaan bisa dilakukan sesuai jadwal terutama untuk penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan sehingga laporan temuan yang disampaikan sudah dapat memberikan gambaran secara utuh terhadap kondisi pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan 2024 di PPU,” tutupnya. (Humas PPU).

Jasa Raharja Cabang Samarinda Serahkan Traffic Cone Kepada Satlantas Polresta Samarinda

SAMARINDA – Sebagai upaya mendukung peningkatan keselamatan berlalu lintas di Kota Samarinda, PT Jasa Raharja Cabang Samarinda menyerahkan bantuan Traffic Cone kepada Satlantas Polresta Samarinda. Penyerahan dilakukan penanggung jawab Bidang Pelayanan kepada Anggota Satlantas Polresta Samarinda di Unit Laka Polresta Samarinda, Kamis (10/04/2025).

Bantuan ini merupakan bentuk komitmen Jasa Raharja dalam mendukung upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Samarinda, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Samarinda dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa bantuan tersebut di harapkan dapat memperkuat upaya Satlantas Polresta Samarinda dalam mengatur dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Satlantas Polresta Samarinda menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PT Jasa Raharja Cabang Samarinda dalam mendukung operasional kepolisian dalam rangka meningkatkan keselamatan di jalan raya, Bantuan ini sangat berharga bagi kami Satlantas Polresta Samarinda, terutama untuk mengatur lalu lintas dan upaya edukasi kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, PT Jasa Raharja kembali menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung keselamatan trasnportasi di Kota Samarinda, Kerja Sama yang erat antara berbagai pihak akan terus menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang aman dan nyaman bagi seluruh masyrakat kota samarinda.

Jasa Raharja juga sebagai Member Of Indonesia Financial Group (IFG) senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat dan tepat sebagai wujud Negara hadir bagi korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan. (**)

Wakil Bupati PPU Hadiri Mubes XII KKSS dan PSBM

MAKASSAR – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin hadir pada Musyawarah Besar (Mubes) XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang dirangkai dengan Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXV di Hotel Four Points, Makassar, Kamis, (10/4/2025).

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten PPU, Raup Muin dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur  (Kaltim), Baharuddin Muin. Selain itu juga dihadiri sejumlah tokoh asal Sulawesi Selatan, tampak kegiatan Mubes XII KKSS ini berlangsung khidmat namun penuh semangat kekeluargaan.

Disela-sela kegiatan ini Abdul Waris Muin saat ditemui mengatakan dirinya mendukung penuh terlaksananya Mubes XII KKSS yang dirangkai dengan PSBM XXV tersebut.

Waris mengatakan, dengan terpilihnya Ketua Umum  KKSS nantinya, dirinya berharap KKSS semakin sejahtera, sukses dan tetap menjalin erat dalam tali silaturahmi serta menjaga persaudaraan dan nilai kejujuran di perantauan.

“Seperti nakhoda yang membawa kapal pinisi dengan sukses dan lancar, mereka mampu menghalau segala rintangan dengan kerja keras dan tekad yang kuat,” kata Waris Muin.

Dari pantauan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) PPU yang turut mendampingi Wakil Bupati PPU dalam kegiatan ini, sejak pagi peserta dan tamu undangan mulai memadati ballroom tempat berlangsungnya acara penting tersebut.

Tampak tokoh nasional juga hadir dalam kegiatan ini diantaranya ada Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar yang juga menjabat Menteri Agama serta Menteri Pertanian H. Andi Amran Sulaiman yang keduanya merupakan putra daerah Asli Sulawesi Selatan dan kini menjabat sebagai Menteri di Kabinet Merah Putih. Ada juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla juga hadir dalam acara tersebut. Selain itu terlihat juga Dewan Penasehat KKSS Aksa Mahmud yang menjadi pusat perhatian.

Kehadiran jajaran pejabat ini menunjukkan kuatnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan yang melibatkan perantau asal Sulsel tersebut.

Ketua Panitia Sri Asri Wulandari menyebut bahwa PSBM dan Mubes digelar bersamaan untuk pertama kalinya, mengusung tema “Aktualisasi Nilai-Nilai Siri’ na Pacce dalam Merawat Harmoni dan Meningkatkan Ekonomi Bangsa.”

Dalam Mubes XII KKSS ini ada tiga nama digadang-gadang akan maju bertarung Mubes XII KKSS yaitu Andi Idhanursanty, M Yasin Azis, dan Andi Amran Sulaiman.

Andi Amran yang juga Menteri pertanian asli putra daerah Sulsel ini juga menekankan pentingnya Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Saya punya angan-angan untuk mewujudkan itu,” katanya.

Amran yang banyak menggunakan bahasa Bugis itu, dalam kesempatan ini juga menampilkan pencapain dan kinerjanya sebagai Menteri Pertanian antara lain menyoal swasembada.

“Saya punya mimpi bagaimana membangun SDM KKSS lewat sektor pendidikan,” katanya.

Sambutan inspiratif dari Amran Sulaiman, ini menyapa warga KKSS sebagai “sipammase-mase, mabulo sibatang”—menegaskan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Dia juga mengisahkan perjalanan hidupnya dari masa kecil yang serba sederhana hingga mencapai kesuksesan nasional.

Sementara itu Menteri Agama Prof. Nazaruddin dalam sambutannya mengutip falsafah Bugis-Makassar yaitu “Sip’atuo sipatokong, pada idi pada elo, malempu na riparennuang” yang memiliki makna menekankan nilai persaudaraan dan kejujuran. (Humas PPU) .

SILAT PESUT “E-Controlling” untuk Optimalisasi Pelaporan dan Pemantauan Kegiatan Daerah

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Laporan Terintegrasi Penajam Paser Utara (SILAT PESUT) “E-Controlling” berbasis website. Peluncuran dilakukan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, mewakili Bupati PPU, di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (10/4/2025)

Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pelaksanaan kegiatan daerah melalui integrasi data dengan Pagu Indikatif Pelaksanaan Daerah (SIPD) dan Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). SILAT PESUT “E-Controlling” juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah melalui pemantauan kegiatan yang terukur.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nicko Herlambang, menyampaikan, aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem yang telah ada sebelumnya.

“Aplikasi ini kita jadikan satu yang mampu mengintegrasikan data dari SIPD, RUP, dan SIRUP LKPP. Tujuannya adalah untuk memantau dan menampilkan secara komprehensif jalannya pembangunan daerah, terutama detail perencanaan program dan kegiatan hingga implementasi fisiknya di lapangan,” ujarnya.

Nicko Herlambang menjelaskan, adanya SILAT PESUT “E-Controlling”, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Bupati dapat memantau perkembangan (progress) kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik melalui pemantauan serapan anggaran.

“Bahkan, data-data ini akan ditampilkan dalam bentuk peta, baik berupa titik lokasi maupun ruas jalan yang telah dibangun. Dengan visualisasi data yang lengkap ini, kita dapat memantau lokasi pembangunan, kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, dan dampaknya terhadap wilayah. Prinsipnya, setiap OPD akan melaporkan kegiatannya melalui sistem ini, sehingga kita dapat melihat pemerataan pembangunan,” imbuhnya.

Nicko Herlambang menambahkan, detail fungsionalitas sistem akan menampilkan peta dan titik-titik kegiatan, sehingga dapat dipantau alokasi anggaran, apakah lebih banyak dialokasikan untuk operasional atau belanja langsung kepada masyarakat. “Transparansi ini akan tergambarkan dalam data-data yang disajikan,” tegasnya.

 

Acara peluncuran SILAT PESUT “E-Controlling” dihadiri oleh para Kepala SKPD, Pejabat Fungsional, Admin Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten PPU, serta narasumber ahli aplikasi dari CV. Teknologi Indonesia Maju beserta tim. (Diskominfo PPU)

Sebanyak 3.713 PPPK Kutim Siap Disumpah

SANGATTA — Di tengah riuhnya kritik soal lambannya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) justru melaju lebih cepat. Tanpa banyak gembar-gembor, daerah yang dipimpin Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman ini diam-diam menunjukkan komitmen kuat dalam menuntaskan masalah honorer yang telah lama membelit.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah menegaskan, tidak pernah ada penundaan yang disengaja dalam proses pengangkatan PPPK di daerahnya. Isu yang menyebutkan adanya kesengajaan dalam memperlambat proses itu, menurutnya, adalah tidak berdasar.

Dikatakan, penundaan tersebut murni terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah justru yang paling awal melakukan pemberkasan, baik manual maupun online.

“Tes juga dilaksanakan tepat waktu, dan sekarang kita sudah sampai pada tahap pelantikan,” jelas Misliansyah, yang akrab disapa Ancah.

Pelantikan PPPK tahap pertama direncanakan akan digelar Rabu. 16 April 2025. Sebanyak 3.713 orang hasil seleksi tahun 2024 akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, sekaligus diambil sumpah jabatannya. Acara tersebut akan dipusatkan di GOR Kudungga, sebuah lokasi yang dianggap representatif untuk menggelar agenda besar ASN.

“Pertek (pertimbangan teknis) dari pusat baru keluar pada 1 Maret 2025. Kami langsung tancap gas untuk proses selanjutnya. Sekarang tinggal penyerahan SK dan pelantikan. Semua sudah siap,” ujar Ancah.

Ia juga mengingatkan kepada para PPPK yang akan dilantik untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Dari menjaga kesehatan hingga mempersiapkan pakaian yang sesuai. Yakni baju putih lengkap dengan bawahan hitam dan dasi senada. Kehadiran wajib, kecuali ada alasan kuat dan dilaporkan ke panitia.

Transformasi honorer menjadi PPPK di Kutim bukanlah cerita semalam. Pada 2021, jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutim mencapai hampir 8 ribu orang. Sejak saat itu, upaya penyelesaian dilakukan secara bertahap dan terukur. Komitmen Bupati Ardiansyah untuk mengusulkan seluruh honorer menjadi PPPK menjadi langkah penting dalam perubahan ini.

“Tidak semua daerah seperti Kutim. Di sini, semua honorer diusulkan tanpa dikurangi,” ujar Ancah.

Total usulan formasi PPPK untuk tahun 2024 mencapai 4.303 orang, yang dibagi dalam dua tahap. Dengan 3.713 orang akan dilantik pada April ini, maka tersisa 590 orang lagi yang akan mengikuti tes dan dilantik pada tahap kedua. Ancah berharap, mereka bisa menjaga kesehatan agar bisa lolos tahapan seleksi dan akhirnya disumpah seperti rekan-rekan sebelumnya.

Pengambilan sumpah jabatan bagi PPPK menjadi langkah penting sebagai landasan moral dan administratif sebelum mereka mulai bekerja sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sumpah jabatan itu bukan sekadar formalitas, tapi janji kepada negara dan rakyat,” tutur Ancah.

Dalam waktu kurang dari dua pekan, ribuan wajah akan memulai babak baru sebagai abdi negara di Kutim. Pemerintah daerah pun berharap, keberadaan mereka akan memperkuat pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Di saat sebagian daerah masih meributkan proses, Kutim memilih fokus pada penyelesaian. Sebuah kerja senyap, tapi berdampak besar. Tak heran jika langkah ini disebut sebagai salah satu bentuk nyata reformasi birokrasi dari pinggiran.

“Kami tidak ingin berlama-lama. Kami ingin semua selesai dan tuntas. Ini bukan tentang angka, tapi tentang keadilan bagi para honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi,” pungkas Ancah, dengan nada optimistis.

Di luar pelantikan PPPK juga akan dilaksanakan dua agenda penting lainnya. Pertama, penyerahan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pertek untuk CPNS juga telah keluar bersamaan pada 1 Maret 2025. Saat ini, SK masih dalam tahap penandatanganan oleh Bupati.

“Untuk CPNS, berbeda dengan PPPK. Mereka akan disumpah setelah menerima SK secara penuh, tidak bisa langsung seperti PPPK,” jelasnya.

Agenda ketiga adalah pelantikan pejabat fungsional yang terdiri dari profesi seperti guru dan tenaga kesehatan. Sebanyak 68 orang akan dilantik. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2024, yang mewajibkan pelantikan untuk pengangkatan jabatan fungsional, bukan hanya struktural. (*)

« Previous Page — Next Page »