Satpol PP Kutai Barat Tertibkan Pengemis dan Pengamen

SENDAWAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat (Kubar), aktif melakukan penertiban dan mengangkut gelandangan, pengemis, serta pengamen yang mengamen di jalanan, terutama di persimpangan lampu merah (traffic light).

Pengemis dan pengamen yang terjaring dibawa ke Dinas Sosial atau rumah rehabilitasi untuk didata dan diberikan pembinaan. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

Kepala Satpol PP Kubar Yustinus Giri, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum bagi masyarakat Kota Sendawar, Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

“Hari ini tadi, ada dua wanita paruh baya yang diamankan saat anggota melaksanakan monitoring berkala di wilayah lampu merah Bisnis Center Barong Tongkok. Mirisnya kedua wanita ini membawa tiga orang anaknya yang masih kecil,” ujar Kasatpol PP Kubar Yustinus Giri, Selasa (24/2/2026).

Pada penertiban tersebut, Kasatpol PP Kubar yang akrab disapa Giri ini menegaskan, kedua wanita ini mengamen dengan mengajak anaknya yang masih bayi. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dinilai membahayakan keselamatan anak sekaligus melanggar ketentuan ketertiban umum.

Adapun identitas kedua pengemis ini (Kiki dan Humaisyarah), diketahui merupakan penduduk luar dari Kota Samarinda. Di kantor Satpol PP Kubar, keduanya langsung menjalani pendataan dan pembinaan awal. Kemudian diserahkan ke Dinsos Kubar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selain penindakan, pendekatan humanis melalui pembinaan serta koordinasi dengan instansi terkait juga tetap dikedepankan. Hal ini mencegah terulangnya kegiatan serupa. Untuk koordinasi lanjutan dengan Dinsos Kubar terkait pembinaan gepeng tersebut, kemungkinan dilakukan pemulangan melalui penanganan sosial,” tuturnya.

Giri juga mengimbau kepada masyarakat jika ditemukan hal serupa agar tidak memberikan uang kepada pengamen, gelandangan maupun pengemis di jalan raya dan persimpangan traffic light. Sejatinya partisipasi masyarakat sangat diharapkan dengan melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Satpol PP Kubar akan terus melaksanakan kegiatan penertiban gepeng secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan lingkungan Kota Sendawar,” pungkasnya. (**)

GratisPol 2026 Capai Dua Kali Lipat Penerima BKT Isran-Hadi

SAMARINDA – Genap satu tahun kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud – Wakil Gubernur Seno Aji, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).

Rudy Mas’ud yang menerima kehadiran mahasiswa secara langsung, sempat membandingkan program GratisPol Pendidikan yang akan berjalan di tahun kedua masa pemerintahannya, dengan Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) era Isran Noor – Hadi Mulyadi.

Dengan setelan jas hitam, dari biru muda dan sepatu mengkilat, ia duduk bersila bersama mahasiswa, menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai. Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud pun membuka perbincangan dengan menanyakan langsung data dan pengalaman mahasiswa terkait program beasiswa yang mereka terima.

“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?,” tanyanya.

Sejumlah mahasiswa menyampaikan, banyak yang menerima bantuan GratisPol, dan mereka meminta transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Karena beberapa kasus ditemukan mahasiswa yang dikabarkan tidak lolos seleksi meski memenuhi syarat administrasi.

Gubernur kemudian menjelaskan capaian program GratisPol secara rinci di tahun 2025, sekaligus membandingkan skala dan cakupan BKT era kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi dengan program GratisPol yang akan berjalan di tahun kedua kepemimpinannya.

“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020), tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” bebernya.

Jika dilihat berdasarkan data dari Pemprov Kaltim, Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan di era Isran – Hadi selama lima tahun terakhir (2019-2023), menyalurkan total Rp1,01 triliun untuk 69.631 mahasiswa, dengan rincian BKT Tuntas Rp743,6 miliar (25.358 penerima) dan BKT Stimulan Rp268,6 miliar (44.273 penerima).

Adapun rincian program BKT Tuntas, antara lain; 2019 – Rp118.740.557.300 (3.978 penerima); 2020 – Rp115.926.751.755 (4.386 penerima); 2021- Rp107.292.222.010 (3.368 penerima); 2022 – Rp190.542.109.250 (6.556 penerima); 2023 – Rp211.104.226.755 (7.070 penerima).

Sementara rincian program BKT Stimulan, yakni; 2019 – Rp13.235.500.000 (2.320 penerima); 2020 – Rp21.058.400.000 (5.148 penerima); 2021 – Rp38.274.853.000 (5.899 penerima); 2022 – Rp73.543.060.000 (11.535 penerima); 2023 – Rp122.486.635.000 (19.371 penerima).

 

Ia kemudian memaparkan bahwa program GratisPol tahun 2026 menargetkan 158.981 mahasiswa dengan anggaran Rp1,38 triliun. Program ini mencakup mahasiswa S1 hingga S3, termasuk mereka yang berasal dari luar daerah maupun luar negeri, tanpa membeda-bedakan gender, agama, atau status ekonomi.

“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” bebernya.

Berdasarkan data Biro Kesra Setda Kaltim, rincian kebutuhan dan penerima manfaat program GratisPol di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

– Mahasiswa S1: Rp1.181.973.000.000 (149.307 penerima);

– Mahasiswa S2–S3: Rp133.668.000.000 (7.449 mahasiswa);

– Mahasiswa Luar Kaltim: Rp12.870.000.000 (892 mahasiswa);

– Mahasiswa Luar Negeri: Rp14.844.500.000 (133 penerima);

– GratisPol Khusus: Rp34.506.000.000 (1.200 penerima).

“Itulah kami, dengan hari ini APBD kita yang turun Rp7 triliun. Dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, kami tetap prioritaskan untuk pendidikan adik-adik ini semuanya. Kita bayar langsung ke 52 kampus baik swasta maupun negeri. Kampus yang memberikan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung. Karena tentu kita juga ada syarat-syaratnya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan satu hal kepada seluruh mahasiswa, bahwa Pemprov Kaltim tidak pernah memutuskan secara sepihak terkait penerima program GratisPol.

Yang memutuskan penerima sepenuhnya adalah pihak kampus, setelah melalui proses evaluasi yang jelas dan transparan. Semua rektor dari universitas negeri maupun swasta akan menyampaikan hasil verifikasi secara resmi.

“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibukota Nusantara. Maka, pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan. Lebih dari itu enggak ada,” tutupnya. (*)

Ramadan Jadi Strategi Pariwisata, Dispar Kaltim Gerakkan UMKM dan Komunitas

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur resmi membuka Kampung Ramadan Temindung 2026 bertajuk Gebyar Ekonomi Kreatif & Kuliner Ramadan Kalimantan Timur di halaman Temindung Creative Hub, Sabtu (21/2/2026) malam.

Kegiatan yang digelar selama 20 hari penuh ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi kreatif sekaligus destinasi ngabuburit baru bagi masyarakat Samarinda.

Pembukaan Kampung Ramadan Temindung 2026 turut diramaikan dengan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya tradisi Begerakan Sahur yang menjadi daya tarik budaya agar memeriahkan bulan suci.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengapresiasi penyelenggara kegiatan, yakni Gekraf Kalimantan Timur dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) atas kolaborasi yang terjalin.

“Kegiatan ini bukan sekadar pasar Ramadan, tetapi gerakan ekonomi, ruang kolaborasi, dan etalase kreativitas Kalimantan Timur,” ujar Ririn.

Menurutnya, kawasan eks Bandara Temindung selama Ramadan didorong menjadi destinasi kreatif dan pusat aktivitas masyarakat. Dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dan komunitas kreatif, event ini menjadi bukti bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tumbuh berdampingan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pariwisata hari ini bukan hanya tentang objek wisata, tetapi tentang pengalaman. Kampung Ramadan Temindung menghadirkan pengalaman lengkap, mulai dari kuliner khas Ramadan, bazar fesyen muslim, kerajinan lokal, hingga festival budaya seperti Begerakan Sahur, pawai obor, dan halal lifestyle festival,” jelasnya.

Ia menambahkan, event berbasis budaya dan religi seperti ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kunjungan masyarakat sekaligus perputaran ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pariwisata pun berkomitmen mendorong kegiatan serupa masuk dalam kalender tetap pariwisata daerah.

“Kita ingin setiap momentum, termasuk Ramadan, menjadi peluang untuk meningkatkan okupansi hotel, menghidupkan sektor transportasi dan kuliner, serta membuka ruang transaksi bagi UMKM,” katanya.

Ririn juga menegaskan, penguatan ekonomi kreatif menjadi prioritas, seiring posisi Kalimantan Timur sebagai gerbang masa depan Indonesia. Produk fesyen muslim, kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga pertunjukan seni dinilai sebagai identitas sekaligus kekuatan ekonomi daerah.

Ia berharap Kampung Ramadan Temindung 2026 mampu meningkatkan omzet UMKM secara signifikan, menciptakan destinasi Ramadan yang ikonik dan berkelanjutan, menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha, serta memperkuat citra Kaltim sebagai provinsi kreatif dan religius.

“Kepada seluruh masyarakat, mari kita ramaikan dan sukseskan kegiatan ini. Belanja di UMKM lokal berarti kita menggerakkan ekonomi tetangga kita sendiri. Hadir di event ini berarti kita ikut membangun ekosistem ekonomi kreatif daerah,” pungkasnya.

Kampung Ramadan Temindung 2026 diharapkan tidak hanya membawa keberkahan selama bulan suci, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisata dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Timur. (yud)

Pemkab Kubar Tetapkan Perusahaan Kelapa Sawit Buat Jalan di Kecamatan Bentian Besar

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya menjaga hak masyarakat atas akses jalan yang layak di Kecamatan Bentian Besar. Melalui konferensi pers di Kantor Bupati, pemerintah daerah menetapkan masa penyesuaian selama enam bulan kepada perusahaan yang aktivitasnya dinilai berdampak pada kondisi infrastruktur jalan warga.

Asisten II Setda Kutai Barat, Ali Sadikin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan akibat operasional perusahaan. Pemerintah memandang persoalan akses jalan sebagai hal krusial karena menyangkut mobilitas dan aktivitas harian masyarakat.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP, serta Bagian Hukum dan Sumber Daya Alam Setkab Kutai Barat.

“Rapat koordinasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan langkah konkret. Aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.

Pada rapat tersebut disepakati perusahaan diberikan waktu enam bulan sejak 18 Februari 2026 untuk melakukan pembenahan, termasuk kewajiban menyiapkan akses jalan baru. Selama masa transisi, perusahaan masih diperbolehkan menjalankan operasionalnya, namun harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap kerusakan jalan yang terjadi akibat aktivitas mereka.

Pengawasan akan dilakukan secara berkala oleh instansi terkait guna memastikan seluruh kewajiban dijalankan sesuai komitmen. Pemerintah menegaskan masa transisi bukan bentuk toleransi tanpa batas, melainkan kesempatan agar perusahaan menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab sosialnya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah daerah memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Pemkab Kutai Barat berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan koordinasi agar kegiatan usaha tetap berjalan seiring dengan terpenuhinya hak masyarakat atas akses jalan yang aman, nyaman, dan memadai. (arf)

IPPRISIA Kaltim dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda Resmi Teken MoU

SAMARINDA — Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Kalimantan Timur secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda pada Jumat, 20 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Penandatanganan MoU diawali dengan sambutan Ketua IPPRISIA Kalimantan Timur, Marliana Wahyuningrum, yang menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen IPPRISIA dalam mendukung penguatan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Ia menuturkan bahwa bantuan dan program yang dijalankan melalui kerja sama ini tidak bersifat jangka pendek, melainkan dirancang berlangsung hingga enam bulan serta mencakup pendidikan formal dan nonformal. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi awal kebaikan yang diharapkan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan karakter di Sekolah Rakyat.

“Setelah MoU ini ditandatangani, kami berharap seluruh program yang telah disepakati dapat dijalankan bersama dengan semangat kolaborasi dan prinsip win-win,” ujarnya.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda, Pahrijal, yang menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan IPPRISIA Kalimantan Timur serta menegaskan kesiapan pihak sekolah untuk menyukseskan seluruh program yang akan dilaksanakan.

Menurutnya, kerja sama ini sangat relevan dengan kebutuhan sekolah, terutama dalam penguatan kapasitas pendidik, pendampingan murid, serta pembentukan karakter dan kemandirian anak. Ia juga menekankan bahwa proses belajar dan perubahan membutuhkan komitmen, kesiapan mental, serta sinergi lintas pihak.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir pengurus IPPRISIA Kalimantan Timur, Kepala UPTD PPA Kota Samarinda Violeta, Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2PA Kota Samarinda Sahidin, serta Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Samarinda Wita Royani. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat.

IPPRISIA Kalimantan Timur juga menghadirkan pendampingan oleh sejumlah trainer profesional, termasuk Master Trainer IPPRISIA Kalimantan Timur Endro S. Effendi, dengan fokus pada penguatan karakter, mental, dan kesadaran diri bagi guru maupun peserta didik melalui pendekatan yang humanis dan aplikatif.

Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri para pelaku UMKM dan pengusaha, antara lain Taufik S. Riyadi, Nuraidah, dan Mira Farenola, yang diharapkan dapat mendukung penguatan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan berkelanjutan.

Pelaksanaan kerja sama ini disepakati bersifat fleksibel dan menyesuaikan kalender akademik sekolah. Apabila terdapat masa libur, kegiatan akan dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali pada awal tahun ajaran baru, dengan tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi antar pihak.

Dengan ditandatanganinya MoU ini, IPPRISIA Kalimantan Timur dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda berharap dapat membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, berdaya guna, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. (esf)

« Previous Page — Next Page »