Perumdam Samarinda Sesuaikan Layanan Selama Ramadan 1447 Hijriah

SAMARINDA – Pelayanan Perumdam Tirta Kencana (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda selama bulan Ramadan 1447 Hijriah mengalami penyesuaian.

Asisten Manajer Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Khaidir Fadly mengatakan, pelangan diharapkan dapat menyesuaikan waktu pelayanan berupa tatap muka dan loket pembayaran.

Selama Ramadan 1447 Hijriah, pelayanan tatap muka hari Senih hingga Kamis pada jam 08.00-15.30 Wita. Pada hari Jumat pada pukul 08.00-11.00 Wita. Sementara pelayanan loket pembayaran pada Senin hingga Kamis dilayani pukul 08.00-14.00 Wita. Sedangkan hari Jumat dilayani pukul 08.00 – 10.30 Wita.

Khaidir Fadly berharap selama masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar. Pelanggan juga dapat melakukan pelaporan melalui hotline 0541 – 2088100 atau melalui pesan pribadi WhatsApp ke 0811553536. (*)

Pemprov Kaltim Salurkan BST untuk 7.300 Penerima Manfaat

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan program Bantuan Sosial Terencana (BST) yang dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menghadirkan kesejahteraan merata di seluruh wilayah.

Tercatat, sebanyak 7.300 penerima manfaat di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim telah menerima bantuan yang disalurkan melalui 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian Pemprov Kaltim agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok,” ujar Rudy Mas’ud.

Dijelaskan Rudy, program BST difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan. Mulai dari makanan, sandang, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas, serta menjadi bagian dari pelayanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Adapun 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim yang menerima bantuan ini, antara lain  Samarinda sebanyak 29 LKS dengan 2.043 penerima manfaat.  Kutai Kartanegara dengan 16 LKS dan 976 penerima manfaat. Paser sebanyak 12 LKS dengan 959 penerima manfaat. Kutai Barat terdapat 5 LKS dengan 658 penerima manfaat. Berau sebanyak 10 LKS dengan 637 penerima manfaat. Balikpapan sebanyak 19 LKS dengan 621 penerima manfaat. Bontang sebanyak 7 LKS dengan 548 penerima manfaat. Kutai Timur sebanyak 8 LKS dengan 487 penerima manfaat. Penajam Paser Utara sebanyak 5 LKS dengan 299 penerima manfaat serta Mahakam Ulu sebanyak 1 LKS dengan 72 penerima manfaat.

Tak hanya panti pemerintah, BST juga menyasar panti sosial milik swasta dan lembaga masyarakat. Langkah ini memperluas jangkauan pelayanan sosial agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara adil.

Bantuan meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, hingga perlindungan korban bencana. Penyaluran dilakukan melalui enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial milik Pemprov Kaltim, bekerja sama dengan 112 LKS di berbagai daerah.

Harapannya, pemerataan kesejahteraan bukan lagi sekadar wacana, tetapi kerja nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat dari Samarinda hingga Mahakam Ulu.

“Pemerataan ini bukan hanya angka, tapi bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat Kaltim,” tutupnya. (*)

Aksi Pemkab Kukar Budayakan Gerakan ASRI

TENGGARONG – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi gotong royong serentak di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, serta kawasan umum.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang bersama jajaran pegawai membersihkan lingkungan perkantoran hingga rumah ibadah. Salah satu titik kegiatan berlangsung di Masjid At Taqwa, kawasan Perkantoran Bupati Kukar, Rabu (18/2/2026).

“Hari ini kita semua melakukan gotong royong di instansi pemerintah, BUMD, kawasan umum termasuk masjid. Tujuannya adalah untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan dan untuk menggerakkan serta membudayakan Gerakan ASRI yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujar Aulia Rahman Basri di sela-sela kegiatan.

Menurutnya, gerakan ini memiliki dampak besar terhadap kualitas pelayanan publik. Lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah akan meningkatkan kenyamanan pegawai dalam beraktivitas sekaligus memberikan kesan positif bagi masyarakat yang datang mengurus pelayanan.

Ia menegaskan, kegiatan gotong royong tidak boleh hanya bergantung pada petugas kebersihan atau cleaning service. Partisipasi aktif seluruh pegawai dinilai penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan kerja.

“Kami menghimbau seluruh instansi pemerintahan maupun BUMD agar kegiatan gotong royong ini terus dilaksanakan dan menjadi agenda rutin, minimal setiap minggu,” tegasnya.

Gerakan Nasional Indonesia ASRI sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat di seluruh daerah. Selain menciptakan lingkungan yang tertata, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif aparatur negara dan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan sebagai bagian dari pelayanan prima.

Di Kabupaten Kukar, program ini direncanakan tidak hanya menyasar lingkungan perkantoran, tetapi juga fasilitas umum seperti taman kota, pasar, sekolah, dan rumah ibadah. Pemerintah daerah juga berencana menggandeng organisasi masyarakat, pelajar, serta komunitas lingkungan untuk memperluas dampak gerakan tersebut.

Dengan keterlibatan langsung kepala daerah, diharapkan semangat gotong royong dapat terus tumbuh dan menjadi budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan Pemkab Kukar, sekaligus mendukung terciptanya daerah yang lebih tertib, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.(KK06)

Kejati Kaltim Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Ratusan Miliar Rupiah

SAMARINDA – Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai tersangka pada perkara dugaan tindak pidana korupsi sektor pertambangan, Rabu (18/2/26) malam.

Penetapan tersangka bertepatan dengan malam pertama Ramadan 1447 Hijriah. Kedua tersangka masing-masing berinisial BH, yang menjabat Kadistamben Kukar periode 2009-2010, serta ADR yang menjabat pada periode 2011-2013.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP.

“Kami melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam kasus dugaan melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga PT JM, PT ABE dan PT KRA dapat melakukan penambangan secara tidak benar di tanah ataupun lahan di HPL nomor 1 milik Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi sehingga negara dirugikan,” ujarnya.

Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Samarinda. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan ancaman pidana di atas lima tahun serta kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, mengungkapkan kasus bermula dari penerbitan izin operasi produksi (OP) yang memungkinkan aktivitas penambangan di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 01 milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Jabatannya sama selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Dari dua orang inilah terjadi ketidakbenaran di penambangan. Itu kan ada tanah ataupun lahan punya transmigrasi. Yang sejak tahun 80 itu sudah ditetapkan sebagai area transmigrasi,” jelas Danang.

Ia menambahkan, sebagian lahan tersebut telah bersertifikat atas nama transmigran, sementara sisanya masih berstatus HPL milik negara. Namun, izin operasi produksi tetap diterbitkan tanpa penyelesaian hak atas tanah dengan pemilik lahan.

“Terbitlah izin OP operasi produksi sehingga dia melakukan penambangan di situ tanpa dia menyelesaikan haknya dulu dari pemilik lahan. Jadi tidak ada izin dari pemilik lahan,” katanya.

Menurutnya, aktivitas penambangan tetap berlangsung meski telah mendapat teguran dan diduga menyebabkan berkurangnya cadangan batubara yang kemudian diperjualbelikan.

 

Dari hasil penyidikan sementara, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

“Total kerugian, lumayan itu. Yang jelas itu hitungan ratusan miliar. Dari penjual batu bara kan kita tahu sendiri kan,” ungkapnya.

Periode dugaan tindak pidana berlangsung sejak 2009 hingga 2012. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab, termasuk dari unsur perusahaan, mengingat perkara masih dalam tahap pengembangan.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dengan penahanan tersebut, kedua mantan pejabat daerah itu menjalani awal Ramadan di balik jeruji besi Rutan Samarinda, sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. (yud)

Peringati Bulan K3 2026, PT BIM dan PT PPS Grup Astra Agro Tegaskan Komitmen Budaya Kerja Aman dan Produktif

‎‎PASER – PT Borneo Indah Marjaya (BIM) dan PT Palma Plantasindo (PPS), anak usaha Grup Astra Agro, menggelar peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di area operasional perusahaan, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif.

‎‎Peringatan Bulan K3 tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh pekerja agar setiap aktivitas operasional dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kepedulian terhadap keselamatan kerja.

‎‎Apel Bulan K3 Nasional 2026 mengusung tema dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, dengan subtema Astra Agro “Memperkuat Transformasi Perilaku Berbasis Keselamatan dan Kesehatan Melalui Keterlibatan Pemimpin Dalam Membentuk Budaya Keselamatan dan Kesehatan Produktif.”

‎‎Tema tersebut menegaskan bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab seluruh insan perusahaan, bukan hanya tim Safety, Health and Environment (SHE) maupun manajemen. Budaya keselamatan diharapkan dimulai dari pimpinan sebagai teladan dan diterapkan oleh seluruh pekerja dalam setiap aktivitas kerja.

‎‎Komitmen terhadap keselamatan kerja juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kembali ke rumah dengan selamat setelah bekerja.

‎‎“Pekerja wajib mendapatkan perlindungan keselamatan, yakni berhak pulang dengan selamat setelah menjalankan rutinitasnya masing-masing,” pesannya saat menjadi inspektur upacara Apel Bulan K3 Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Balikpapan.

‎‎Sementara itu, Manajemen PT BIM–PPS, Joko Widodo, mengatakan transformasi perilaku keselamatan berarti bekerja tidak sekadar memenuhi kewajiban, tetapi dilandasi kesadaran untuk selalu mengutamakan aspek keamanan dalam setiap aktivitas.

‎‎“Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua memiliki keluarga yang menunggu di rumah. Bekerja dengan selamat berarti memastikan kita dapat kembali ke rumah dengan selamat setiap hari,” ujarnya.

‎‎Ia mengajak seluruh karyawan untuk mematuhi prosedur kerja dan standar keselamatan, menggunakan alat pelindung diri secara lengkap dan benar, serta berani melaporkan kondisi tidak aman, tindakan berisiko maupun kejadian nyaris celaka. Ia juga menekankan pentingnya saling mengingatkan antarpekerja agar keselamatan menjadi budaya, bukan sekadar aturan.

‎‎Kegiatan Bulan K3 ini diikuti jajaran manajemen, staf, karyawan lapangan, tenaga medis, tim keamanan, tim kesiapsiagaan tanggap darurat (TKTD), serta perwakilan guru dan anak sekolah. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

‎‎Selain apel, kegiatan juga dirangkai dengan berbagai lomba yang diselenggarakan tim SHE, seperti lomba mewarnai untuk anak dan karyawan, lomba video cara kerja aman, serta lomba video yel-yel keselamatan.

‎‎Melalui peringatan Bulan K3 Nasional ini, manajemen berharap komitmen terhadap keselamatan terus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari.

‎“Melalui peringatan Bulan K3 ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif sehingga target kerja dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan,” tutup Joko Widodo.*

« Previous Page — Next Page »