Dinas Pertanian Kutai Barat Perkuat Legalitas Kelompok Tani

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pertanian terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan petani. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memfasilitasi penerbitan akta notaris bagi kelompok tani sebagai dasar legalitas organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lapangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Serah Terima Akta Notaris Kelompok Tani yang berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Rabu (15/7/2026).

Akta notaris secara simbolis diserahkan kepada perwakilan tiga kelompok tani sebagai representasi dari 47 kelompok tani yang menerima fasilitasi pembuatan akta notaris pada Tahun Anggaran 2026.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Stepanus A. Samson, mengatakan bahwa fasilitasi akta notaris merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok tani.

Menurutnya, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal formal, tetapi juga menjadi fondasi bagi kelompok tani untuk mengembangkan tata kelola organisasi yang lebih baik, profesional, dan akuntabel.

Legalitas tersebut juga membuka peluang lebih besar bagi kelompok tani dalam mengakses berbagai program pemerintah, bantuan pembiayaan, hingga menjalin kemitraan usaha.

“Kami mengajak kelompok tani yang hingga saat ini belum memiliki akta notaris agar dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Dinas Pertanian. Kami akan terus mendorong agar semakin banyak kelompok tani memiliki legalitas hukum sehingga mampu berkembang menjadi kelembagaan petani yang mandiri, profesional, dan berdaya saing,” ujar Stepanus.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Muhammad Firdaus, menjelaskan bahwa program fasilitasi akta notaris merupakan bagian dari pembinaan kelembagaan yang dilaksanakan melalui Bidang Penyuluhan.

Ia mengungkapkan, sejak tahun 2022 hingga 2026, Dinas Pertanian telah memfasilitasi penerbitan akta notaris bagi 319 kelompok tani, atau sekitar 30 persen dari total kelompok tani yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Dinas Pertanian menargetkan cakupan fasilitasi tersebut terus meningkat hingga mencapai sekitar 80 persen kelompok tani. Target tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kelembagaan petani yang semakin kuat, tertib administrasi, dan siap menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian yang semakin dinamis.

Dengan legalitas yang dimiliki, kelompok tani diharapkan lebih mudah memperoleh akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, bantuan pemerintah, maupun kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggotanya.

Melalui program ini, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan petani sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.(Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Program PAMA SAFE School Beri Nuansa Peserta Didik

Tanah Grogot – Program PAMA SAFE School yang terus konsisten dijalankan PT Pamapersada Nusantara Distrik KIDE (PAMA KIDE) di lingkungan SMKN 3 Tanah Grogot memberikan nuansa baru bagi peserta didik baru, khususnya dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di tahun 2026.

PAMA KIDE berkesempatan menggelar sosialisasi keselamatan dengan tema Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL) yang turut berkolaborasi bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Paser di Ruang Pertemuan SMKN 3 Tanah Grogot, Selasa (14/7/2026).

Dalam sosialisasi tersebut, dihadiri sebanyak 324 peserta didik baru yang telah menjadi siswa kelas X di SMKN 3 Tanah Grogot. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian penguatan karakter aman dan selamat bagi seluruh siswa di SMKN 3 Tanah Grogot, khususnya dalam berkendara.

Kegiatan IAABL yang terlaksana ini merupakan wujud komitmen perusahaan yang senantiasa terus mendukung aspek safety bagi dunia pendidikan, dimana program ini juga berkesinambungan dengan instansi terkait. Program yang dijalankan dalam kegiatan IAABL ini antara lain Sosialisasi Tata Cara Berkendara Aman dan Selamat, Kuis Interaktif tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, dan Praktik Safety Riding yang diisi langsung oleh Satlantas Polres Paser.

SRGS Department Head, PT Pamapersada Nusantara Distrik KIDE,  Bhanuarso Kukuh menyampaikan, program IAABL ini merupakan salah satu program wajib yang dijalankan oleh seluruh grup bisnis Astra International.

 “PAMA KIDE yang merupakan bagian dari Astra terus menjalankan berbagai program-program CSR yang berdampak secara komunal, terutama dalam hal mendukung dunia pendidikan. Sejalan dengan Program PAMA SAFE School yang telah berjalan selama 2 tahun ini, tentunya berbagai pendekatan terus kami lakukan, sehingga nantinya berdampak terhadap peningkatan karakter dan budaya keselamatan, kesehatan, dan peduli lingkungan di SMKN 3 Tanah Grogot,” ujarnya.

Selaras dengan yang disampaikan Bhanuarso, Kepala SMKN 3 Tanah Grogot, Hendra Hasyim, memberikan apresiasi terhadap kolaborasi dan kontribusi PAMA KIDE untuk SMKN 3 Tanah Grogot.

“PAMA KIDE tidak henti-hentinya memberikan program-program yang berdampak nyata bagi warga sekolah. Dengan adanya program PAMA SAFE School yang telah berjalan, sekolah sangat menerima dampak positif terutama dalam aspek keselamatan. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya keselamatan di lingkungan sekolah, ternyata mampu meningkatkan produktivitas dan prestasi bagi siswa di sekolah,” ucapnya.

Sambutan penutup disampaikan  Kasatlantas Polres Paser yang diwakili  Kanit Kamsel, Iptu Tamrin. Ia menyampaikan ucapan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin antara PAMA KIDE, Polres Paser, dan SMKN 3 Tanah Grogot dalam mendorong keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Paser.

“Dengan adanya sosialisasi dan berbagai pendekatan sedari dini, kami berharap upaya ini dapat mendorong suasana kondusif, aman, dan nyaman bagi lalu lintas di Kabupaten Paser. Semoga apa yang telah ditanamkan dapat menjadi kebermanfaatan di kemudian hari,” pungkasnya.

Program IAABL yang dilaksanakan di lingkungan SMKN 3 Tanah Grogot ini pertama kali dilaksanakan, terutama atas kolaborasinya dengan mitra perusahaan dan instansi kepolisian. Dalam kegiatan yang telah terlaksana ini, PAMA KIDE juga turut memberikan bantuan 10 Helm SNI bagi peserta MPLS SMKN 3 Tanah Grogot yang harapannya dapat menjadi motivasi berkendara dengan aman dan selamat sesuai peraturan lalu lintas. (*)

Pemkab Berau Minta OPD Segera Tuntaskan Proses Lelang

‎Tanjung Redeb  – Pemerintah Kabupaten Berau berpacu dengan waktu untuk mengamankan pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menuntaskan proses lelang agar kegiatan yang telah direncanakan tidak gugur.

‎‎Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan masih ada kesempatan bagi OPD untuk memasukkan kegiatan ke dalam pelaksanaan APBD murni. ‎‎Namun, peluang tersebut harus dimanfaatkan secepat mungkin karena pada APBD Perubahan diperkirakan sudah tidak ada lagi ruang untuk memasukkan kegiatan baru.

‎‎“Kalau masih ada kegiatan yang bisa dilelang agar segera dilelang, supaya bisa masuk di anggaran murni tahun ini. Karena informasinya di perubahan sudah tidak boleh ada kegiatan lagi,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).

‎‎Menurut Said, kondisi Berau masih lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Berdasarkan komunikasi yang dilakukannya dengan beberapa pemerintah kabupaten, ada daerah yang bahkan sudah menghentikan seluruh proses lelang karena keterbatasan anggaran.

‎‎“Saya sempat bertemu dengan Sekda Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Di sana sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilelang karena anggaran sudah tidak ada,” katanya.

‎‎Ia mengingatkan, keterlambatan dalam proses pengadaan dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan program. Kegiatan yang tidak segera diproses berpotensi dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan lain, terutama belanja operasional pemerintah. Karena itu, setiap OPD diminta tidak menunda proses pengadaan barang dan jasa.

‎‎Ia menilai kondisi keuangan Pemkab Berau masih cukup terkendali karena hingga kini tidak terbebani utang kegiatan. Hal tersebut menjadi modal agar seluruh program yang telah direncanakan tetap dapat berjalan, asalkan setiap perangkat daerah bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan pengadaan sesuai jadwal. (Dy/Ok/Adv)

Pemkab Kutai Barat Perkuat Pengawasan Angkutan Kendaraan

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat menegaskan komitmennya dalam menertibkan operasional angkutan kendaraan sebagai upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Sosialisasi Penertiban dan Normalisasi Operasional Angkutan Kendaraan yang digelar secara virtual melalui Zoom di Ruang Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan dipimpin Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam (Asisten II) Setkab Kutai Barat, Ali Sadikin, mewakili Bupati Kutai Barat, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Rita Nursandy.

Rapat tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, serta sejumlah instansi terkait, di antaranya Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Samarinda, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kalimantan Timur.

Membacakan sambutan Bupati Kutai Barat, Ali Sadikin menegaskan bahwa kebijakan penertiban dan normalisasi kendaraan bukan bertujuan menghambat aktivitas dunia usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen penuh untuk menegakkan aturan yang berlaku. Sosialisasi ini bukan untuk membatasi aktivitas ekonomi atau dunia usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan mengutamakan keselamatan,” ujar Ali Sadikin.

Menurutnya, kendaraan angkutan yang beroperasi tidak sesuai spesifikasi teknis, baik dari sisi dimensi maupun kapasitas muatan, berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Oleh karena itu, seluruh pemilik kendaraan dan pelaku usaha diminta segera melakukan normalisasi kendaraan dengan mengembalikan dimensi serta kapasitas angkut sesuai standar uji tipe yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Dinas Perhubungan bersama aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan di lapangan secara humanis, profesional, dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan.

Ali Sadikin menekankan, keberhasilan penataan operasional angkutan kendaraan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga dunia usaha. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

“Mari kita jadikan momentum sosialisasi ini sebagai titik awal penataan transportasi angkutan yang lebih tertib, aman, dan selamat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama,” pesannya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap seluruh perusahaan dan pemilik kendaraan angkutan dapat segera menyesuaikan operasional kendaraannya dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi kerusakan infrastruktur, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Sebanyak 183 Mahasiswa KKN Kolaborasi Siap Mengabdi di Kutai Barat

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara resmi menerima 183 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi Tahun 2026 yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat selama 41 hari, mulai 13 Juli hingga 22 Agustus 2026, di 18 kampung dan 1 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan. Prosesi penerimaan dipimpin Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Selasa(14/7).

Nanang Adriani menyampaikan KKN merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, melalui KKN Kolaborasi, mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, serta pendampingan yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan kampung.

“Melalui KKN Kolaborasi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi, inovasi, serta pendampingan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi lokal, dan mendukung pembangunan kampung,” ujar Nanang.

Ia menjelaskan, tema KKN tahun ini, “Sinergitas Kampus Berdampak dalam Meningkatkan Indeks Desa Mendukung Pencapaian SDGs”, sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan.

Wabup juga mengingatkan seluruh mahasiswa agar menjaga nama baik almamater selama berada di tengah masyarakat, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kampung dan seluruh elemen masyarakat.

“KKN bukan hanya tempat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ruang belajar untuk memahami kehidupan masyarakat secara langsung. Jadikan kesempatan ini sebagai wadah mengabdi, belajar, dan membangun kepedulian sosial,” pesannya.

Nanang berharap kehadiran mahasiswa dapat menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mendorong pembangunan yang lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Kutai Barat, Erlinsiana menyampaikan tahun ini Pemkab Kutai Barat menerima 183 mahasiswa Universitas Mulawarman yang berasal dari 11 fakultas, terdiri atas 69 mahasiswa laki-laki dan 114 mahasiswa perempuan.

Mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Farmasi, Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kehutanan dan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pertanian, serta Teknik.

Mereka akan ditempatkan di 18 kampung dan 1 kelurahan pada delapan kecamatan, yakni Kecamatan Barong Tongkok, Bongan, Damai, Melak, Sekolaq Darat, Mook Manaar Bulatn, serta wilayah lainnya yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengabdian.

Erlinsiana menjelaskan, selama pelaksanaan KKN mahasiswa diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah kampung melalui berbagai program prioritas, mulai dari penataan administrasi pemerintahan kampung, pemutakhiran profil kampung, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, hingga pendampingan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Selain itu, mahasiswa juga diharapkan aktif berkolaborasi dengan PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), RT, hingga lembaga adat agar program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia KKN Kolaborasi Tahun 2026, Alamsyah, Ph.D, menjelaskan bahwa program KKN Kolaborasi merupakan pilot project yang diinisiasi bersama delapan perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Meskipun tahun ini peserta yang diterjunkan di Kutai Barat masih didominasi mahasiswa Universitas Mulawarman karena perbedaan kalender akademik perguruan tinggi mitra, ke depan diharapkan semakin banyak kampus yang dapat bergabung sehingga kolaborasi menjadi lebih luas.

Menurut Alamsyah, seluruh mahasiswa telah mendapatkan pembekalan intensif selama satu minggu yang melibatkan Kementerian Desa serta berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dosen pembimbing lapangan.

Pembekalan tersebut bertujuan agar program kerja mahasiswa selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami berharap kehadiran mahasiswa benar-benar memberikan nilai manfaat bagi desa tempat mereka mengabdi serta mampu mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah,” tuturnya.

Melalui KKN Kolaborasi 2026 ini, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mempercepat pembangunan kampung, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Kutai Barat. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

« Previous Page — Next Page »