Kukar Gelar Job Fair 2026, Sediakan 380 Lowongan Kerja 

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) kembali menggelar Job Fair Kukar 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 14–15 Juli 2026 tersebut secara resmi dibuka Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Selasa (14/7/2026).

Job Fair tahun ini menghadirkan 20 perusahaan dari sembilan sektor usaha dengan menyediakan 380 lowongan kerja pada 69 jenis jabatan. Sektor yang berpartisipasi meliputi pertambangan, perkebunan, ritel, penjualan kendaraan, pembiayaan, penyedia jasa tenaga kerja, kuliner, hingga jasa komunikasi.
Dalam sambutannya,  Aulia Rahman Basri menegaskan penyelenggaraan Job Fair merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pendaftar dengan peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi.

“Masih menjadi tantangan kita, di mana antara pelamar dengan yang diterima itu gap-nya lumayan jauh. Tahun lalu pelamarnya sekitar seribu lebih, yang diterima hanya 26 orang. Tahun ini dari 1.176 pendaftar, hanya 196 yang lolos berkas. Artinya masih banyak yang belum memenuhi persyaratan administrasi,” ujar Aulia.

Menurutnya, peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan walk-in interview selama dua hari, dengan hasil seleksi diumumkan pada hari terakhir pelaksanaan Job Fair.

“Kami ingin mengetahui penyebab masih besarnya kesenjangan kompetensi tersebut. Evaluasi ini penting agar ke depan semakin banyak pencari kerja yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima bekerja,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa proses seleksi administrasi telah dilaksanakan sejak 1 hingga 30 Juni 2026 oleh masing-masing perusahaan peserta.

“Hari ini peserta yang telah lolos pemberkasan mengikuti tahapan wawancara langsung. Kami juga tetap membuka layanan pendaftaran secara offline bagi masyarakat yang belum sempat mendaftar melalui sistem online,” jelas Dendi.

Ia menambahkan, hasil wawancara akan diumumkan pada 15 Juli 2026. Mekanisme ini menjadi inovasi dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini karena seluruh tahapan seleksi dilakukan lebih terstruktur.

“Seleksi administrasi dilakukan selama satu bulan, kemudian wawancara berlangsung dua hari dan hasilnya langsung diumumkan. Insya Allah sekitar 80 persen peserta yang dinyatakan lolos nantinya akan langsung ditempatkan di perusahaan masing-masing,” ungkapnya.

Dendi menyebutkan, jumlah pendaftar Job Fair 2026 mencapai lebih dari seribu orang yang berasal dari berbagai kecamatan di Kukar, di antaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Kota Bangun, hingga Tabang. Kecamatan Tenggarong tercatat sebagai penyumbang jumlah pendaftar terbanyak.

Melalui penyelenggaraan Job Fair ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia usaha. Ke depan, evaluasi terhadap kompetensi pencari kerja akan terus dilakukan agar kebutuhan industri dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia lokal yang semakin siap dan kompeten.(kk06)

Komisi III DPRD Samarinda Usulkan Pintu Air Skala Kecil di Anak Sungai Mahakam

SAMARINDA – Selain mendorong pembangunan pintu air utama di kawasan Jembatan I, Komisi III DPRD Samarinda juga mengusulkan pembangunan pintu-pintu air berukuran lebih kecil di sejumlah anak sungai yang tersebar di wilayah kota.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, menilai keberadaan pintu air skala kecil dapat membantu mengurangi genangan yang kerap terjadi ketika Sungai Mahakam mengalami pasang, meski tidak turun hujan.

“Kami berharap ke depan tidak hanya ada pintu air besar, tetapi juga pintu-pintu air kecil di anak-anak sungai yang ada di Samarinda,” ujarnya, Selasa (14/7/26).

Ia mencontohkan kawasan Pasar Pagi hingga Teras Samarinda yang memiliki anak sungai bermuara ke Sungai Mahakam dan sering terdampak limpasan air saat pasang.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah titik lain yang kerap tergenang, seperti kawasan Jalan Panglima Batur hingga Citra Niaga.

“Ketika Mahakam pasang, air justru masuk kembali ke saluran sehingga memicu banjir. Dengan pintu air kecil, kondisi seperti itu diharapkan bisa dikurangi,” katanya.

Yusrul berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari perencanaan pengendalian banjir terpadu yang disiapkan Pemerintah Kota Samarinda bersama pemerintah pusat. (yud/adv)

DPRD Apresiasi Target Pemkot Selesaikan Seluruh Utang Proyek pada 2026

SAMARINDA – Target Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menuntaskan seluruh utang proyek tahun anggaran 2025 pada tahun ini mendapat dukungan dari Komisi III DPRD Kota Samarinda. Legislatif menilai penyelesaian kewajiban tersebut menjadi langkah strategis agar menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaksanaan program pembangunan pada APBD 2027.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Moh Yusrul Hana, mengatakan komitmen yang disampaikan Wali Kota Samarinda menjadi sinyal positif dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, penyelesaian seluruh kewajiban pada tahun ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Wali Kota yang menyampaikan utang pemerintah kota tahun 2025 akan diselesaikan pada tahun 2026. Ini langkah yang baik agar tidak menjadi beban APBD tahun 2027,” ujar Yusrul, Senin (13/7/26).

Ia menjelaskan, pembayaran utang proyek yang tepat waktu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan para penyedia jasa maupun kontraktor yang telah melaksanakan pekerjaan pemerintah daerah. Dengan demikian, roda pembangunan dapat terus berjalan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun pembayaran pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, total kewajiban Pemerintah Kota Samarinda yang masih harus diselesaikan mencapai sekitar Rp400 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar merupakan kewajiban pada sektor pekerjaan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.

Menurutnya, besarnya nilai kewajiban tersebut memerlukan pengelolaan anggaran yang cermat agar penyelesaiannya tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, DPRD akan terus mengawal realisasi pembayaran sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan pemerintah kota.

Ia juga menilai penyelesaian utang proyek pada tahun ini akan memberikan dampak positif terhadap kesinambungan pembangunan. Selain memberikan kepastian bagi para rekanan, langkah tersebut akan membuat penyusunan APBD tahun berikutnya lebih fokus pada program pembangunan baru tanpa harus dibayangi kewajiban dari tahun sebelumnya.

“Kalau bisa diselesaikan tahun ini, tentu APBD 2027 tidak lagi terbebani kewajiban tahun sebelumnya,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan penyelesaian kewajiban tersebut tidak ringan mengingat APBD Tahun 2026 juga menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat serta adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah kota dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Menurutnya, disiplin dalam menyelesaikan kewajiban keuangan merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. DPRD berharap target pelunasan utang proyek dapat direalisasikan sesuai rencana sehingga tidak menimbulkan akumulasi beban pada tahun anggaran berikutnya.

Komisi III DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk memastikan proses pembayaran utang proyek berjalan sesuai ketentuan dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah kota. (yud/adv)

Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Kutai Barat Hadirkan Program GEMILANG

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat meluncurkan Program GEMILANG (Gerakan Cegah Stunting Demi Generasi Cemerlang) sebagai langkah strategis mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Peluncuran program tersebut berlangsung di Sendawar, Senin (13/7/2026).

Peluncuran Program GEMILANG diresmikan Wakil Bupati H. Nanang Adriani sebagai langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Barat. Ia berharap program tersebut mampu memperkuat semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh mitra pembangunan dalam mewujudkan generasi Kutai Barat yang sehat, cerdas, berkualitas, dan bebas stunting.

Nanang Adriani menegaskan, program GEMILANG merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Yayasan doctorSHARE, Bayan Resources, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

Ia menekankan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak terhadap perkembangan kecerdasan, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada pada angka 27,6 persen. Hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 804 balita terindikasi stunting dari 6.537 balita yang telah diukur. Kasus tersebut tersebar di 194 kampung pada 16 kecamatan, sehingga hingga saat ini belum ada satu pun kampung yang bebas dari stunting.

“Kondisi ini memerlukan perhatian dan tanggung jawab bersama. Penanganan stunting harus dilakukan melalui kolaborasi yang berkelanjutan. Kami mengapresiasi Yayasan doctorSHARE dan Bayan Resources yang telah menghadirkan Program GEMILANG sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Barat,” ujar Wabup.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan komitmen seluruh perangkat daerah dan tenaga kesehatan, memastikan setiap sasaran memperoleh pendampingan secara berkelanjutan, menjadikan Program GEMILANG sebagai model kolaborasi yang dapat diperluas ke seluruh kecamatan, serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil, balita, pola asuh, dan pemenuhan gizi keluarga.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat, dr. Nyoman Mahardika, mengatakan, stunting masih menjadi salah satu program prioritas nasional karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting secara nasional masih berada pada angka 27,6 persen, sementara pemerintah menargetkan penurunannya hingga 14 persen.

Menurut dr. Nyoman, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara instan. Upaya tersebut membutuhkan proses yang berkelanjutan melalui perubahan perilaku masyarakat, edukasi, serta dukungan berbagai pihak.

“Gerakan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan yang kuat. Pencegahan juga harus dimulai sejak sebelum kehamilan, bukan hanya ketika bayi telah lahir. Perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan terbesar sehingga edukasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui Program GEMILANG akan dilaksanakan berbagai intervensi, antara lain edukasi kesehatan, pemberian makanan tambahan, peningkatan kualitas layanan Posyandu, serta penguatan pendampingan bagi ibu hamil dan balita.

Pada tahap awal, program difokuskan di Kecamatan Melak dan Muara Pahu dengan sasaran 10 Posyandu, yaitu Posyandu Dewi Sartika Kampung Sebelang, Posyandu Anggrek Hitam, Posyandu Harapan Ibu Kampung Teluk Tempudau, Posyandu Sarana Jaya Kampung Tanjung Pagar, Posyandu Tepian Ulaq, Posyandu Pinang Sendawar Kampung Muara Bunyut, Posyandu Mawar Mekar Kampung Empakuq, Posyandu Sehat Bersama Kelurahan Melak Ilir, Posyandu Cempaka, serta Posyandu Aisyiyah di Kelurahan Melak Ulu.

Sementara itu, perwakilan Yayasan doctorSHARE, Dedi Saputra, menjelaskan, program GEMILANG merupakan hasil kolaborasi antara doctorSHARE dan Bayan Resources melalui program Bayan Peduli sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kutai Barat.

Program tersebut akan dilaksanakan selama dua tahun, mulai 2026 hingga Mei 2028. Kegiatannya meliputi pendampingan dan penguatan kapasitas Posyandu, pelaksanaan kelas ibu hamil, edukasi kesehatan keluarga, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader Posyandu, skrining ibu hamil melalui layanan mobile USG, dukungan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita, monitoring berbasis masyarakat, hingga pelayanan Rumah Sakit Kapal yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kutai Barat.

“Keberhasilan program ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah kampung, sektor swasta, dan partisipasi aktif masyarakat. Kami berharap praktik-praktik baik yang dibangun melalui Program GEMILANG dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Dedi. (Ars/Adv-DiskominfoKubar)

Pemkab Berau Segera Isi Kekosongan Kepala OPD

Tanjung Redeb – Perombakan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dipastikan belum berakhir. Setelah proses seleksi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) memasuki tahapan akhir, pemerintah daerah kembali dihadapkan pada kekosongan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga penghujung 2026.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan proses seleksi lima jabatan yang saat ini berlangsung telah melewati tahapan penulisan makalah dan asesmen kompetensi. Seluruh hasil penilaian kini masih menunggu laporan dari Balai Pengujian Kompetensi di Yogyakarta sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia menjelaskan, dalam beberapa pekan ke depan panitia seleksi akan menjadwalkan presentasi serta wawancara akhir bagi seluruh peserta. Tahapan tersebut menjadi penentu sebelum nama-nama calon pejabat diserahkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.

“Proses asesmen sudah selesai. Selanjutnya peserta akan mengikuti presentasi dan wawancara akhir setelah hasil penilaian dari Yogyakarta kami terima,” ujar Muhammad Said, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, minat aparatur sipil negara mengikuti seleksi cukup tinggi. Lebih dari 30 pelamar ikut bersaing memperebutkan lima posisi kepala OPD yang saat ini kosong.

Meski demikian, proses seleksi membutuhkan waktu lebih panjang karena harus mengikuti ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk keterlibatan unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam panitia seleksi.

Muhammad Said menegaskan seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Berau, kata dia, terus berkoordinasi dengan BKN agar setiap proses berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi.

“Seluruh mekanisme kami jalankan sesuai aturan dan berada dalam pengawasan BKN. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kompetensi peserta, bukan kepentingan lain,” katanya.

Di sisi lain, kebutuhan pengisian jabatan dipastikan terus bertambah. Per 1 Juli 2026, dua kepala OPD telah memasuki masa purnatugas, yakni Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Perpustakaan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dijadwalkan pensiun dalam waktu dekat, disusul Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada akhir tahun.

Dengan kondisi tersebut, jumlah kursi JPTP yang harus diisi sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sembilan jabatan.

Pemerintah Kabupaten Berau pun menyiapkan mekanisme seleksi maupun manajemen talenta untuk memastikan kekosongan tersebut tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. (Dy/Ok/Adv)

« Previous Page — Next Page »