Mengubah Gerbang Wisata Menjadi Etalase Ekonomi

TANJUNG REDEB – Berau tidak pernah kehabisan pesona. Sebagai daerah yang dianugerahi surga bawah laut dunia seperti Pulau Derawan dan Maratua, arus keluar-masuk pelancong menjadi denyut nadi harian yang menjanjikan. Di tengah riuh rendah mobilitas pelancong tersebut, Dermaga Tanjung Batu berdiri kokoh sebagai pintu gerbang utama. Namun, di balik megahnya infrastruktur penyeberangan ini, ada potensi ekonomi lokal yang masih “tertidur” dan menunggu untuk dibangunkan Kios Cinderamata.

Terletak tepat di jalur krusial keberangkatan dan kedatangan wisatawan, deretan kios ini sebenarnya memegang posisi ekonomi yang sangat strategis. Potensi transaksinya besar, namun pemanfaatannya hingga kini belum berjalan optimal. Menanggapi hal ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mendorong adanya langkah nyata agar fasilitas yang dibangun lewat anggaran negara ini tidak sekadar menjadi ornamen mati.

Sri Juniarsih menilai, kios cinderamata ini harus bertransformasi menjadi etalase hidup bagi kreativitas masyarakat Berau. Mulai dari kerajinan tangan pesisir yang eksotis, suvenir khas, hingga produk olahan makanan kreatif hasil racikan pelaku UMKM kampung, seluruhnya harus mendapat panggung di tempat ini.

“Tingginya mobilitas wisatawan yang melintas setiap hari, peluang transaksi dan promosi produk daerah terbuka sangat lebar apabila fasilitas tersebut dikelola dengan baik,” ujar Sri Juniarsih, Senin (01/06/2026)

Bagi pemerintah daerah, investasi anggaran yang telah digelontorkan untuk membangun fasilitas fisik tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga. Kios tersebut tidak boleh dipandang sempit hanya sebagai tempat transaksi jual-beli biasa, melainkan sebuah ruang inkubasi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas penetrasi pasar mereka melalui tangan para pelancong.

“Kios yang sudah dibangun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Di samping menghidupkan urat nadi ekonomi melalui UMKM, tantangan besar lain yang dihadapi Dermaga Tanjung Batu adalah masalah estetika dan kebersihan lingkungan. Gerbang wisata adalah wajah pertama yang dilihat wisatawan saat menjejakkan kaki, dan kesan pertama (first impression) selalu bersifat permanen.

Adanya sorotan terhadap masalah sampah di sejumlah titik di sekitar dermaga menjadi alarm penting. Lingkungan yang kurang terawat dikhawatirkan dapat menggerus kenyamanan pengunjung dan mencoreng citra Berau sebagai destinasi wisata premium.

Tata kelola pariwisata yang berkelanjutan memerlukan kerja kolektif. Menghidupkan ekonomi sekadar satu sisi mata uang; sisi lainnya adalah menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan dermaga.

Sri Juniarsih menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar gerbang wisata ini tidak pasif. Pemerintah daerah berharap, investasi pembangunan fisik di kawasan wisata ini melahirkan efek domino yang berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.

“Saya berharap Dermaga Tanjung Batu tidak hanya menjadi lokasi penyeberangan wisatawan, tetapi juga dapat berkembang sebagai pusat promosi produk lokal yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Berau,” pungkasnya.

Kini, bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan terkait, pengelola dermaga, serta komunitas pelaku usaha lokal. Mengubah sepi menjadi pundi, dan mengubah sampah menjadi berkah di Dermaga Tanjung Batu adalah kerja panjang yang harus segera dimulai demi masa depan pariwisata Berau yang lebih hidup dan mandiri. (Dy/Ok/ ADV)

UMKM Kutai Barat Dapat Pembekalan Hadapi Persaingan Global

SENDAWAR – Pelaku usaha di Kabupaten Kutai Barat mendapat pembekalan untuk meningkatkan kemampuan dalam menembus pasar ekspor melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Akses Pasar Internasional yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Bidang Perdagangan Kabupaten Kutai Barat tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang dan tantangan perdagangan global. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha yang selama ini menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Ali Sadikin, yang hadir mewakili Bupati Kutai Barat saat membuka pembekalan menyampaikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat daya saing produk daerah.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan keterbukaan pasar telah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan Kutai Barat ke tingkat nasional maupun internasional.

“Potensi daerah yang kita miliki sangat besar. Namun, agar mampu diterima di pasar yang lebih luas, kualitas produk, kemasan, pemasaran, hingga kemampuan membaca kebutuhan konsumen harus terus ditingkatkan,” kata Ali Sadikin saat membacakan sambutan Bupati Kutai Barat.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperluas jaringan pemasaran.

Selain membahas strategi akses pasar internasional, pelatihan juga menghadirkan materi mengenai pengembangan produk, pemenuhan standar pasar, serta pemanfaatan platform digital untuk promosi dan pemasaran.

Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Kutai Barat menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat kemampuan pelaku usaha menghadapi persaingan yang semakin ketat.

“Pelaku usaha perlu memahami berbagai aspek perdagangan global, mulai dari standar produk hingga strategi komunikasi bisnis. Dengan begitu, mereka akan lebih siap memasuki pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pelaku usaha Kutai Barat semakin percaya diri mengembangkan usahanya dan mampu memanfaatkan peluang perdagangan internasional untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. (adv/kominfo).

Bupati Kukar Serahkan Alsintan,  Dorong Peningkatan Produksi Pertanian

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Brigade Pangan Kecamatan Marangkayu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Komplek Pertanian Areal Kelompok Hidup Baru 2, Rt 03, Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Selasa (2/6/2026).

Bantuan yang diberikan berasal dari Kementarian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar berupa enam buah Handtraktor Glebek Quick Seva G 3000 yang diserahkan kepada Ketua Brigade Pangan Santan Behuma Desa Santan Ulu yang diterima Susanto, BP Petani Sukses Desa Sebuntal (Jusram Basri), BP Sipatokkong Desa Sebuntal Muhammad Ruswan, BP Bina Kary Desa Semangko (Basri K), BP Bangkit Bersama Desa Semangko (Agus Salim) 2 unit, serta satu unit Combine Harvester Ishoku Lovol DW 105 kepada Brigade Pangan Bangkit Bersama Desa Semangko yang diterima Agus Salim,

Dalam sambutannya, Bupati Kukar mengatakan bantuan alsintan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mendukung kemajuan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.

“Bantuan alsintan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Brigade Pangan dan kelompok tani untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengolahan lahan, serta meningkatkan hasil produksi pertanian,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan melalui berbagai program, mulai dari bantuan sarana dan prasarana, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan terus hadir dan memberikan perhatian kepada para petani. Kami ingin memastikan bahwa petani memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas pertaniannya,” katanya.

Usai penyerahan alsintan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab antara Bupati dan para petani yang berlangsung di Pondok Pertemuan. Pada kesempatan tersebut, para petani menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan, mulai dari kebutuhan irigasi, akses pupuk, pengembangan lahan pertanian, hingga peningkatan bantuan alat pertanian.

Menanggapi berbagai pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan, Bupati menyatakan bahwa seluruh masukan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Kami sangat mengapresiasi masukan dari para petani. Dialog seperti ini penting agar pemerintah mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dengan komunikasi yang baik, program pembangunan pertanian dapat berjalan lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

 

Bupati juga mengajak seluruh anggota Brigade Pangan dan kelompok tani untuk menjaga keamanan dan kondisifitas, menjaga keamanan dan ketertiban, serta merawat alsintan yang telah diberikan agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Acara berlangsung penuh keakraban dan antusiasme. Para petani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi langsung dengan Bupati terkait berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Diharapkan, bantuan alsintan yang diserahkan dapat semakin meningkatkan produktivitas pertanian di Kecamatan Marangkayu sekaligus mendukung terwujudnya Kutai Kartanegara sebagai daerah yang mandiri dan berdaya saing di sektor pangan. (kk 03).

Pj. Sekda Pimpin Rapat Evaluasi Mal Pelayanan Publik

SENDAWAR  – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi, memimpin langsung dan membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan di Mall Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Rabu (3/6/2026) pagi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelayanan publik terpadu sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kamius Junaidi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berkomitmen memperkuat sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan gedung MPP yang lebih representatif di kawasan sekitar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun demikian, sambil menunggu realisasi pembangunan tersebut, pelayanan MPP yang saat ini berjalan harus tetap dioptimalkan.

“Melalui evaluasi ini kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan MPP berjalan sesuai harapan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang masih dihadapi agar dapat segera dilakukan pembenahan,” ujarnya.

Kamius menjelaskan, keberadaan MPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi serta kebijakan pemerintah pusat untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, MPP memiliki peran penting dalam menyatukan berbagai layanan dari perangkat daerah maupun instansi terkait dalam satu lokasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan.

Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan yang saat ini tersedia di MPP. Beberapa layanan dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas pelaksanaannya, termasuk layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dalam implementasinya memerlukan dukungan tenaga ahli serta pembiayaan yang tidak sedikit setelah beralih dari sistem Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kita perlu memastikan layanan yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui layanan mana yang efektif dan mana yang perlu dilakukan penyesuaian,” katanya.

Kamius menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan dan manfaat MPP dapat diketahui secara luas. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan yang tersedia, diharapkan pemanfaatan MPP juga semakin optimal.

 

Menurutnya, konsep pelayanan terpadu melalui MPP memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu lagi mendatangi banyak kantor untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Seluruh proses dapat dilakukan di satu tempat dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Di akhir arahannya, Pj. Sekda mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan MPP ke depan. Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah perbaikan sehingga pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat semakin berkualitas dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah, perwakilan instansi terkait, serta unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Barat. (adv/diskominfo kubar)

Pemkab Kutai Barat Gelar Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026 di Sendawar, Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan aset yang tertib, transparan, akuntabel, dan berdaya guna.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani, Plt. Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat Erik Victory, narasumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Fahmi serta kepala perangkat daerah, camat, bendahara pengeluaran, bendahara barang, serta pengelola aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Plt. Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat Erik Victory menyampaikan, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset yang mendukung pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

“Penggunaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Optimalisasi pengelolaan aset merupakan rangkaian kebijakan strategis yang bertujuan memaksimalkan fungsi, nilai guna, dan nilai ekonomis aset daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan aset yang optimal dapat menekan biaya pemeliharaan terhadap aset yang tidak produktif serta menciptakan nilai tambah berupa pemasukan bagi kas daerah melalui berbagai skema pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Erik Victory juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya narasumber dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang hadir untuk memberikan materi dan pendampingan kepada para peserta.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani menegaskan, pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, aset daerah bukan hanya sekadar barang yang tercatat dalam laporan keuangan, melainkan sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

“Melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami tahapan, prosedur, dan mekanisme pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga aset daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Nanang Adriani.

 

Wakil Bupati juga mengingatkan pengelolaan aset daerah saat ini menjadi perhatian serius baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi, terutama di tengah perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan aset di Kabupaten Kutai Barat, di antaranya penatausahaan aset yang belum sepenuhnya tertib, pemanfaatan aset yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola barang pada setiap perangkat daerah.

“Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana belajar, berdiskusi, dan menyamakan persepsi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah,” katanya.

Wabup menjelaskan, pengelolaan aset yang baik akan memberikan berbagai manfaat bagi daerah, mulai dari mendukung penyajian laporan keuangan yang akuntabel, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat perencanaan pembangunan, hingga mendorong pemanfaatan aset daerah agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dalam menjaga, mengadministrasikan, memanfaatkan, serta mengamankan seluruh Barang Milik Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Ia juga berpesan kepada para pejabat dan pengurus barang di setiap perangkat daerah agar senantiasa memperbarui data aset secara berkala, menjaga ketertiban administrasi, serta memastikan setiap aset daerah digunakan sesuai peruntukannya.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada BKAD Kabupaten Kutai Barat selaku penyelenggara kegiatan serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sosialisasi.

“Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah semakin memahami tata cara dan mekanisme optimalisasi Barang Milik Daerah sehingga pengelolaan aset di Kabupaten Kutai Barat menjadi semakin tertib, transparan, akuntabel, dan berdaya guna,” tuturnya.(adv/kominfo)

« Previous Page — Next Page »