Wangi Surga Cokelat Berau di Pasar Dunia

TANJUNG REDEB – Nama Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mendadak harum di panggung kuliner internasional. Bukan karena destinasi wisata pesisirnya, melainkan berkat biji kakaonya. Cita rasa kakao Berau sukses menembus rating tertinggi nasional dan kini menjadi incaran utama industri cokelat premium dunia. Namun, di balik sorotan lampu panggung global itu, tersimpan sebuah fakta pahit: para petani lokal tertatih-tatih memenuhi membludaknya pesanan.

Bagi Bupati Berau, Sri Juniarsih, fenomena ini adalah peluang emas yang harus dikejar. Sinyal itu bukan sekadar hisapan jempol. Sejak awal tahun 2026, geliat ekspor sudah terasa nyata. Sebanyak 10 ton kakao Berau sukses melenggang ke Prancis, mendarat di dapur Valrhona salah satu produsen cokelat mewah paling prestisius di dunia.

Momentum emas ini menggelinding bak bola salju hingga ke Amsterdam, Belanda. Lewat sebuah kesepakatan pameran di sana, keran ekspor baru terbuka sebesar 50 ton per tahun. Tak butuh waktu lama, Jepang dan Swiss pun ikut mengantre di garis depan. Negeri Sakura menyatakan siap menyerap 500 ton per tahun, disusul Swiss dengan permintaan 50 ton per tahun.

“Ini peluang besar untuk kita, karena cokelat Berau masih berada di rating tertinggi,” tegas Sri Juniarsih, Jumat (5/6/2026).

Jika ditotal, ada 610 ton permintaan global yang mengalir setiap tahunnya. Sebuah angka yang fantastis, sekaligus mencemaskan. Data dari Dinas Perkebunan Berau mencatat luas lahan kebun kakao di wilayah ini baru menyentuh 1.037 hektare. Hasil panen saat ini sudah habis tak bersisa hanya untuk memenuhi kontrak-kontrak yang berjalan. Ketika pesanan baru terus berdatangan, Berau kehabisan ‘bensin’.

Kepala Dinas Perkebunan Berau, Lita Handini, dengan jujur mengakui bahwa pekerjaan rumah (PR) pemerintah masih menumpuk di tingkat akar rumput, pertama standarisasi fermentasi, proses fermentasi biji kakao antarnilai petani belum seragam, kemudian teknologi tradisional, teknik pengeringan mayoritas masih mengandalkan cara tradisional yang rentan terhadap cuaca dan kualitas SDM, Kapasitas dan pengetahuan petani perlu di-upgrade besar-besaran.

“Penambahan lahan kami fokuskan pada petani yang serius, disertai bantuan alat fermentasi dan pelatihan,” ungkap Lita.

Masuk ke ceruk pasar premium berarti siap bermain dengan aturan yang super ketat. Valrhona dan para pembeli global lainnya tidak hanya membeli rasa, tetapi juga membeli cerita di balik sebutir biji kakao. Mereka mewajibkan, budidaya ramah lingkungan yang berkelanjutan, bebas deforestasi (tidak merusak hutan, dan minim bahan kimia buatan.

Artinya, mengejar kuantitas dengan cara instan adalah haram hukumnya. kualitas, jejak lingkungan, dan keberlanjutan telah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Merespons tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Berau bergerak cepat dengan menerapkan Strategi 3 Arah demi mendongkrak ekosistem kakao dari hulu ke hilir. Tak hanya fokus pada perkebunan, Berau kini tengah bersiap mengembangkan konsep Agrowisata Kakao.

Lewat konsep ini, pelancong nantinya bisa menikmati pengalaman from tree to bar—melihat langsung dari pohonnya hingga menjadi batang cokelat siap saji.

“Konsep ini diharapkan mampu menarik wisatawan untuk melihat langsung proses budidaya hingga pengolahan cokelat, sekaligus memperkuat promosi produk lokal,” pungkas Lita.

Kini, Berau berada di persimpangan jalan. Dengan permintaan global yang terus meroket, pilihannya hanya dua: cepat beradaptasi membenahi hulu, atau kehilangan momentum emas ini selamanya(Dy/Ok/ADV)

Bupati Berau Ajak Masyarakat Bangun Kemandirian Pangan

Tanjung Redeb – Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, makan tanpa rasa pedas ibarat sayur kurang garam. Cabai telah lama menjadi komoditas “kecil-kecil cabai rawit” ukurannya mini, namun gejolak harganya di pasar mampu membuat ibu rumah tangga hingga pelaku UMKM kelimpungan. Ketika harganya melonjak, cabai kerap menjadi salah satu aktor utama yang memicu bisingnya angka inflasi daerah.

Melihat fenomena menahun ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menawarkan sebuah solusi yang sederhana namun mematikan bagi laju inflasi. Strategi ini tidak dimulai dari meja rapat kedinasan yang kaku, melainkan dari sejengkal tanah di pekarangan rumah kita masing-masing.

Secara terbuka Sri Juniarsih mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bumi Batiwakkal untuk mulai membangun kemandirian pangan secara swadaya.

“Caranya dengan menanam beberapa batang pohon cabai memanfaatkan lahan sisa atau pot-pot kosong di rumah,” katanya Kamis (4/6/2026)

Gerakan menanam mandiri ini sejatinya memiliki dampak ganda (multiplier effect) yang langsung terasa di dompet keluarga. Pertama, memangkas pengeluaran bulanan dapur secara instan. Kedua, memperkuat ketahanan pangan dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Ketika setiap rumah tangga mampu memetik cabai dari halaman mereka sendiri saat memasak, permintaan di pasar tradisional otomatis akan melandai. Sesuai hukum ekonomi, penurunan permintaan ini perlahan akan memaksa harga merangkak turun dan tetap stabil.

“Kami menyarankan melalui camat, kepala kampung, dan dinas terkait agar masyarakat bisa mandiri menanam cabai di rumah. Paling tidak bisa membantu kebutuhan rumah tangga,” tutur Sri Juniarsih hangat.

Saat ini, kondisi inflasi di Kabupaten Berau sebenarnya masih tergolong aman dan berada di posisi tengah. Namun bagi Sri, kenyamanan ini tidak boleh membuat semua pihak terlena. Kewaspadaan harus tetap berada di baris terdepan, dan aksi preventif warga adalah benteng pertahanan terbaik.

Gerakan akar rumput yang digagas Bupati ini tidak akan berjalan sendirian di ruang hampa. Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan bantalan strategis untuk memperkuat pasokan skala besar.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Berau berhasil mengamankan dukungan dari Kementerian Pertanian berupa bantuan pengembangan lahan tanaman cabai seluas lima hektare. Proyeksi kebun cabai berskala besar ini rencananya akan segera dibuka di wilayah Talisayan.

Melalui kombinasi apik antara kesiapan stok logistik pemerintah dan aksi gotong royong warga yang menanam di rumah, Pemkab Berau optimis daya beli masyarakat akan tetap terjaga dengan aman.

Langkah kecil dari pot pekarangan ini membuktikan satu hal: melawan inflasi ternyata tidak selalu membutuhkan kebijakan makro yang rumit. Kadang, ia hanya butuh ketekunan kecil untuk merawat sebatang pohon cabai di balik pintu rumah kita sendiri. (Dy/Ok/adv)

Menanti Fajar Ekonomi Baru di Pedalaman Kelay

Tanjung Redeb – Bagi mereka yang mendambakan petualangan sejati, Kecamatan Kelay di Kabupaten Berau adalah sebuah surga yang tersembunyi. Bayangkan sebuah wilayah di mana bentang alam karst Bukit Merabu berdiri dengan megah dan eksotis, mendekap Danau Nyadeng yang airnya jernih memikat mata. Di bawah kanopi hutannya yang lebat, keanekaragaman hayati hidup berdampingan dengan harmonis bersama masyarakat Dayak yang teguh menjaga warisan leluhur mereka.

Tak hanya itu, tanah Kelay belakangan juga mulai menawarkan aroma manis yang menjanjikan: komoditas cokelat khas lokal yang potensinya kian dilirik pasar.

Kelay bukan lagi sekadar wilayah pedalaman biasa. Ia adalah raksasa tidur yang menyimpan modal kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi baru di Bumi Batiwakkal. Namun, pesona di atas kertas ini masih membentur dinding realitas yang cukup keras.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, angkat bicara mengenai masa depan wilayah ini. Ia menegaskan bahwa sudah saatnya mimpi-mimpi tentang Kelay ditransformasikan menjadi aksi yang nyata dan terukur.

“Potensi yang dimiliki Kelay sangat lengkap, mulai dari wisata alam, budaya hingga produk unggulan masyarakat. Yang diperlukan saat ini adalah pengelolaan yang tepat agar seluruh potensi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Said, Jumat (05/06 2026)

Tantangan terbesar Kelay hari ini terletak pada urat nadi konektivitas. Keterbatasan akses jalan, jaringan antar-kampung yang masih sulit, hingga belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi “pekerjaan rumah” menahun yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan Data Indeks Desa Tahun 2025, potret Kelay memang memperlihatkan potret yang butuh sentuhan akselerasi. Dari 14 kampung yang tersebar, enam kampung sudah berstatus maju, sementara delapan lainnya masih berstatus berkembang. Belum ada satu pun kampung yang berhasil menembus kategori mandiri.

Bagi Pemkab Berau, data ini adalah cermin. Peningkatan kualitas infrastruktur bukan lagi sebuah pilihan belanja, melainkan fondasi utama jika ingin memerdekakan ekonomi Kelay. Tanpa jalan yang mulus, cokelat terbaik dari Kelay akan sulit dipasarkan, dan indahnya Danau Nyadeng akan tetap menjadi cerita yang sulit dijangkau wisatawan.

Menyadari rumitnya medan pertempuran membangun pedalaman, Pemkab Berau tidak ingin bergerak dengan cara-cara lama yang monoton. Sebuah langkah strategis diambil dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Kecamatan Kelay. Tim ini dirancang untuk bekerja secara presisi berbasis data lapangan.

Menariknya, pembangunan di Kelay tidak mengadopsi gaya modernisasi babat alas yang merusak. Mengingat Kelay adalah salah satu benteng hijau Berau, pemerintah menggandeng sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, termasuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Misi kolaborasi ini sangat jelas: memastikan roda ekonomi berputar tanpa harus mengorbankan kelestarian hutan atau mencerabut nilai budaya Dayak dari akarnya. Ini adalah konsep pembangunan yang berpusat pada manusia dan alam (eco-development).

Jika pembenahan akses jalan mulai mulus, puskesmas serta sekolah bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak pedalaman, wajah Kelay diprediksi akan berubah total dalam beberapa tahun ke depan.

Kecamatan Kelay sedang dipersiapkan untuk menjadi cetak biru (blueprint) ideal bagi pembangunan daerah. Sebuah kawasan yang mampu mandiri secara ekonomi, makmur berkat kekuatan komoditas lokalnya, namun tetap setia menjaga paru-paru dunia yang dititipkan di tanah mereka. Fajar ekonomi baru itu kini sedang dijemput dari pedalaman Berau. (Dy/Ok/Adv)

Pemkab Berau Pastikan Gaji ke 13 ASN

Tanjung Redeb– Awan mendung fiskal sedang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau. Di tengah proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi memangkas postur anggaran daerah hingga tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kabupaten Berau dipaksa memutar otak. Strategi efisiensi ketat mulai diberlakukan demi menjaga napas pembangunan agar tidak tersengal-sengal.

Namun, di tengah badai penghematan tersebut, Pemkab Berau memastikan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah tidak akan dikorbankan demi menambal lubang fiskal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said membawa kabar segar yang melegakan ribuan abdi negara di Bumi Batiwakkal. Gaji ke-13 yang dinanti-nanti dipastikan cair tepat. Bulan Juni selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi para orang tua karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah saat di mana kebutuhan membeli seragam, buku, hingga biaya pendaftaran estafet pendidikan anak melonjak tajam.

“Gaji ke-13 tetap dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia dan memang menjadi hak ASN. Insyaallah akan dicairkan pada minggu kedua Juni, bertepatan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak,” ujar Muhammad Said, Jumat (5/6/2026).

Langkah ini diambil bukan tanpa pengorbanan. Diakui Said, ruang fiskal daerah saat ini memang semakin sempit. Namun, menjaga motivasi dan kinerja ASN di tengah situasi sulit dinilai sebagai investasi yang tak kalah penting agar pelayanan publik tidak kendor.

Salah satu kebijakan ekstrem namun rasional yang diambil Pemkab Berau saat ini adalah melakukan moratorium alias penghentian sementara pengadaan kendaraan dinas baru. Fasilitas-fasilitas yang sifatnya sekadar menunjang operasional biasa dipaksa masuk kotak hitam penundaan. Anggaran belanja daerah kini dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditawar.

“Untuk kendaraan operasional biasa kita tunda dulu. Pengadaan hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti mobil pemadam kebakaran dan ambulans, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat,” urai Said secara gamblang.

Said menginstruksikan dengan tegas agar seluruh instansi mengubah pola pikir pengelolaan fasilitas negara. Jika selama ini ada kecenderungan rusak sedikit minta baru, kini rumusnya adalah merawat dengan apik demi memperpanjang usia pakai kendaraan dinas yang ada.

“Kalau aset yang ada dirawat dengan baik, tentu masa pakainya lebih panjang. Ini menjadi salah satu cara kita menghemat anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menantang,” tekannya.

Langkah mengencangkan ikat pinggang ini barulah sebuah permulaan. Pemkab Berau memproyeksikan hantaman penurunan APBD yang sesungguhnya baru akan terasa signifikan pada tahun 2027 nanti.

Menghadapi realitas tersebut, menyusun strategi efisiensi dan penajaman skala prioritas belanja sejak dini adalah bentuk mitigasi terbaik agar pelayanan publik di Berau tetap berjalan optimal tanpa harus limbung.

“Kewajiban pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas. Sementara kegiatan yang belum mendesak akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Said.

Melalui langkah taktis ini, Berau sedang mengirimkan pesan yang kuat: bahwa di tengah menyusutnya pundi-pundi daerah, roda pemerintahan harus tetap berputar, pelayanan publik tidak boleh kendor, dan kesejahteraan masyarakat serta para pegawainya tetap berada di urutan teratas. (Dy/Ok/ADV)

Menatap Berau 2029 Lewat Peta Jalan Kependudukan

TANJUNG REDEB – Bumi Batiwakkal julukan Kabupaten Berau yang sedang bersolek dengan sangat cepat. Investasi mengalir, roda ekonomi berputar kencang. Pariwisata bertaraf internasional kian memikat mata dunia, dan proyek infrastruktur terus tumbuh di berbagai sudut. Namun, di balik gemerlap pembangunan fisik tersebut, ada satu mesin penggerak utama yang tidak boleh luput dari perhatian yaitu penduduk kota ini.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat ibarat magnet. Ia menarik gelombang mobilitas, memicu urbanisasi, dan mengubah wajah demografi Berau menjadi jauh lebih kompleks. Jika tidak diantisipasi sejak dini, ledakan jumlah penduduk dan fenomena bonus demografi yang digadang-gadang sebagai berkah, justru bisa berbalik menjadi beban sosial yang berat.

Menyadari tantangan besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau tidak ingin sekadar menjadi pemadam kebakaran yang baru bergerak saat masalah tiba. Langkah preventif mulai diambil. Melalui sebuah Focus Group Discussion (FGD), Pemkab Berau memulai penyusunan dokumen krusial: Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Periode 2025-2029.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengingatkan kembali esensi paling mendasar dari sebuah pembangunan. Baginya, warga Berau tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek yang pasif, melainkan harus menjadi subjek sekaligus motor penggerak utama perubahan.

“Kependudukan adalah aspek fundamental. Pengelolaannya harus komprehensif, mulai dari kuantitas, kualitas, mobilitas, persebaran penduduk, sampai pembangunan keluarga,” tegas Muhammad Said dengan optimisme tinggi, Rabu (4/6/2026

Peta jalan yang sedang digodok ini dirancang sebagai kompas jangka panjang. Melalui instrumen ini, Pemkab Berau mencoba memetakan segala peluang sekaligus tantangan ke depan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hingga penguatan ketahanan keluarga agar tidak rapuh digerus zaman.

Said menyadari betul posisi Berau saat ini. Kemajuan wilayah yang sangat pesat menuntut respons yang tak kalah cepat dan adaptif dari jajaran birokrasi.

“Perkembangan Berau cukup pesat. Kalau tidak direncanakan matang, bonus demografi yang kita punya bisa jadi beban, bukan kekuatan,” tukasnya mengingatkan.

Merancang masa depan daerah tentu bukan perkara mudah, dan pemerintah sadar betul mereka tidak bisa berjalan sendirian di jalur sunyi. Keberhasilan peta jalan ini bertumpu pada kolaborasi multipihak.

Dalam menyusun dokumen ini, Pemkab Berau turut menggandeng barisan akademisi dari Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memberikan landasan ilmiah dan perspektif akademik yang tajam.

Namun, keterlibatan tidak berhenti di ruang kelas dan kantor pemerintahan saja. Peta jalan yang berkualitas harus lahir dari rahim realitas masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) bersama seluruh perangkat daerah diajak untuk melebur, menghimpun data, serta menjaring gagasan dari berbagai elemen.

“FGD ini diharapkan jadi wadah menghimpun masukan, data, gagasan, dan perspektif dari semua pihak. Perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan ormas harus terlibat agar dokumen yang lahir berkualitas dan implementatif,” pungkas Sekda.

Ketika dokumen Peta Jalan Kependudukan 2025-2029 ini rampung nanti, ia bukan sekadar lembaran regulasi yang berdebu di rak meja kerja. Ia akan menjadi cetak biru (blueprint) penting yang memastikan bahwa setiap anak yang lahir, setiap pemuda yang mencari kerja, dan setiap keluarga yang tumbuh di Berau, dapat benar-benar merasakan manisnya buah pembangunan di tanah mereka sendiri. (Dy/Ok/ADV)

« Previous Page — Next Page »