Asisten Tiga Setkab Kubar Bantu Korban Kebakaran di Kampung Muhur

SENDAWAR – Asisten Tiga Setkab Kutai Barat (Kubar) Sahadi beserta istri Yonavia Sahadi dan  rombongan mengunjungi lkorban kebakaran di Kampung Muhur, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat sekaligus memberikan bantuan sembako dan makanan siap saji, Kamis (24/8/2023)

Kepada media ini Sahadi mewakili pemerintah dan juga pribadi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu meringankan beban warga kampung Muhur yang terkena musibah ini.

“Kami sudah melakukan rapat dengan Camat Siluq Ngurai untuk membahas langkah yang akan diambil ke depannya. Kita masih menunggu Sekda dan inspektur yang masih di luar daerah,” ujarnya.

Dijelaskan nya, untuk membantu warga ini nanti dilihat dulu, apa dianggarkan di ABPD tentu meknismenya harus jelas seperti melalui hibah, melalui keuangan atau melalui OPD.

“Bantuan dari pemerintah untuk bencana seperti ini setiap tahun itu pasti ada dianggarkan di ABPD,”ungkapnya.

Ia menuturkan, meski anggaran tersebut ada, tetapi tidak bisa lansgung dikeluarkan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Salah satu jangka pendek untuk membantu korban kebakaran melalui bantuan warga.

“Siapapun yg tergerak hatinya secara khusus di Kampung Muhur,” katanya.

Dikatakan, Pemkab akan melakukan rapat dengan pemerintah kampung maupun kecamatan mengeanai penanganan dan solusi rehabilitas pemukiman masyarakat .

Sementara itu camat Siluq Ngurai Bortolomius saat d temui mengatakan sangat mengapresiasi terhadap semua pihak yang sudah membantu meringankan beban warganya yang terkena musibah, baik itu dari pihak pemerintah, swasta maupun berbagai macam organisasi yang sudah masuk.

Program jangka pendek ini yang akan dilaksanakan lebih awal adalah menyalurkan bantuan sembako, an pakaian dan juga obat obatan. Selain hal itu tentunya di lokasi yang sangat di perlukan adalah pengadaan WC yang portabel, karena itu suatu kebutuhan yang mendesak bagi warga yang kena musibah ini.

“Kami menunggu hasil rapat dengan warga nanti untuk pembangunan rumah layak huni apa di bangun seperti semula atau redasain terbaru masih kita tunggu,” ungkapnya.

Diungkapkan nya, karena ada empat lamin yang harus dibangun, maka harus ditata ulang  dan menunggu finalisasi pemerintah kampung yang menghimpun keinginan warga yang terdampak.  Pemerintah akan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal dengan nilai uang serta bahan bangunan untuk kembali membangun rumah.

“bantuan dari pemerintah di perkirakan besarannya sekitar Ro 10 juta per rumah, katanya. (arf)

Kejari Sanggau Lanjutkan Kasus Peremajaan Sawit Rakyat

SANGGAU – Kejaksaan Negeri  Sanggau terus melanjutkan proses hukum dua tersangka

dugaan penyimpangan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) KUD yang ada di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau Kalbar pada tahun 2019 dan 2020.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sanggau, Adi Rahmanto menyampaikan penyimpangan program CSR oleh kedua tersangka AL dan AZ diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 750 juta.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka pada 3 April 2023 silam. AL dan AZ  tidak ditahan lantaran mereka berdua koperaktip dalam meberikan keterangan. Tersangka juga telah menitipkan uang sebesar Rp 1 miliar ke rekening penyimpanan Kejaksaan Negri Sanggau untuk menggantikan kerugian negara yang dilakukan oleh kedua tersangka.

Uang tersebut diserahkan pada tgl 31 maret 2023 oleh tersangka AL dan disetor ke rekening penampung milik Kejari Sanggau.

“Saat ini uang tersebut statusnya merupakan barang bukti dalam perkara an.AL dan AZ,” terang Adi Rahmanto, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (24/8) siang.

Adi menyebut pada saat ini penyidik kejaksaan sedang melakukan pengitungan kerugian negara, uang yang dititip sebesar 1 miliar oleh tersangka natinya akan digunakan untuk pengembalian kerugian negara. Ia memastikan akan ada tindak lanjut dari penyidikan terhadap kedua tersangka.

“Pengembalian kerugian negara akan menjadi pertimbangan tim penuntut umum untuk meringankan kasus itu,” ujarnya. (ariya)

Kejaksaan Tinggi Kaltim Lakukan Pendampingan Hukum pada PT. MMP Kaltim

Yogyakarta – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan pendampingan hukum kepada BUMD – PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur, saat rapat pembahasan draft perjanjian pengalihan hak Participating Interest (PI) 10% (sepuluh persen) dengan PT Pertamina Hulu Indonesia, yang dilaksanakan di Yogyakarta, 21-23 Agustus 2023.

Pendampingan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dihadiri Gunadi,SH,MH selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara didampingi Kasi Perdata dan Kasi Pendapat Hukum.

Gunadi berharap seluruh proses dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dengan mengedepankan prinsip transparansi.

“Kita semua berharap, apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini hak atas PI 10% dari Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan Pertamina Hulu Sanga Sanga kepada daerah, dapat berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan penandatanganan perjanjian pengalihan dengan segera, agar seluruh pihak termasuk PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperoleh kepastian hukum atas hak PI 10%,” tegas Gunadi.

Edy Kurniawan – Direktur PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur, didampingi oleh Direktur PT Migas Mandiri Pratama Sanga Sanga dan Direktur PT Migas Mandiri Pratama Eastkal Attaka selaku badan usaha yang akan melakukan penandatanganan perjanjian pengalihan, berpegang pada prinsip kehati-hatian. PT MMP Kaltim secara intensif didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Dikatakan Edy, PT. MMP Kaltim sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun milik seluruh rakyat Kalimantan Timur, selalu berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui PI 10 persen.

“Dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, tentunya kami berharap agar seluruh proses telah sesuai dengan aturan maupun norma-norma hukum yang berlaku, karena kami yakin tujuan kita sama yaitu sama-sama melindungi dan memperjuangkan hak rakyat Kalimantan Timur,” harap Edy.

Ia pun berharap kepada Pertamina Hulu Indonesia  dan dihadiri juga oleh PT Pertamina Hulu Energi, agar penandatanganan dapat dilakukan sebelum tanggal 30 September 2023, “mengingat seluruh kesepakatan dan kesepahaman pada perjanjian telah dilakukan pembahasan bersama dan telah menemukan titik kesepakatan,” pungkasnya.(*)

Polres Kubar Tanam Pohon Lestarikan Penghijauan Sejak Dini

KUTAI BARAT – Polres Kubar menggelar sebuah acara yang tak hanya memiliki makna lingkungan, tetapi juga membawa pesan kebersamaan yang mendalam. Dalam upaya untuk memelihara keindahan alam dan mengajarkan nilai-nilai lingkungan kepada generasi muda, Polres Kubar menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon dengan tema “Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini”.Tema yang diusung oleh kegiatan ini adalah cermin dari komitmen Polri dan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mewariskan pesan penting tentang keberlanjutan kepada generasi mendatang.

Pertumbuhan sektor industri yang pesat dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat, harus diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan, agar tidak berdampak buruk bagi ekosistem. Salah satunya, Penanaman pohon yang dilakukan Polres Kubar  bertempat di Asrama dan tanah Polres Kutai Barat Kelurahan Simpang Raya, Rabu (23/08/2023).

“Untuk itu harus diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan, di mana salah satunya dengan melakukan gerakan penghijauan dengan menanam pohon,” ujar Kapolres Kubar AKBP Heri Rusyaman.

Bupati Kubar F.X Yapan mengatakan, isu global yang dibicarakan dewasa ini adalah pemanasan global, perubahan iklim, banjir, dan erosi akibat rusaknya ekosistem. Penanaman pohon dapat berfungsi dalam mencegah banjir dan longsor saat musim hujan, dan mencegah kekeringan saat musim kemarau.

“Pohon berperan penting dalam kehidupan dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Manfaat terbesar dari pohon adalah menghasilkan oksigen yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup,” ujarnya.

Kapolres Kubar juga mengatakan, program penanaman pohon merupakan program yang sangat baik dilaksankaan karena mengenai lingkungan yang terus harus dijaga kelestariannya sehingga bisa menjadi warisan bagi anak cucu kelak. (arf)

Ketua DPRD Batu Kukuhkan Heri Susilo dan Arta Wijaya Menjadi Anggota DPRD Penggantian Antar Waktu

BATU– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu, Asmadi, resmi mengukuhkan Heri Susilo dan Arta Wijaya  sebagai anggota DPRD pergantian antar waktu (PAW)  dari  Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna, Rabu ( 23/8/2023 ).

Keduanya menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Hari Danah Wahyono dan Katerina Dian Nefiningtyas.

Ketua DPRD Batu, Asmadi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh anggota DPRD sebelumnya, Hari Danah Wahyono dan Katerina Dian Nefiningtyas selama masa jabatan mereka.

Asmadi juga mengucapkan selamat datang kepada Heri Susilo dan Arta Wijaya serta berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen untuk mewakili suara rakyat.

“Kami berharap saudara Heri Susilo dan Arta Wijaya dapat bersinergi dengan anggota DPRD lainnya untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Batu ” ungkap Asmadi.

Dengan pengukuhan Heri Susilo dan Arta Wijaya sebagai anggota DPRD, diharapkan langkah-langkah konstruktif dan solutif akan terus diambil guna memajukan Kota Batu ke arah yang lebih baik.

Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Kota Batu, PJ. Walikota Aries Agung Paewai dalam sambutannya  menyatakan komitmennya untuk mendorong kerjasama yang lebih erat antara dua pilar tersebut.

“Pada pergantian antar waktu, dua anggota DPRD Kota Batu menyuarakan kesiapan mereka untuk bekerja bersama eksekutif guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat,” tandas Aries.

Aries Agung Paewai menyampaikan pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan publik. Ia menjelaskan kolaborasi yang kuat akan mempercepat proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Walikota Aries Agung Paewai juga menegaskan pihaknya siap untuk membantu memfasilitasi pertemuan dan dialog antara anggota DPRD dan eksekutif. Ia berharap langkah ini akan memberikan kontribusi positif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kota Batu.

“Pergantian antar waktu ini diharapkan akan menjadi momentum yang berarti bagi Kota Batu dalam memperkuat kerjasama antara anggota DPRD dan eksekutif. Dengan dukungan dan komitmen dari kedua pihak, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi seluruh warga kota ” lanjut Aries

Sementara itu wakil Ketua 2 DPRD Batu Helli Suyanto yang juga ketua Partai Gerinda Kota Batu menegaskan  peran legislatif tidak hanya sebatas mengawasi, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan memberikan dampak positif bagi warga Kota Batu. Dengan adanya wajah baru dari Partai Gerinda semakin memperkuat posisi dewan.

“Komunikasi yang terbuka antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.  adanya forum reguler yang memungkinkan kedua pihak berdiskusi dan mengambil keputusan yang mendukung pembangunan Kota Batu” tandas Helli usai rapat Pleno.

Disebutkan, Arta Wijaya akan ditempat di komisi C sedangkan Heri Susilo akan bergabung di komisi A.(Buang Supeno/ad

« Previous Page — Next Page »