Reformasi Hukum dan Integritas Jadi Fokus Utama Rakernas Kejaksaan

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 pada Selasa (13/1/2026). Agenda tahunan tersebut dibuka Jaksa Agung ST Burhanuddin dan dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan pertemuan luring terbatas dengan partisipasi daring melalui Zoom Meeting.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kejaksaan dalam Reformasi Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas.” Tema tersebut menegaskan komitmen Kejaksaan untuk tidak hanya mengejar capaian penindakan, tetapi juga membangun institusi yang transparan, profesional, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut menjadi narasumber secara virtual, di antaranya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan arah kebijakan strategis Kejaksaan yang akan menjadi landasan kerja sepanjang 2026. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan seluruh program Kejaksaan dengan kebijakan nasional dan arahan Presiden RI agar penegakan hukum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Burhanuddin menginstruksikan agar setiap kebijakan dan program kerja disusun secara terukur, terencana, dan akuntabel dalam mendukung Asta Cita Presiden serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kejaksaan juga menyatakan kesiapan mengawal program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain itu, Burhanuddin mendorong percepatan transformasi kelembagaan melalui penerapan konsep Advocaat Generaal. Konsep tersebut mencakup penguatan Single Prosecution System yang menegaskan posisi jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) sekaligus pengacara negara. Ia juga menyinggung pentingnya penyusunan master plan dan road map kelembagaan, penyeragaman penerapan hukum, hingga pemanfaatan mekanisme baru seperti Deferred Prosecution Agreement (DPA).

Isu integritas aparatur menjadi perhatian serius dalam Rakernas kali ini. Jaksa Agung menegaskan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia meminta Bidang Pengawasan berfungsi sebagai penjamin mutu sumber daya manusia Kejaksaan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah integrasi data sanksi disiplin antara Bidang Pengawasan dan Bidang Pembinaan guna menutup celah promosi bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan.

Memasuki 2026, Kejaksaan juga dihadapkan pada tantangan baru seiring mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Jaksa Agung menegaskan perlunya kesiapan institusi, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun pola kerja.

Di bidang pengembangan SDM, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan diarahkan untuk memperkuat kurikulum berbasis kebutuhan riil serta sertifikasi kompetensi guna mencetak aparatur yang profesional, adaptif, dan berkarakter.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi prioritas. Di sektor intelijen, Kejaksaan akan mengoptimalkan Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK) berbasis kecerdasan buatan (AI). Sementara dalam pemulihan aset, Badan Pemulihan Aset didorong memaksimalkan penelusuran, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana demi memulihkan kerugian negara secara berkelanjutan. Adapun penanganan tindak pidana khusus, khususnya korupsi, difokuskan pada pencegahan kebocoran APBN serta penguatan peran Kejaksaan dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan sesuai ketentuan terbaru.

Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh insan Adhyaksa menjadikan moral dan integritas sebagai pijakan utama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Work in silence, let success speak. Bekerjalah dalam diam, biarkan kesuksesan yang berbicara,” tutup ST Burhanuddin. (*)

Pertamina Hulu dan Yayasan SALAKHA Bersinergi Bergerak Cepat Hadapi Banjir Jabodetabek

JAKARTA – Untuk mempertegas komitmen terhadap keselamatan manusia dan lingkungan, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Selaras Alam Khatulistiwa (SALAKHA) terkait kerja sama pembentukan Tim Tanggap Darurat Banjir.

Penandatanganan MoU dilaksanakan secara langsung oleh Direktur Utama PHI dan Ketua Yayasan SALAKHA yang berlangsung pada akhir Desember 2025 lalu di Kantor Pusat PHI di Jakarta.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menyampaikan bahwa MoU ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi strategis antara PHI dan SALAKHA untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam tanggap darurat bencana, terutama banjir sekaligus mempertegas komitmen perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

“Kami meyakini bahwa kesiapsiagaan serta respons yang terstruktur terhadap potensi bencana banjir oleh perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya merupakan elemen krusial dalam pengelolaan risiko bencana. Oleh karena itu, inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas internal perusahaan dalam menghadapi situasi darurat,” jelasnya.

Menurut Sunaryanto, Perusahaan akan terus mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kapasitas dalam tanggap bencana ini.

“Melalui kolaborasi ini, PHI dan Yayasan SALAKHA bersinergi untuk membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang terstruktur dan berkelanjutan berbasis penguatan kapasitas,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan SALAKHA, Baharudin Rahman, menyampaikan komitmennya untuk memberikan arahan, pendampingan, serta program pelatihan secara bertahap yang dilengkapi dengan sertifikasi bagi para relawan PHI.

“MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kesiapan tim dalam menghadapi situasi darurat banjir. Karenanya, kolaborasi yang terbentuk menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan banjir melalui pendekatan preventif serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di lingkungan perusahaan maupun masyarakat,” ujarnya.

Yayasan Selaras Alam Khatulistiwa (SALAKHA) merupakan yayasan yang berfokus pada pelestarian lingkungan melalui pengembangan berbagai program yang mendorong praktik ramah lingkungan.

SALAKHA menempatkan pelibatan masyarakat sebagai fokus utama dalam penerapan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kerja sama PHI dan Yayasan SALAKHA diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas internal perusahaan dalam menghadapi risiko banjir, tetapi juga menjadi model kolaborasi yang memberikan nilai tambah sosial, memperkuat peran masyarakat, serta berkontribusi nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan dan ketahanan wilayah terdampak bencana. (*)

Gubernur Harus Searah dengan Program Pemerintah Pusat

JAKARTA – Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah pusat.

“Dalam menjalankan program-programnya harus sinkron atau searah dengan rencana besar pembangunan nasional,” kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, Senin (5/1/2026).

Untuk melaksanakan program-program yang dicanangkan, memerlukan keterpaduan dan garis komando searah dari pusat. Gubernur idealnya adalah orang-orang pilihan presiden yang memiliki kemampuan managerial birokrasi, leadership yang tangguh serta sejalan dengan presidennya.

Dikatakan Yuddy Chrisnandi, gubernur adalah pembantu presiden setingkat menteri yang bertugas menyukseskan pembangunan nasional di wilayahnya, mengkoordinasikan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Dengan demikian, gubernur dapat ditunjuk atau dipilih langsung presiden.

“Penetapannya cukup memerlukan persetujuan DPRD Provinsi guna memperoleh dukungan moral yang kuat, sekaligus check and balances calon gubernur yang diajukan Presiden, adalah sosok yg acceptable di wilayahnya,” jelas Ketua Dewan Pakar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Idealnya, calon gubernur yang diajukan Presiden untuk mendapat persetujuan DPRD adalah putra daerah yang dikenal luas ketokohan dan integritasnya. (*)

PHM Pulihkan Ekosistem DAS Kalimantan Timur Sesuai Mandat PPKH

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Kalimantan Sulawesi memperkuat komitmen pelestarian lingkungan melalui Program Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kegiatan ini difokuskan di kawasan Hutan Lindung Manggar dan Hutan Lindung Sungai Wain, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), penanaman serentak telah dilaksanakan pada 20 Desember 2025.

Program rehabilitasi ini mencakup area seluas 345 hektare yang saat ini telah memasuki tahap pemeliharaan tahun pertama (P1). Lokasi penanaman tersebar di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Dalam pelaksanaannya, PHM menggandeng Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Balikpapan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan upaya pemulihan fungsi hutan dengan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Pola tanam yang diterapkan mengusung sistem agroforestri, yaitu mengombinasikan tanaman kayu-kayuan endemik dengan tanaman produktif atau Multi Purpose Tree Species (MPTS).

Jenis bibit yang ditanam meliputi durian, alpukat, nangka, hingga tanaman kayu seperti meranti dan mahoni. Selain itu, terdapat tanaman sela seperti kopi, pala, dan kayu manis untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan bagi petani hutan. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan hutan yang lestari sekaligus menjadi sumber penghasilan baru bagi warga melalui hasil hutan bukan kayu.

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban PPKH secara tepat waktu.

Program ini tidak hanya sekadar penghijauan, tetapi juga kontribusi nyata terhadap upaya pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, PHM memastikan adanya pendampingan dan perawatan intensif agar bibit yang ditanam dapat tumbuh optimal dan memberikan manfaat jangka panjang.

Respon positif datang dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mitra Wana Lestari yang menilai program ini memberikan harapan ekonomi baru. Senada dengan hal tersebut, perwakilan KTH Sungai Wain menekankan bahwa rehabilitasi ini membantu memulihkan lahan yang sebelumnya terbuka menjadi kawasan hijau yang produktif.

Melalui pengembangan usaha agroforestri dan potensi jasa lingkungan seperti pariwisata alam, program rehabilitasi DAS ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Balikpapan secara berkelanjutan.

Refleksi Akhir Tahun, Media Siber Diuji Integritasnya

JAKARTA – Ketua Umum Forum Pemred Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengingatkan insan media siber untuk tetap menjaga akal sehat jurnalistik di tengah perubahan ekosistem media yang semakin cepat dan kompleks menjelang 2026.

Dalam refleksi akhir tahun, Dar Edi menyoroti tantangan besar yang dihadapi media siber sepanjang 2025, mulai dari banjir informasi di media sosial, persaingan berbasis algoritma, hingga menurunnya kepercayaan publik akibat maraknya disinformasi dan konten sensasional.
“Media siber lahir untuk mempercepat informasi, bukan mempercepat kekacauan. Kecepatan harus sejalan dengan verifikasi,” kata Dar Edi Yoga, Rabu (31/12/2025).

Ia menilai, tekanan untuk mengejar klik dan viralitas sering kali menempatkan redaksi pada dilema antara idealisme jurnalistik dan tuntutan bisnis. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin tipisnya batas antara produk jurnalistik dan konten media sosial.

Menurut Dar Edi, peran pemimpin redaksi menjadi sangat krusial sebagai penjaga arah dan nilai redaksi. Pemred tidak hanya bertanggung jawab pada performa media, tetapi juga pada kualitas informasi yang dikonsumsi publik.

“Pemred adalah penjaga terakhir nalar publik. Di tengah ruang digital yang semakin riuh, media justru harus menjadi penjernih,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tantangan ke depan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten, yang menurutnya perlu diiringi dengan standar etika dan transparansi agar tidak menggerus kepercayaan publik.

“Masa depan media siber tidak ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh integritas orang-orang di balik layar redaksi,” ujarnya.

Dar Edi menambahkan, Forum Pemred Media Siber Indonesia akan terus mendorong penguatan kapasitas pemred melalui diskusi etik, peningkatan kompetensi, serta penguatan solidaritas antarredaksi dalam menghadapi dinamika industri media.

Menutup refleksinya, Dar Edi mengajak insan pers menyambut tahun 2026 dengan komitmen yang sama: jurnalisme yang bertanggung jawab, beradab, dan berpihak pada kebenaran.
“Media siber yang sehat adalah fondasi demokrasi yang kuat,” pungkasnya. (*)

« Previous Page — Next Page »