IKN Siapkan Strategi Penanganan Karhutla Berbasis Teknologi Hadapi Dampak El Niño

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan menghadapi ancaman musim kemarau panjang (El Niño) 2026 melalui sistem mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis teknologi.

Selain itu mitigasi juga dilakukan penguatan infrastruktur pemadaman, serta kolaborasi bersama masyarakat dan lintas pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Nusantara tetap berjalan aman dan berkelanjutan di tengah potensi cuaca ekstrem tahun ini.

Kesiapan tersebut dibahas dalam Koordinasi Pemantapan Musim Kemarau 2026 dan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar pada Rabu (13/05/2026) di Kantor Otorita IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyatakan bahwa strategi penanganan yang dilakukan Otorita IKN bertujuan agar aktivitas masyarakat di wilayah IKN tidak terganggu.

“Fenomena El Niño merupakan siklus alam yang perlu diantisipasi bersama. Karena itu, Otorita IKN telah menggagas sejumlah strategi mitigasi dan kesiapsiagaan, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, agar aktivitas masyarakat serta pembangunan di IKN tetap berjalan optimal dan tidak terganggu,” ujar Troy Pantouw.

El Niño merupakan fenomena alam yang terjadi secara siklik dan dapat memengaruhi Indonesia melalui perubahan proses hidrologis serta pola curah hujan. Dampaknya, musim kemarau dapat berlangsung lebih kering dan panjang sehingga perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Berdasarkan data paparan BMKG pada April 2026 menyatakan bahwa sifat musim kemarau di IKN di tahun 2026 sebagian besar bawah normal yang artinya curah hujan saat musim kemarau diperkirakan lebih sedikit dari rata-rata normal.

Sehingga kondisi cenderung lebih kering dan potensi kekeringan atau karhutla bisa meningkat. Berdasarkan prakiraan curah hujan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan curah hujan rendah berkisar 0–20 mm. Sementara itu, sepanjang 2026 terdapat beberapa titik panas yang terkonsentrasi di wilayah Sepaku, Samboja, Muara Jawa, dan sekitar Mentawir.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Otorita IKN telah menggagas strategi pengendalian karhutla mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan dan deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

Pada tahap pencegahan, Otorita IKN menyiapkan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan karhutla, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk masyarakat adat, memperluas penyampaian informasi melalui kegiatan keagamaan seperti dakwah, serta memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran.

Pada tahap kesiapsiagaan dan deteksi dini, Otorita IKN mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui pemasangan sensor kebakaran hutan di tujuh kawasan delineasi IKN yang memiliki potensi karhutla. Pemantauan dilakukan secara langsung melalui command center Otorita IKN yang terintegrasi dengan sistem panggilan darurat dan panic button guna mempercepat respons penanganan.

Selain itu, kesiapan pemadaman juga diperkuat melalui penyediaan pos pemadam kebakaran di lima lokasi, yakni Maridan, Sepaku, Samboja, Loa Janan, dan Muara Jawa, termasuk pos damkar di kawasan KIPP IKN. Otorita IKN juga telah memetakan potensi sumber air di kawasan delineasi untuk memastikan ketersediaan pasokan air saat proses pemadaman berlangsung.

Selain memperkuat sistem dan infrastruktur, Otorita IKN juga akan berkolaborasi dengan beberapa desa dan lintas pemangku kepentingan di wilayah delineasi IKN.(vb/oikn)

 

PDC Raih Gold Level 4 WISCA 2026, Penghargaan Kelima di Bidang K3

PT Patra Drilling Contractor (PDC) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Gold Level 4 pada ajang World Safety Organization (WSO) Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 2026 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Jum’at (8/5).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan PDC dalam mengimplementasikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten dan terintegrasi di seluruh lini perusahaan. Capaian ini sekaligus menjadi penghargaan kelima yang diterima PDC dalam ajang WISCA.

Penghargaan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Harian(PTH) Direktur Utama PDC, Fitra Adriza, didampingi HSSE Manager PDC, Bagus Uji Widihartono, serta Assistant Manager HSSE System & Performance PDC, Himawan Prabowo.

Fitra mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjadikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan, khususnya di tengah dinamika industri jasa pengeboran dan energi yang terus berkembang.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh perwira PDC dalam menjadikan keselamatan sebagai nilai utama yang tidak dapat ditawar. Kami akan terus memperkuat implementasi budaya keselamatan sebagai fondasi dalam menjaga operasional perusahaan yang andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Fitra.

WISCA merupakan program penghargaan yang diselenggarakan oleh WSO Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di berbagai sektor industri.

Dalam ajang tersebut, perusahaan dinilai berdasarkan sejumlah indikator implementasi K3 dan budaya keselamatan kerja. Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 42 perusahaan dari berbagai sektor industri menerima penghargaan atas komitmen dalam membangun budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, HSSE Manager PDC Bagus Uji Widihartono menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai inisiatif strategis perusahaan dalam memperkuat aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE).

“Kami secara konsisten mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap aspek HSSE melalui berbagai program pelatihan, kampanye keselamatan kerja, serta penguatan peran kepemimpinan dalam membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan,” kata Bagus.

Penghargaan Gold Level 4 menunjukkan tingkat kematangan budaya keselamatan PDC berada pada level tinggi, di mana nilai-nilai keselamatan telah menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari di lingkungan perusahaan.

Capaian tersebut sekaligus mempertegas posisi PDC sebagai perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kinerja operasional, tetapi juga menjadikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pilar utama dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan.*

Prof Harris Arthur Hedar Kembali Dipercaya Jadi Komisaris Independen WIKA

JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Wika Tower, Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam rapat tersebut, salah satu keputusan penting adalah penetapan kembali Prof Harris Arthur Hedar sebagai Komisaris Independen perseroan.

Keputusan ini sekaligus menegaskan kepercayaan pemegang saham terhadap peran Harris Arthur Hedar dalam memperkuat fungsi pengawasan, integritas, serta tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN konstruksi tersebut.

Di luar jabatannya di WIKA, Harris Arthur Hedar dikenal memiliki sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ketua Umum PERADI Profesional periode 2026–2031, serta akademisi dan Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM). Dalam dunia pendidikan dan organisasi, ia aktif mendorong penguatan profesionalisme, khususnya di bidang hukum dan kelembagaan.

Sebelumnya, Harris Arthur Hedar juga memimpin pelantikan pengurus PERADI Profesional di Jakarta yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat penegak hukum. Kehadirannya dalam berbagai forum hukum nasional menunjukkan posisi strategisnya dalam dunia advokat dan organisasi profesi.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menetapkan susunan baru dewan komisaris dan direksi WIKA. Apri Artoto ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, posisi Komisaris Independen diisi oleh Suryo Absorotri Utomo, Aditya Warman, dan Harris Arthur Hedar. Adapun Suwarta ditetapkan sebagai Komisaris.

Di jajaran direksi, Ketut Pasek Senjaya Putra resmi menjabat sebagai Direktur Utama WIKA. Ia didampingi oleh Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Manajemen SDM dan Transformasi, Hananto Aji sebagai Direktur Operasi I, Sonny Setyadhy sebagai Direktur Operasi II, Vera Kirana sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, serta Mulyadi sebagai Direktur Keuangan.

Dengan susunan kepengurusan baru ini, WIKA diharapkan mampu memperkuat transformasi perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjaga tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.(*)

PLN Indonesia Power UBP Mahakam Salurkan Bantuan bagi Anak Yatim dan Dhuafa

SAMARINDA – PLN Indonesia Power UBP Mahakam melalui LAZ An Nur PLN IP UBP Mahakam kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dan bingkisan pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dilaksanakan bersama Rumah Zakat, Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kota Samarinda, dan Bank Indonesia tersebut digelar di Aula Haji Kementerian Agama Kota Samarinda.

Sebanyak 60 anak yatim dan dhuafa menerima bantuan berupa tas sekolah, alat tulis, perlengkapan belajar, serta bingkisan makanan ringan. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari semangat Hari Pendidikan Nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan sekaligus menumbuhkan motivasi belajar anak-anak agar terus optimis meraih cita-cita.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nasrun, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Liliana, Representative Manager Rumah Zakat Samarinda Mega Folandiana, Ketua PD Salimah Samarinda Rita Widiyasmara, serta perwakilan LAZ An Nur PLN IP UBP Mahakam. Kolaborasi berbagai pihak tersebut menjadi wujud sinergi bersama dalam memperluas manfaat pendidikan bagi masyarakat.

Momentum Hari Pendidikan Nasional juga menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa, termasuk anak yatim dan dhuafa. Karena itu, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa perlengkapan sekolah, tetapi juga dorongan moral agar anak-anak terus percaya diri, semangat belajar, dan memiliki harapan besar terhadap masa depan mereka.

Manager PLN Indonesia Power UBP Mahakam, Firman Ramdan menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan energi kepedulian yang mampu memberi semangat baru bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita mereka. Kami percaya pendidikan merupakan pondasi penting dalam menciptakan generasi yang tangguh, sehingga kolaborasi dan kepedulian bersama perlu terus diperkuat demi masa depan yang lebih baik,” ujar Firman.

Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, PLN Indonesia Power UBP Mahakam berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta memperkuat semangat kepedulian sosial demi terciptanya generasi penerus yang unggul, mandiri, dan berdaya saing. (*)

Media “Homeless” vs Verifikasi Dewan Pers, SMSI Dorong Regulasi Pers Lebih Adaptif di Era Digital

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia, Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan media digital independen atau yang disebut sebagai “media homeless” atau New Media di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran informasi yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model media konvensional dengan kantor fisik dan struktur organisasi besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus di sela-sela Fun Walk Dewan Pers bersama awak media dan masyarakat dalam rangka memperingati World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus menilai fenomena media homeless merupakan realitas baru dalam dunia pers dan komunikasi publik yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan era digitalisasi. Ia berharap keberadaan media jenis tersebut dapat diterima oleh masyarakat pers nasional, termasuk oleh Dewan Pers, sebagai bagian dari ekosistem media massa modern.

“Perkembangan media digital saat ini sudah sangat terbuka. Banyak kreator informasi yang bekerja secara mandiri, tanpa kantor fisik, tetapi mampu menghadirkan informasi secara cepat dan menjangkau audiens luas. Fenomena ini tidak bisa diabaikan,” ujar Firdaus.

Fenomena Media “Homeless”

Istilah “media homeless” atau Media Baru merujuk pada saluran informasi atau kreator konten digital yang menyajikan berita maupun informasi layaknya media massa, namun tidak memiliki struktur redaksi konvensional, kantor tetap, maupun sistem administrasi sebagaimana perusahaan pers pada umumnya.

Model ini berkembang pesat melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, podcast, maupun media sosial lainnya. Sebagian besar dijalankan secara mandiri dari rumah atau secara remote dengan dukungan perangkat digital sederhana.

Selain menyampaikan informasi aktual, sebagian kreator juga mengembangkan konten berbasis gaya hidup, home living, dekorasi rumah, hingga aktivitas keseharian yang dikemas secara informatif dan menarik.

Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, konten tersebut mampu membangun audiens yang besar meskipun diproduksi tanpa fasilitas perusahaan media besar.

Menurut Firdaus, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki alternatif baru dalam memperoleh informasi. Karena itu, regulasi pers dinilai perlu lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Media

Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyinggung sistem verifikasi administrasi media yang diterapkan Dewan Pers. Ia menyebut masih banyak perusahaan pers, khususnya media siber daerah dan media kecil, yang mengalami kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi.

Firdaus menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk “hambatan administrasi” karena persyaratan yang dianggap cukup berat bagi sebagian pelaku media di tengah tekanan ekonomi industri pers saat ini, sehingga dapat menjadi penghambat kemerdekaan pers.

Sehingga syarat verifikasi media, antara lain, harus dievaluasi dan disesuaikan dengan ruh UU Pers. Secara administratif, cukup berbadan hukum dan operasionalnya fokus pada penegakan Kode Etik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Dewan Pers tidak perlu masuk ke ranah konstituen seperti urusan newsroom, kompetensi wartawan, apalagi cawe-cawe ikut mengurusi masalah Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan.

Verifikasi wajib, dalam rangka pendataan, syarat cukup perusahaan harus berbadan hukum dan Dewan Pers sebagai fasilitator fokus saja pada penegakan etika jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Syarat dan ketentuan verifikasi saat ini, menurut Firdaus, banyak kendala.

“Banyak media yang tetap menjalankan fungsi jurnalistik dan memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi terkendala syarat administratif yang cukup berat. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Firdaus.

Dorong Revisi Regulasi Pers

Firdaus berharap Dewan Pers dapat melakukan penyesuaian regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan pola kerja media digital modern.
Menurutnya, verifikasi media sebaiknya tetap menjaga kualitas dan profesionalisme pers, namun tidak menjadi hambatan yang memberatkan bagi perusahaan pers kecil maupun media digital independen. Ia menegaskan bahwa perusahaan pers tetap harus berbadan hukum dan terdata di Dewan Pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun mekanisme verifikasi perlu disederhanakan agar lebih inklusif.
“Yang terpenting adalah media tetap menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab, menjunjung etika jurnalistik, dan memiliki legalitas sesuai undang-undang. Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.

Perdebatan mengenai keberadaan media independen dan standar verifikasi pers diperkirakan akan terus berkembang seiring pesatnya transformasi digital di Indonesia. Di satu sisi, verifikasi dinilai penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme pers, namun di sisi lain muncul tuntutan agar regulasi lebih fleksibel terhadap model media baru yang lahir dari perkembangan teknologi digital.

Firdaus juga menyampaikan, ketika syarat dan ketentuan verifikasi media telah disesuaikan dengan ruh UU Pers, diharapkan media baru dapat menjadi bagian dari organisasi konstituen Dewan Pers. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut, tangan Dewan Pers dapat menjangkau media baru, sehingga pendataan yang diamanatkan UU Pers dapat membangun iklim pers Indonesia yang sehat dan merdeka.(*)

« Previous Page — Next Page »