PLN Indonesia Power UBP Mahakam Gelar Apel Perkuat Budaya Keselamatan Kerja Menuju Zero Harm Zero Loss

Kutai Kartanegara – PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Mahakam melaksanakan Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 yang berlangsung dengan khidmat di PLTGU Tanjung Batu. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung peringatan Bulan K3 Nasional yang diselenggarakan setiap tahun pada periode 12 Januari hingga 12 Februari.

Bulan K3 Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”. Tema tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan K3 yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Apel peringatan ini diikuti oleh jajaran manajemen dan pegawai PLN IP UBP Mahakam bersama PLN Energi Gas Unit Tanjung Batu, PLN IP UBH Area 3, dan PLN ULTG Samarinda GI Embalut, sebagai wujud sinergi dalam memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional.

Dalam amanatnya, Manager PLN Indonesia Power UBP Mahakam, Firman Ramdan, menegaskan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan fondasi utama dalam menjaga keandalan operasional pembangkit. Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga komitmen bersama untuk melindungi seluruh insan kerja sekaligus memastikan operasional pembangkitan berjalan andal dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Firman Ramdan menekankan pentingnya sinergi lintas peran, kepedulian, serta kedisiplinan dalam menjalankan setiap prosedur kerja. Ia menegaskan bahwa “pencapaian target Zero Harm Zero Loss hanya dapat terwujud melalui peran aktif seluruh insan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi potensi risiko sejak dini secara konsisten dan berkelanjutan.”

Sejalan dengan tema nasional, PLN Indonesia Power UBP Mahakam terus mendorong penguatan kolaborasi serta pemanfaatan teknologi berkelanjutan dalam sistem pengelolaan K3. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pengendalian risiko, serta pencegahan kecelakaan kerja guna mendukung keandalan operasional pembangkit.

Melalui peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 ini, PLN Indonesia Power UBP Mahakam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya K3 sebagai bagian dari nilai perusahaan, guna mewujudkan lingkungan kerja yang selamat, profesional, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian target Zero Harm Zero Loss di seluruh kegiatan operasional. (*)

Program Beasiswa PHM Capai 700 Penerima Manfaat

KUKAR – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah operasi Kalimantan Timur. Melalui acara simbolis yang digelar di Samarinda, Rabu (21/1/2026), anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) ini menyalurkan bantuan pendidikan kepada 99 mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera. Program ini mencakup dua inisiatif utama, yaitu Bantuan Pendidikan Mahakam yang diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang D3 hingga S2, serta Program Pendampingan Sarjana Pesisir khusus bagi lulusan SMA di wilayah pesisir untuk melanjutkan ke jenjang kuliah.

Penerima manfaat tahun ini tersebar di lima kecamatan strategis sekitar wilayah operasi perusahaan, yakni Samboja, Muara Jawa, Sangasanga, Anggana, dan Muara Badak. Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjalin kemitraan dengan 15 perguruan tinggi yang berlokasi di Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2018, inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) ini telah menjangkau lebih dari 700 mahasiswa, menciptakan dampak berkelanjutan bagi kemandirian ekonomi daerah melalui pendidikan berkualitas.

Senior Manager Subsurface Development & Planning PHM, Susan Syahdina, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 4, yakni pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Langkah ini juga didukung penuh oleh SKK Migas sebagai wujud nyata kontribusi industri hulu migas terhadap pembangunan daerah. Dengan memberikan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah, PHM berharap dapat mencetak agen perubahan yang mampu berkontribusi pada kemajuan ekonomi lokal dan nasional.

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, memberikan apresiasi atas konsistensi PHM dalam menjalankan program ini secara rutin setiap tahun. Ia menekankan bahwa keterbatasan ekonomi dan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraih gelar sarjana. Senada dengan hal tersebut, manajemen PHI juga memperkenalkan Program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan (BSBK) sebagai tambahan akses beasiswa penuh. Sinergi antara dunia industri, pemerintah, dan akademisi ini diharapkan terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui ketersediaan SDM lokal yang unggul dan berdaya saing global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajak Media Samarinda Ngopi Bareng

SAMARINDA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar kegiatan ngopi bareng media bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Senin (2/2/26).

Kegiatan ini menjadi ajang diskusi terbuka antara jajaran partai dan insan pers terkait berbagai isu strategis nasional dan daerah.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah. Tampak hadir kader muda PDI Perjuangan, Ewin dan Cintia, yang disebut sebagai representasi semangat generasi muda melanjutkan perjuangan politik partai. Selain itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim Ananda Emira Moeis serta Bupati Kutai Kartanegara periode 2021–2024 Edi Damansyah turut mendampingi jalannya dialog bersama wartawan.

Pada pertemuan tersebut, Hasto Kristiyanto menyoroti sejumlah isu penting, di antaranya sektor pertambangan yang dinilai masih belum sepenuhnya menampilkan aspek ekologis.

“Kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada produksi. Harus ada tanggung jawab ekologis melalui reboisasi dan pemulihan lingkungan sebagai komitmen menyelamatkan alam,” ujar Hasto.

Ia menegaskan, aktivitas tambang perlu dibarengi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.

“Pembangunan harus berjalan seimbang. Eksploitasi sumber daya harus diikuti langkah nyata menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang,” katanya.

Selain isu lingkungan, ia juga menyinggung program MBG yang diarahkan pada pemenuhan gizi anak. “Program MBG ini penting agar anak-anak kita mendapat gizi cukup. Dari situlah kualitas generasi masa depan dibentuk,” ucapnya.

Menurutnya, perhatian terhadap gizi sejak dini menjadi bagian dari strategi memperkuat sumber daya manusia.

Dirinya juga menegaskan peran PDI Perjuangan sebagai penyeimbang pada sistem politik nasional.

“Kami menempatkan diri sebagai penyeimbang dalam sistem demokrasi, agar setiap kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai dinamika kebijakan dan keputusan lembaga negara, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

 

Terkait sektor pendidikan, Hasto menekankan pentingnya pembangunan manusia sejak dasar. “Pendidikan adalah fondasi utama negara. Pelaksanaannya harus berjenjang dari nasional sampai desa,” ujarnya.

Topik lain yang turut menjadi sorotan adalah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai TKD selama ini berperan dalam memperkuat otonomi daerah.

“TKD merupakan instrumen penting bagi daerah. Pemotongan anggaran itu tidak mencerminkan semangat desentralisasi,” katanya.

Diskusi juga berkembang pada isu kebijakan politik, aspek hukum, serta kebebasan pers. “Kebebasan pers, kepastian hukum, dan kebijakan politik yang adil harus dijaga bersama sebagai pilar demokrasi,” tutup Hasto.

Kegiatan ngopi bareng media ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang lebih cair antara partai politik dan insan pers, sekaligus memperkuat pertukaran informasi kepada publik. (yud)

Hasto Kristiyanto Pimpin Konsolidasi Internal PDI Perjuangan Kaltim

SAMARINDA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memimpin rapat konsolidasi internal jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/2/2026).

Pertemuan strategis ini dihadiri pengurus partai dari seluruh wilayah Bumi Etam untuk menyelaraskan langkah perjuangan pasca-Rakernas.

Dalam arahannya, Hasto menekankan PDI Perjuangan harus tetap menjadi kekuatan politik yang berakar pada nilai-nilai moral. Ia mengingatkan para kader bahwa esensi berpartai adalah memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata, bukan sekadar memburu jabatan.

“Politik itu bukan sekadar soal perebutan kekuasaan atau kursi di pemerintahan. Politik adalah perjuangan moral. Politik adalah jalan kehidupan untuk menyuarakan mereka yang tidak terdengar, serta membela hak-hak rakyat yang terpinggirkan melalui kebijakan yang konkret,” tegas Hasto Kristiyanto.

Hasto juga menyoroti peran strategis Kalimantan Timur dalam visi geopolitik nasional. Ia instruksikan kader di daerah untuk memperjuangkan politik ekologi demi menjaga kelestarian hutan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur Kaltim di masa depan harus memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak alam.

“Bung Karno sejak dulu menetapkan Kalimantan sebagai pusat paru-paru dunia. Maka, tugas kita adalah mengembalikan semangat politik ekologi itu. Pembangunan di Kaltim jangan hanya terfokus pada jalan tol, tetapi juga transportasi logistik massal seperti rel kereta api untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh,” jelasnya.

Terkait situasi ekonomi nasional, Hasto mengajak seluruh kader PDI Perjuangan Kaltim peka terhadap penurunan daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah yang daya belinya menurun akibat masalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Ia mendorong setiap daerah memiliki program nyata yang meringankan beban rakyat secara langsung.

“Kita harus peka. Ketika daya beli menurun, partai harus hadir. Itulah mengapa kita dorong pembuatan dapur umum dan program yang langsung menyentuh dapur rakyat. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi,” tambah Hasto.

Hasto juga menginstruksikan penguatan teknologi informasi untuk mengatasi kendala geografis Kalimantan Timur yang luas. Ia meminta kantor partai diisi dengan data dinamis mengenai persoalan wilayah masing-masing.

“Gunakan imajinasi dan ide untuk membangun partai. Jika kita bekerja keras dengan perencanaan yang baik dan strategi yang matang, PDI Perjuangan akan tetap menjadi pilihan utama rakyat pada 2029 nanti,” pungkasnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis melaporkan, struktur partai di wilayahnya saat ini sangat solid dalam melakukan advokasi. Salah satu fokus utama adalah pendampingan terhadap ribuan pedagang pasar dan buruh perkebunan terkait hak upah.

“Rumah partai aktif 24 jam untuk melayani aspirasi masyarakat. Mulai dari masalah hukum pertanian, perkebunan, hingga fasilitas kesehatan seperti pembangunan rumah sakit yang dipelopori kepala daerah PDI Perjuangan, semua untuk kemaslahatan Bumi Etam,” papar Ananda Emira Moeis yang akrab disapa Nanda. (*)

Kemenag Serius Benahi Tata Kelola dan Sejahterakan Guru

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah menjadi prioritas Kemenag untuk meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan kompetitif. Selama ini, pihaknya intensif melakukan koordinasi terkait berbagai kebijakan tentang guru dengan Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun Komisi VIII DPR RI.

“Kemenag serius benahi tata kelola dan sejahterakan guru. Kami pastikan bahwa perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah terus dilakukan dan diperjuangkan. Selama ini yang sudah berjalan seperti kenaikan TPG dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Selain itu, akselerasi sertifikasi guru agama dan madrasah juga mengalami kenaikan tajam pada 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya” tegas Kamaruddin di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Terkait rekruitmen guru non ASN, Kamaruddin menyatakan bahwa koordinasi dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah itu sangat penting. Sebab, koordinasi akan memudahkan proses pendataan sekaligus afirmasi terhadap mereka.

Kamaruddin menegaskan hal ini sebagai penjelasan atas keterangan yang dia sampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR. Raker saat itu antara lain membahas tentang usulan tambahan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan penanganan masalah guru honorer madrasah.

Dikatakan Kamaruddin, pernyataannya di DPR itu dalam semangat memberikan afirmasi kepada guru, mencari solusi terbaik, bukan mendikotomisasi. Ia memohon jika dalam penjelasan yang diberikan ada yang kurang berkenan.

“Saya sangat menghormati guru dan terus menerus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka,” ujar Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menjelaskan, guru agama di sekolah tidak hanya diangkat oleh Kementerian Agama. Mereka ada juga yang diangkat oleh yayasan, pemerintah daerah, sekolah kedinasan dari K/L lain, dan juga oleh kepala sekolah.

“Koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru agama di sekolah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan Kementerian Agama itu sangat penting. Sebab, itu akan memudahkan pendataan, tata kelola, dan afirmasi,” tegasnya.

Afirmasi itu bisa dalam bentuk pendataan yang tersistem, peningkatan kompetensi guru, dan juga terkait kesejahteraannya yang terus diupayakan.

Khusus terkait pengangkatan guru pada madrasah swasta, menurut Sekjen, telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pedoman itu mengatur beberapa hal terkait rekrutmen guru di madrasah swasta sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pendidikan menyampaikan usulan kebutuhan guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan persetujuan/rekomendasi proses seleksi calon guru setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).
3. Penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan/penyelenggara pendidikan, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan (RA, MI, MTs, MA, atau MAK).
5. Pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik.
6. Isi surat lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B.

Sekjen Kemenag menambahkan bahwa saat ini masih ada 423.398 guru madrasah yang belum mengikuti sertifikasi guru. Mereka yang eligible akan menjadi prioritas diikutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini secara bertahap di LPTK, sebagaimana yang berjalan di tahun lalu.

“Bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Komisi VIII DPR, Kemenag serius melakukan akselerasi perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi  melalui PPG dan pembayaran tunjangan profesi guru. Ini menjadi concern pemerintah sebagai perhatian terhadap dunia pendidikan,” tandasnya. (*)

« Previous Page — Next Page »