Kemenag Luncurkan Program “Ekspedisi Masjid Indonesia” 2026, Sediakan Ribuan Masjid Ramah Pemudik

JAKARTA — Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program Ekspedisi Masjid Indonesia (EMI) sebagai bagian dari upaya pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Program ini menghadirkan ribuan masjid sebagai tempat singgah gratis bagi para pemudik di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Ahmad Jojon Novandri menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pelayanan umat, khususnya di momentum mudik Lebaran.

“Program ini bertujuan menampilkan masjid sebagai rumah singgah umat selama perjalanan mudik dan arus balik, mempublikasikan layanan masjid yang humanis, inklusif, dan membumi, serta menegaskan bahwa negara hadir melalui masjid dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Program EMI 2026 akan berlangsung mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri, yakni pada 13 Maret hingga 29 Maret 2026. Dalam periode tersebut, Kementerian Agama menyiapkan 7.487 rumah ibadah, yang terdiri dari 6.859 masjid di berbagai wilayah Indonesia sebagai pos istirahat bagi pemudik.

Menariknya, layanan ini tidak hanya terbatas pada masjid. Sejumlah rumah ibadah lain seperti gereja, vihara, dan tempat ibadah lintas agama juga turut dibuka sebagai bentuk pelayanan inklusif bagi masyarakat.

Seluruh masjid yang tergabung dalam program ini akan beroperasi 24 jam penuh selama masa mudik dan arus balik. Para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan, antara lain Area parkir aman dan gratis, toilet bersih, ruang salat yang nyaman, tempat istirahat. Pemudik juga dapat memanfaatkan fasilitas pengisian daya (charging) gadget serta takjil gratis

Kemenag mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan baik selama perjalanan. “Mari singgah di masjid ramah pemudik, gunakan fasilitas yang telah disediakan oleh para pengurus masjid, serta tetap menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan,” tambah Ahmad Jojon.

Program ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus mempererat hubungan sosial dan spiritual masyarakat selama momen mudik Lebaran, serta menghadirkan wajah masjid yang lebih terbuka dan melayani semua kalangan.

Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa perjalanan mudik masyarakat tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga bernilai ibadah dan kebersamaan. (yogaRH)

PHM Terima Kunjungan DPRD Kutai Kartanegara

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menerima kunjungan kerja strategis dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kantor PHM, Balikpapan, Selasa (17/3/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara industri hulu migas dengan lembaga perwakilan rakyat daerah guna mendukung ketahanan energi nasional.

Rombongan DPRD Kukar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Abdul Rasid, bersama anggota Komisi I, III, dan IV, mendapatkan pemaparan mendalam mengenai operasional Wilayah Kerja (WK) Mahakam. Diskusi terfokus pada kinerja produksi, kontribusi daerah, serta implementasi program Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berkelanjutan.

General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, menegaskan bahwa dukungan pemangku kepentingan daerah adalah kunci utama dalam menjalankan operasional migas yang selamat dan andal.

“Sinergi dengan DPRD Kutai Kartanegara merupakan elemen vital bagi PHM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat, sejalan dengan tujuan swasembada energi dalam Asta Cita pemerintah,” ujar Setyo.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen PHM, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal asal Kutai Kartanegara di lapangan-lapangan migas Mahakam. Ia berharap silaturahmi ini terus berlanjut agar keberadaan industri hulu migas memberikan dampak positif maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kukar. (*)

Perusahaan Minyak Italia, Eni Indonesia Finalkan Investasi Proyek Gas Besar di Kalimantan Timur

 JAKARTA – Perusahaan energi global Eni resmi mengambil Final Investment Decision (FID) untuk pengembangan proyek gas Gendalo–Gandang (South Hub) serta Geng North–Gehem (North Hub) di lepas pantai Kalimantan Timur. Keputusan investasi ini diambil hanya 18 bulan setelah persetujuan Plan of Development (POD) pada 2024, menandai percepatan pengembangan proyek gas laut dalam Indonesia.

Proyek ini memanfaatkan teknologi produksi laut dalam serta infrastruktur yang telah ada, termasuk Jangkrik FPU dan reaktivasi Train F fasilitas pencairan gas Bontang LNG Plant, sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya sekaligus mempercepat waktu komersialisasi gas.

Pengembangan Gendalo dan Gandang akan dilakukan pada kedalaman laut 1.000–1.800 meter dengan pengeboran 7 sumur produksi yang dihubungkan ke fasilitas Jangkrik. Sementara itu, proyek North Hub  mencakup pengeboran 16 sumur produksi di kedalaman 1.700–2.000 meter, yang akan terhubung ke FPSO baru dengan kapasitas pemrosesan lebih dari 1 miliar kaki kubik gas per hari serta 90 ribu barel kondensat per hari.

Secara keseluruhan, dua proyek ini memiliki potensi sumber daya sekitar 10 triliun kaki kubik gas (TCF) serta 550 juta barel kondensat. Produksi diproyeksikan pada tahun 2028 dan mencapai puncaknya pada 2029 dengan kapasitas sekitar 2 miliar kaki kubik gas per hari dan 90.000 barel kondensat per hari.

Gas yang diproduksi akan dialirkan ke darat melalui pipa untuk memasok jaringan pipa domestik serta mendukung produksi LNG di fasilitas Bontang untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Sementara itu, kondensat akan diproses dan disimpan di fasilitas FPSO lepas pantai sebelum dikirim menggunakan kapal tanker.

Keputusan investasi ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan gas laut dalam Indonesia dan memperkuat kemitraan antara Eni dan Pemerintah Indonesia. Volume gas dan LNG yang signifikan dari proyek ini akan mendukung ketahanan energi jangka panjang Indonesia.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyambut baik keputusan investasi tersebut. Menurutnya, FID proyek ini menjadi sinyal kuat kepercayaan investor global terhadap iklim investasi hulu migas di Indonesia.

Keputusan investasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan produksi gas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. SKK Migas bersama pemerintah akan terus mendorong percepatan pengembangan proyek-proyek strategis seperti ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan investasi senilai US$ +15 milyar, secara paralel Eni sedang menjalankan proses tender pengadaan barang dan jasa, serta telah membeli barang yang merupakan LLI (Long Lead Item).

“Kemarin Managing Director Eni Indonesia telah melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pengumuman FID ini,” pungkas Djoko

Dikatakan Djoko, investasi ini dapat menimbulkan efek berganda diantaranya terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan nilai investasi tersebut, diperkirakan akan menyerap banyak sekali tenaga kerja, hingga ribuan orang,.

Selain itu, proyek ini juga akan menjadi bagian dari aset yang akan digabungkan dalam kerja sama bisnis antara Eni dan perusahaan energi Malaysia Petronas, untuk membentuk perusahaan baru (NewCo) yang ditargetkan memiliki produksi lebih dari 500.000 barel setara minyak per hari pada 2029.

Eni telah beroperasi di Indonesia sejak 2001 dan menjadi salah satu produsen gas penting di kawasan Cekungan Kutai di Selat Makassar, wilayah yang kini berkembang sebagai pusat produksi gas strategis Indonesia.(*)

PT Patra Drilling Contractor Terima Rapor Safety dari PHR

RIAU – PT Patra Drilling Contractor (PDC) menerima Rapor Safety Mitra Kerja Under Project & Technical Engineering periode 2025 dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja keselamatan kerja yang baik selama menjalankan operasional di wilayah kerja PHR.

Penyerahan rapor keselamatan dilaksanakan pada 10 Maret 2026 di Gedung Lancang Kuning, Duri, Komplek PHR dan diikuti oleh 27 kontraktor mitra kerja yang berada di bawah koordinasi Project & Technical Engineering PHR.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran manajemen PHR, antara lain Operation Head Project & Technical Engineering Pramudyana Agus Herlianto, Manager Project Infrastructure Facility Patria Legawa serta Manager Construction Well Development Andy Lingga.

Dalam kesempatan tersebut, PDC memperoleh apresiasi kategori “baik” atas performa keselamatan kerja pada lini Project Matting Board. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, PDC berhasil mencatatkan 167.930 jam kerja aman tanpa kecelakaan (zero accident) di wilayah operasional PHR.

Penghargaan diserahkan Pramudyana Agus Herlianto kepada Asst. Manager HSSE Operations PDC, Ade Surya, yang didampingi oleh Project Manager Andipa Damatra.

Ade Surya menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh perwira PDC dalam menerapkan standar keselamatan kerja pada setiap aktivitas operasional.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga komitmen dalam menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Pencapaian 167.930 jam kerja aman merupakan hasil dari sinergi, kedisiplinan, dan kepatuhan seluruh tim dalam menjalankan prosedur keselamatan di lapangan,” ujar Ade.

Sementara itu, secara terpisah, Manajer Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) PDC, Bagus Uji Widihartono, menilai penghargaan ini menjadi bukti bahwa penerapan sistem HSSE secara konsisten mampu mendukung operasional yang aman dan berkelanjutan.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa budaya keselamatan kerja yang kuat memberikan dampak positif terhadap kinerja operasional perusahaan. PDC akan terus meningkatkan standar HSSE serta memastikan setiap kegiatan operasional berjalan secara aman, selamat dan produktif,” jelasnya.

Melalui pencapaian ini, PDC menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi budaya keselamatan kerja serta mendukung terciptanya operasi yang aman, andal dan berkelanjutan di wilayah kerja PHR. (*)

Sinergi Kejaksaan dan BPD Perkuat Program Jaga Desa

Lampung Selatan – Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus diperkuat guna memastikan pengelolaan dana desa berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kejaksaan Agung RI menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis dalam pengawasan langsung di tingkat desa, khususnya di wilayah Lampung Selatan.

“Penguatan sinergi antara Kejaksaan dan BPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Program Jaga Desa merupakan inisiatif Kejaksaan RI yang diluncurkan berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Program tersebut berfokus pada pendampingan serta pengawasan pengelolaan dana desa agar terbebas dari potensi pelanggaran hukum.

Pendekatan yang diterapkan menitikberatkan pada langkah pencegahan melalui edukasi, konsultasi, serta pendampingan bagi aparatur desa. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus memperkuat integritas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

Reda Manthovani menegaskan pihaknya kembali berkunjung ke Lampung Selatan guna mengoptimalkan implementasi program Jaga Desa. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui integrasi aplikasi Jaga Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, tim Kejaksaan telah beberapa kali hadir di Lampung Selatan untuk memastikan pemanfaatan aplikasi Jaga Desa yang terhubung dengan Siskeudes dapat berjalan efektif. Dalam kegiatan tersebut, BPD turut dihimpun dan diberdayakan untuk melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban keuangan secara langsung di lapangan.

Menurut Reda, peran BPD sangat krusial dalam memastikan kesesuaian antara laporan yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual di desa. BPD dinilai memiliki pemahaman yang lebih detail mengenai aktivitas pembangunan dan penggunaan anggaran di wilayah masing-masing.

Program Jaga Desa juga mengedepankan langkah pencegahan melalui mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran. Pendekatan tersebut memberikan ruang pembinaan bagi aparatur desa sebelum langkah penegakan hukum dilakukan.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan desa, aparatur desa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi. Proses pembinaan diharapkan mampu memperbaiki administrasi keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Reda turut mencontohkan potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam proyek pembangunan desa. Dalam sejumlah kasus, laporan pembangunan infrastruktur tidak selalu sejalan dengan realisasi fisik di lapangan.

Sebagai ilustrasi, laporan pembangunan jalan dapat mencantumkan panjang 100 meter, sementara realisasi di lapangan hanya mencapai 50 meter. Kondisi semacam tersebut dapat lebih cepat teridentifikasi melalui pengawasan langsung oleh BPD.

Untuk memastikan pengawasan berjalan secara berkelanjutan, Kejaksaan juga membangun mekanisme komunikasi rutin bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Pertemuan evaluasi dijadwalkan secara berkala guna memantau efektivitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Reda menyampaikan, mekanisme koordinasi telah disusun melalui forum pertemuan antara Abpednas dan Kejaksaan Negeri setiap tiga bulan sekali. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus sarana memperkuat sinergi antara lembaga pengawas desa dan aparat penegak hukum.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan program Jaga Desa di wilayahnya. Pemerintah daerah turut melibatkan unsur pemerintahan hingga tingkat kecamatan agar sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Egi menegaskan, perannya sebagai Ketua Abpednas menjadi landasan kuat untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, BPD, dan Kejaksaan. Program Jaksa Garda Desa dinilai sebagai panduan strategis dalam menjalankan agenda kerja Abpednas di Lampung Selatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga meluncurkan program khusus untuk menekan praktik korupsi di daerah. Pada tahun 2026, pemerintah daerah memperkenalkan program “Lamsel Detik” atau Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi.

Program tersebut diarahkan untuk menurunkan angka korupsi, khususnya di wilayah pedesaan yang mengelola anggaran pembangunan secara langsung. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Abpednas Indonesia, Aditya Yusma, menegaskan komitmen BPD dalam mendukung pembangunan desa sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Peran BPD dinilai semakin strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan.

Aditya juga berharap perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD dapat ditingkatkan di berbagai daerah. Peningkatan kesejahteraan diyakini akan mendorong profesionalitas serta memperkuat kualitas pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Menurutnya, BPD yang lebih sejahtera dan berdaya akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dari tingkat desa. (Fadhli)

« Previous Page — Next Page »